• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

registrasi kartu SIM

  • Jakarta, Klikanggaran.com (05-03-2018) - Meskipun regulasi mengenai registrasi kartu sim seluler sudah bergulir pada akhir 2017 lalu, bahkan fase pemblokiran pun sudah berjalan terhitung akhir Februari 2018, pro dan kontra peraturan Kemkominfo itu belum juga surut.

    Pasalnya, banyak kemudian bermunculan situs yang menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) secara gratis. Belum lagi, masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk melakukan registrasi.

    Pihak Kemkominfo yang secara tegas menyatakan menjamin kerahasiaan data masyarakat pun turut dipertanyakan kesiapannya dalam menjalankan sistem registrasi ulang kartu seluler tersebut. Karena, data yang menggunakan data berbasis kependudukan ini urgensinya untuk apa dan siapa? Akan disimpan di database atau server mana? Belum lagi, data kependudukan ini sifatnya tidak rahasia, dan tidak hanya disimpan oleh pemilik data tersebut.

    Selain itu, Kemkominfo pun harus dapat menjelaskan, bagaimana jika ada oknum yang mendaftarkan data yang bukan miliknya? Karena data kependudukan ini tersebar dimana-mana, mengingat bahwa selain data kependudukan selalu dibutuhkan untuk administrasi pemerintahan dan pekerjaan, data kependudukan ini pun bisa berserakan di toko-toko fotocopy.

    Hal-hal tersebut yang kemudian perlu untuk ditanggulangi, bagaimana cara Kemkominfo memverifikasi akun tersebut menggunakan data yang faktual.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengeluarkan peraturan keras, agar masyarakat yang punya kartu prabayar segera melakukan registrasi ulang dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Tujuan Registrasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.

    Tetapi, peraturan Kominfo ini sepertinya mendapat perlawanan dari masyarakat atau pengguna kartu prabayar. Ada juga bentuk perlawanan atas peraturan Kominfo itu dengan cara "candaan", sebagai penolakan registrasi kartu prabayar.

    Klikanggaran.com mencoba mengambil beberapa contoh pernyataan masyarakat yang sudah viral di media sosial terkait perlawanan atau penolakan atas registrasi ulang yang dipaksakan oleh Kominfo itu. Publik seperti tidak mau tahu alasan diberlakukannya peraturan, yaitu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalimat-kalimat tersebut seperti :

    (+62 812-4336-1××x) : hati2.. ada kecurigaan registrasi kartu prabayar diviralkan untuk kepentingan pilpres 2019. data kita nanti akan dipakai orang aseng untuk memilih.

    [31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : logika sederhanaya kalau semua muslim tdk registrasi ulang dan kartu diblokir, maka yg rugi adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, dan itu tdk akan terjadi.

    [31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : maka hemat sy kita viralkan untuk tdk regist, coba kita pikir secara jernih, buat apa regist nomor ktp dan kk? krn kalau nomor kk di regist maka semua anggota keluarga akan terdeteksi. dan muncul semua no ktpnya.

    Selain pengguna kartu prabayar yang melakukan penolakan dengan cara terus terang, ada juga dengan cara "candaan" sebagai penolakan registrasi kartu prabayar, seperti : "Maaf, Registrasi kartu anda gagal karena NIK anda terdeteksi punya utang di warung kopi sebelah rumah anda".

    Kemudian yang lainnya , "Pintar juga situ nyuruh kite-kite Register ulang nomor hp. ternyata sms - nya bayar. Kalau Rp.300 x 25 juta orang aja, bisa dapat Rp 7.5 miliar".

    Kemudian ada juga yang lebih keras seperti, "Tolak Registrasi dengan No KTP dan KK !!! Stop nyusahi Rakyat !!!"

    Itu hanya sebagian kecil bentuk penolakan publik.

    Nah, melihat banyaknya perlawanan dari rakyat ini, sepertinya Kemkominfo harus lebih banyak dan lebih luas lagi melalukan sosialisasi kepada rakyat. Karena katanya, perlawanan ini juga merupakan bentuk bahwa rakyat kurang percaya kepada pemerintahan rezim Jokowi.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (14/10/2017) – Seperti telah kita ketahui, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan wajib registrasi kartu SIM dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, peraturan tersebut dianggap sebagian besar warga sebagai indikasi pelanggaran HAM.

    Wajib registrasi menggunakan NIK bukanlah sesuatu yang baru, karena sejauh penggunaan telepon seluler, pendaftaran kartu yang berfungsi menghubungkan setiap orang tersebut adalah suatu keharusan untuk mengoptimalkan fungsi dan kegunaan telepon seluluer. 

    Akan tetapi, pendaftaran tersebut terasa terlalu bebas, tidak ada pengaturan yang ketat dalam hal pendaftaran kartu SIM. Sehingga, seringkali terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler, dan penyimpangan tersebut susah terlacak karena data yang dirasa pemerintah masih kurang valid. Mungkin, karena hal inilah makaPemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menerapkan system wajib registrasi kartu SIM menggunakan data NIK dan nomor KK.

