• Selasa, 28 Juni 2022

Petisi Pelaut Senior 2018 : Selamatkan Organisasi KPI

- Selasa, 2 Januari 2018 | 10:13 WIB
images_berita_2018_Jan_KPI
images_berita_2018_Jan_KPI

Klikanggaran.com (02-01-2018) - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) adalah unionnya pelaut Indonesia sebagaimana union-union pelaut bangsa lainnya di luar negeri. Mereka, union-union pelaut bangsa lainnya itu, eksistensinya begitu kuat. Melindungi, membela, bahkan memperjuangkan kesejahteraan bukan saja untuk pelaut, tetapi juga untuk keluarganya yang ditinggalkan karena pekerjaan pelaut jarang sekali ada di rumah.

Idealnya, organisasi KPI juga demikian, harus kuat dan memiliki bargaining position di pemerintahan maupun pihak perusahaan yang menjadi kewenangan maupun mitra kerjanya. Apalagi Maritime Labour Convention (MLC) tahun 2006 sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritiim Tahun 2006, yang mewajibkan organisasi KPI yang unionnya pelaut Indonesia, harus mengawal implementasinya MLC 2006 tersebut.

Organisasi KPI selain organisasi profesi atau disebut Indonesian Seafarers Union (ISU) yang karena itu masuk di bawah organisasi internasional bernama International Transportworkers Federatioan (ITF) pada tahun 1981 sebagai afiliasinya, juga tergolong organisasi yang berbentuk serikat pekerja yang dipayungi oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Pada UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh juga mengamanatkan hal perlindungan, pembelaan, dan kesejahteraan bagi pelaut yang menjadi anggotanya. Maka, organisasi KPI wajib mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut.

Organisasi KPI yang union dan berbentuk serikat pekerja bagi pelaut itu oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 48 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang mewajibkan organisasi serikat pelaut (KPI) melaksanakan ikatan Perjanjian Kesepakatan Bersama atau disebut Collective Bargaining Agreement (CBA) dengan pihak perusahaan perkapalan asing di luar negeri, dengan pihak pejabat Dirjen Hubla dalam hal ini untuk perhatian Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) untuk menyetujui CBA tersebut dengan tanda tangan pejabatnya serta stempel instansinya agar menjadi legal.

Dengan demikian, organisasi KPI memang menjadi organisasi bagi pelaut Indonesia yang harus kuat. Namun, sangatlah disayangkan jika di lapangan yang justru dirasakan oleh hampir sekian banyak populasi pelaut Indonesia belum ada manfaatnya. Karena tergolong union, maka seluruh pelaut Indonesia baik yang aktif maupun yang pasif sejatinya dan secara otomatis adalah pelaut anggota KPI. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan AD/ART KPI sejak awal lahirnya, bahwa organisasi KPI dibentuk atas kesepakatan dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia sendiri, bukan oleh yang bukan pelaut.

Organisasi KPI yang sudah berumur 42 tahun sejak dibentuk tahun 1976, bahkan sudah berumur 52 tahun sejak didirikan pada tahun 1966, ironisnya sejak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2001 justru tidak pernah menampilkan bentuknya sebagai union yang professional, bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Banyak pelaut berkeluh kesah, banyak pelaut yang ungkapkan ketidaksenangan atau ketidaksukaannya, banyak juga di antaranya pelaut yang sudah membencinya. Bahkan, di kalangan pelaut generasi penerus yang muda-muda serta kritis, sudah menyuarakan agar KPI dibubarkan saja.

Kami, Pelaut Senior, anggota KPI yang sudah puluhan tahun dan berkontribusi terhadap organisasi cukup signifikan, yang secara ksatria menggakui jika organisasi KPI sedang dibully, dicaci, karena memang sangat lemah. Sehingga mudah dibenci oleh banyak pelautnya sendiri, dan mengakui ada juga yang menuntut dibubarkan saja. Kami menerima penuh dengan apresiasi atas semua aspirasi atau kritikan pelaut Indonesia tersebut.

Namun, taruhlan adanya kerusakan, kebobrokan atau kehancuran organisasi KPI yang nyata adanya. Tapi, ijinkan kami, Pelaut Senior, tegaskan bahwa semua kritikan, hujatan atau tuntutan pelaut Indonesia sebenarnya letak kesalahannya hanya ada pada oknum Pengurus Pusat (PP) KPI sendiri, dan dirasakan sejak Munaslub KPI tahun 2001 itu. Artinya, kesalahan bukan pada organisasinya yang saat masih bernama PPI, yang salah satu pendirinya adalah dari Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (CAAIP) serta demi memenuhi atas adanya saran atau anjuran dari Menteri Koordinator Maritim Letjend KKO Ali Sadikin, bukanlah organisasi kemasyarakatan (ormas), apalagi LSM.

Atas pertimbangan secara seksama dan penuh kesungguhan demi mempertahankan eksistensi organisasi KPI yang oleh kami sebagai anggotanya terpanggil atas dasar kewajiban dan tanggung jawab moral yang ada pada diri kami meskipun sebatas kemampuan. Perkenankan kami, Pelaut Senior mengeluarkan Petisi yang berjudul “Selamatkan KPI” atau “Save KPI”.

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

23 Juni 2022, UTBK dan Masa Depan NU

Kamis, 23 Juni 2022 | 08:22 WIB

Dilema Puan Menjadi Presiden

Kamis, 21 April 2022 | 04:39 WIB

Kios SIAPkerja (Kasus BPVP Kabupaten Sidoarjo)

Rabu, 13 April 2022 | 13:33 WIB

Konsep Frasa Crazy Rich dan Orang Kaya

Selasa, 29 Maret 2022 | 16:48 WIB

Mandalika dan Penciptaan Lapangan Kerja

Selasa, 29 Maret 2022 | 13:06 WIB
X