• Rabu, 8 Desember 2021

Bamsoet: Rencana Amandemen UUD 1945 Tidak Bahas Perpanjangan Jabatan Presiden

- Senin, 13 September 2021 | 17:45 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Facebook/Bamsoet)
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Facebook/Bamsoet)

Bali, Klikanggaran.com - Bamsoet menyampaikan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan membahas periodesasi atau perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode. Isu perpanjangan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode sudah meramaikan wacana politik akhir-akhir ini.

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan.

Dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah secara virtual dari Bali, pada Senin, 13 September 2021, Bamsoet menuturkan rencana amandemen UUD 1945.

Baca Juga: Potensi Industri Digital di Jawa Barat Sangat Besar, Apa Saja Faktornya?

Pada kesempatan itu juga, Bamsoet menegaskan bahwasannya mengenai rencana amandemen 1945 tidak membahas periodesasi jabatan Presiden atau perpanjangan jabatan Presiden 3 periode.

Untuk diketahui, MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan Rancangan PPHN serta naskah akademiknya, ditargetkan pada awal tahun 2022 sudah selesai. 

Badan Pengkajian MPR RI juga telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukan dalam konstitusi, Ketetapan MPR, ataupun undang-undang.

Baca Juga: Kisah Putri Bungsu dan si Beruk Tunggal

Dikatakan Ketua MPR RI, Bamsoet, bahwa paling ideal menurut laporan Badan Kajian MPR yang disampaikan pada pimpinan MPR pada Januari 2021 lalu dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR, bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

"Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi. Maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi," ujar Bamsoet pada Klikanggaran.com. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai PPHN. 

Baca Juga: Waduh, Soal Layanan Pengaduan Masyarakat di Kemenag Juga Bermasalah?

"Kekhawatiran amandemen terbatas akan membuka kotak pandora dan membuka peluang dilakukannya amandemen pada substansi lain di luar PPHN, juga tidak beralasan dan terlalu premature . Proses panjang amandemen sudah diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945," jelas Bamsoet.

"Ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR dan pengambilan keputuasannya harus memenuhi quorum 2/3 anggota MPR yang Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal konstitusi harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

"Sedangkan di ayat 3, dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 474 dari 711 anggota MPR," sambungnya.

Baca Juga: Plan A: Ketika Sekelompok Orang Yahudi Merencanakan Meracuni 6 Juta Orang Jerman!

Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR

"Sehingga tidak mungkin ada penumpang gelap di luar PPHN. Seperti untuk merubah periodisasi jabatan kepresidenan menjadi 3 periode," pungkas Bamsoet.*

Apabila Anda pikir bahwa teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon kesediaannya untuk men-share kepadanya, terima kasih.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bos PLN: Habis Gelap, Terbitlah Terang

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:41 WIB

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X