• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (06-06-2018) - “Berburu harus dapat buruan." Begitu ucap Boyamin Saiman, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ketika hendak mengajukan Pra-Peradilan yang keempat kalinya kasus dana hibah Sumsel tahun anggaran 2013 (28/5).

Tekad yang sama pernah diucapkannya ketika mengejar keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Bahkan ketika itu sampai harus ke Singapura dan Jambi untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan Setnov dalam kasus e-KTP serta dua kali gugatan Pra-Peradilan ke PN Jakarta Selatan.

Tekad Boyamin Saiman berburu tersangka kasus dana hibah Sumsel tahun 2013 baru dibuktikan dengan didaftarkannya secara langsung permohonan pemeriksaan praperadilan untuk yang keempat kalinya. Yaitu atas tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi pencairan dana hibah Sumsel Tahun Anggaran 2013 di PN Jakarta Selatan, dengan register nomor 71/Pid.Pra/6/2018/PN.Jak.Sel tanggal 5 Juni 2018 yang diterima oleh Yunrizal, S.H., M.H., panitera muda pidana dengan termohon I Kejagung dan termohon II KPK, seperti yang diterima releasenya oleh Klikanggaran.com pada Rabu (07/06).

Adapun pokok persoalan yang digugat oleh Koordinator MAKI adalah, bahwa Penyidik Kejagung telah melanggar ketentuan pasal 105 peraturan Jaksa Agung nomor Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Hal ini terkait erat dengan telah diterbitkannya sprindik nomor : Print 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 atas perkara korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, namun hingga sekarang belum juga ditetapkan nama tersangkanya.

Hal ini berdasarkan pasal 105 peraturan Jaksa Agung nomor Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan tekhnis penanganan perkara tindak pidana khusus, yang menyatakan bahwa :

(1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangkanya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat, Direktur penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat, Direktur penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.

(3) Tim penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah penyidik dengan menerbitkan surat perintah penyidikan.

(4) Pelaksanaan surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Kasus mega skandal dana hibah Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 ini bermula dari diterbitkannya audit LHP BPK-RI Nomor 32.C/LHP/XVIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang menemukan bahwa terdapat temuan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 821 miliar. Setelah diteliti lebih lanjut terdapat Rp 336 miliar dana hibah harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Lebih miris lagi, terdapat temuan, senilai Rp 114 M adalah dana aspirasi DPRD Sumatera Selatan masa jabatan 2009-2014. Juga yang membuat masyarakat tercengang adalah, terdapat temuan Rp 75 M digunakan untuk Islamic Solidarity Games (ISG). Kegiatan olahraga yang bersifat internasional dan profesional dibiayai memakai uang rakyat Sumatera Selatan yang lebih membutuhkan dibandingkan para atlet-atlet itu.

Dari proses hukum kasus di atas, sejauh ini telah menelan dua orang korban terpidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Yaitu Ikhwanudin, mantan Kepala Kesbangpol dengan vonis 1 tahun dan 10 bulan pidana penjara, dan Laonma Tobing, mantan Kepala BPKAD dengan vonis 7 tahun dan 6 bulan pidana penjara.

Kejaksaan Agung terus mengambangkan kasus ini, yang dapat dicermati dari 3 (tiga) kali proses Pra-Peradilan dana hibah Sumsel 2013 di PN Jakarta Selatan. Pra-Peradilan Pertama didaftarkan oleh MAKI, digawangi oleh begawan LSM H Boyamin Saiman dengan Nomor 39/Pid.Prap/2017.PN Jaksel tanggal 6 April 2017 bersamaan dengan ditahannya Ikhwanudin dan Laonma Tobing di PN Palembang.

Hasil dari proses persidangan ini adalah terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 ditandatangani oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Warih Sadono. Terbitnya sprindik ini diikuti dengan pemanggilan saksi-saksi dengan surat Nomor B-1196/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 9 Mei 2017. Yaitu terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yusri Effendi, Mukti Sulaiman, Eddy Hermanto, Ahmad Najib, Syamuil Chatib, Yohanes Hasiholan Toruan, Eppy Mirza, dan Drs Agustinus Anthony. Juga kepada Kepala SKPD Richard Cahyadi, Irene Camelyn Sinaga, Widodo, Fenty Aprina, Robby Kurniawan, Syamsul Bahri, Tanda Subagio, Supri Anthoni, dan Ridhuan ST, serta yang terakhir ketua KPU Anisatul Mardiah.

Ke-19 pejabat tersebut dipanggil dalam kapasitas saksi. Sprindik ini diduga kuat diterbitkan didasarkan kepada audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) BPK-RI nomor 51/LHP/XVIII/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, khususnya pada halaman 9 bahwa terdapat 4 (empat) pejabat yang dinyatakan pihak terkait yang melakukan pelanggaran dana hibah tahun 2013, yaitu Alex Noerdin, Yusri Effendi, Laonma Tobing, dan Ikhwanudin.

Pra-Peradilan kedua didaftarkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dengan nomor 34/Pid.Pra/PN.Jkt Sel/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Koordinator MAKI, H Boyamin Saiman tampil sebagai saksi fakta. Putusan Pra-Peradilan ini adalah diinformasikannya bahwa telah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat nomor R 291/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 melengkapi sprindik nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Pihak Kejaksaan Agung masih enggan membocorkan siapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sprindik ini. Pra-Peradilan ketiga kembali didaftarkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dengan Nomor 51/Pid.Pra/PN.Jkt Sel/IV/2018 tanggal 26 April 2018. Koordinator MAKI H Boyamin Saiman kembali tampil sebagai saksi fakta.

Putusan Pra-Peradilan ini adalah diinformasikannya bahwa telah diterbitkannya nota dinas Nomor B-31/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melengkapi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat nomor R-291/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan sprindik nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Pihak Kejaksaan Agung masih tetap tidak mau dan ogah membocorkan, siapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sprindik ini.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...