• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (23-06-2018) - Pada Pilkada serentak 2018 yang akan digelar tanggal 27 Juni mendatang ada banyak kabupaten/kota yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) pimpinan daerah. Di Provinsi Banten misalnya, dari 4 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hanya Kota Serang yang diikuti lebih dari 1 paslon. Sementara Pilkada Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang, hanya diikuti 1 paslon.

Secara otomatis, rakyat yang berdomisili di 3 kabupaten/kota tersebut memiliki hak pilih antara mencoblos gambar paslon tunggal atau menusuk gambar kosong. Permasalahannya adalah, bagaimana seandainya suara terbanyak adalah pilihan pada gambar kosong? Apa pilihan itu dibolehkan dalam hukum Islam?

Pertanyaan ini muncul dikarenakan secara hukum politik Islam (fiqh siyasah) mengangkat pemimpin formal (nasbul imamah) adalah fardhu kifayah (kolektif-kolegial). Dengan kata lain jika sudah ada masyarakat yang berpartisipasi memilih pemimpin di antara mereka, maka gugurlah kewajiban masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilihnya.

Pendapat ulama Islam klasik seperti Al-Baghdadi, al-Mawardi dll tentang pengangkatan pemimpin ini merupakan hasil qiyas (analogi) dari hukum menunjuk imam shalat berjamaah. Dalam hukum Islam jika ada satu kampung sama sekali tidak ada yang mengerjakan shalat berjamaah, penduduk sekampung itu dianggap berdosa semua. Oleh sebab itu harus ada tokoh yang ditunjuk sebagai imam di kampung tersebut.

Dalam fiqh siyasah, mekanisme pengangkatan pemimpin hanya dikenalkan dengan cara mandatori (penunjukan dan wasiat) pemimpin sebelumnya dan hasil musyawarah perwakilan rakyat. Sedangkan pemilihan langsung oleh rakyat belum diatur atau disepakati hukumnya secara bulat (ijma).

Hukum Islam hanya mengatur ketentuan pembaiatan pemimpin terpilih oleh rakyat yang secara ijma hukumnya fardhu kifayah. Jadi, ketentuan hukum nasbul imamah hukum asalnya mengikat pada saat pengangkatan pemimpin, bukan pemilihan calon pemimpin.

Sekalipun begitu, Pilkada adalah wasilah atau sarana untuk memilih pemimpin di alam demokrasi. Dalam kaidah ushul fiqh terdapat norma hukum "al-umur bi wasailiha" atau ketentuan wajib berlaku pula untuk wasilah atau sarananya. Dengan demikian hukum wardhu kifayah dalam masalah nasbul imamah juga berlaku untuk masalah Pilkada.

Oleh sebab itu, jika dalam Pilkada serentak 2018 ini hanya ada satu pasangan calon (paslon) pemimpin daerah, maka hukumnya wajib bagi rakyat untuk memilihnya. Sebab kewajiban kolektif-kolegial (kifayah) sasarannya adalah terpilihnya seorang pemimpin. Wallahu a'lam.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...