• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (06-07-2018) - Pada Juli 2017 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengukuhkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setelah sebelumnya mendapatkan gugatan pada pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, yang menyiratkan persoalan kewenangan pengelolaan SMA/SMK untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MK memutuskan menolok uji materi undang-undang tersebut yang sempat diajukan di beberapa daerah. Hal itu karena hakim MK berpendapat jika pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada daerah provinsi.

Namun, kebijakan tersebut kini kembali mendapatkan soroton publik. Alasannya karena banyak sektor yang terkena dampak dari peralihan pengelolaan tersebut. Mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jumlah guru, sampai kesejahteraan guru.

Yang paling menjadi sorotan akibat peralihan ini adalah persoalan penyaluran dana BOS. Di Kota Depok misalnya, sebelumnya Pemkot Depok menganggarkan dana BOS Rp 2 juta yang berasal dari APBD, dan Rp 200 ribu dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) per siswa per tahun. Sedangkan saat ini, dana Bos dari Pemkot Depok dihilangkan, sementara bantuan dari Pemprov Jabar hanya naik Rp 700 ribu.

Artinya, bila dibandingkan dengan sebelum peralihan, jumlah dana BOS untuk setiap siswa nilainya Rp 2,2 juta, sedangkan setelah peralihan nilainya hanya Rp 900 ribu. Jadi, dana BOS yang dikurangkan lebih dari setengahnya. Disdik Pemkot Depok sendiri sudah tidak menerima dana BOS dari Pemkot sejak Januari - April 2017 lalu.

Tentu ini sangat berdampak sekali, baik bagi sekolah, orang tua murid, maupun guru. Sekolah pada akhirnya kekurangan dana untuk operasional sekolah yang biasanya ditanggung dana BOS. Sehingga, mau tidak mau nantinya sekolah akan membebankan biaya operasional sekolah tersebut melalui pungutan ke orang tua murid.

Selain itu, dampak lainnya adalah kesejahteraan guru (Kesra). Dari APBD Kota Depok guru SD, SMP, dan SMA Negeri, dulu mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 1 juta. Namun, sekarang anggaran dari provinsi justru diturunkan menjadi Rp 600 ribu. Itu artinya, dana tunjangan Kesra guru dikurangi hampir setengahnya, yakni 400 ribu.

Jika sudah begini, siapakah yang patut disalahkan? Dan, apakah dampak demikian dibiarkan terus menerus?

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...