Keniscayaan Pemberantasan Peredaran Narkoba

KLIKANGGARAN -- Tertangkapnya Irjen Polisi Tedy Minahasa yang baru saja di angkat sebagai Kapolda Jawa Timur oleh DirNarkoba Polda Metro, serta artis-artis ibukota, menambah panjang deretan selebritis Tanah Air penyalahguna narkoba, hal ini merupakan fenomena gunung es, karena narkoba bukan merupakan barang baru ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, hanya namanya saja yang gonta-ganti, dahulu nama nya Morphin, Gele, bo, at, dan lain-lain, sekarang disebut putaw, Inex, Cimeng, serta masih banyak lainnya.

Survei nasional pada 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat 0,15 persen. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8 juta orang pada tahun 2021.

Strategi Pemberantasan narkoba yang selama ini dilakukan tidak menyentuh akar masalah, yaitu ekonomi, padahal sesungguhnya motif "Cuan" besar dalam waktu cepatlah yang menjadi tujuan utama orang menjadi pengedar narkoba. Tanpa mengesampingkan bahaya nya bagi kesehatan jasmani dan psychologis.

Narkoba sudah merupakan industri bisnis perdagangan yang mempunyai omset miliaran Dollar, dimana aliran dananya masuk ke semua lini aspek kehidupan, sehingga banyak yang terpercik aliran uang panas tersebut, tak terkecuali oknum-oknum aparat ber-iman tipis, tergoda untuk ikut mencicipi gurihnya uang panas dari bisnis barang haram tersebut yang pada akhirnya oknum-oknum penegak hukum bukan nya memberantas namun sebaliknya, menjadi backing Bandar besar tersebut dan pengedar.

Menurut kesaksian Alm. Freddy Budiman selaku terpidana mati, yang telah dieksekusi saat memberikan kesaksian di depan majelis Hakim pada Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, 18 September 2013, menyatakan harga pruduksi satu butir ekstasi adalah Rp.5000 (lima ribu rupiah), sedangkan dieceran satu butir ekstasi dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp700.000 per butir. Silahkan kalkulasi sendiri berapa besar margin keuntungan yang didapatkan oleh Bandar narkoba.

Sehingga logis jika pemberantasan narkoba tak kunjung selesai dari generasi ke generasi, tumbuh seperti jamur dimusim hujan, mati satu tumbuh seribu istilahnya, karena motif utamanya yaitu ekonomi tidak dihilangkan.

Lalu bagaimana menghilangkan motif ekonomi dari bisnis Narkoba? Pemerintah adalah institusi yang legal dalam meng impor, ekspor, dan memproduksi narkoba. Gunakan kewenangan tersebut untuk memproduksi narkoba, untuk sementara Pemerintah menjadi Bandar legal, jual dengan harga pokok ke pasaran melalui mesin penjual otomatis(Vending Machine) agar tidak ada lagi yg mau jadi Bandar, karena harganya sudah murah. Akan tetapi, tempat penjualannya harus di lokalisasi dengan otonomi khusus, dan metode transaksinya menggunakan digital payment, kartu Debet atau kartu kredit dari Bank-bank yang punya nasabah besar pemegang kartu-kartu tersebut seperti BRI dan BCA agar mudah dikontrol.

Dengan metode tersebut, Pemerintah akan menjadi satu-satunya Bandar legal yang memonopoli dan mengkontrol perdagangan Narkoba. Selain itu, buat kurikulum tentang pendidikan bahaya Narkoba di semua sekolah, dari Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi. Agar generasi muda mengerti apa itu Narkoba? Kenapa dilarang? Kenapa pemerintah jadi Bandar?

Dari transaksi digital dapat dilihat transaksi per transaksi prilaku para konsumen, konsumen-konsumen dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kategori seperti pengguna baru, pengguna berat, Bandar kecil, dan Bandar besar.