• Senin, 24 Januari 2022

Platform Pinjol Ilegal Apapun Bentuknya Akan Ditutup dan Diproses Hukum, demi Lindungan Masyarakat

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:38 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021)  (Humas Setkab/Jay)
Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021) (Humas Setkab/Jay)


KLIANGGARAN – Pemerintah akan menutup aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal apapun bentuk dan membawa pelakunya ke proses hukum. Penindakan terhadap pinjol ilegal itu akan dilakukan secara masif dan telah menjadi agenda bersama antara OJK, Kapolri dan Kominfo.


Keterangan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 15 Oktober 2021.


“Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan juga Pak Kominfo,” ujar Ketua OJK.

Baca Juga: Dedy Corbuzier Pernah Subscribernya Turun 3 Kali, Baim Wong Baru Satu Kali, Itu Normal


Wimboh Santoso menegaskan, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat.


“Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal,” ujar jelasnya.

Baca Juga: Cari Duit, Motif Utama Aktual TV Unggah Konten Provokatif, Sudah Dapat Rp2 Miliar


Pemberatasan yang dilakukan itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjol ilegal.


Pemberatasan terhadap pinjol ilegal itu bertujuan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. OJK selama ini banyak menerima keluhan tentang pelanggaran yang dilakukan pinjol ilegal.


“Kita tahu di lapangan, banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika,” ungkap Wimboh.

Baca Juga: Mitos atau Fakta? Kedutan di Mata Adalah Pertanda!


Data OJK menyebutkan saat ini pinjol yang terdaftar sebanyak 107 dan masuk ke asosiasi fintech, sehingga pembinaannya lebih mudah. Kepada mereka akan diberikan arahan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik.


“Untuk yang sudah terdaftar, terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya bisa tidak menimbulkan ekses di lapangan,” ujar Wimboh.**

Halaman:
1
2

Editor: Muslikhin

Sumber: setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2023, Tenaga Honorer Dihapus

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:30 WIB

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB

Sudah Tahu Daftar Hari Libur Tahun 2022?

Sabtu, 1 Januari 2022 | 16:35 WIB
X