• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

PT PERTAMINA

  • Yogyakarta, Klikanggaran.com (28/10/2017) – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kementrian BUMN menyelenggarakan kegiatan BUMN Hadir di Kampus. Acara yang baru pertama kali digelar serentak di 28 Perguruan Tinggi ini, adalah sebagai upaya untuk mengenalkan lebih dekat kiprah BUMN dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

    Menteri BUMN, Pejabat Eselon I Kementrian BUMN, dan Direktur BUMN, diterjunkan ke kampus-kampus untuk berdiskusi dengan dosen dan mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dari kegiatan yang dikemas dengan kuliah umum dan diskusi bersama praktisi ini, diharapkan menjadi sarana penghubung antara dunia kampus dan industri dalam hal ini BUMN, yang selama ini dipandang sebagai perusahaan milik negara yang terkesan ekslusif.

    Mengusung tema “Membangun Ekonomi Indonesia Berkeadilan”, BUMN hadir di kampus, dihelat di Universitas Gadjah Mada, menghadirkan 1000 orang mahasiswa dengan pembicara Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementrian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah; Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Resiko Pertamina, Gigih Prakoso Soewarto; Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan; dan Ratu Boko (Persero), Edi Setiyono; Rektor UGM, Prof Ir Panut Mulyono, MEng, Deng; serta Guru Besar Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

    Dalam kesempatan tesebut, Edwin memaparkan peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan dalam penguatan ekonomi nasional. Menurutnya, keberadaan 118 BUMN di tanah air dengan berbagai bidang usahanya, telah memberikan kontribusi bagi negara. Di antaranya mendorong konektivitas dan daya saing, mendorong elektrifikasi hingga ke pelosok negeri, memberikan kemudahan akses informasi, mewujudkan pemerataan BBM Satu Harga sebagai wujud keadilan ekonomi, membangun pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial, UKM dan lingkungan.

    “Program BUMN Hadir di Kampus diharapkan memberikan pemahaman kepada civitas akademika tentang kondisi perekonomian nasional dan peran strategis BUMN dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sekaligus menjembatani sinergi BUMN dan perguruan tinggi sebagai pencetak SDM professional,” jelas Edwin.

    Sementara itu, Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Resiko Pertamina, Gigih Prakoso Soewarto, memberikan paparan tentang kontribusi Pertamina sebagai salah satu BUMN terhadap negara yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Yaitu melalui pelaksanaan penugasan pemerintah Public Service Organization (PSO) bagi masyarakat yang berpendapatan rendah (MBR), pelaksanaan program prioritas nasional, serta program pemerataan dan peningkatan ekonomi nasional.

    “Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah ketersediaan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina berupaya untuk melakukan penyediaan dan distribusi energi ke seluruh tanah air, seperti BBM dan LPG, pembangunan kilang bahan bakar untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri, merealisasikan kebijakan BBM Satu Harga di wilayah 3T dengan target 150 lokasi di tahun 2019, serta pengembangan energi baru dan terbarukan melalui pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” jelas Gigih.

    Gigih menambahkan, pengembangan energi baru dan terbarukan di masa mendatang diperlukan dukungan universitas sebagai salah satu mitra strategis BUMN untuk menyiapkan SDM  dalam melakukan terobosan, inovasi, teknologi sekaligus menyiapkan inkubator untuk komersialisasi.

    “Universitas harus makin giat melakukan berbagai kajian pengembangan potensi EBTKE di tanah air, agar mendorong pemanfaatan EBTKE sebagai sumber energi di masa depan,” jelasnya. 

    Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pertamina berupa Beasiswa Sobat Bumi untuk 15 mahasiswa dengan total nilai maksimal Rp 150 Juta. Selain itu juga bantuan KKN tematik melalui pemberdayaan masyarakat di Indonesia Timur di 10 titik dengan nilai maksimal Rp 1,5 miliar.

     

  • Surabaya, Klikanggaran.com (2/12/2017) – Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan transaksi non tunai di SPBU, PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengadakan joint promo “Weekend Cashback Pertamax Series”. Yakni promo cashback Rp 100 ribu untuk setiap transaksi BBK Pertamax Series (Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo) sejumlah Rp 1 juta (akumulatif) dengan menggunakan kartu kredit BNI di seluruh SPBU wilayah Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara). Promo ini berlaku setiap akhir pekan (weekend), pada Sabtu dan Minggu.

    “Program ini bertujuan untuk me¬masyarakat¬kan peng¬gunaan transaksi non tunai di SPBU yang juga menjadi bagian dari kampanye Gerakan Non Tunai (GNT) dan cashless society dengan Kartu Kredit BNI, serta diharapkan dapat meningkatkan penjualan BBM non subsidi,” ujar Area Manager Communication & Relations Jatimbalinus, Rifky Rakhman Yusuf.

    Kerja sama promo antara BUMN ini berlaku mulai 4 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, di wilayah Surabaya. 

    Menurut Rifky, saat ini transaksi tunai di SPBU di wilayah Jatimbalinus masih mendominasi, sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan agar transaksi non tunai meningkat.

    “Kami ingin meningkatkan transaksi non tunai di seluruh SPBU di wilayah MOR V Jatimbalinus. Harapannya, ke depan transaksi cashless di SPBU dapat meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan BBM Non Subsidi,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala BNI Kantor Wilayah Surabaya, Slamet, mengatakan, program ini berlaku untuk seluruh jenis kartu kredit BNI, kecuali Corporate Card dan iB Hasanah Card.

    (Baca juga : Keren! Pertamina Kembangkan Potensi Wisata Baduy)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17-04-2018) - Teka-teki patahnya pipa Pertamina lambat laun mulai terkuak. Seperti yang dijelaskan  Direktur Jendral Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus H Purnomo, saat menemui DPR RI. Diduga kuat penyebab patahnya pipa milik Pertamina disebabkan oleh kapal berbendera Panama. Dimana, persis saat pipa Pertamina mengalami patah dan berdampak kebocoran minyak,  kapal berbendera asing ini berada di lokasi kejadian.

    Atas hal tersebut publik berasumsi, bukan tanpa sebab pihak Kementerian Perhubungan menuding kapal berbendera Panama sebagai biang keladi dari patahnya pipa Pertamina.

    Sebagaimana dijelaskan Agus H Purnomo di DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018), "(Kapal) berbendera Panama tiba di pelabuhan Balikpapan pukul 02.00 Wita dan bersandar di dermaga pukul 05.55 Wita. Mereka memuat batubara sampai 12.20 WITA. Sejumlah 14 ribu metrik ton, lalu agen kapal mengajukan persetujuan berlayar, selanjutnya, surat izin berlayar terbit pada pukul 12.47 Wita. Pada Jumat, mereka naik ke atas kapal pada pukul 20.30 Wita."

    Selanjutnya Agus menambahkan, sekitar pukul 21.00 WIB, kapal mulai berlayar. Agus memperkirakan, saat berlayar tersebut, jangkar kapal melorot dan jatuh ke laut karena kondisi cuaca yang buruk.

    "Saran dari kami sambil menunggu pasang tertinggi, berlabuh jangkar di kapal sekitarnya dalam pelayaran ini, kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos. Ada miskomunikasi nakhoda sama penjaga jangkar. Jadi jangkar melorot," jelas Agus.

    Temuan Direktur Jendral Perhubungan Laut, semakin membuka teka-teki patahnya Pipa milik Pertamina. Sebelumnya tim investigasi  yang terdiri dari pihak Polri dan TNI menemukan ketidakwajaran patahnya Pipa milik Pertamina. Patahnya pipa Pertamina terlihat janggal karena posisi pipa bengkok tidak wajar dan berakibat patah.

    Tim investigasi menemukan beberapa dugaan penyebab bengkoknya pipa Pertamina yang berakibat patah dan terjadi kebocoran. Salah satu temuan tim investigasi di lapangan, Pipa milik Pertamina bengkok tidak wajar.

    Bengkoknya pipa Pertamina diduga beberapa sebab, seperti adanya sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta akibat lalu lalang kapal besar.

  • Garut, Klikanggaran.com (19/10/2017) – Wajah 128 petani di Kampung Panyingkiran, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tampak berseri-seri. Setelah bergelut selama empat bulan, berpeluh menabur benih, dan merawat tanaman kentang di lahan seluas 76 Ha, kini saatnya “pahlawan” pangan di  Kabupaten Garut itu bersuka ria.

