• Selasa, 16 Agustus 2022

"PR" Pemerintah atas Nota Keuangan RAPBN 2022

- Senin, 16 Agustus 2021 | 18:12 WIB
images (47)
images (47)

"Hal ini terlihat dari serapan anggaran yang rendah di setiap tahun dibanding dengan pagu anggaran yang ditetapkan, baik serapan Belanja K/L regular maupun serapan anggaran PC-PEN. Serapan Belanja K/L dan PC-PEN cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga kurang optimal dirasakan oleh masyarakat."

 

"Fitra merekomenadasikan untuk penyederhanaan proses pengadaaan barang/jasa melalui lelamng terbuka dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas PBJ serta dan mengurangi mekanisme penunjukan langsung," jelasnya.

 

Lebih lanjut Misbah menuturkan, rendahnya sinergi antara Belanja K/L dan TKDD. Kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif belum dibarengi dengan kontrol pelaksanaan yang baik, sehingga target-target capaian pembangunan yang sudah ditetapkan banyak dapat meleset.

 

"Hal ini terlihat dari pemanfaatan infrastruktur yang dibangun pemerintah seperti bandara baru yang sepi, jalan tol yang sering rusak, bendungan yang belum mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani, dll. Serapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga rendah, berdasar data per Juli 2021 baru Rp373,86 triliun, terkoreksi 6,75% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp400,93 triliun."

 

"Maka dari itu, FITRA juga merekomendasikan perlunya penyelarasan dan sinergi program pusat dan daerah serta Dana Desa dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran," kata Misbah.

 

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X