• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (19/3/2017) - Sebuah usulan pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak masa kepemimpinan Soekarno, dan selama masa kolonial Belanda.

Seperti ditulis dalam Wikipedia, jika pilihan pertama diluluskan, yaitu membangun ibukota baru jauh dari Jakarta, maka pulau Kalimantan dianggap sebagai lokasi yang tepat. Karena pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik, artinya relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Di Kalimantan, penempatan ibukota baru diusulkan berlokasi di bagian selatan agak ke timur. Selain itu, ada pula usulan untuk memindahkan ibukota ke kawasan timur Indonesia, salah satunya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Tapi, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan Palangkara, Kalimantan Tengah (Kalteng) ini sebagai ibukota negara Indonesia, menggantikan Jakarta yang penduduknya sudah padat, mendapat respon dari berbagai pakar. Kritikan pedas pun meluncur dari sekian penjuru, sebanding dengan datangnya apresiasi atas rencana tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Wacana ini, kata Arteria, bahkan sudah digulirkan oleh Presiden RI Pertama, yakni Bung Karno.

“Beliau saat itu menitikberatkan pada letak Kota Palangkaraya yang dibelah garis khatulistiwa dan secara grografis dapat dikatakan sebagai titik tengahnya wilayah NKRI. Bung Karno sangat visioner, sejak dulu beliau melihat bahwa Kota Jakarta tidak didesign untuk menjadi pusat pemerintahan dengan segala kompleksitas permasalahan, juga tidak didesign untuk mengakomodir kehidupan kekinian yang menanggung beban begitu tinggi. Ide beliau itu terbukti, "Jakarta sudah sangat jenuh" dengan pertumbuhan yang begitu pesatnya, baik peningkatan jumlah penduduk beserta berbagai kompleksitas masalahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena dan perilaku/peradaban kekinian, serta perubahan iklim, telah menjadikan perkembangan Kota Jakarta begitu pesat, tumbuh tak terkendali. Bahkan, kemajuan dan perlembangan Kota Jakarta menjadi liar dan sulit untuk dikelola dan dikontrol. Sehingga butuh alternatif pemindahan kegiatan pemerintah pusat.” Demikian disampaikan Arteria Dahlan pada Klikanggaran, Sabtu (18/3/2017).

Selanjutnya, berikut ulasan Arteria terkait pemindahan Ibukota Jakarta ke Kota Palangkaraya:

Kota Palangkaraya berada di Pulau Tua yang tidak terkena ring of fire, tidak memiliki gunung api aktif, bukan daerah gempa. Sehingga, dapat dikatakan kota tersebut miskin ancaman kebencanaan, termasuk juga pengaruh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global/global warming. Berbeda dengan Jakarta, sebaik apa pun kita mengelola Jakarta, siapapun gubernurnya, akan menghadapi fenomena alam yang maha dahsyat.

Dari aspek geografis, Palangkaraya merupakan hamparan datar, boleh dikatakan tanpa gunung dan perbukitan. Ideal untuk wilayah pengembangan dan penataan ruang. Di Palangkaraya negara bisa sepenuhnya hadir untuk menjadikan pilot project tata ruang yang berkeindonesiaan. Tuangkan ide, cita, dan gagasan dalam membangun ruang daratan, bawah tanah, maupun udara yang akan menjadi blue print sekaligus contoh tata ruang Indonesia.

Dari aspek pertahanan, Palangkaraya memiliki daratan yang sangat luas, ideal, dan bagus sekali untuk menjadi buffer atau benteng pertahanan.

Dari aspek nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran, Palangkaraya sangat cocok untuk membumikan nawacita. Lokasinya yang dekat dengan wilayah perbatasan darat Indonesia Malaysia menjadikan program pengembangan wilayah perbatasan menjadi optimal.

Saya yakin, apabila ibukota pindah ke Palangkaraya, seluruh garis batas dan titik terluar wilayah Indonesia akan menjadi etalase dan serambi muka, sehingga tidak hanya entikong, semua titik akan menjadi Pos lintas batas negara, sekaligus membuktikan bahwa kami (Indonesia) lebih hebat dari kalian (Malaysia). Pastinya, juga akan mengurangi tingkat kejahatan wilayah perbatasan seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia (hunan trafficking), terrorism, dan lainnya.

Dari aspek ketersediaan lahan, Palangkaraya memiliki tanah yang luas, 1.678,51 km2, lebih dari 4 kali lipat luas Jakarta yang hanya 661,52 km2. Antisipasi perkembangan sekalipun sangat ideal, dimana Palangkaraya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang luas provinsinya 2 kali luas Pulau Jawa.

Jadi, sangat ideal, kan? Apalagi jumlah penduduknya relatif sedikit.

Hal lain yang menurut Arteria juga harus menjadi pertimbangan adalah, adanya niat baik Gubernur Kalteng,  gubernur sekaligus tokoh muda, yang telah menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan 500.000 hektar sekaligus merespon ide Jokowi.

“Jadi klop. Presiden dan Gubernur sama-sama visioner, dan berpikir ke depan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar lagi,” pungkas Arteria.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...