    Hari ini mereka Panen Raya Kentang, bersama Kepala Dinas Pertanian Garut (Beni Yoga G), Vice President CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero) (Agus Mashud), dan GM PGE Area Kampjang (Wawan Darmawan).

    Para petani tersebut merupakan mitra binaan Corporate Social Responsibility & SMEPP (Small Medium Enterprise Partnership Program) Pertamina Area Jawa Bagian Barat. Hasil Panen Raya Kentang tahun ini sangat menggembirakan. Panen yang bergulir sejak September lalu hingga Januari 2018 mendatang, menghasilkan lebih dari 1.000 ton.

    Hasil panen melimpah tersebut tidak terlepas dari program kemitraan Pertamina yang menyuntik bantuan modal usaha. Mereka diberikan pinjaman dengan metode Bayar Panen (Yarnen) selama 6 bulan dan bergulir selama jangka waktu 3 tahun.

    VP CSR & SMEPP Pertamina, Agus Mashud, mengatakan, sejak 30 Mei 2017 Pertamina telah menyalurkan bantuan modal usaha melalui Program Kemitraan sejumlah Rp 7,4 milyar kepada kelompok Petani Kentang di Garut.

    “Dana kemitraan telah disalurkan kepada petani melalui koperasi yang mengawasi penyaluran dana, mendampingi petani, sekaligus menampung hasil panen kentang. Panen raya ini adalah hasil dari musim tanam bulan Mei 2017 lalu, dan kami bersyukur hasil panennya sangat menggembirakan. Hasil yang dicapai berupa lebih dari 1000 ton kentang ini menjadi tolok ukur keberhasilan program-program kemitraan yang kami gulirkan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat khususnya petani,”ujar Agus Mashud.

    Agus menambahkan, mitra yang digandeng Pertamina di Garut adalah Koperasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Mustika Hutan”. Koperasi ini awalnya menaungi perambah hutan. Kemudian berkembang menaungi beberapa petani tanaman gunung yang ada di Garut. Selain membina petani dalam produksi, Koperasi LMDH ini pula yang akan menampung hasil panen para petani, dan membelinya dengan harga yang layak.

    “Kami berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kentang yang selama ini selalu dibayangi dengan jeratan rentenir dan tengkulak karena kesulitan mengakses pinjaman modal lunak,”katanya.

    Untuk diketahui, program kemitraan Pertamina dengan menggandeng sektor pertanian dan perikanan sudah digulirkan di beberapa wilayah. Selain di Garut, Pertamina juga menyalurkan modal usaha kepada 3.400 petani tebu di wilayah sekitar pabrik gula PTPN XI di Jawa Timur, dan kepada 300 petani kopi di wilayah penggilingan kopi PTPN XII di Jawa Timur, serta menggulirkan bantuan bagi nelayan di Banten untuk mendorong peningkatan kemampuan teknis, bantuan alat tangkap ikan, sekaligus membantu akses pemasaran konsumen besar.

     

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (26-03-2018) - Seperti telah diketahui, kenaikan harga BBM Non Subsidi mulai berlaku tanggal 25 Maret 2018. Ada dua faktor yang mengharuskan PT Pertamina melakukan perubahan harga BBM. Pertama, saat ini harga minyak mentah sudah hampir menyentuh angka US$ 65 per barel. Kedua, nilai rupiah juga menunjukkan kecenderungan melemah.

    Kedua kondisi tersebut memaksa Pertamina mengambil keputusan yang tidak populer bagi publik. Pertamina menaikkan harga Pertalite yang sebetulnya termasuk BBM Non Subsidi.

    Selain itu, Pertamina (Persero) juga mengungkapkan, harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar subsidi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan harga minyak dunia yang seharusnya lebih mahal. Ini lantaran harga dua jenis BBM tersebut dalam komitmen pemerintah untuk tetap disubsidi.

    Dalam salah satu pernyataannya, Direktur Pemasaran Pertamina, M Iskandar, mengatakan bahwa, jika mengacu formula pembentukan harga Premium 103,92 persen Harga Indeks Pasar (HIP) RON 88 ditambah Rp 830 per liter, ditambah 2 persen harga dasar, seharusnya harga Premium Rp8.600 per liter. Akan tetapi, pemerintah memutuskan harga Premium tetap Rp6.450 per liter untuk wilayah penugasan di luar Jawa, Madura, dan Bali. Dengan begitu, Pertamina menanggung selisih harga jual sebesar Rp2.150 per liter.

    Sementara untuk pembentukan harga solar mengacu pada formula 102,38 persen HIP minyak solar ditambah 900 per liter dikurangi subsidi Rp 500 per liter. Dengan begitu, harga solar sesungguhnya Rp8.350 per liter. Namun, pemerintah memutuskan harga solar subsidi tetap Rp5.150 per liter, antara harga jual dan harga beli BBM Rp3.200 per liter.

    Dari sini dapat kita lihat, bahwa dengan selisih tersebut, selama Januari-Februari 2018, Pertamina menanggung kerugian sebesar Rp 3,9 triliun. Maka, kenaikan harga BBM tidak selalu dapat dipandang sebagai hal yang negatif, tetapi juga dapat dipandang sebagai hal positif. Bisa dibayangkan, Pertamina akan terus merugi jika menjual murah Pertalite. Dan, jika Pertamina bangkrut, tentu masyarakat juga yang akan dirugikan.

    Publik tentu berharap bahwa Pertamina tidak bangkrut, dan publik harus memahami bahwa keputusan yang harus dilakukan Pertamina adalah keputusan yang sulit. Namun, Pertamina juga harus mengikuti dinamika pasar dunia. Sebab sudah tergantung dengan harga minyak dunia dan formula yang ditetapkan. Publik tentu paham, bahwa jika biaya bahan bakunya naik, maka akan naik juga harga jualnya.

    Sebagai catatan, Premium dan Solar subsidi yang ditetapkan sejak April 2016 hingga kini mengacu pada harga minyak dunia pada kisaran US$ 44 per barel, sementara saat ini harga minyak dunia sudah berada di level US$ 65 per barel.

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (14-03-2018) - Tantangan PT Pertamina sebagai perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas bumi ke depan kian berat. Pasalnya, kondisi harga minyak dunia yang tidak stabil akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan harga minyak di Indonesia.

    Selain itu, sebagai perusahaan BUMN terbesar, PT Pertamina juga mempunyai tantangan untuk memenuhi permintaan para stake holder. Untuk itu, Pertamina harus bekerja keras tidak hanya di internal perusahaan, tapi juga di eksternal perusahaan.

    Seperti dikutip dari Merdeka.com, Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Hari Sampurno mengakui bahwa tantangan PT Pertamina ke depan akan semakin berat.

    “Sistem integrasi 4 pilar harus menjadi sistem terimplementasi yang dikembangkan Pertamina, agar mampu menjawab tantangan perusahaan ke depan dan meningkatkan manajemen mutu perusahaan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penganugerahan Anual Pertamina Quality Award di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu, (14/3).

    Dalam mengemban tugasnya, PT Pertamina seperti memiliki dua kaki. Kaki pertama Pertamina mengemban tugas untuk membawa kemanfaatan untuk rakyat, dan kaki kedua Pertamina sebagai BUMN harus mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya bagi perusahaan. Inilah mengapa Pertamina menjadi perusahaan BUMN yang tidak hanya besar, tapi juga menjadikannya unik.

    Terbukti, di sepanjang tahun 2017 Pertamina mampu bekerja bersih, kompetitif, dan percaya diri. Sampai mampu mendapatkan penghargaan Dharma Karya Kementerian ESDM di 27 Gugus Pertamina. Penghargaan tersebut merupakan wujud prestasi dari karya dan inovasi Pertamina yang berdampak besar bagi negara khususnya bidang energi.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (5/10/2017) – “Dakwaan menyebabkan kerugian Dana Pensiun Pertamina (DPP) yang ditujukan kepada Helmi Kamal Lubis, akibat membeli saham PT Sugih Energy Tbk (Sugi) mulai 24 Desember 2014 setelah 6 bulan, tepatnya 25 Juli 2013, Helmi menjabat sebagai Presiden Direktur (Presdir) DPP sampai dengan Helmi secara resmi berhenti menjabatnya pada 15 Januari 2016. Semasa itu justru DPP mendapat keuntungan,” ungkap Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, dalam pernyataan sikap organisasinya kepada pers, Rabu (4/10/2017).

