• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (12-07-2018) - Seminggu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Aceh, dan mengamankan pejabat tinggi yang berkuasa di daerah tersebut.

Dalam operasi yang digelar saat itu, KPK menangkap Gubernur Aceh nonaktif saat ini  Irwandi Yusuf, bersama dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Dari OTT yang dilakukan pada 3 Juli 2018, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta dan menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Ahmadi sebagai tersangka perantara pemberi suap.

Berlanjut dari penangkapan Irwandi dan Ahmadi, KPK kembali menggeledah sejumlah Kantor Pemerintahan Provinsi Aceh. Di antaranya adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk menelusuri bukti-bukti kasus suap yang dilakukan oleh Irwandi sebelumnya.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan terkait pelaksanaan anggaran. Di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sendiri ditemukan dokumen proyek senilai Rp 1,15 triliun.

Dari hal tersebut, proyek yang berjumlah tidak sedikit itu diduga telah diobok-obok oleh Irwandi dan kawan-kawan kriminalnya terkait dana otonomi khusus yang telah dihibahkan oleh pemerintah pusat.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...