• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (05-06-2018) -  Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13 dinilai merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

"Kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center for Budget Analysis) menilai, surat perintah Kemendagri yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13 tersebut bisa dianggap sebagai anggaran ilegal, karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang," tutur Adri Zulpianto, S.H., Koordinator ALASKA, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (05/06/2018).

Adri juga menyampaikan, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Artinya, ketika kepala daerah mengikuti Surat  Perintah Menteri Dalam Negeri tersebut, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK.

"Oleh karena itu, kami dari ALASKA, sebelum nasi menjadi bubur, meminta agar Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut. Karena THR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018. Supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK," lanjut Adri.

"Dan, yang kedua, kami meminta pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat. Karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah. Di mana menurut Menteri Keuangaan, kalau THR dan Gaji 13, anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan THR maupun Gaji ke 13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD," tutup Adri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...