    “Itu bukan kerugian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan di sidang perdananya pada 27 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24-28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana DPP tahun 2014-2015 senilai Rp 1,3 triliun, yang diduga diperbuat oleh Helmi tanpa melalui prosedur yang berlaku. Dan, saham yang dibeli tidak termasuk daham unggulan (blue chip) dan berisiko,” kata Binsar Effendi di ruang sidang kasus Helmi sebelum persidangan ketiga dibuka.

    Menurut Ketua Umum eSPeKaPe yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP), hal ini bisa dibuktikan setelah Helmi dijadikan status tersangka berdasarkan sprindik Dirdik Jampidsus nomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017. Malah, pada 8 Agustus 2017 suspensi saham Sugi di Bursa Effek Indonesia (BEI) telah dicabut dan dapat diperdagangkan kembali. Artinya, Helmi membawa investasi DPP masuk ke saham-saham mid cap yang dikuasai DPP adalah benar adanya.

    Binsar juga menyampaikan, di hari terakhir saat Helmi bekerja di kantor DPP pada 30 Desember 2015, potensi keuntungan DPP tercatat Rp 161,622 milyar. Bahkan, saat Helmi resmi berhenti pada 15 Januari 2016 itu, masih tercatat potensi keuntungn DPP sebesar Rp 180,435 milyar.

    “Sehingga, patut dipertanyakan, dari mana kerugian DPP berasal, dan kapan pula kerugian keuangan negara sebesar Rp 599,426 milyar itu munculnya? Sementara harga saham saat ini justru menunjukkan hasil positif, dimana harga jual lebih tinggi ketimbang harga pembelian. Bukan kerugian sebagaimana didakwakan,” ujar Binsar Effendi geram.

    Hal ini menurut Binsar dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan Manfaat Pensiun (MP) tertanggal 2 September 2015 berdasarkan Peraturan DPP No. 36/C00000/2015-S0 tanggal 27 Agustus 2015 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pengesahan No. Kep-549/NB.1/2015, di antaranya adalah memuat kenaikan MP yang tidak lain dan tidak bukan adalah dari akibat adanya kemampuan DPP berdasarkan hasil pengembangan investasi. DPP langsung membayarkan rapel kenaikan MP pada 9 Oktober 2015 dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

    “Kenaikan MP sampai saat ini pun tetap berlaku, sehingga asumsi dalam menaikkan MP dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Dana (RKD) PT Pertamina (Persero) di atas 100% selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan bukti kebenarannya Helmi,” imbuh Binsar Effendi.

    Binsar pun melayangkan kecamannya terhadap pejabat PT Pertamina (Persero), yakni Edy Fatima sebagai Manager Keuangan, Vanda Sari selaku Pengawas Perbendaharaan, Bondan Eko jabatan Koordinator Internal Audit, dan Heriyanto Kusworo jabatan Finance Internal Audit, yang pernah menjadi saksi dalam proses penyidikan. Kemudian dia menjelaskan perihal adanya hubungan bisnis antara Helmi sebelum menjabat Presdir DPP dengan Iwan Margana selaku Presdir PT Pratama Capital Assets Management dan Sugiharto, itu terjadi di tahun 2012 melalui perjanjian kerja sama bisnis referral yang bertujuan hanya untuk mencari investor untuk bisa menempatkan sejumlah dana agar dikelola oleh Pratama dengan pembagian keuntungan untuk Helmi 25%, untuk Iwan 25% dan untuk Sugiharto 50%.

    Bahwa awalnya, pada Februari 2014 Helmi mengajak Pratama membeli saham PT Elnusa Tbk yang menjual sebanyak 2 milyar lembar saham. Dari uangnya Pratama membeli sebanyak 700 juta lembar saham dan dari uang DPP membeli sebanyak 1,3 milyar lembar saham. Hasil pengembangan investasi ini dan berdasarkan pembagian keuntungan atas perjanjian kerjasama bisnis referral sejak Februari sampai dengan Desember 2015, Helmi yang berhak menerima 25% mendapat Rp 14 milyar.

    “Di sini tidak ada uang DPP yang ditempatkan Helmi di Pratama, sebagaimana yang didakwakan. Justru sebaliknya Pratamalah yang mengeluarkan dana untuk beli saham Elnusa tanpa melibatkan kewenangan Helmi selaku Presdir DPP. Sedangkan logikanya tidak mungkin Helmi beli saham Elnusa jika tidak ada kewenangannya di DPP yang menguntungkan atau tidak untuk DPP mendapat kerugian,” lanjut Binsar Effendi yang juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66).

    Maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Umum eSPeKaPe tegaskan, adalah sangat munafik jika para pensiunan Pertamina dalam menerima kenaikan MP sebesar Rp300.000,- per bulannya dan yang sampai saat ini terus menerimanya kemudian melupakan bahwa terjadinya kenaikan MP tersebut sebenarnya adalah karena kerja keras Helmi selaku Presdir DPP sejak 25 Juli 2013 sampai 15 Januari 2016. Dimana Helmi selalu berupaya untuk mengangkat kehidupan pensiunan Pertamina agar hidup layak bagi kemanusiaan, agar tidak ada yang dimiskinkan.

    “Sekalipun demikian, toh masih ada di antara sebagian pensiunan Pertamina yang masih menerima MP di bawah Rp 1 juta sebulannya. Tentu sangatlah ironis, di balik nama besar PT Pertamina (Persero), tapi nasib para pensiunannya masih hidup dalam kesusahan,” keluh Binsar Effendi.

    Oleh sebab itu, organisasi eSPeKaPe yang dinakhodai Binsar Effendi, dalam kesempatan siding ketiga menyampaikan pernyataan sikapnya, jika tidak ada kerugian negara dalam kasus DPP yang melibatkan Helmi selaku Presdir DPP saat itu.

    “Helmi telah bekerja keras untuk mengangkat derajat pensiunan Pertamina agar hidup sejahtera, dan oleh sebab itu demi keadilan yang hakiki, bebaskan Helmi dari tahanan,” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi.

  • Paloh, Klikanggaran.com (16/10/2017) – Direktur Pengawasan Hilir BPH Migas (Ir. Harya Adityawarman), Anggota Komite BPH Migas (Muhammad Ibnu Fajar),  Anggota DPRD Komisi 7 dan General Manager Operation Region VI Kalimantan (Yanuar Budi Hartanto), bersama-sama melakukan peresmian SPBU Modular di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (14/10/2017).

    Untuk diketahui, SPBU Modular ini merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga. Saat ini, secara nasional Pertamina sudah merealisasikan 26 titik lembaga penyalur BBM di wilayah 3T di seluruh Indonesia. Di Paloh sendiri, SPBU Modular 65.794.001 akan menjual produk Solar dengan harga Rp5.150/liter, Premium Rp6.450/liter, dan Pertalite Rp7.700/liter.

    Sama seperti titik lembaga penyalur lainnya dalam Program BBM satu harga ini, SPBU Modular 65.794.001 terletak di daerah yang sulit diakses. Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM Pontianak yang berjarak 260 km, dengan waktu tempuh hingga 8 jam. Medan perjalanan yang sebagian masih berupa tanah membuat perjalanan sulit ditempuh oleh truk tangki Pertamina, dan berpotensi terperosok, terutama dalam kondisi hujan. Truk tangki juga menyeberang sungai menggunakan kapal ferry yang harus disewa khusus, sehingga biaya angkut BBM per liter menjadi tinggi. Satu kali perjalanan, truk tangki dapat memuat 8 KL BBM.

    Di wilayah Kalimantan, Pertamina sudah merealisasikan lima dari 15 titik target BBM Satu Harga yaitu:

    (1) Long Apari, Kabupaten Mahakam

    (2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

    (3) Krayan, Kalimantan Utara

    (4) Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan (baru saja diresmikan pada bulan Agustus lalu)

    (5) SPBU Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

    Untuk mendistribusikan BBM ke Long Apari, Kalimantan Timur, distribusi dari Samarinda harus menempuh jalur darat yang memakan waktu lebih dari 10 jam, dan BBM tersebut dipindahkan ke kapal motor tank ke Long Bagun, selanjutnya dipindahkan ke drum berkapasitas 200 liter menggunakan long boat, truk. Terakhir menggunakan ketinting ke lembaga penyalur di Long Apari.

    Demikian juga SPBU Kabupaten Seruyan, Kecamatan Danau Sembuluh, disupply Terminal BBM Sampit yang berjarak sekitar 200 km dengan kondisi jalan 70% masih berupa tanah, sehingga harus ditempuh oleh truk tangki selama 6 sampai dengan 7 jam.

