• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (24-05-2018) - Kasus mega skandal perkara korupsi dana hibah Sumsel tahun anggaran 2013 tak terhitung lagi sudah berapa episode pemberitaan dari berbagai media massa yang menyoroti akan hal itu. Serta berbagai upaya hukum dari para pihak yang getol dan gigih dalam mengungkap tabir gelap kasus dana hibah Sumsel tahun anggaran 2013. Namun, nyatanya sampai saat ini belum juga membuahkan hasil.

Kasus tersebut terkesan masih jalan di tempat alias hanya berhasil menghukum pejabat kelas teri yakni Laonma Pasindak L Tobing mantan Kepala BPKAD Sumsel dan Ikhwanudin mantan kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pejabat yang dianggap lebih tinggi dan turut juga bertanggung jawab atas pengucuran dana triliunan tersebut masih juga bebas berkeliaran.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kali ini diketahui melayangkan surat somasi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal penetapan tersangka kasus dana hibah Sumsel 2013. Dalam surat bernomor 110/MAKI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 seperti yang diterima klikanggaran.com Kamis (24/05/2018).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selaku organisasi masyarakat yang peduli akan kesejahteraan dan kepastian hukum berkeadilan bagi Warga Negara Indonesia selaku korban korupsi memberikan somasi (teguran) kepada Jaksa Agung untuk menetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-45/F.2/fd.1/05/2017 tertanggal 5 Mei 2017 atas perkara korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 dengan batas waktu maksimal 7 hari kalender sejak surat somasi ini diserahkan.

Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender belum juga ditetapkan tersangka, MAKI dipastikan akan mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Dalam penjelasannya, MAKI berdasarkan pasal 105 ayat (1) dan (2) peraturan Jaksa Agung No.Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang intinya menyatakan surat perintah penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka. Maka dalam kurun waktu tertentu (maksimal 30 hari dapat diperpanjang 50 hari) harus ditemukan dan ditetapkan tersangkanya.

Selanjutnya berdasar pasal 105 ayat (3) dan (4) apabila tetap tidak ditemukan tersangka maka dilakukan pergantian/penambahan penyidik yang melakukan tahap penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan. Kini publik Sumatera Selatan hanya bisa menunggu, akankah rasa keadilan dan Equality Before The Law akan tegak di Bumi Sriwijaya?

(Baca juga : Kasus Hibah 2013 di Tingka Kasasi Hukuman Laonma Tobing Diperberat)

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...