• Kamis, 9 Desember 2021

Ingin Ikut Program Sertifikasi Halal Gratis? Buruan Penuhi Persyaratan Ini!

- Kamis, 16 September 2021 | 20:15 WIB
Program Serifikasi Halal Gratis (Dok.klikanggaran.com/KR)
Program Serifikasi Halal Gratis (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com – Seperti diketahui, minimnya sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil (UMK) salah satunya adalah biaya. Banyak usaha kecil dan menengah yang sudah siap berkembang, namun terkendala biaya untuk mengikuti program tersebut.

Bahkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam salah satu kesempatan pernah mengungkapkan masih minimnya pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal itu disebabkan kendala biaya yang masih cukup berat untuk UMKM.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) menggulirkan Program Sertifikasi Halal Gratis. Program Sehati 2021 ini telah digulirkan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Baca Juga: Hoax Soal Tidak Bisa Naik KRL, Lakukan Ini Segera

Dijelaskan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Selain itu juga produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Mastuki menuturkan, program Sehati ini hanya dapat diikuti bagi pelaku UMK dengan produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH. Sebagai contoh, UMK dengan produk makanan dan minuman tentunya termasuk di sini.

Baca Juga: Rambut Rontok? Tak Perlu Bingung, Anda Bisa Coba Cara Ini

"Produk makanan dan minuman juga merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana telah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 17 Oktober 2024," ujar Mastuki yang juga Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Mastuki juga menjelaskan, untuk mengikuti program Sehati, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Ada lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK.

Berikut 5 persyaratan tersebut:

Baca Juga: Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brinda) Dibentuk di Jateng . Provinsi Pertama yang Miliki Brinda

a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;

b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);

c. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);

d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;

e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Baca Juga: Mantap Nih, Bantuan BPUM Sudah Terealisasi, Kata Diskop UKM Musi Rawas

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;

2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);

3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;

4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.*

Baca Juga: Serambi Halal BBIHP Makassar Diluncurkan, Peluang Nih untuk Bisnis Produk Halal

Mungkin artikel ini bermanfaat untuk teman Anda. Untuk itu, mohon di-share kepadanya, terima kasih.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bos PLN: Habis Gelap, Terbitlah Terang

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:41 WIB

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X