    BBM satu harga dicanangkan Pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia. Dan, sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (InPres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016, perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

    Bupati Kabupaten Sambas, dalam sambutannya pada acara peresmian menyatakan apresiasinya kepada Pertamina yang telah mewujudkan program BBM 1 Harga di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

    "Mewakili masyarakat Desa Tanah Hitam, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah mewujudkan keadilan di bidang energi bagi masyarakat setempat. Semoga penyaluran ke depannya dapat  berjalan dengan baik,” ungkap Atbah Romin.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/12/2017) – Guna mendukung potensi pariwisata masyarakat adat Baduy, Pertamina meresmikan bantuan CSR Fasilitas Umum Penunjang Desa Wisata Baduy. Hal ini dilakukan Pertamina untuk mengembangkan potensi masyarakat adat Baduy baik dari segi pariwisata maupun ekonomi kreatif.

    Bertempat di Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Pertamina pada 26 November lalu meresmikan jalur baru pendakian menuju Desa Baduy Dalam melalui Cijahe. Bantuan Fasum yang diserahkan antara lain Gapura Desa Wisata, Saung Informasi, Pembukaan akses jalan batu Cijahe-Cibeo dan Danau Dandang-Desa Campaka, Pembangunan Jembatan, Toilet Umum dan Instalasi Tempat Sampah, serta pipanisasi jalur air bersih. Turut hadir dalam peresmian VP CSR & SMEPP Agus Mashud, Unit Manager Comm & Relation Dian Hapsari, Lurah Kebon Cau Dadi, dan Jaro Baduy Luar Kanekes Saija.

    Dalam sambutannya, Agus Mashud mengatakan, "Kegiatan ini sebagai lanjutan dari kegiatan pemeriksaan kesehatan yang kami laksanakan di Ciboleger beberapa bulan yang lalu. Kami melihat potensi lebih yang dimiliki oleh Desa Baduy di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.”

    Agus juga mengatakan bahwa CSR Pertamina di Desa Baduy akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

    “Dengan bekerja sama dengan Komunitas Sahabat Baduy, kita akan memfungsikan saung informasi ini sebagai sarana kegiatan pelatihan UMKM dan kesenian, edukasi, dan pusat informasi wisata di Baduy,” tukasnya.

    Hal ini disambut baik oleh Jaro Baduy Luar, Kanekes Saija.

    “Saat ini potensi wisata Baduy sudah mulai surut. Hal ini dikarenakan banyaknya mis informasi tentang Baduy itu sendiri. Sehingga banyak pihak yang takut untuk berkegiatan dan mengembangkan desa adat baduy,” tuturnya.

  • Tasikmalaya, Klikanggaran.com (5/11/2017) – Pertamina melepasliarkan 50 ekor Penyu Hijau (Chelonia Mydas) dari 95 ekor yang program penangkarannya kerja sama Pertamina dengan Suaka Margasatwa Sindangkerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal ini dilakukan Pertamina untuk berkontribusi dalam melestarikan satwa endemik yang sudah terancam punah ini.

    Kegiatan Pelepasliaran Penyu Hijau ini dilaksanakan dalam rangkaian touring Pertamax-Enduro Jelajah Energi Negeri 3-5 November 2017 bersama ratusan pengendara sepeda motor (motorist) yang tergabung dari berbagai macam klub motor. Bertempat di Pantai Sindangkerta, turut hadir dalam pelepasliaran ini External Communication Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita, Area Manager CSR & SMEPP JBB  Khazali Nasution, Kepala BKSDA Seksi VI Tasikmalaya Didin Syarifudin, OH Terminal BBM Tasikmalaya Mokhamad Tohir, Perwakilan PT Pertamina Lubricants, serta motorist, artis, dan penggiat lingkungan, atau yang akrab disapa Bucek.

    Dalam sambutannya, Khazali mengatakan, "Penangkaran Penyu Hijau yang dilakukan Pertamina merupakan salah satu dukungan untuk memaksimalkan upaya yang telah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Seksi VI Tasikmalaya dalam melestarikan satwa langka."

    Penangkaran ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun melalui program CSR Pertamina. Karena hambatan terbesar penangkaran ini adalah manusia yang mengganggu habitat bertelur maupun release alami penyu, maka masyarakat diajak untuk bersama-sama melakukan konservasi pada saat yang sama mendatangkan manfaat ekonomi berupa pengembangan pariwisata.

    Dia juga mengatakan bahwa setiap wilayah operasi Pertamina yang kinerja lingkungannya sudah berpredikat Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diwajibkan untuk memiliki program pelestarian keanekaragaman hayati.

    “Baik itu flora maupun fauna endemik, apalagi yang sudah berstatus spesies terancam punah, kita lestarikan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan,” tukasnya.

    Hal ini disambut baik oleh Kepala BKSDA Seksi VI Tasikmalaya yang pada kesempatan ini menandatangani berita acara dan nota kesepahaman pelestarian penyu hijau selama 5 tahun bekerjasama dengan Pertamina.

    "Saya harapkan perusahaan lain di Tasikmalaya bahkan Jawa Barat sekalipun, meniru apa yang dilakukan Pertamina ini. Bukan hanya semata mengejar target bisnis, tapi disertai dengan mengedepankan daya dukung alam. Kolaborasi memang diperlukan," tuturnya.

    Berdasarkan data yang dihimpun dari BKSDA Tasikmalaya, siklus reproduksi penyu hijau terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan perilaku manusia, faktor alam, dan masyarakat yang memburu telurnya. Pada tahun 2015 telur yang tidak menetas sebanyak 3591 butir telur, meningkat drastis dibandingkan tahun 2016 yang hanya 616 butir telur.

  • Garut, Klikanggaran.com (20/10/2017) - "Semoga kalian bisa kembali berburu mangsa di hutan, hidup rukun dan berkembang biak untuk mewarnai ekosistem hutan," kata VP CSR dan SMEPP Pertamina, Agus Mashud, sesaat sebelum melepas pasangan Alamsyah dan Deede di kawasan Hutan Kamojang, Kecamatan Samarang, Garut, Kamis sore (19/10/2017).

    Pelepasliaran elang dilakukan oleh VP CSR SMEPP, Agus Mashud, bersama GM PGE Area Kamojang, Wawan Darmawan, dan jajaran manajemen Pertamina, dengan membuka selubung kandang besar di kawasan hutan Kamojang.

    Tradisi menyampaikan pesan-pesan dilakukan agar elang yang akan dilepasliarkan tidak kembali ke Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), dimana hampir satu tahun lebih kedua elang tersebut menjalani rehabilitaai.

    Alamsyah (jantan) dan Deede (betina) adalah pasangan elang ular (Spilornis Cheela) dewasa yang telah selesai menjalani masa rehabilitasi, hingga dinilai layak dilepasliarkan kembali ke alam liar.

    Alamsyah, elang ular yang diserahkan warga Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, secara sukarela pada 6 Maret 2016. Sementara, Deede adalah elang ular hasil sitaan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tasikmalaya pada 19 Oktober 2016. Keduanya diserahkan kepada PKEK untuk direhabilitasi.

    Manajer operasional PKEK, Zaini, mengatakan bahwa proses rehabilitasi elang diawali dengan  pemeriksaan medis untuk memastikan kesehatannya, begitu pertama kali elang diterima.

    Selama masa rehabilitasi, elang diajarkan berbagai aktivitas untuk mengembalikan naluri alami elang seperti kemampuan berburu, terbang, dan kemampuan lainnya, agar elang bisa bertahan hidup di alam liar.

    Zaini menambahkan, pelepasliaran kali ini sedikit berbeda dengan pelepasliaran sebelumnya. Elang yang dilepaskan sejak awal telah dijodohkan dan diharapkan di alam liar nanti mereka bisa berjodoh hingga bisa berkembang biak sehingga bisa menambah populasi elang ular.

    Dengan dilepasliarkannya 2 elang ular tersebut, maka sudah ada 22 elang yang dikembalikan ke alam liar oleh PKEK yang merupakan pusat konservasi elang terbesar di Indonesia berstandar IUCN (International Union for Conservation of Nature).

    PKEK sendiri dibangun melalui program CSR lingkungan yg disalurkan Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang bersinergi dengan BBKSDA Jawa Barat, & Forum Raptor Indonesia.

    VP CSR dan SMEPP Pertamina, Agus Mashud, menyatakan bahwa Pertamina telah menginvestasikan untuk program konservasi ini dari tahun 2014 sampai tahun ini sebesar Rp 5 milyar.

