• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (08-03-2018) - Silang pendapat impor beras sempat menjadi pusat perhatian selama berapa waktu. Yang sinis menengarainya sebagai pertanda perbedaan kepentingan, terutama meraih sebahagian laba dari impor. Sukar membuktikannya, tetapi terkesan praktek ini sudah berlangsung lama.

Penulis pernah mendampingi Menteri Pangan/KaBULOG menghadiri pertemuan repangan ASEAN di Bangkok beberapa dasawarsalalu. Pada hari kedua, penulis diminta duduk di kursi pimpinan delegasi karena beliau, katanya, mau mencari beras murah. Tidak lama kemudian, ternyata jabatan beliau sebagai KaBULOG tanggal, tinggal Menteri Pangan.

Sepertinya, perbedaan antara harga pedagang Thailand dengan harga pengimpor kita selama ini, mengalir jauh ke sana. Sehingga arusnya menghanyutkan pejabat yang dinilai tidak mau ‘bekerja-sama’.

Kali ini bukan eksistensi maupun besaran komisi impor yang menjadi perhatian utama, tetapi kita berupaya memahami perbedaan pandangan dan kepentingan yang mencuat dari waktu ke waktu dalam wujud kontroversi impor. Untuk memudahkan pemahaman, coba kita telusuri kata maupun laku tiga pihak: pejabat, pakar, dan petani

Pejabat bertikai, yang bertanggung-jawab atas produksi bersikukuh mengemukakan prestasi kendati harga pangan pokok itu terus merangkak naik. Yang menangani impor memperlihatkan kesigapan, langsung menunjuk importirnya, demi stabilisasi. Silang-pendapat menjadi terbuka karena masing-masing pejabat merasa yakin bahwa atasannya akan membenarkan tindakannya. Kendala yang lebih besar adalah perumusan kebijakan yang terfragmentasi,.–disekat kepentingan sesaat, lebih menyerupai para tuna netra yang mencoba memahami gajah.

Stabilitas. Itu penting untuk melanggengkan kekuasaan, regime maintenance. Terutama karena urban bias warisan colonial sepertinya masih tetap melandasi kebijakan pejabat. Yang penting warga kota tidak bergejolak; para petani bukan merupakan kekuatan revolusioner yang perlu diperhitungkani. Lagi pula bukankah itu yang dititahkan tuan-tuan dan puan-puan neo-liberal pemimpin dan mitra International.

FinancialInstitutions? Petani tidak memiliki kemampuan mengartikulasi, apalagi memperjuangkan kepentingannya. Politisi yang dipilihnya turut memalingkan muka, menafikan derita jauh di desa. Kemiskinan perdesaan maupun nilai tukar petani stagnan, sementara pejabat kemana-mana klaim keberhasilan.

Pakar–baik masyarakat warga maupun quasi-penguasa, ramai mengumbar kata, ada satu-dua yang bermakna. Selain mengulangi analisa lama; kadangkala dikemas lebih menawan. Kembali menawarkan solusi tambal-sulam, miskin nyali maupun ketajaman untuk menggugah ketidak-adilan. Seakan sudah tidak tersisa rasa kemanusiaan, terus mendukung paradigma laju pertumbuhan---diimbuhi istilah-istilah yang ngetren, seperti inclusive development, padahal terbukti pola  pasar selama ini semakin meminggirkan petani dan perdesaan. Terkesan lebih mencari aman.

Tidak kunjung mengemuka, desakan –berlandaskan data dan analisa, untuk merubah paradigma. Padahal perguruan tinggi mengemban amanah mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan martabat Bangsa, harkat manusia.

Terobosan BIMAS dan KUD dari IPB dan Gajah Mada, disertai kajian meyakinkan untuk memperkuat posisi petani, tinggal kenangan; seakan pakar lebih terpana jabatan. Jangan diharapkan timbulnya gugatan dari pakar pembangunan maupun ketahanan nasional terhadap nilai impor gandum yang menjadikan kita importer terbesar di dunia. Padahal menggantungkan kecukupan pangan utama kepada kekuatan luar mengancam kedaulatan Negara.

Tambahan, jika penggantinya kita hasilkan sendiri, peluang berusaha dan kesempatan kerja yang tercipta akan sangat efektif menekan kemiskinan di perdesaan. Apakah demikian banyak yang turut kecipratan, sehingga yang mengemuka hanya keheningan. Belum terdengar ajakan mengarahkan dan ada upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan pribumi di Nusantara seperti umbi-umbian, pepohonan, dan hasil sungai mapun lautan.

Ternyata, para peneliti manca negara justeru sedang giat mempelajari, sembari merekayasa, umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia menjelang tahun 2050.

