• Kamis, 9 Desember 2021

Bantu Pelaku UMKM, Asosiasi PKL Akan Dilibatkan dalam Penyaluran Dana BLT

- Jumat, 17 September 2021 | 11:13 WIB
Penyaluran Dana BLT untuk UMKM (Dok.kemenkeuBiroKLI/Agus)
Penyaluran Dana BLT untuk UMKM (Dok.kemenkeuBiroKLI/Agus)

Jakarta, Klikanggaran.com - Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan memegang peranan luar biasa penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya membantu pelaku UMKM melalui BLT dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor perlindungan sosial.

Terkait hal tersebut, asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar bergerak pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki, dalam rilisnya menyampaikan, Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," ujar MenKopUKM.

Baca Juga: Belum Susun Rencana, Anggaran Pemkab Batang Hari Jadi Belum Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/09) lalu, meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah. MenKopUKM mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.

Presiden juga meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima. BLT ini telah diluncurkan pemerintah untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.

"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata MenKopUKM usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Bazar Online 23-24 September, pre Order Sudah Bisa Dilakukan Hari Ini

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Presiden adalah untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.

“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," kata MenKopUKM.*

Jika menurut Anda teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.

Baca Juga: Sistem Informasi Pengendalian Banjir Pemprov DKI Jakarta Belum Andal, Siap Banjir Lagi?

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bos PLN: Habis Gelap, Terbitlah Terang

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:41 WIB

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X