    Investasi untuk keberlanjutan keragaman hayati tersebut meliputi peningkatan infrastruktur Pusat Konservasi Elang Kamojang, seperti : Pusat Informasi, Pondok Kerja, Pos Jaga, Kandang Karantina, Kandang Observasi, Kandang Rehabilitasi, Kandang Pelatihan Terbang, dan Kandang Display Edukasi.

    "Dengan pelepasliaran ini, kami harap ekosistem elang di alam liar bisa tetap terjaga. Kami pun meminta kepada masyarakat yang masih memelihara elang untuk bisa menyerahkannya ke Pusat Konservasi Elang Kamojang," jelasnya.

    Untuk diketahui, sejak berdiri tahun 2015, PKEK telah merehabilitasi 119 elang, 25 merupakan elang yang diserahkan oleh masyarakat.

     

  • Berau, Klikanggaran.com (4/12/2017) – Sebuah SPBU di Kecamatan Biduk Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, saat ini telah beroperasi. SPBU ini merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga. Hingga saat ini (30/11/2017) secara nasional Pertamina sudah merealisasikan 31 titik lembaga penyalur BBM di wilayah 3T di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya warga Biduk Biduk mendapatkan BBM dari pengecer yang membeli dari APMS terdekat yang berjarak 80 KM. Ini menyebabkan harga eceran premium mencapai Rp10.000,- hingga Rp12.000,- per liter. Dengan hadirnya SPBU nomor 65.773.003 di Kecamatan Biduk Biduk ini, masyarakat bisa mendapatkan produk Solar dengan harga Rp5.150/liter dan Premium Rp6.450/liter.

    Sama seperti titik lembaga penyalur lainnya dalam Program BBM satu harga, SPBU ini terletak di daerah yang sulit diakses. Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Jobber Berau yang berjarak 270 KM dengan waktu tempuh hingga 8 jam. Sebagian besar medan perjalanan masih berupa tanah, membuat perjalanan sulit ditempuh oleh truk tangki Pertamina dan berpotensi terperosok, terutama dalam kondisi hujan.

    Di wilayah Kalimantan, Pertamina sudah merealisasikan enam dari 15 titik target BBM Satu Harga yaitu :

    (1) Long Apari, Kabupaten Mahakam

    (2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

    (3) Krayan, Kalimantan Utara

    (4) Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan

    (5) SPBU Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

    (6) SPBU Biduk Biduk di Kabupaten Berau, Kalimantan Utara.

    Mendistribusikan BBM ke titik-titik tersebut bukan merupakan hal mudah. Jalan darat hampir dipastikan memiliki kondisi yang sulit diakses, moda transportasi yang digunakan juga sangat tergantung pada kondisi alam di titik tersebut.

    Untuk mendistribusikan BBM ke Long Apari, Kalimantan Timur, distribusi dari Samarinda harus menempuh jalur darat yang memakan waktu lebih dari 10 jam. Dan, BBM tersebut dipindahkan ke kapal motor tank ke Long Bagun dan selanjutnya dipindahkan ke drum berkapasitas 200 liter menggunakan long boat, truk, dan terakhir menggunakan ketinting ke lembaga penyalur di Long Apari.

    Di SPBU Kabupaten Seruyan, Kecamatan Danau Sembuluh, supply didapat Terminal BBM Sampit yang berjarak sekitar 200 KM dengan kondisi jalan 70% masih berupa tanah, sehingga harus ditempuh oleh truk tangki selama 6 sd 7 jam. Pendistribusian BBM di Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, harus ditempuh dengan menaikkan mobil tangki ke kapal fery untuk menyeberangi sungai dan kemudian dilanjutkan dengan jalan tanah yang berlumpur.

    BBM satu harga dicanangkan Pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (InPres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

    (Baca juga : Keren! Pertamina Kembangkan Potensi Wisata Baduy)

    (Baca juga : Catat! Beli Pertamax Series di Akhir Pekan, Dapat Cashback Rp 100 Ribu)

    (Baca juga : Tanri Abeng : Tugas Besar Menanti, HRD Harus Fokus!)

  • Pontianak, Klikanggaran.com (15/10/2017) - Sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran LPG 3 kg kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak keluarkan edaran terkait penggunaan LPG Tabung 3 kg bagi pelaku usaha.

    Bersama-sama dengan Marketing Branch Manager Pertamina Kalbar Kalteng, Teuku Johan Miftah, dan Ketua DPC Hiswana Migas Pontianak, Hendra Salam, surat edaran yang berisikan larangan penggunaan LPG 3 kg bagi jenis usaha di luar kategori usaha mikro tersebut, secara perdana disosialisasikan di Pangkalan LPG, Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Sabtu (14/10/2017).

    Saat ditemui pada kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S. Triwibowo, menyatakan bahwa langkah ini ditempuh dalam rangka menertibkan penggunaan LPG 3 kg khususnya yang selama ini masih digunakan oleh usaha kelas menengah ke atas. Hal tersebut menurutnya berpengaruh terhadap ketersediaan LPG 3 kg yang seharusnya fokus disalurkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg. Usaha mikro sendiri merupakan kategori usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.

    "Surat edaran ini akan kami sebarkan kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar yang sudah selayaknya menggunakan LPG Non Subsidi. Apabila setelah tersosialisasi masih ada pelaku usaha yang tidak mengindahkan edaran ini, kami akan beri sanksi, bahkan hingga pencabutan izin usaha," kata Haryadi.

    Pada kesempatan yang sama, Marketing Branch Manager Pertamina Kalbar Kalteng, Teuku Johan Miftah, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah bersinergi dengan Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan mendistribusikan LPG kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi menjadi salah satu upaya yang penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bijak menyikapi penggunaan produk subsidi.

    "Sebelum adanya edaran ini, Pertamina dengan pemerintah juga telah secara aktif memberikan himbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha kelas menengah ke atas untuk mulai beralih menggunakan LPG Non Subsidi. Program penukaran tabung dengan harga spesial pun masih kami lakukan," ungkap Johan.

    Lebih lanjut Johan menjelaskan, dengan adanya promo penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas 5.5 kg, Pertamina mencatat mulai adanya tren peningkatan penggunaan produk LPG non subsidi yang kerap disebut si pinky. Jika dibandingkan dengan konsumsi pada akhir tahun 2016, Pertamina mencatat kenaikan konsumsi hingga 30% pada TW IV 2017.

    Sedangkan terkait ketersediaan LPG 3 kg di tengah-tengah masyarakat di Kota Pontianak, Pertamina jamin, stok dan distribusi produk aman. Dengan konsumsi normal harian sejumlah 22.000 tabung atau naik 2% dari konsumsi normal tahun lalu, Pertamina tidak membatasi maupun mengurangi distribusi produk LPG 3 kg. Di beberapa momen hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Tahun Baru, Pertamina justru menyediakan stok tambahan demi kenyamanan masyarakat.

    "Bright Gas hadir sebagai opsi baru bagi masyarakat yang lebih mampu. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran produk subsidi tetap kami lakukan sebaik mungkin," pungkas Johan.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/10/2017) – Untuk melengkapi berbagai benefit yang telah diberikan kepada konsumen, PT Pertamina (Persero) menandatangani kontrak kerja sama PT Visa Worldwide Indonesia (Visa) untuk menyiapkan layanan transaksi non-tunai bagi konsumen setianya.

    Jumali, Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina, mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas yang menyediakan BBM di seluruh wilayah Indonesia, Pertamina berusaha menghadirkan kemudahan bagi konsumen. Salah satunya dengan menfasilitasi transaksi pembelian BBM secara aman dan nyaman di SPBU Pertamina.

    Untuk merealisasikan program tersebut, Pertamina menjalin kerja sama dengan PT Visa Worldwide Indonesia (Visa) untuk penerimaan pembayaran menggunakan Kartu Visa di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia.

    “Kami mengerti tradisi membayar BBM di SPBU dengan tunai akan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, kami terus berupaya meningkatkan layanan dengan menghadirkan fasilitas transaksi pembayaran non tunai bagi konsumen,”ujar Jumali dalam acara penandatangan kerja sama di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

    Menurut Jumali, Visa sebagai pemimpin dalam pembayaran digital terbesar di dunia merupakan strategic partner Pertamina dalam menciptakan pola transaksi di SPBU secara non-tunai (cashless).

    “Terjalinnya kerja sama dengan Visa merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia,” tambahnya.

