• Rabu, 19 Januari 2022

Dugaan Korupsi PCR, CBA: Lingkaran Luhut Ramai-Ramai Pasang Badan

- Kamis, 11 November 2021 | 12:42 WIB
Ilustrasi dugaan korupsi harga tes PCR (Dok.pixabay.com/Michael_Kretzschmar)
Ilustrasi dugaan korupsi harga tes PCR (Dok.pixabay.com/Michael_Kretzschmar)

KLIKANGGARAN – Satu lagi kasus dugaan korupsi yang sedang merebak di tengah pandemi adalah bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Kasus ini menyeret dua nama pejabat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir adalah dua nama yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi PCR.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri, beberapa waktu lalu menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terkait harga tes PCR.

Merebaknya kasus dugaan korupsi PCR ini tak luput dari sorotan Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga pengamat anggaran ini menilai, setelah mendapat kritik keras dari publik, kini kelompok di lingkaran Luhut ramai-ramai pasang badan.

Baca Juga: Anggaran Kemenkominfo, Pelaksanaan Jasa Konsultansi pada Ditjen SDPPI Memboroskan Keuangan Negara

“Terbaru muncul Septian Hario Seto SHS dengan tulisan panjangnya sampai 23 point membela habis-habisan Menko Luhut,” tutur Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA, pada klikanggaran.com di Jakarta, Kamis, 11 November 2021.

Seperti diketahui, Septian Hario Seto yang baru saja diangkat menjadi Komisaris BNI, sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan.

Terkait hal tersebut Jajang mengatakan, jauh sebelum masuk lingkaran pejabat pemerintahan, SHS sudah 10 tahun bekerja dengan Luhut di Toba Bara Sejahtera.

Bahkan menurut Jajang, dengan karir cemerlangnya bekerja mengikuti Luhut saat menjadi staf, tercatat kekayaan SHS mencapai Rp 5,1 miliar.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Formula E, LSAK: TGUPP Harus Lakukan Pencegahan, Bukan Terkesan Pembelaan

“Setelah menjadi komisaris, kekayaan SHS tentunya bisa semakin melejit. Sama halnya dengan kekayaan Luhut yang terus meroket,” kata Jajang.

“Kekayaan Luhut hanya dalam 5 bulan naik Rp 67,7 miliar meskipun lagi pandemi. Sekarang kekayaan luhut Rp 745 miliar,” lanjutnya.

Jajang menilai, dalam pembelaan SHS soal proyek PCR yang melibatkan nama Luhut, ia terlihat berusaha keras meyakinkan publik bahwa dirinya dan Menko Luhut begitu peduli dengan persoalan negeri dalam menghadapi pandemi.

“Bahkan secara emplisit, tanpa uluran tangan Luhut negeri ini tidak berdaya,” sindir Jajang.

Baca Juga: KPK Periksa Delapan Saksi Atas Tersangka Dodi Reza, Salah Satunya Penasihat Hukum

Menurut pengamatan CBA, SHS seperti berusaha keras menyampaikan ke publik bahwa Luhut sudah banyak memberikan donasi. Antara lain alat PCR, ekstraksi RNA, reagen, dan alat lab ke Fakultas Kedokteran.

Meskipun menurut Jajang tidak dijelaskan rinciannya. Termasuk didirikannya GSI, ia menjelaskan, meskipun ini adalah perusahaan bukan yayasan, seperti namanya ada unsur solidaritas keuntungan dari proyek yang didapat dari GSI nanti digunakan untuk amal.

“Jadi SHS ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak Luhut sebagai pejabat memang memiliki kaitan kuat dengan perusahaan GSI. Dan, benar mendapatkan proyek PCR , tapi dia mengingatkan, keuntungannya nanti didonasikan ke fakultas kedokteran seperti alat PCR dan lainnya “atas nama Pak Luhur, tentunya”. Jadi benar kalau Pak Luhut bilang ke publik bahwa dia tidak ambil untung dari bisnis PCR,” papar Jajang.

Baca Juga: Pengadaan Diamonium Phosphate Terlambat, Pupuk Kaltim Belum Kenakan Denda pada Rekanan?

Pembelaan SHS ini dinilai CBA sangat aneh, karena memang berangkat dari logika yang aneh serta banyak hal yang tidak dia ungkapkan.

“Toh, ini memang hanya pembelaan, sebatas bawahan yang membela atasannya,” sindir Jajang lagi.

Publik tidak perlu berharap lebih, lanjut Jajang. Luhut dan lingkarannya yang tajir-tajir menjelaskan kepada publik, kenapa saat harga PCR yang sampai Rp 2,5 juta sebelum Oktober 2020 pemerintah termasuk mereka adem ayem saja.

Setelah Oktober 2020 harga PCR berubah-ubah, lanjutnya, tidak jelas harga standarnya berapa. Mulai dari Rp900 ribu dari Oktober 2020 sampai Agustus 2021, kemudian berubah lagi jadi Rp495.000-Rp525.000 sampai Oktober. Terakhir ternyata harga PCR bisa dipatok Rp275.000-Rp 300.000 sejak akhir Oktober. Bahkan ada yang mengatakan, tes PCR kalau mau bisa saja Rp 10 ribu.

Baca Juga: MP Pupuk Kaltim Lalai dalam Koordinasi, Ada Kelebihan Pembayaran Jasa Sewa Kendaraan

“Publik juga tidak perlu berarap lebih Luhut dan lingkaran menjelaskan dengan jujur, apakah betul sebatas urusan PCR negara ini tidak mampu lagi dan benar-benar tidak ada duit. Padahal data menunjukkan soal anggaran untuk penanganan kesehatan di tahun 2020 yang digelontorkan Rp 99,5 triliun yang dipakai atau terealisasi hanya 63,6 persen. Di tahun 2021 dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen, padahal sekarang menjelang akhir tahun,” papar Jajang.

“Belum lagi soal temuan terbaru, dari bisnis PCR saja uang yang berputar sampai Rp 23 triliun dan keuntungan yang diperoleh dari kelompok yang berbisnis soal PCR bisa mencapai Rp 10 triliun lebih. Dari sini bisa disimpulkan, saat pandemi pejabat kita tidak serius bekerja untuk rakyat. Mereka sibuk dengan kelompoknya berbisnis kemudian untuk menutupi borok sesekali mereka berdonasi dari hasil untung ini,” tutup Jajang.

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, terima kasih.*

Halaman:
1
2
3

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X