• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (09-07-2018) - Kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat tahun anggaran 2014 senilai 5,6 miliar beberapa waktu yang lalu hits di media pemberitaan. Diketahui, kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Perwakilan National Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat, Ruben, telah mempertanyakan tindak lanjut kasus korupsi yang konon diduga melibatkan oknum petinggi anggota DPRD Lahat tersebut di Kantor Kejati Sumsel, Kamis (5/7).

“Kita sudah mendapat jawaban dari pihak Kejati, kalau kasus korupsi di Sekretariat DPRD Lahat sedang dalam proses,” ujarnya pada wartawan, Minggu (08/07).

Ruben menambahkan, pihaknya diminta oleh pihak Kejati untuk membuat surat resmi ke Kejati Sumsel, agar juga mendapat jawaban secara resmi.

“Kejati meminta agar kita membuat surat resmi. Administrasinya memang harus kita ikuti, sehari atau dua hari lagi kita akan membuat surat resmi ke Kejati untuk menanyakan prosesnya. Kita akan kawal terus kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi fiktif senilai 5,6 M di Sekretariat DPRD Lahat telah dilaporkan secara resmi oleh pihak NCW ke Kejati Sumsel beberapa waktu yang lalu. 

NCW menduga tentang adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta gratifikasi perihal surat perintah pencairan dana pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 900/021/SPM-Nihil/15.07/11.204.4.1/2014 yang dikuasakan kepada pejabat di Sekwan DPRD Kabupaten Lahat.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...