    Dalam rangka menyemarakkan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober nanti, dan untuk memperkuat program cashless ini, Pertamina dan Visa akan meluncurkan program promosi bertajuk “Bangkit Pemuda Pemudi Indonesia bersama Pertamina dan Visa”.

    Pertamina dan Visa akan memberi reward kepada konsumen setia Pertamax Turbo dan Pertamina Dex berupa voucher bahan bakar Pertamina senilai Rp50.000 secara langsung bagi konsumen yang bertransaksi dengan nominal Rp300.001 menggunakan kartu kredit dan debit berlogo Visa. Program ini akan dimulai pada tanggal 16 – 31 Oktober 2017, di 80 SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia bertanda khusus.

    “Dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan yang diberikan, kami berharap Program Promosi Sumpah Pemuda dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta dapat memudahkan para konsumen setia Pertamax Turbo dan Pertamina Dex dalam aktivitas berkendara,” ujar Jumali. 

    Harianto Gunawan selaku President Director PT. Visa Worldwide Indonesia (Visa) mengatakan, Visa bangga dapat berkomitmen bersama Pertamina dalam memberikan solusi digital. Selain untuk mengurangi penggunaan uang tunai, konsumen akan mendapatkan pengalaman bertransaksi yang lebih di outlet-outlet Pertamina dengan lebih cepat, mudah, nyaman, serta aman. 

    “Sebagai strategic partner Pertamina, Visa akan membawa teknologi pembayaran digital termasuk nirkontak dan pembayaran dengan menggunakan ponsel sebagai bagian dari peta perjalanan digital (roadmap) kami, seiring dengan bergesernya tren pembayaran masyarakat di Indonesia menggunakan ponsel,” tutup Harianto.

    Untuk diketahui, sebelumnya dalam studi yang dilakukan oleh Visa, mempelajari perilaku konsumen dalam pembayaran. Consumer Payment Attitudes Study yang dilakukan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa tiga dari empat responden akan memilih pembayaran nirkontak daripada tunai, apabila pembayaran dengan metode tersebut tersedia dengan luas. Selain itu, 70 persen responden mengatakan bahwa mereka tertarik untuk mencobanya.

    Secara lebih luas, selain bermanfaat bagi pemerintah, pembayaran elektronik dapat menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan terbuka. Pembayaran elektronik juga membantu meminimalisasi kegiatan ekonomi yang melibatkan uang tunai serta memberikan jaminan pembayaran untuk merchant serta mendorong inklusi keuangan.

     

  • Sei Pakning, Klikanggaran.com (17/10/2017) – Di balik bencana kebakaran lahan dan hutan ada hikmah terselubung bagi mereka yang merasakan duka. Ungkapan ini setidaknya dirasakan masyarakat Sungai (Sei) Pakning yang pernah dilanda musibah kebakaran, yang membumihanguskan lahan seluas enam hektar di wilayahnya.

    Mengingat kembali peristiwa pada tahun 2012 silam, saat si jago merah tanpa ampun melalap lahan gambut, dan itu terjadi hampir setiap tahun. Masyarakat hampir setiap hari berlari bolak-balik mencari air atau benda yang dapat memadamkan kobaran api tidak jauh dari kediamannya.

    Kini, kisah itu tak terjadi lagi. Sejak dua tahun lalu duka itu berakhir. Berkat upaya bahu membahu Pemerintah, masyarakat, dan Pertamina RU II Production Sei Pakning, musibah itu dapat teratasi dengan hadirnya Program Mitigasi Karlahut (Kebakaran Lahan dan Hutan) Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pertanian Nanas Terintegrasi.

    Mulai tahun 2015, melalui program tersebut masyarakat didampingi Pemerintah dan Pertamina RU II Production Sei Pakning mendorong upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Bukit Batu melalui alih fungsi lahan.

    Bekerjasama dengan LPPM Universitas Sebelas Maret, Pertamina Production Sei Pakning melakukan pendampingan bagi kelompok tani melalui pemberdayaan masyarakat, dengan mengalihfungsikan lahan semak belukar yang merupakan bekas area kebakaran lahan, menjadi pertanian nanas gambut dan melakukan diversifikasi produk olahan nanas.

    GM Pertamina RU II Production, Otto Gerentaka, mengatakan bahwa sejak Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nanas Terintegrasi ini dilakukan, tahun 2017 tercatat telah terjadi peningkatahan lahan pertanian nanas seluas 4,5% dengan potensi pendapatan kelompok mencapai Rp 20 juta/ bulan. Capaian ini diperoleh dari penjualan hasil pertanian dan produk olahan nanas.

    Sebelumnya, dari lahan tiga hektar dengan tiga orang petani dan 10 orang petani penggarap, hasil panen mencapai 10.000 buah/hektar dengan kualitas Grade A-B (85%) dan C (15%), dengan total pendapatan kelompok dari pejualan mencapai Rp 17 Juta /panen.

    “Hingga saat ini, upaya budidaya tanaman produktif cukup menjanjikan, dan tahun yang akan datang diproyeksikan luasnya menjadi 15 hektar. Pertamina berharap muncul Sentra Pertanian Nanas Gambut yang dapat menjadi ciri khas di wilayah Sungai Pakning,” kata Otto.

    Samsul, Ketua Kelompok Tani Tunas Makmur yang menjadi mitra binaan Pertamina, membenarkan fakta itu. Ia bahkan mengakui bahwa sejak program ini diinisiasi oleh Pertamina, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mengalihfungsi lahan semak menjadi pertanian nanas, karena ada nilai tambah yang didapatkan cukup besar.

    Untuk diketahui, Kelompok Tani Tunas Makmur yang dipimpinnya ini beranggotakan 27 orang. Kelompok laki-laki sehari-hari menjalankan kegiatan Pertanian, sementara kelompok perempuan memproduksi produk nanas olahan. Produk unggulan kelompok tani mereka adalah Keripik Nanas Gambut dan Manisan Nanas.

    Di awal alih fungsi lahan tahun 2015, masyarakat termasuk Kelompok Tani Tunas Makmur melakukan kegiatan pengelolaan lahan dengan memanfaatkan lahan yang bersifat kritis menjadi bernilai produktif. Kegiatan ini dimulai dengan pengelolaan lahan perkebunan cabai dan pisang di daerah Batang Duku seluas 2 hektar. Selanjutnya pengelolaan kebun nanas di Desa Kampung Jawa berkisar delapan hektar.

    “Kami bersyukur bencana yang dulu menyimpan duka, kini menjadi harapan kesejahteraan untuk masa depan kampung Sei Pakning,”ujar Samsul optimis.

  • Labuhan Batu, Klikanggaran.com (4/11/2017) – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I melaksanakan pembagian 169 paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan program konversi BBM ke bahan bakar gas, khususnya bagi para nelayan di seluruh Indonesia.

    Penyerahan paket dilaksanakan secara simbolis oleh Domestic Gas Manager MOR I C.D. Sasongko, yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Patuan Alfon S., Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu, dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, pada Kamis (2/11/2017).

    Domestic Gas Manager Marketing Operation Region I, C.D Sasongko, menyampaikan bahwa Pertamina secara konsisten mendukung program pemerintah, khususnya dalam setiap penugasan yang diberikan, seperti program konversi ini. Dalam program konversi ini, lanjutnya, Pertamina mendistribusikan paket perdana LPG 3 Kg kepada 169 nelayan kecil di Labuhan Batu Sumatera Utara.

    “Pembagian paket tersebut dilaksanakan sejak bulan Oktober tahun 2017. Pemanfaatan LPG untuk bahan bakar kapal para nelayan kecil dapat menjadikan biaya melaut para nelayan menjadi lebih hemat dan efisien. Sehingga penggunan LPG memberikan nilai manfaat ekonomi yang signifikan bagi nelayan kecil,” ungkap Sasongko.

    Sebagai gambaran, dengan penggunaan LPG, penghematan bahan bakar ditaksir mencapai hingga 50%. Selain membangun ekonomi masyarakat, penggunaan LPG juga lebih ramah lingkungan terhadap ekosistem laut.

    Paket yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di Labuhan Batu terdiri dari regulator untuk tekanan tinggi pada tabung LPG, regulator untuk tekanan rendah untuk tabung LPG, selang karet untuk mesin, tabung LPG 3 KG, serta konverter kit BBM ke BBG dan mesin kapal.

    Distribusi paket perdana LPG 3 KG di Labuhan Batu merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada Pertamina untuk konversi BBM ke bahan bakar gas bagi nelayan sejak 2016. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 126/2015 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan Bagi Nelayan Kecil.

