• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (22-05-2018) - Rumor yang berkembang di masyarakat Sumatera Selatan selama ini, bahwa kasus Dana Hibah Sumsel 2013 hanya akan berhenti pada terpidana Laonma Pasindak L Tobing dan Ikhwanudin, nampaknya akan menjadi isapan jempol belaka.

Perkembangan hukum belakangan ini menunjukkan bahwa akan ada tersangka lain selain Ikhwan dan Tobing. Hal ini terindikasi dari terbitnya putusan kasasi Laonma Pasindak L Tobing dan Ikhwanudin yang fantastik dan menimbulkan banyak tafsiran.

Setelah melalui proses sidang tingkat pertama di PN Tipikor Palembang, yang pada tanggal 24 Agustus 2017 menjatuhkan vonis 5 tahun untuk Laonma Pasindak L Tobing dengan putusan nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG dan 4 tahun 6 bulan untuk Ikhwanudin dengan putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG, keduanya tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang menerbitkan putusan nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG tanggal 17 Oktober 2017 untuk Laonma PL Tobing dengan vonis tetap atau sama dengan putusan PN Palembang.

Nasib yang sama juga dialami Ikhwanudin dengan putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG tanggal 17 Oktober 2017 vonis tetap atau sama dengan putusan PN Palembang yaitu 4 tahun 6 bulan, terus memanfaatkan upaya hukum yang ada yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari sinilah tragedi membuat publik seakan berhenti bernapas. Vonis yang diterima keduanya tidak lagi sama. Terdakwa Laonma Pasindak L Tobing diketahui dijatuhi vonis berdasarkan putusan nomor 290 K/PID.SUS/2018 tanggal 10 April 2018 selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Sementara itu Ikhwanudin dijatuhi vonis 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

Muncul pertanyaan mendasar, mengapa vonis Tobing dan Ikhwan sangat berbeda jauh? Apa dikarenakan Tobing pernah membuat testimony pada tanggal 5 Februari 2018? Ternyata, dari informasi yang dapat dipercaya, Tobing mantan Kepala BPKAD Sumsel divonis lebih tinggi karena dia adalah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Koordinator Bidang Anggaran yang mengambil keputusan dalam penentuan penerima hibah dan penyaluran uangnya, serta harus memverifikasi laporan pengguna Dana Hibah.

Sedangkan Ikhwanudin, mantan Kepala Kesbangpol Sumsel adalah Kepala SKPD yang telah melakukan verifikasi proposal Dana Hibah dan bukan anggota TAPD. Itulah pernyataan yang banyak muncul di benak masyarakat Sumatera Selatan.

Okelah episode Laonma Tobing dan Ikhwanudin sudah selesai, kecuali mereka mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan novum atau bukti baru. Lalu, bagaimana dengan TPAD lainnya seperti Yursi Efendi, Mukti Sulaiman, Edi Hermanto, Akhmad Najib, Samuil Chatib, Yohanes Hasiholan Toruan, dan Evi Mirza? Apakah nasibnya tidak sama dengan Laonma Tobing? Juga bagaimana dengan SKPD yang telah berulangkali diperiksa Kejati maupun Kejagung? Khususnya yang tercantum dalam audit 54 tanggal 10 Agustus 2015 LHP-BPK-RI.

Rasa keadilan sangat mengusik hati masyarakat Sumatera Selatan jika hanya Laonma Tobing dan Ikhwanudin yang meratapi nasib di balik jeruji besi. Tampaknya Kejaksaan Agung sangat mendengar nyaring suara Tobing dan Ikhwanudin menuntut rasa keadilan itu. Semoga!

Demikian disampaikan oleh salah satu aktivis yang gigih memperjuangkan membuka tabir gelap kasus Dana Hibah Sumsel Tahun Anggaran 2013, diterima Klikanggaran.com, Senin (21-05-18).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...