• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (20-05-2018) - Pemerintah optimis tren positif hulu migas terus berlanjut dengan lakunya blok-blok migas yang ditawarkan, baik itu blok baru maupun blok terminasi. Sejak 2017 lalu, skema Production Sharing Contract (PSC) gross split yang diterapkan telah membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. 

Sedangkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengatakan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 dari 22 blok yang dilelang pemerintah tidak ada yang diminati investor. Di mana saat itu masih menggunakan skema PSC Cost Recovery.

"Setelah kita ubah jadi gross split di 2017, lima blok migas (dari 10 WK konvensional) yang kita tawarkan laku. Untuk tahun ini sudah ada 4 blok, kita tunggu sampai Juni berapa lagi yang laku, kita optimis akan terus laku, ini sangat positif," ungkap Arcandra.

Selain blok migas baru yang ditawarkan, tercatat juga ada 13 blok terminasi yang menggunakan skema gross split dari rentang 2017 hingga kini. Salah satunya adalah blok terminasi Jambi-Merang, di mana nilai investasi komitmen kerja pasti 5 tahun sebesar USD 239 juta, dengan kontraktor Pertamina.

 "(Komitmen pasti) ini besar sekali. Dan, baru terjadi pada tahun ini," imbuh Arcandra.

Selain Kebijakan PSC, untuk menarik minat investor dan memberikan kemudahan berinvestasi, pemerintah menerbitkan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dengan terbitnya PP tersebut, Kementerian Keuangan memberikan insentif dalam bentuk tidak membebankan biaya kepada kontraktor dalam kegiatan eksplorasi, di mana indirect tax (pajak tidak langsung) kini digratiskan hingga first oil. 

"Pada PP 53 Tahun 2017, Kementerian Keuangan memberikan insentif lagi, indirect tax dibebaskan, bahkan sampai dengan First Oil,” kata Arcandra.

Arcandra juga yakin bahwa ke depannya investasi sektor hulu migas di Indonesia akan semakin bergairah, seiring meningkatnya harga minyak mentah dunia.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...