     

  • Seram Bagian Barat, Klikanggaran.com (9/10/2017) - Arief Ramutulur begitu antusias saat mengikuti acara peresmian BBM Satu Harga di Amalatu, 2 Oktober lalu. Pria yang menjadi Ketua RT itu bersemangat menanti detik-detik yang mendukung perekonomian warga yang tinggal di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Semua orang di wilayah ini, saat ini bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain, terutama yang di Barat. Arief dan warganya bisa menikmati harga Premium Rp6.450 /liter dan Solar Rp5.150/liter di SPBU yang baru dibangun.

    "Alhamdulillah sekali, sekarang kami tidak sulit mencari BBM, tidak seperti sebelumnya. Dengan seperti ini, kami merasa diperhatikan," ujarnya saat diminta tanggapannya, Senin (2/10/2017) lalu.

    Ia bercerita bagaimana usaha warganya mencari BBM sebelum ada SPBU di wilayahnya. Jarak terdekat dari Dusun Wailey ini ke SPBU terdekat adalah sekitar 37 km ke Desa Waipirit dan 80 km ke Desa Waipia. Dengan jarak sejauh itu, warganya tentu was-was ketika mencari BBM, karena kuatir akan kehabisan BBM lagi di tengah perjalanan. Jikapun ada yang menjual BBM di pengecer, menurutnya harganya bisa mencapai Rp11.000 / liter.

    "Saya sempat dipertanyakan warga. Bagaimana ini BBM jadi susah dan mahal sekali," keluhnya.

    Tapi, kini Arief dan warganya menyaksikan sendiri sejarah yang terukir. Untuk pertama kalinya, masyarakat Wailey bisa mendapatkan BBM langsung di SPBU yang ada di kecamatan mereka.

    Untuk diketahui, Maluku adalah provinsi yang berbasis kepulauan, dengan sekitar lebih dari 1.000 pulau di provinsi ini. Sebelumnya, harga BBM yang tinggi di tingkat pengecer dianggap tidak adil karena tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Dengan adanya infrastruktur seperti SPBU di wilayah ini, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Selain mendorong ekonomi masyarakat setempat, keberadaan SPBU ini juga sangat penting untuk sektor transportasi logistik. Hal ini karena lokasi SPBU yang ada di Wailey merupakan jalur Lintas Seram yang menghubungkan wilayah perkebunan di Seram Bagian Timur ke arah Kota Ambon.

    SPBU yang dibangun ini menjual 3 jenis produk, yaitu Premium, Solar, dan Pertalite. Dengan kapasitas tanki masing-masing produk sebesar 15 KL, maka total kapasitas SPBU ini mencapai 45 KL.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito, mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 25 titik yang terbangun dalam mewujudkan BBM Satu Harga.

    “SPBU Amalatu adalah SPBU ke-25 yang telah terbangun dari total rencana 54 Lembaga Penyalur Rencana Program BBM 1 Harga Nasional di Wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sampai dengan akhir tahun 2017,” jelas Adiatma.

    Adiatma menambahkan, pendirian SPBU diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian dan bagi masyarakat di kawasan  3T yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sasaran BBM Satu Harga.

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, pemerintah menugaskan Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 2017 hingga 2019.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17-04-2018) - Persoalan tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan, pihak berwenang Mabes Polri danTNI masih terus melakukan investigasi. Dari hasil penyelidikan diketahui, kebocoran minyak berasal dari pipa Pertamina. Seperti yang disampaikan Kombes Pol Yustan Alpiani, Direktur Kriminal Khusus, Polda Kaltim, asal muasal tumpahan tersebut berasal dari pipa pengiriman bawah laut milik Pertamina dari arah Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Balikapapan yang putus.

    "Pipa milik Pertamina yang dari arah Lawe-Lawe (penajam Paser Utara) menuju pabrik kilang di Balikapapan ternyata bekas terseret dan putus, dan cairan minyak tersebut berasal dari sana," kata Kombes Pol Yustan dalam konferensi pers di Polda Kaltim, Rabu (4/4/2018).

    Tidak berhenti sampai di sana, hingga saat ini Polri bekerja sama dengan TNI terus melakukan pendalaman dan bahkan menemukan fakta baru. Yakni, pipa Pertamina yang bocor ternyata posisinya bengkok tidak wajar. Hal ini tentunya menimbulkan dugaan dari pihak berwenang, bahwa pada peristiwa tersebut terindikasi adanya sabotase pipa Pertamina yang diduga dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.

    Menanggapi hal di atas, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman, saat diwawancarai wartawan Klikanggaran.com melalui sambungan telephone pada Selasa, 17 April 2018 berpendapat, kemungkinan adanya sabotase bisa saja terjadi, melihat dari bengkoknya pipa Pertamina yang tidak wajar.

    "Padahal jika karena faktor alam, dalam rentang waktu adanya kebocoran atau sebelumnya tidak ada kejadian bencana alam seperti gempa bumi di daerah Balikpapan," tutur Jajang.

    Namun demikian, kita masih menunggu hasil dari investigasi pihak berwenang terkait dugaan adanya sabotase pipa Pertamina ini. Jika hal ini terbukti, CBA meminta agar pihak berwenang harus segera mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas bengkoknya pipa Pertamina dan berakibat kebocoran tersebut.

    Jajang menambahkan, perlu dilakukan tindakan tegas, karena yang rugi bukan saja Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara. Namun, masyarakat sekitar terkena dampaknya, bahkan sampai ada korban. 

    Pertamina sendiri sebelumnya kerap menghadapi persoalan sabotase pipa, seperti yang terjadi baru-baru ini di akhir Maret 2018. Tepatnya di sekitaran Desa Setia Jaya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PALI. Sabotase terhadap pipa Pertamina dalam beberapa kasus dilakukan guna mencuri minyak milik Pertamina.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (24/10/2017) - Bertepatan dengan hari owa international (International Gibbon Day) yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober, di beberapa negara yang memiliki satwa jenis owa (Hylobatidae) melakukan berbagai kegiatan konservasi owa (Gibbon). Tidak terkecuali di Indonesia, Yayasan Owa Jawa bersama mitra Ditjen KSDAE KLHK, BBTNGGP, BBKSDA Jawa Barat, PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field, Perum Perhutani, Conservation International Indonesia, dan Silvery Gibbon Project juga menggelar perayaan tersebut dengan melepasliarkan 5 individu Owa Jawa ke habitat alaminya di Hutan Lindung Gunung Malabar, Jawa Barat.

    Pelepasliaran Owa Jawa kali ini dilakukan untuk dua keluarga (lima individu) Owa Jawa yaitu keluarga Wili-Sasa-Yatna dan pasangan Asep-dompu. Kedua keluarga Owa Jawa tersebut telah menjalani proses rehabilitasi selama 7-9 tahun di Javan Gibbon Center (JGC), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sebelum dilepasliarkan, Owa Jawa telah menjalani proses habituasi lebih kurang 2 bulan di lokasi pelepasliaran Gunung Puntang, Hutan Lindung Gunung Malabar.  Pelepasliaran kali ini merupakan pelepasliaran yang kelima kalinya. Sebelumnya, pada 15 Juni 2013 telah dilepasliarkan sepasang Owa Jawa bernama Kiki dan Sadewa, pada 27 Maret 2014 dilepasliarkan satu keluarga Owa Jawa, Bombom (betina), Jowo (jantan) dan anak mereka Yani (betina) dan Yudi (jantan). Ketiga kalinya 24 April 2015 dilepasliarkan lagi pasangan Robin-Moni dan Moli-Nancy, dan keempat keluarga Mel-Pooh-Asri pada tanggal 10 Agustus 2016 di tempat yang sama.

    Berkurangnya hutan tropis di Jawa menyebabkan keberadaan Owa Jawa semakin terancam. Owa Jawa masih menjadi target perburuan untuk dijadikan satwa peliharaan. Mengembalikan Owa Jawa ke hutan dalam keadaan sehat dan bebas penyakit menjadi salah satu upaya untuk memastikan keberlanjutan spesies ini. Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan dukungan para pihak terus melakukan berbagai upaya demi suksesnya upaya pelestarian Owa Jawa ke depan. Berbagai kegiatan ilegal seperti perburuan harus segera dihentikan dan satwa-satwa yang telanjur dipelihara oleh masyarakat harus dapat dilepasliarkan kembali melalui proses rehabilitasi.

