• Senin, 4 Juli 2022

Audit Kinerja PPATK: Efektif dalam Perencanaan, tetapi Kurang Efektif dalam Pelaksanaan dan Monitoring TPPU dan TPPT

- Minggu, 18 Oktober 2020 | 09:19 WIB
ppatk
ppatk


(KLIKANGGARAN)--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Instansi Terkait Lainnya.


Dalam pemeriksaan efektivitas pencegahan TPPU dan TPPT Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PPATK dan instansi terkait lainnya, BPK melakukan reviu dokumen dan wawancara dengan pelaksana, pejabat, dan pihak lain yang terkait, sebagai langkah klarifikasi atas hasil reviu dokumen.


Selain itu, untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang pencegahan TPPU dan TPPT, BPK juga menyampaikan kuesioner kepada pelaksana dan pejabat di PPATK, melaksanakan observasi atas pelaksanaan tugas pencegahan TPPU dan TPPT, serta melaksanakan prosedur pemeriksaan lainnya yang diperlukan terkait tujuan dan sasaran pemeriksaan.


Kriteria pemeriksaan kinerja bersumber pada ketentuan peraturan perundangundangan dan praktik-praktik yang disepakati dalam pencegahan TPPU dan TPPT.


Untuk menilai efektivitas pencegahan TPPU dan TPPT Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, BPK mengembangkan kriteria dengan menggunakan model kriteria yang telah dikomunikasikan dan disetujui oleh PPATK.


Kriteria pemeriksaan tersebut meliputi enam kriteria utama pemeriksaan, yaitu: (1) Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor telah direncanakan secara memadai, (2) Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor telah dilaksanakan secara efektif, (3) Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor telah dimonitoring dan dievaluasi secara memadai, (4) Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor telah direncanakan secara memadai, (5) Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor telah dilaksanakan secara efektif, dan (6) Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelaportelah dimonitoring dan dievaluasi secara memadai.


Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan PPATK telah efektif dalam melakukan perencanaan pencegahan TPPU dan TPPT, namun kurang efektif dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Pencegahan TPPU dan TPPT.


Kesimpulan tersebut mengacu pada kriteria pemeriksaan yang telah dibahas dan disepakati antara BPK dengan PPATK, serta berdasarkan penilaian atas kondisi yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan kriteria yang telah disepakati.


BPK mengapresiasi upaya dan capaian yang telah dilakukan PPATK pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT, yaitu (1) PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, serta tiga peraturan pelaksananya, (2) PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dalam inisial draft RPP tersebut ditambahkan pihak pelapor baru, yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan urun dana melalui pembayaran saham berbasis teknologi informasi, dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi, (3) PPATK telah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang APU PPT, (4) PPATK telah mendukung proses penegakan hukum TPPU dengan berkontribusi dalam memenuhi permintaan keterangan ahli pada tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 masing-masing sebanyak 81 kali dan 60 kali, (5) PPATK telah menyediakan aplikasi penyampaian laporan secara elektronik, yaitu melalui Aplikasi Gathering Reports and Processing Information System (GRIPS) dan merencanakan penyempumaan aplikasi penyampaian pelaporan melalui Aplikasi go-AML, (6) PPATK telah memiliki Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), yaitu aplikasi pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan, (7) PPATK telah menyusun Direktori Pihak Pelapor untuk mendukung kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pihak pelapor, (8) PPATK telah melakukan pengiriman surat pemberitahuan audit kepatuhan tidak langsung (off-site) pada kegiatan Pra Audit tahun 2018 sebanyak 1.192 surat dari yang ditargetkan sebanyak 804 surat, (9) PPATK telah melaksanakan audit kepatuhan on-site tahun 2018 sebanyak 65 kali dari 62 kali yang ditargetkan, dan (10) PPATK telah melaksanakan audit khusus tahun 2018 sebanyak32 kali dari 28 kali yang ditargetkan.

Halaman:

Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

Tanggapan SAHI atas Tambahan Kuota Haji 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:55 WIB

Peran Pengantar Kerja Dalam Program SIAPkerja

Minggu, 22 Mei 2022 | 13:04 WIB
X