• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (14-06-2018) - Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Syarif Hidayat, terkesan membiarkan uang APBD yang notabane uang rakyat, mengalami kebocoran? Pasalnya, Kepala Daerah yang memimpin Muratara hasil Pilkada Serentak 2015 itu terkesan tak menggubris surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) kantor regional VII Palembang.

Surat tersebut perihal pemberitahuan beberapa Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Muratara yang tersandung kasus hukum tindak pidana korupsi. Baik yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap maupun yang sedang ditahan dalam proses persidangan.

Sebut saja misalnya HT, MR, HJ, dan TMZ, yang masing-masing mendapat ganjaran hukuman pidana 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Meski sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sumber klikanggaran.com menyebutkan jika Bupati Muratara tak mengajukan surat pemberhentian kepada Gubernur. Padahal sudah diberitahu serta diingatkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) kantor regional VII Palembang. Sehingga keempat pegawai tersebut masih menerima gaji di tahun 2016.

Selain itu, PNSD inisial ZE yang merupakan pegawai pindahan dari Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, sejak tahun 2014 ke Kabupaten Musi Rawas Utara dan menerima gaji pada Sekretariat Daerah. Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah telah membayar gaji seluruhnya sejak Januari sampai dengan November 2016 sebesar Rp73.155.310,00.

Berdasarkan surat kepala kantor regional VII Badan Kepegawaian Nasional nomor 144.e/KR.VII/BKN./E/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal PNSD yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama ZE NIP.19590219198xxx yang telah diputus bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 127/Pen.Pid/2011/PT.BKL tanggal 12 Februari 2012, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai PNSD tidak dengan hormat terhitung akhir Februari 2012.

Lalu, ada lagi PNSD inisial DI yang merupakan PNSD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas Utara. DI telah ditahan di tingkat penyidikan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor Print 02/N.6.16/Fd.1/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Atas dasar surat perintah penahanan tersebut, dan peraturan aparatur sipil negara, seharusnya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara memberhentikan sementara kepada PNSD yang bersangkutan pada bulan berikutnya, yaitu bulan September 2016. Sehingga yang bersangkutan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir atau sebesar Rp1.060.400,00 (50% x Rp2.120.800,00).

Namun, gaji PNSD DI pada bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016 masih dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah seluruhnya sebesar Rp8.483.200,00 tanpa pemotongan sebesar 50% dari gaji atau sebesar Rp4.241.600,00.

Kemudian ZK, merupakan PNSD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditahan di tingkat penyidikan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor Print-02/N.6.5/Fd.1/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) Kantor Regional VII Palembang lagi-lagi telah menyampaikan surat Nomor 120.KR.VII/BKN.E/IX/2016 tanggal 24 September 2016 kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal PNSD yang melakukan tindak pidana korupsi  ZK NIP.1970010919xxx.

Melalui surat tersebut, BKN telah mengingatkan Bupati Musi Rawas Utara untuk bertindak agar PNSD atas nama ZK diberhentikan sementara sebagai PNSD. Seharusnya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara memberhentikan sementara kepada PNSD yang bersangkutan pada bulan berikutnya. Yaitu bulan September 2016. Sehingga yang bersangkutan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir atau sebesar Rp2.284.300,00 (50% x Rp4.568.600,00).

Namun, Gaji ZK pada bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016 diketahui masih dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah seluruhnya sebesar Rp18.274.400,00 tanpa pemotongan sebesar 50% dari gaji atau sebesar Rp9.137.200,00. 

Keadaan tersebut tentunya melabrak sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, di antaranya :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:

1) Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

2) Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

3) Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara PNS, pada:

1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...