    Kendati demikian alasannya, kebijakan pemerintah ihwal penerapan wajib registrasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat kartu NIK yang seringkali digunakan melalui eKTP merupakan satu komponen wajib administrasi dasar.

    Artinya, eKTP bisa saja berada di tangan siapapun yang bukan pemiliknya, dan besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Miftahul Jannah, (27), wanita karir yang bekerja di daerah Rasuna Said misalnya, sedari awal, sejak tahun 2008, menggunakan telepon seluler sudah menggunakan data KTP-nya untuk mendaftarkan kartu telepon seluler. Dirinya merasa selama ini tidak ada manfaat besar dari pendaftaran administrasi yang kini diperketat peraturannya.

    “Ketika ada masalah terkait jaringan, kita justru berhadapan dengan CS yang pastinya menanyakan lebih dulu nama, alamat, dan posisi, atau dimana keberadaan kita. Artinya, registrasi saya selama ini tidak berfungsi,” katanya.

    Miftah menambahkan, jika memang registrasi kali ini benar harus menggunakan nomor eKTP, yang perlu diperhatikan adalah siapa saja yang memegang salinan kartu tersebut.

    “Yang bahaya itu, eKTP dan KK kita ini kan seperti hak bagi umum! Kerja, eKTP dan KK! Cicilan, eKTP dan KK, ke kelurahan, eKTP! Bahkan ke RT juga eKTP, semua urusan kita selalu diminta eKTP. Ini justru akan menjadi rentan pembajakan,” tuturnya.

    Senada dengan hal tersebut, Kevin Juanda (26), pria pengantin baru yang sedang mengurus eKTP dan KK-nya justru mempertanyakan, “Ini kebelinger! Bagaimana kita mau mengurus SIM hp, eKTP dan KK saja dari 3 bulan yang lalu belum juga ditangani sampai sekarang!”

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), Adri Zulpianto, menyatakan bahwa jika pemerintah berpegang teguh pada Pancasila, mestinya kebijakan pemerintah terkait Wajib Registrasi menggunakan NIK dan KK mempertimbangkan betul UUD 1945 Pasal 28G.

    “Mestinya pemerintah menjaga hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya, pemerintah yang berdalih mencari solusi untuk keluar dari cengkeraman penipuan dan terorisme, justru malah masuk ke dalam penumbuhan terorisme itu sendiri,” ungkap Adri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

    Adri sendiri yakin, bahwa rakyat Indonesia pasti setuju dalam hal pemberantasan terorisme, penipuan melalui telepon seluler dan jaringan internet, tapi untuk merespon pemberantasan tersebut mestinya yang perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah dampak dari kebijakan yang diberlakukan.

    “Sejauh ini pemerintah sudah mampu berbuat banyak, menangkal terorisme dan penipuan melalui telepon seluluer dan jaringan internet, tapi kenapa pemberlakuan wajib registrasi dengan kartu NIK dan KK ini seperti mundur ke belakang? Bahkan masuk ke dalam pembatasan hak pribadi masyarakat. Bagi warga awam, Pemerintah dianggap seperti ingin memasang alat penyadap kepada seluruh warga Negara Indonesia. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman, dan menjadi tampak jelas, kebijakan tersebut melanggar HAM,” imbuhnya.

    Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menambahkan, bahwa kebijakan Wajib Registrasi menggunakan NIK dan nomor KK adalah suatu kebijakan yang membatasi HAM dan rentan menimbulkan kegaduhan.

    “Yang perlu diketahui bersama adalah, Era Jokowi ini kan era dimana pelanggar HAM hidup kembali. Terasa jelas bahwa pendapat masyarakat umum dibatasi, sehingga kebijakan tersebut direspon oleh masyarakat sebagai langkah pembantaian bagi pendapat-pendapat masyarakat yang berkembang, karena bagi masyarakat yang tak terdengar suaranya ini, hanya dapat menyuarakan pendapat mereka pada sesama teman, dan yang paling memungkinkan adalah melalui telepon seluler tersebut,” tandas Jajang.

    Sebagai catatan, Kominfo melalui jaringannya telah memberikan pengetahuan, bahwasannya Kominfo memberlakukan wajib registrasi bagi kartu SIM lama dan kartu SIM baru dengan menggunakan nomor NIK maupun nomor KK.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (05-03-2018) - Batas waktu registrasi ulang kartu SIM telah berakhir. Kendati demikian, masih terdapat polemik di dalamnya, masih banyak publik yang mengeluh terkait hal tersebut.

    Publik pun bertanya-tanya mengenai fungsi registrasi ulang, yang harus berdasarkan data NIK dan KK.

    Hingga proses registrasi berakhir pada Jumat (02/03/2018) lalu. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi. Tak sedikit pula yang gagal sampai kartu SIM pun terblokir.

    Kondisi gaduh registrasi ini pun ternyata dirasakan oleh salah satu pejabat negara. Seperti dilansir dalam cnnindonesia.com, Juru bicara sekaligus Komisioner Komisi Yudisial, Farid Wajdi, memberikan kultwit terkait polemik registrasi kartu SIM.