• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (07-03-2018) - Jelang Pilkada Sumsel 2018, isu program sekolah dan berobat gratis mengemuka di publik. Lantaran program yang yang lahir dari janji manis Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, semasa kampanye tersebut, dituding mati suri oleh salah satu calon kadidat gubernur lainnya.

Sumber Klikanggaran.com menyebutkan, program berobat gratis di wilayah Sumsel mati suri karena beberapa faktor penyebab. Salah satunya, disinyalir karena kegagalan rezim Alex Noerdin dalam mencapai target pendapatan APBD. Sehingga berpotensi pada sejumlah program unggulan yang tak berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Tahun 2013 – 2018, RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014, memproyeksikan kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar 25,62%. Sementara data pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 hanya sebesar 4,18%, proyeksi kenaikan tersebut sangat optimistis.

Publik menilai, mungkin akibat implikasi dari penganggaran pendapatan yang over estimate atau terlalu tinggi tersebut, kemudian berdampak pada sulitnya pencapaian target pendapatan yang sudah dianggarkan. Di sisi lain, penganggaran belanja daerah mengikuti proyeksi pendapatan yang dianggarkan pada APBD. Manakala target pendapatan tidak tercapai, sementara belanja daerah sudah terlanjur dianggarkan tinggi, mengakibatkan Pemprov Sumsel kesulitan dalam membayar belanja daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD.

Menghadapi situasi seperti ini, Pemprov Sumsel melakukan beberapa cara, antara lain :

a. Penundaan pembayaran atas pelaksanaan pelayanan publik, Pemprov Sumsel melakukan penundaan pembayaran atas pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi programnya. Antara lain penundaan pembayaran atas pelaksanaan program berobat gratis Jamsoskes Semesta kepada kabupaten/kota sebesar Rp59.335.721.095,28 dan kepada rumah sakit di Sumatera Selatan sebesar Rp83.461.962.703,21. Hal ini meningkatkan jumlah kewajiban Pemprov Sumsel yang disajikan di Neraca, dan terganggunya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh berbagai fasilitas kesehatan.

b. Pada pembayaran dana Bagi Hasil Pajak (BHP), Pemprov Sumsel juga melakukan penundaan pembayaran atas penerimaan dari pendapatan PKB, BBN-KB, dan Pajak Rokok yang dengan perhitungan persentase tertentu merupakan hak pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Sehingga BHP tidak dibagikan dan terakumulasi hingga tahun 2016. Dimana kewajiban Pemprov Sumsel untuk PKB/BBN-KB dan Pajak Rokok masing-masing sebesar Rp1.326.021.785.983,93 dan sebesar Rp49.016.938.510,41.

c. Penundaan pembayaran belanja daerah, penundaan pembayaran ini atas pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang sudah diikat dengan kontrak dan telah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Namun, Pemprov Sumsel tidak dapat melakukan pembayaran pada Tahun 2016, pada saat APBDP juga tidak melakukan rasionalisasi atau pengurangan atas belanja daerah tersebut. Hal ini meningkatkan jumlah kewajiban Pemprov Sumsel kepada pihak ketiga sebesar Rp738.986.911.200,45.

Dari ketiga hal tersebut, total kewajiban Pemprov Sumsel atas penundaan pembayaran tersebut menjadi sebesar Rp2.256.823.319.493,28.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...