Bagaimana dengan petani? Apakah dana demikian besar yang digulirkan ke perdesaan tidak meningkatkan kesejahteraannya? Keberpihakan telah dibuktikan dengan sertifikasi, yang memberikan kepastian atas pemilikan lahan. Organisasi petani masih belum kokoh; kendati masyarakat memang berupaya memperjuangkan hak petani dan buruhtani, dengan kemampuan yang serba terbatas. Didera kemiskinan, penanda kekurang-berdayaan, trauma kekerasan tahun enam puluhan masih menghantui, karena setelah setengah abad masih belum juga ada restitusi.

Apakah keadaan memang demikian kelam, tanpa sebercah harapan? Tidak, kita memiliki buruh-tani dan pejabat tertinggi yang berjuang tanpa henti untuk meningkatkan martabat. Tetapi, sepertinya mereka tidak cukup kuat menghadapi the heartless middle, lapisan tengah penguasa–pengusaha tak bernurani yang sedang menikmati status-quo. Manakala politisi dan birokrasi turut berpihak, seperti di China dan Vietnam yang terkesan menjalankan ‘Ekonomi Terpimpin”–kini memasuki tahapan ‘People-centred Development’, maka meningkatkan kesejahteraan petani relatif tidak sulit.

Yang mendesak adalah mengganti paradigma laju pertumbuhan menjadi paradigma pertumbuhan melalui pemerataan, growth through equity. Reforma agraria perlu ditopang oleh kebijakan fiscal dan moneter, di antaranya sistem perpajakan yang progressive dan perkreditan yang tergapai. Pada tataran strategi, saatnya diterapkan People-Driven-Development, sehingga semua perumusan kebijakan, disain kelembagaan, dan pilihan teknologi dihela oleh kebutuhan dan kemampuan rakyat.

Amanat konstitusi perlu ditunaikan dengan memperkokoh kemampuan gotong-royong para petani melalui koperasi, yang pembinaannya diwajibkan kepada semua kementerian dan lembaga. Pada tataran operasional, perlu dikuti gagasan almarhum ProfesorZuhal untuk melancarkan revolusi bahan tanaman, budidaya, dan pasca-panen sekaligus. Kendati minim pendidikan formal, petani kita memiliki kearifan yang membumi. Teknologi mutakhir seperti precison-farming mendayagunakan peralatan yang dengan ukuran dan kecanggihan selaras kemampuan kita saat ini, bukan saja akan memantapkan daya saing kita, tetapi akan turut menyulut minat paramillennial untuk bertani, manakala penguasa berperan sebagai pengayom,d an para pakar berkenan mengadakan ‘diskursus setara’ untuk memahami kendala sebagaimana dilihat petani.

Atau, dengan perkataan terang, mau meminjam kaca-mata petani.

Perbedaan pemahaman akibat kepentingan bukan hal baru, tetapi Presiden Republik pernah berhasil menghimpun kekuatan eksekutif dan legislatif tingkat-pusat, menyelaraskan strategi pusat dengan daerah, langsung memberdayakan petani. Bukan saja swasembada beras terwujud dalam satu dasawarsa, tetapi dunia belum pernah menyaksikan laju penurunan kemiskinan di perdesaan seperti itu. Kesemua yang diraih ini dipupus oleh keserakahan pengusaha, dibantu pejabat yang berkolusi dengan IMF dkk untuk mengorbankan rakyat demi menyelamatkan konglomerat, termasuk dengan menggerus BULOG dan koperasi.

Dalam alam demokrasi– kendati masih lebih formal daripada substantif, Presiden Republik dapat mengarus-utamakan pemahaman bahwa peningkatan produktivitas di sektor pertanian mempunyai dampak empat kali lebih besar atas penurunan kemiskinan dibandingkan peningkatan produktivitas di sektor lain. Kemudian menggandeng komponen Republik yang berpihak memupuk ‘political capacity’ untuk dapat mengarahkan investasi ke sector pertanian. Kemitraan setara ‘Private-Public-People Partnerships’ merupakan wujud gotong-royong pada millennia ketiga ini.

Pengusaha bona-fide akan mengupayakan agar prakarsa bersama kelak berhasil, sehingga beliau meraih laba yang diharapkan. Pejabat pada berbagai bidang dan tataran perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar semua kebijakan pemerintah bukannya tumpang-tindih, tetapi saling memperkuat. Dengan mengajak-serta petani dan buruh-tani sejakawal, kelanggengan pembangunan yang berkeadilan akan lebih terjamin.

Kendati kepentingan pejabat, pakar, dan petani berbeda, membangun pertanian dan perdesaan yang adil, damai, dan makmur sebagai landasan Bangsa berdaulat tidaklah terlalu sukar. Yang dibutuhkan hanyalah hati.

Demikian disampaikan oleh HS Dillon, co founder Centre for Agricultura land People Support, pada Klikanggaran.com, Kamis (08/03/2018).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...