• Sabtu, 4 Desember 2021

MAKI Laporkan Dugaan Penilepan Dana PI Hak Muba Oleh Perusda Sumsel

- Sabtu, 12 September 2020 | 00:33 WIB
PicsArt_09-11-04.05.21
PicsArt_09-11-04.05.21



Palembang, Klikanggaran.com




 

Berawal dari Surat Gubernur Sumatera Selatan, H Rosihan Arsyad pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan Nomor: 540/3168/IV/2003 Tentang Partisipasi Dalam PSC PT Exspan di wilayah kerja Blok Rimau Sumatera Selatan yang ditunjukkan kepada Bupati Musi Banyuasin.

 

Dalam isi surat tersebut menjelaskan, PT. Exspan Nusantara Blok Rimau memberikan PI 5% kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh PDPDE, dimana terdapat kewajiban untuk menyerahkan 20% dari 5% tersebut untuk Kabupaten Musi Banyuasin.



 

-

 


Menindaklanjuti surat itu ditandatangani Farm Out Agreement Exspan Airsenda Inc dan Exspan Air Limau INC dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tanggal 2 Seftember 2003.

 

Surat agreement ini ditandatangani Direktur Utama PDPDE, Djanoeir Moenir tanggal 17 Seftember 2003 Nomor 12/PDPDE/SS/IX/2003 tentang mekanisme transfer bagian Pemda Kabupaten Muba dari hasil partisipasi di Exspan yang ditunjukkan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Badan Pengawas PDPDE.


 

-


 

Kesimpulan dari surat tersebut, memohon arahan tentang mekanisme transfer bagian Pemda Kabupaten Muba yang besarnya 20% dari laba bersih setelah pajak yang diperoleh PDPDE Sumsel sebagai hasil partisipasi di Exspan Blok Rimau.


 


Adapun jumlah Participating Interest yang sudah dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin oleh PDPDE Sumsel pada tahun 2003 adalah Rp1.633.573.880, kemudian tahun 2004 Rp3.060.840.497, dan tahun 2005 Rp5.927.498.621. Serta tahun 2006 sebesar Rp6.024.799.163.

 

Namun, pada tahun selanjutnya terjadi ketidak seimbangan dana bagi hasil yang berakibat berkurangnya PAD Kabupaten Musi Banyuasin.


 


 



 

Pembagian hasil yang hanya sebesar Rp690.000.000 untuk Kabupaten Musi Banyuasin menghilangkan kesempatan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lantaran bertentangan dengan cara perhitungan bagi hasil menurut Perda yang telah disepakati tahun 2000.

 

Hal itu terjadi juga karena PDPDE melakukan pembayaran bagi hasil masih berbentuk uang muka, sedangkan Perda No. 7 Tahun 2000 Pasal 32, perhitungan bagi hasil harus dari laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pajak.

 

Karena belum juga ada tindaklanjut rekomendasi BPK, Direktur Utama PDPDE, Caca Isa Saleh pada tanggal 16 Februari 2012 berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal memohon petunjuk.

 

Adapun poin-poin dalam surat tersebut, yakni:

 

a) PEMBERIAN LANGSUNG DANA BAGI HASIL KE PEMERINTAH MUBA BERTENTANGAN DENGAN PERDA SUMSEL NO. 7 TAHUN 2000

 

b) BERDASARKAN RAPAT PEMILIK MODAL PDPDE TAHUN 2010 TANGGAL 23 MEI 2011 MENGENAI PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI PEMKAB MUBA PASCA PEMERIKSAAN BPK-RI TETAP MENGACU HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

 

c) BERDASARKAN LHP BPK TAHUN 2016 NO.81/LHP/XVIII.PLG/11/2016 TANGGAL 25 NOVEMBER 2016 DISEBUTKAN, BAHWA PERMASALAHAN YANG ADA PADA PDPDE BERDASARKAN TINDAKLANJUT DARI 

LAPORAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS OPERASIONAL PERUSAHAAN DAERAH TAHUN BUKU 2011 DAN 2012.

 

Kemudian, BPK RI pada tanggal 28 JUNI 2016 menjelaskan di dalam LHP, "TERKAIT PENDAPATAN PARTICIPATING INTEREST PDPDE BELUM DIBAYARKAN KEPADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBESAR RP14.426.270.639.

 

Namun, Dirut PDPDE menjelaskan di dalam LHP itu, "DANA UNTUK PEMBAYARAN PARTICIPATING INTEREST KEPADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TELAH ADA DALAM BENTUK DEPOSITO DAN BELUM DIBAYARKAN KARENA MASIH MENUNGGU TAGIHAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN".

 

LHP BPK anggaran tahun 2009 No. 239.B/S/XVIII/PLG/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 (Halaman 69-70) menjelaskan, hasil pemeriksaan LHP tahun 2008 yang belum ditindaklanjuti tahun 2009. REKOMENDASI BPK KEPADA GUBERNUR SUMATERA SELATAN AGAR MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SURAT KEPUTUSAN NO. 540/3168/IV/2003 TANGGAL 13 AGUSTUS 2003 TENTANG PARTISIPASI DAERAH DI BLOK RIMAU SUMATERA SELATAN”.

 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumbagsel melalui Deputy MAKI Sumbagsel melaporkan dugaan penilepan uang negara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

 

Namun, hingga perubahan hukum badan usaha PDPDE menjadi Perseroan terbatas (PT) Sriwijaya Energi Gemilang pada tahun 2019, dana bagi hasil milik Pemkab Muba yang diwakili PT Petro Muba belum juga dibayarkan.


 


-
Foto.//MAKI Sumsel


 

"Pengurus perusahaan PDPDE kami laporkan karena adanya potensi kerugian negara dalam hal ini Pemkab Muba", kata Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan.

 

"Termasuk PI di KKS Jambi Merang yang tidak melibatkan Pemkab Muba yang nilainya mungkin lebih dari Rp100 miliar," timpalnya.

 

Lanjutnya, bukan hanya tagihan PI PT Exspan tahun 2009 sampai dengan 2012, tetapi juga tahun selanjutnya sampai sekarang belum juga dibayar.

 

"Sehingga kami berpendapat ada dugaan korupsi karena merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemkab Musi Banyuasin yang diwakili Petro Muba," pungkasnya.

 

MAKI Sumsel


Editor: Administrator

Tags

Terkini

X