• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (03-06-2018) - Terkait temuan Center for Budget Analysis (CBA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut dugaan terjadinya penyimpangan proyek pembangunan rumah susun (Rusun) SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) di Provinsi Aceh (NAD) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Tahun Anggaran 2016-2017.

Berdasarkan temuan dan informasi dari CBA, Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energi and Resources Indonesia (CERI), mengatakan, setidaknya terdapat lima lokasi pembangunan Rusun Pondok Pesantren dan Rusun Nelayan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp4.205.539.000.

Menurutnya, hal ini disebabkan nilai kontrak yang disepakati pihak Kementerian PUPR dengan perusahaan sangat tidak normal dan tidak sesuai harga standar.

CBA dan CERI menduga, praktik korupsi itu dilakukan oknum Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Satuan Kerja (Satker) dengan PPK di daerah, bekerja sama dengan oknum di lingkungan Ditjen Penyiapan Perumahan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

"CERI langsung melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pada bulan April 2018. Berdasarkan hasil investigasi, CERI menemukan fakta lima proyek, antara lain pembangunan Rusun Ponpes Al Madinatuddiniya Babussalam di Peudada, Bireun; Rusun Dayah Bustanul Huda di Julok, Aceh Timur; dan STAIN Malikul Saleh di Lhoksumawe, mangkrak selama 1,5 tahun. Adapun pembangunan itu dikerjakan oleh PT Danapati Mulia yang bekerjsama (KSO) dengan PT Kana Harapan Jaya," papar Yusri Usman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

“Kualitas bangunannya juga sangat diragukan, termasuk ketahanan bangunan. Sehingga membahayakan bagi keselamatan para santri yang akan menggunakan gedung tersebut di kemudian hari,” lanjut Yusri.

Yusri menegaskan, semua permasalahan itu bisa terjadi diduga karena panitia telah menunjuk perusahaan pemenang yang tidak mempunyai pengalaman kerja sesuai paket pekerjaan, dan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Badan Jasa Konstruksi.

"Bahkan praktek jual beli paket pekerjaan oleh perusahaan pemenang tender marak terjadi dengan harga di bawah 15% sampai dengan 20% dari nilai kontrak. Sehingga dapat dibayangkan, dengan nilai subkontrak yang jauh di bawah harga yang layak, akan menghasilkan nilai bangunan jauh dari standar yang layak," tegas Yusri.

Untuk membuktikan dugaan penyimpangan itu, CERI secara resmi telah melaporkan ke KPK pada 28 Mei 2018.

Yusri memaparkan hal aneh lainnya, pihak ULP malah kembali memberikan paket pekerjaan kepada PT Kana Harapan Jaya. Yaitu membangun Rusun Darussalam untuk Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, sekarang oleh pejabat di pusat sedang dirancang skenario penyelamatan seolah-oleh tiga proyek itu telah diputus kontraknya dengan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp 3 miliar. Kemudian direncanakan akan dibuat kontrak baru dengan judul revitalisasi terhadap 3 obyek rusun ponpes tersebut, agar terhindar dari proses hukum.

"Begitu juga dengan pembangunan Rusun 1 Kedah Kampung Jawa Kota Madya Banda Aceh yang dikerjakan oleh PT Anda Maria, belum selesai sesuai waktu kontraknya. Termasuk pembangunan Rusun Nelayan di Desa Matang Nibung, Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur, belum juga rampung dikerjakan pada saat investigasi dilakukan," papar Yusri.

Fakta tersebut membuat Yusri menduga, telah terjadi penyimpangan anggaran secara masiv, lantaran ada kerja sama antara oknum Satker dengan PPK dan pengusaha beberapa perusahaan. Bahkan, disinyalir oknum Inspektorat Kementerian PUPR dan oknum anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ikut terlibat.

"Sebagai informasi tambahan, PPK 2018, Ahmad Muhajir, adalah abang kandung dari Rajaidin sebagai PPK 2016-2017. Untuk itu penyidik berkenan menyelidikinya, apakah ada upaya melindungi penyimpangan yang diduga sudah terjadi pada tahun 2016 dan 2017,” sambungnya.

Center for Budget Analysis (CBA) sebelumnya pernah merilis terjadinya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran atas tiga proyek pembangunan yang dijalankan Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kementerian PUPR. Di mana total anggaran untuk proyek tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 43.030.650.000.

Adapun ketiga proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara terdiri dari, pembangunan Rusun 1 senilai Rp12.838.700.000 yang dimenangkan oleh PT Riskaindo Jaya nilai kontrak. Pembangunan Rusun 1 dengan nilai kontrak Rp21.423.770.000 yang dijalankan PT Anda Maria. Dan, pembangunan Rusun 8 senilai Rp8.768.180.000 yang dijalankan PT Putra Nanggroe Aceh.

Selain nilai kontrak yang tidak wajar serta dugaan pemenang lelang sudah diatur oleh oknum Kementerian PUPR, hingga saat ini tiga proyek tersebut belum juga rampung dikerjakan. Contohnya pembangunan Rusun 1 yang dijalankan PT Anda Maria. Seharusnya proyek ini sudah selesai pada akhir Desember tahun 2017.

“Kami meminta KPK harus segera bertindak agar membuka penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab menjalankan paket proyek rumah susun Kementerian PUPR. Jangan sampai Kementerian PUPR yang mendapat porsi paling gede dari APBN 2018 yakni sebesar Rp 106,9 triliun malah dijadikan lumbung korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulisnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...