• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-06-2018) - Pemerintah Indonesia kini telah mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan bensin subsidi jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali.

Kebijakan itu berbalik 180 derajat dari ketentuan sebelumnya yang membatasi distribusi Premium, karena dianggap akan merugikan keuangan Pertamina.

Namun, saat ini kebijakan baru tersebut bertujuan untuk menunjang perekonomian  masyarakat kelas bawah guna mengakses bahan bakar minyak yang terjangkau.

"Pemerintah kembali menggenjot penjualan Premium agar masyarakat kelas ekonomi bawah tetap dapat mengakses bahan bakar minyak (BBM)," ungkap Ketua Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa.

Kebijakan tersebut, kata Fanshurullah, merujuk pada pasal 2 UU 22/2001 tentang Migas yang mengharuskan pemerintah mengelola energi secara berkeadilan.

"Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM. BBM itu apa? Bukan hanya Pertalite dan Pertamax, tapi termasuk Premium," pungkasnya.

"Kami kasih pilihan. Kami tetap mengimbau masyarakat gunakan BBM yang lebih bagus. Tapi, kalau tidak mampu, Premium mesti ada, kalau tidak ada, pemerintah salah," ujarnya kepada Pers saat diwawancarai, Selasa (05/06).

Ia mengakui, sejak 2014 pemerintah secara bertahap mengurangi penjualan Premium. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 terkait tidak mewajibkan Pertamina untuk menjamin ketersediaan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Namun, lanjutnya, melalui Perpres 43/2018, Presiden Joko Widodo menganulir aturan tersebut. Dengan Konsekuensi, Pertamina harus memasok Premium ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.

Bahkan, di masa menjelang Lebaran, 517 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali harus sudah menjual Premium. Sementara, sekitar 900 SPBU lainnya di daerah itu ditargetkan menyediakan Premium sebelum akhir 2018.

"Pemerintah kasih ketersediaan Premium, khususnya bagi masyarakat yang daya belinya lemah atau miskin. Kalau orang mampu beli Premium, ya salah. Mereka tidak boleh pakai itu," kata Fanshurullah.

Di lain sisi, Pertamina beberapa kali mengklaim harus menanggung selisih antara harga ideal dan harga jual Premium di masyarakat.

Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman, sebelumnya mengatakan, perusahaannya membayar Rp800 hingga Rp1.500 untuk setiap penjualan satu liter Premium.

Di mata para pengamat sendiri, menyebut Pertamina berpotensi rugi jika terus menjual Premium, terutama setelah pemerintah menghentikan subsidi atas BBM jenis itu.

Di samping itu, penjualan kembali Premium di Jawa, Madura, dan Bali, bertentangan dengan sejumlah rekomendasi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...