KLIKANGGARAN-- Ada semacam pertanyaan monohok yang acap kali dilontarkan oleh masyarakat yang terkait belanja modal atau realisasi APBN/APBD sebagian besar untuk proyek-proyek infrastruktur.
Maklum saja, pada faktanya anggaran pada APBN/APBD di suatu daerah masih banyak tersedot pada pengerjaan proyek-proyek pemerintah, seperti jalan Tol, jalan provinsi/ kabupaten, jembatan, bendungan dan konstruksi lainnya.
Apalagi, di pemerintahan Jokowi, tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan Tol dan jalan nasional hingga ke Papua. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur itu tentu akan menyedot anggaran APBN dalam persentase yang cukup besar.
Baca Juga: Bripka Ambarita Dimutasi, Warga Jakarta Timur Mengucapkan Terima Kasih Atas Jasa Bripka Ambarita
Di tahun 2021 ini saja misalnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 pada APBN sebesar Rp417,8 triliun. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.
Apakah APBN Pro-Rakyat? Kalau APBN Pro-Rakyat mengapa yang banyak dibangun Infrastruktur seperti Jalan Tol?
Melansir situs Kementerian Keuangan, pilihan membangun infrastruktur sebagai prioritas anggaran setidaknya memiliki beberapa alasan, seperti infrastruktur merupakan prasyarat bagi pembangunan Indonesia, dia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap potensi bangsa tersebar di masing-masing pulau tersebut.
Baca Juga: Kado Pahit HUT Partai Golkar, Kadernya Kembali di OTT KPK, Kini Giliran Bupati Kuansing
Infrastruktur konektivitas akan menghubungkan setiap potensi bangsa itu agar menjadi nilai tambah. Infrastruktur konektivitas ditambah dengan infrastruktur energi yang merata akan meningkatkan produktivitas bangsa, selain akan menurunkan biaya logistik antar wilayah, juga akan memeratakan proses industrialisasi dan penyebaran aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Aktivitas ekonomi menjadi tumbuh dan berkembang karena tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa.
Infrastruktur fisik (konektivitas dan energi) dan kemudian dilengkapi dengan infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan dan kebudayaan), maka akan memperkokoh jalinan antar berbagai suku bangsa di berbagai kepulauan di nusantara menjadi mozaik indah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Kapolri: Jangan Antikritik, Apabila Ada Kritik Jadikan untuk Introspeksi
Mengapa infrastruktur jalan tol?
Sebetulnya, menurut Kemenkeu, infrastrukur yang dibangun tidak hanya jalan tol. Berbagai jenis infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritisasinya.
Namun, memang infrastruktur jalan tol terlihat dominan karena secara masif terlihat secara kasat mata. Infrastruktur jalan tol ini sebetulnya harus dilihat secara luas sebagai bagian infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan jaringan transportasi lainnya.***
Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.
Artikel Terkait
Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!
BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?
PT Balairung Citrajaya Sumbar Diaudit BPK, Ada Temuan Masalah Lho, Apa Saja Ya?
Pemerintah Alokasikan Rp510 Miliar Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu
Pembayaran THR kepada Direksi dan Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar Tidak Memiliki Dasarnya, Duh?
Duh, Histori Tingkat Piutang Usaha PT Inhutani II Bermasalah dan Terus Meningkat?
Duh, Ada 50 Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Muba Berindikasi Bermasalah, Berikut Potensi Kebocorannya
Habiskan Rp7,7 Miliar, Peningkatan Jalan di Muratara Dipertanyakan