• Kamis, 9 Desember 2021

Dalam Sambutannya yang Dibacakan Gubernur Jambi, Sofyan A Djalil: Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah Akan Dipecat !

- Jumat, 24 September 2021 | 20:32 WIB
Sofyan A. Djalil (Instagram/sofyan.djalil)
Sofyan A. Djalil (Instagram/sofyan.djalil)

Kementerian ATR/BPN, dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB guna pencapaian target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat tercapai. 

Ada beberapa dukungan selain sertifikat tanah juga terdapat kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan dimana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersama-sama Pemerintah Daerah dorong dan percepat penerbitannya.

Baca Juga: Pegiat antikorupsi Sumsel : Anggota DPRD yang Setujui Dana Hibah Masjid Sriwijaya harus juga Ditersangkakan

Terkait tata ruang,Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online,RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru. Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan.*

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bos PLN: Habis Gelap, Terbitlah Terang

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:41 WIB

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X