• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (12-07-2018) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan Tunjangan Kinerja (Tukin) Polri hingga 70 persen. Tunjangan kinerja tersebut akan mulai diberlakukan pada bulan Agustus mendatang.

Kenaikan tukin mesti jadi pemicu bagi polisi untuk membenahi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi pun berharap, dengan kenaikan tunjangan ini bisa menggenjot kinerja aparat keamanan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian, karena menurutnya tunjangan tersebut sangat berarti bagi personel Polri. Adanya tunjangan akan membuat personel-personel lebih semangat dalam bekerja.

Kepala Pusat Keuangan (Kapuskeu) Polri, Brigadir Jenderal Bambang Giri, mengungkapkan, Polri masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperkirakan keluar pada akhir Juli 2018.

"Kenaikan tersebut akan diterapkan untuk semua jenjang angkatan," katanya.

Ia menuturkan, saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada empat golongan yang memiliki kisaran gaji pokok yang berbeda-beda.

Golongan I atau Tamtama, gaji anggota Polri berada di kisaran Rp 1,5 juta sampai Rp 2,8 juta. Untuk golongan II atau Bintara, anggota Porli menerima gaji mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 3,8 juta. Kemudian pada golongan III atau Perwira Pertama, gaji yang diterima mulai dari Rp 2,6 juta sampai Rp 4,5 juta.

"Sementara golongan IV terbagi menjadi dua. Perwira menengah mulai dari Rp 2,8 juta sampai Rp 4,9 juta. Sedangkan Perwira tinggi itu Rp 3,1 juta sampai Rp 5,6 juta," ungkap Bambang.

Di samping itu, karena naiknya Tukin tersebut, Jokowi menuntut Polri untuk memperbaiki segala kelemahannya.

"Terutama dalam penegakan hukum, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan," kata Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan Polri untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan semua elemen masyarakat saat bertugas.

Tentunya, publik juga berharap demikian. Agar anggota yang bertugas bisa melayani masyarakat dengan baik dan jauh dari penyimpangan seperti yang masih sering terjadi saat ini.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...