• Sabtu, 29 Januari 2022

Dugaan Korupsi Formula E, LSAK: TGUPP Harus Lakukan Pencegahan, Bukan Terkesan Pembelaan

- Kamis, 11 November 2021 | 12:15 WIB
Dugaan korupsi di penyelenggaraan event Formula E (Dok.Twitter.com/@AREAJULID)
Dugaan korupsi di penyelenggaraan event Formula E (Dok.Twitter.com/@AREAJULID)

KLIKANGGARAN – Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan event Formula E di Jakarta. Kasus ini telah merebak dan mendapat sorotan banyak pihak.

Tim penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menyampaikan pandangannya terkait hal ini.

Ahmad Aron Hariri, peneliti LSAK, menyampaikan bahwa pengusutan KPK terhadap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah satu dari sembilan laporan masyarakat terkait indikasi tindak pidana korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, dengan dimulainya penyelidikan pada giat Formula E menunjukkan, KPK telah mempunyai konstruksi permulaan yang kuat bahwa ada penyimpangan di ajang balap mobil listrik tersebut.

Baca Juga: KPK Periksa Delapan Saksi Atas Tersangka Dodi Reza, Salah Satunya Penasihat Hukum

Upaya KPK menjahit kronologis perkara dan hal lain terkait, menurut LSAK menjadi hal menarik. Karena selama ini ada banyak yang ditutupi dari yang dibuka dan terbuka sendiri.

“Seperti tentang pinjaman 180M dari Bank DKI untuk pembayaran commitment fee yang baru diketahui belakang ini. Termasuk besaran biaya penyelenggaraan dari 2,4T menjadi 560M,” tutur Ahmad Hariri dalam keterangan tertulisnya pada klikanggaran.com di Jakarta, Kamis, 11 November 2021.

“Yang menjadi tanda tanya besar, kepada siapa dan bagaimana pembayaran itu dilaksanakan?” lanjutnya.

Ahmad Hariri juga mengingatkan, besaran biaya itu masih sangat tinggi dibanding di negara-negara lain. PT Jakpro pun dinilai BPK belum optimal melakukan renegosiasi.

“Ini lebih penting ditelisik lebih dalam,” katanya.

Baca Juga: FFI 2021, Sutradara Termuda, dan Titanic: Ajang Pembuktian Wregas Lewat Penyalin Cahaya

“Maka KPK harus menelusuri dan konfrontir semua hal ini. Termasuk dari pihak FEO dan terkait dengannya yang mungkin menjadi bagian dari permainan ini,” lanjutnya.

Selain hal tersebut di atas, pernyataan dan informasi yang disampaikan oleh Pemprov DKI dinilai LSAK tidak gambling.

“Malah terkesan menutupi hal lain yang seharusnya ditelisik,” kata Ahmad Hariri.

Ironisnya, lanjut Ahmad Hariri, hal ini juga dilakukan oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang hukum dan pencegahan korupsi. Kedatangan Pemprov, Jakpro, bersama TGUPP yang membawa setumpuk berkas di saat penyelidikan telah dimulai, memang hal baru.

Baca Juga: Saipul Jamil Pamer Surat Laporan, 'Surat Cinta untuk Seorang Psikolog', Farhat Abbas Bilang Sudah Keterlaluan

Akan tetapi, menurut LSAK lebih nampak menjadi sebagai upaya pembelaan. Bukan langkah pencegahan korupsi di pemprov. Sebab ini di luar tupoksi, bahkan di luar konsep teori pencegahan korupsi yang seharusnya memitigasi sejak awal dan membantu keterbukaan informasinya.

Ahmad Hariri menggarisbawahi, satu-satunya pencegahan korupsi yang benar secara teori dilakukan TGUPP adalah menerima gaji operasional yang besar.

Baca Juga: Potensi Kebocoran Anggaran di KPU Capai Rp3,9 Miliar Lho!

“Dan, itu tidak bermanfaat bagi pemprov secara institusi, bahkan masyarakat Jakarta,” tutup Ahmad Hariri.

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, terima kasih.*

Halaman:
1
2
3

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X