• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (09-07-2018) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan upaya edukasi masyarakat, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperuntukkan bagi rakyat luas (Premium, Pertalite, Solar, dan Minyak tanah), harganya tetap dan tidak mengalami kenaikan.

Upaya itu dilakukan melalui Forum Tematik Bakohumas terselenggara di Bogor, 4 - 6 Juli 2018 lalu.

"Jenis BBM yang mengalami kenaikan awal Juli ini adalah BBM Jenis Umum dan tidak bersubsidi. Berdasarkan Permen ESDM No. 34 Tahun 2018 ayat (3), harga eceran BBM Jenis Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri. Sementara harga dasar dan harga jual eceran jenis BBM tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) ditetapkan oleh Menteri," jelas Yuli Rachwati, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Ia menjelaskan, BBM yang mengalami kenaikan adalah BBM jenis Umum. Yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, yang penentuan harganya merupakan ranah badan usaha.

"Pertalite juga jenis BBM Umum, tapi harganya kita minta untuk dapat ditahan karena sebagian besar masyarakat telah mengkonsumsi BBM jenis ini," ungkapnya.

Di samping itu, penentuan harga BBM juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018, Pajak, Kebijakan Lingkungan, serta Logistik dan Infrastruktur. Faktor Eksternal meliputi Permintaan Global, OPEC, dan Fluktuasi Mata Uang.

"Baik faktor internal dan eksternal, keduanya mempengaruhi penentuan harga BBM. Contohnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan perbedaan harga jual BBM," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG pada Pasal 24 ayat (4) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan harga LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...