• Rabu, 1 Desember 2021

Platform Pinjol Ilegal Apapun Bentuknya Akan Ditutup dan Diproses Hukum, demi Lindungan Masyarakat

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:38 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021)  (Humas Setkab/Jay)
Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021) (Humas Setkab/Jay)


KLIANGGARAN – Pemerintah akan menutup aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal apapun bentuk dan membawa pelakunya ke proses hukum. Penindakan terhadap pinjol ilegal itu akan dilakukan secara masif dan telah menjadi agenda bersama antara OJK, Kapolri dan Kominfo.


Keterangan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 15 Oktober 2021.


“Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan juga Pak Kominfo,” ujar Ketua OJK.

Baca Juga: Dedy Corbuzier Pernah Subscribernya Turun 3 Kali, Baim Wong Baru Satu Kali, Itu Normal


Wimboh Santoso menegaskan, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat.


“Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal,” ujar jelasnya.

Baca Juga: Cari Duit, Motif Utama Aktual TV Unggah Konten Provokatif, Sudah Dapat Rp2 Miliar


Pemberatasan yang dilakukan itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjol ilegal.


Pemberatasan terhadap pinjol ilegal itu bertujuan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. OJK selama ini banyak menerima keluhan tentang pelanggaran yang dilakukan pinjol ilegal.

Halaman:

Editor: Muslikhin

Sumber: setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X