• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (24-06-2018) - Ada satu pertanyaan besar di benak masyarakat Sumatera Selatan, yaitu, apakah Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan terkait dalam pusaran kasus dana hibah Sumsel 2013? Jawabannya tentu ada pada audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Nomor 51/LHP/XVIII/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dalam Bab III tentang uraian hasil pemeriksaan bahwa pihak-pihak terkait dalam unsur penyimpangan dana hibah 2013 adalah Pertama, Sdr. Alex Noerdin, Selaku Gubernur Sumatera Selatan, lantaran :

a) Tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan dana hibah

b) Menyetujui alokasi belanja hibah dalam Perda APBD TA 2013 dan menerbitkan Pergub penjabaran APBD TA 2013 tanpa mengikuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri

c) Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima Hibah berdasarkan APBD TA 2013 yang tidak mengikuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pihak terkait kedua adalah Sdr. Yusri Effendi selaku Ketua TAPD yang tidak memberikan pertimbangan atas anggaran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan TA 2013.

Pihak terkait ketiga, Sdr. Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD melakukan penyimpangan :

1) Memerintahkan Sdr. Agustinus Antoni mengajukan anggaran belanja hibah dalam Ranperda dan Ranpergub sebesar Rp1.500.467.959.000 untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan penempatan dana reses dapil anggota DPRD yang sebelumnya dialokasikan dalam bantuan keuangan dan kegiatan menjadi dialokasikan dalam belanja hibah

2) Mengusulkan besaran anggaran hibah berdasarkan pertimbangan realisasi hibah tahun 2012 sebelum adanya usulan tertulis dari calon penerima hibah yang telah dievaluasi SKPD secara menyeluruh dan adanya pertimbangan dari TAPD baik pada saat pembahasan maupun penentuan besaran anggaran belanja hibah untuk KUA/PPAS dan Ranperda APBD TA 2013.

Pihak terkait terakhir atau keempat adalah Sdr. Ikhwanuddin yang selanjutnya disebut Sdr. Ikhwan selaku Kepala Badan Kesbangpol yang mengusulkan penerima hibah organisasi kemasyarakatan tanpa proses evaluasi kelayakan sesuai persyaratan penerima hibah.

Pihak terkait ketiga dan keempat sudah diproses hukum dan mendapatkan kekuatan hukum yang bersifat tetap atau Incracht. Pihak terkait pertama dan kedua masih belum tersentuh hukum. Oleh karena itu, begitu Hakim Tipikor PN Palembang menetapkan Laonma dan Ikhwan ditahan tanggal 6 April 2017, secara kelembagaan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan Koordinator H Boyamin Saiman pada hari itu juga mengajukan gugatan Pra-Peradilan Pertama dengan Nomor 39/Pid.Prap/2017.PN Jaksel tanggal 6 April 2017.

Hasil dari proses Pra-Peradilan ini adalah terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 ditandatangani oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Warih Sadono. Terbitnya Sprindik ini diikuti dengan pemanggilan saksi-saksi dengan surat Nomor B-1196/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 yaitu terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yusri Effendi, Mukti Sulaiman, Eddy Hermanto, Ahmad Najib, Syamuil Chatib, Yohanes Hasiholan Toruan, Eppy Mirza, dan Drs Agustinus Anthony. Juga kepada Kepala SKPD Richard Cahyadi, Irene Camelyn Sinaga, Widodo, Fenty Aprina, Robby Kurniawan, Syamsul Bahri, Tanda Subagio, Supri Anthoni, dan Ridhuan ST.

Terakhir Ketua KPU Anisatul Mardiah dan Ke-19 pejabat tersebut dipanggil dalam kapasitas saksi. Pra-Peradilan kedua kembali didaftarkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dengan Nomor 34/Pid.Pra/PN.Jkt Sel/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Koordinator MAKI H.Boyamin Saiman tampil sebagai saksi fakta. Putusan Pra-Peradilan ini adalah diinformasikannya bahwa telah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat Nomor R-291/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 melengkapi Sprindik Nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Pra-Peradilan ketiga kembali didaftarkan oleh oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dengan Nomor 51/Pid.Pra/PN.Jkt Sel/IV/2018 tanggal 26 April 2018 koordinator MAKI H Boyamin Saiman kembali tampil sebagai saksi fakta.

Putusan Pra-Peradilan ini adalah diinformasikannya bahwa telah diterbitkannya nota Dinas Nomor B 31/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melengkapi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Surat Nomor R-291/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan Sprindik Nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Tekad bahwa “Berburu harus dapat buruan”, maka Pra-Peradilan keempat kembali didaftarkan oleh H Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI untuk berburu tersangka baru kasus dana hibah Sumsel tahun 2013 dengan telah didaftarkannya secara langsung berupa “permohonan pemeriksaan praperadilan keempat tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi pencairan dana hibah Sumsel tahun 2013” di PN Jakarta Selatan dengan Register Nomor 71/Pid.Pra/6/2018 /PN.Jak.Sel tanggal 5 Juni 2018.

Pokok persoalan yang digugat dalam Pra-Peradilan oleh koordinator MAKI adalah bahwa penyidik Kejagung telah melanggar ketentuan pasal 105 peraturan Jaksa Agung Nomor Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan tekhnis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Berdasarkan pasal 105 peraturan Jaksa Agung Nomor Perja 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan tekhnis penanganan perkara tindak pidana khusus, yang menyatakan bahwa :

1) Dalam surat perintah penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangkanya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat Direktur Penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.

2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat Direktur Penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.

3) Tim penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan surat perintah penyidikan.

4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Demikian Penjelasan Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Bagian Selatan, Ir Amrizal Aroni, pada Klikanggaran.com, Senin (25/06/18).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...