• Rabu, 27 Oktober 2021

Bamsoet: Rencana Amandemen UUD 1945 Tidak Bahas Perpanjangan Jabatan Presiden

- Senin, 13 September 2021 | 17:45 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Facebook/Bamsoet)
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Facebook/Bamsoet)

Bali, Klikanggaran.com - Bamsoet menyampaikan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan membahas periodesasi atau perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode. Isu perpanjangan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode sudah meramaikan wacana politik akhir-akhir ini.

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan.

Dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah secara virtual dari Bali, pada Senin, 13 September 2021, Bamsoet menuturkan rencana amandemen UUD 1945.

Baca Juga: Potensi Industri Digital di Jawa Barat Sangat Besar, Apa Saja Faktornya?

Pada kesempatan itu juga, Bamsoet menegaskan bahwasannya mengenai rencana amandemen 1945 tidak membahas periodesasi jabatan Presiden atau perpanjangan jabatan Presiden 3 periode.

Untuk diketahui, MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan Rancangan PPHN serta naskah akademiknya, ditargetkan pada awal tahun 2022 sudah selesai. 

Badan Pengkajian MPR RI juga telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukan dalam konstitusi, Ketetapan MPR, ataupun undang-undang.

Baca Juga: Kisah Putri Bungsu dan si Beruk Tunggal

Dikatakan Ketua MPR RI, Bamsoet, bahwa paling ideal menurut laporan Badan Kajian MPR yang disampaikan pada pimpinan MPR pada Januari 2021 lalu dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR, bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Selamat Kepada Guru Honorer yang Lolos Seleksi PPPK

Jumat, 8 Oktober 2021 | 18:51 WIB
X