• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (06-07-2018) - Paska operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK Selasa (03/07) lalu terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener meriah Ahmadi, muncul praduga-praduga baru terkait jatah yang diterima dua pejabat daerah tersebut.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, diduga meminta jatah pada setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa disebut dana otsus yang diberikan pemerintah pusat terkait pembangunan di wilayah yang dipimpinnya.

KPK menduga, Gubernur Aceh menerima jatah 8% dari setiap proyek yang dibangun.

Irwandi disebut menerima Rp 500 juta, yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Pemberian itu merupakan jatah dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Angka 8 persen itu diperoleh dari permintaan fee 10 persen oleh Ahmadi kepada para pengusaha yang memenangkan tender proyek pemerintah. Dari fee 10 persen itu, Ahmadi menerima fee 2 persen sementara 8 persennya diserahkan ke Irwandi.

Dari temuan-temuan yang didapatkan KPK, bisa dikatakan pembangunan infrastruktur di Aceh terancam macet. Salah satu faktornya karena KPK perlu melakukan penyidikan lebih mendalam terkait mencari tersangka-tersangka baru dalam kasus papa minta jatah kali ini.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...