• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

 

Palembang, Klikanggaran.com (27-03-2018) - Hampir 10 tahun sudah rezim kepemimpinan dari Gubernur Sumsel di bawah komando Ir. H. Alex Noerdin menyetir roda kepemimpinan di Pemrov Sumsel. Selama kurun waktu itu juga (2008-2013-2013-2018) berbagai dugaan korupsi mewarnai jalannya Rezim Alex Noerdin dalam memimpin, dan terkuak di permukaan publik masyarakat Sumatera Selatan.

Sebut saja misalnya soal mega skandal korupsi Dana Hibah dan Bansos 2013 yang telah menyeret dua orang terdakwa ke penjara. Yakni mantan BPKAD Sumsel, Laonma Pasindak Lumban Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumsel, Ihkwanudin.

Kasus tersebut membawa kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 2,3 triliun.

Berbagai pihak menganggap bahwa disinyalir ada aktor utama alias sang dalang dari mega kasus Dana Hibah dan Bansos 2013. Namun demikian, hingga saat ini sang aktor belum tersentuh sama sekali oleh hukum, alias masih bebas berkeliaran.

Anggapan itu juga diperkuat oleh pengakuan dari Laonma Pasindak Lumban Tobing pada Sabtu, 06 Januari 2018, seperti yang juga di terima oleh klikanggaran.com.

Dimana dirinya berharap pada pihak yang ditunjuk dan menunjuk pada proses yang sedang ia alami, agar bisa bersikap independen terhadap para pihak yang terlibat atau patut diduga terlibat dalam perkara yang sedang ditangani, memutuskan dengan objektif sesuai dengan aturan yang ada, serta memahami kalimat "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha ESA".

Mengingat Gubernur adalah pemegang kebijakan dalam APBD, dan APBD merupakan perwujudan kebijakan Gubernur. Menurutnya, Gubernur patut diduga terlibat dalam perkara Dana Hibah dan Bansos sebagaimana dalam laporan auditor negara tentang perhitungan kerugian negara.

Belum lagi soal pelaporan dugaan korupsi lainnya oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Seperti dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU Dana Bagi Hasil pajak kendaraan yang tidak disalurkan oleh Gubernur Sumsel senilai Rp1.326.021.785.983,93 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).

Selain itu, ada juga dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di Dinas PU CK Sumsel senilai Rp151.459.543.100 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Dan, yang terbaru MAKI kembali melaporkan berbagai  dugaan korupsi di era kepemimpinan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang nilainya juga cukup fantastis, di antaranya adalah :

Dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan tidak sah uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Koperasi KPRI Bina Praja tahun 2016 sebesar sekitar Rp7.500.000.000.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2016 sebesar Rp557.150.000.

Dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait Dana Hibah KONI Tahun 2015 dan 2016 yang tidak disetorkan kembali ke kas umum daerah sebesar Rp3.463.559.075.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran pajak insentif/upah pungut pajak atas PKB, BBN-KB, dan PBB-KB Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp5.581.948.487.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Dana Hibah kepada ormas Forum Komunikasi Penyuluh, Penghulu, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (FK-P3N) yang tidak memenuhi persyaratan tahun 2013 sebesar Rp18.850.000.000.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Hibah Sumsel tahun 2013 yang diterima panitia Islamic Solidarity Games sebesar 75 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) program kerja sama Perusda Pertambangan dan Energi (PDPDE) dengan SHARP Corporation Japan yang rugikan negara sekitar Rp 12,847 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Hibah Sumsel Tahun 2013 dalam kegiatan Islamic Solidarity Games senilai 23,319 miliar.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...