    Kepada masyarakat yang memiliki, memelihara, atau memperdagangkan satwa primata  tersebut dapat menyerahkan secara sukarela kepada pemerintah melalui Balai KSDA setempat atau langsung kepada pusat rehabilitasi. Memiliki, memelihara, maupun memperdagangkan satwa dilindungi tanpa ijin yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Owa Jawa termasuk jenis satwa yang dilindungi dan merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) satwa prioritas yang menjadi salah satu target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada RPJM 2015-2019.

    “Kami harap kegiatan pelepasliaran ini dapat membantu meningkatkan populasi Owa Jawa di alam, dan sekaligus meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjaga kelestarian Owa Jawa,” tutur Wiratno.

    Wiratno menambahkan, keberhasilan Indonesia melakukan konservasi owa jawa di pulau yang terpadat penduduknya di dunia, merupakan komitmen kuat Indonesia dalam menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Momen pelepasliaran Owa Jawa ini menggambarkan semangat kemitraan berbagai lembaga yang peduli akan kelestarian satwa endemik pulau Jawa ini.

    “Kami apresiasi  kepada Yayasan Owa Jawa, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field, Perum Perhutani, BBKSDA Jawa Barat, Conservation International Indonesia, dan Silvery Gibbon Project, atas upaya yang dilakukan dalam melestarikan Owa Jawa berserta habitatnya,” lanjutnya.

    PT Pertamina EP Exploration and New Discovery Project Director, Achmad Alfian Husein, menyatakan bahwa keterlibatan PT Pertamina EP dalam kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut  kerja sama dengan Yayasan Owa Jawa yang dimulai sejak tahun 2013 sebagai bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan kepada lingkungan. PT Pertamina EP bangga menjadi bagian dari upaya pelestarian Owa Jawa yang merupakan spesies endemik yang saat ini diestimasi hanya tinggal 4000 ekor di alam liar.

    Achmad menyatakan, PT Pertamina EP memfokuskan kerja sama kepada beberapa poin yaitu sebagai berikut :

    1. Monitoring evaluasi individu Owa Jawa

    2. Habituasi dan pelepasliaran Owa Jawa 

    3. Serta kegiatan promosi dan publikasi terkait Owa Jawa

    “Kami juga telah melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan gunung puntang,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Owa Jawa, Wahjudi Wardoyo, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk program penyelamatan dan rehabilitasi Owa Jawa. Keberhasilan bersama juga ditunjukkan dengan adanya kelahiran Owa Jawa di alam pada tanggal 14 Januari 2017 lalu, dan diberi nama Sukma. Hasil positif tersebut mencerminkan keberhasilan proses panjang program rehabilitasi hingga reintroduksi.

    “Upaya mengembalikan Owa Jawa ke habitatnya bukanlah perkara mudah, oleh sebab itu kemitraan dan dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyelamatkan primata ini dari kepunahan,” tutupnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (9/11/2017) - Surat resmi bernomor 16/KU/eSPeKaPe/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, telah dilayangkan oleh Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat yang berisi permohonan adanya jalan bernama Ibnu Sutowo, sebagai pengganti Jalan Perwira, Jakarta Pusat tersebut, disampaikan pada Presiden pada Rabu, (8/11/2017).

    Dalam executive summary yang menjadi lampiran surat eSPeKaPe berjudul Ibnu Sutowo Pahlawan Minyak dan Gas Bumi, Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat, mengungkapkan alasannya meminta ada jalan bernama Ibnu Sutowo.

    Ibnu Sutowo lahir di Yogyakarta, 23 September 1914 dan meninggal karena sakit dalam usia 86 tahun pada hari Jumat, 12 Januari 2001, sekitar pukul 05.04 WIB, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan. Ibnu Sutowo anak ketujuh Raden Sastrodiredjo, mantan wedana ,dan keturunan ke-13 Sultan Pajang. Sehingga Ibnu Sutowo tak pernah kesulitan masuk sekolah. Demikian Binsar Effendi Hutabarat mengawali biografi singkat Ibnu Sutowo.

    Hal tersebut menurut Binsar dibuktikan dengan Ibnu Sutowo selama 10 tahun belajar di sekolah kedokteran Nederlandsche Artsen School (NIAS) Surabaya dan meraih gelar Indisch arts. Setelah itu, Ibnu Sutowo menjalankan masa dinas kedokterannya di Palembang dan Martapura. Pada masa Kemerdekaan, Ibnu Sutowo sempat menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Plaju, Palembang, dan Kepala Jawatan Kesehatan Tentara se-Sumatra Selatan.

    Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara), tutur Binsar Effendi, kehilangan seorang yang menjadi pendirinya, Letnan Jenderal (Purn) TNI Angkatan Darat Prof. Dr. H Ibnu Soetowo DSc. Sebagai sosok mantan Direktur Utama Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) terbesar di tanah-air, yang baru lima bulan menikmati usia 86 tahun, kemudian meninggal dunia. Jenazah Ibnu Sutowo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan, dengan upacara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI AL Widodo A.S.

    Ketua Umum eSPeKaPe mengatakan, dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa (PSPB), Ibnu Sutowo adalah seorang dokter tamatan pendidikan kedokteran NIAS di Surabaya pada tahun 1940. Semasa perang kemerdekaan, Ibnu Sutowo merasa terpanggil dan direkrut menjadi tentara dengan pangkat Tituler Mayor, dan ditetapkan sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara di Sumatera Selatan pada 1946-1947. Pada 5 September 1955 sampai 2 Juli 1956, Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TT-II Sriwijaya ke-4 yang menggantikan Letkol Bambang Utoyo.

    Oleh karena Migas merupakan andalan setempat, pemerintah daerah lalu mendirikan Perusahaan Minyak Republik Indonesia (Permiri) sebagai pengelola pertambangan. Ibnu Sutowo duduk sebagai pengurus Permiri. Sejak itu pula Ibnu Sutowo belajar secara langsung dari lapangan, menimba seluk-beluk pengelolaan migas sambil memetik Zaleha, anak pasirah dari Martapura, Sumatera Selatan, sebagai istrinya. Itulah sebabnya oleh Presiden Soekarno (Bung Karno), ditunjuklah Ibnu Sutowo sebagai Menteri Minyak dan Gas Bumi ke-3 pada masa bakti 28 Maret 1966 - 25 Juli 1966, menggantikan Armunanto.

    Sebelumnya, pada bulan Oktober 1957, KSAD, Jenderal Abdul Haris Nasution, menunjuk Ibnu Sutowo yang saat itu berpangkat Kolonel untuk mengelola PT Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) atau PT Permina (Pertambangan Minyak Nasional Indonesia). Pada 20 Agustus 1968, perusahaan ini digabung dengan perusahaan minyak milik negara lainnya menjadi Pertamina. Dan, Presiden Soeharto kemudian menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina pada 1968-1976.

    Ibnu Sutowo dengan demikian adalah mantan tokoh militer Indonesia dan tokoh yang mengembangkan Permina, yang kemudian berubah menjadi Pertamina. Saat menjadi Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo langsung melakukan konsolidasi organisasi secara pragmatis dan pembinaan personal dalam semangat belajar sambil bekerja, yang diwujudkan lewat pendidikan internal, serta melakukan inventarisasi material dan efisien.

    “Hubungan dengan para dealer migas oleh Ibnu Sutowo ditinjau ulang, hubungan baru diciptakan. Tangki-tangki mobil ditertibkan, dibangun tangki kapasitas baru yang jauh lebih besar. Tindakan drastis ini merupakan bentuk pernyataan perang Ibnu Sutowo terhadap pedagang-pedagang gelap minyak yang tersebar di mana-mana, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan ‘mafia migas,” ujar Binsar Effendi.

    Keberhasilan Ibnu Sutowo memenangi perang, membuat Pertamina berkembang dan selanjutnya menjadi pemain utama dalam bisnis bahan bakar miyak (BBM). Bahkan, tidak sekedar mampu menjamin distribusi merata, Ibnu Sutowo juga mampu membangun armada tanker, merancang sistem bagi hasil menguntungkan, serta merintis penambangan gas alam yang dicairkan (Liquefied Natural Gas/LNG).

    Dalam kondisi meraih sukses, Ibnu Sutowo mengakui harus ngobyek karena gajinya hanya Rp70.000 sebulan, dan sebagai Direktur Utama Pertamina saat itu gajinya tidaklah cukup untuk mengurus seorang istri dengan tujuh anak, tiga mobil, berikut rumah luas di Jalan Tanjung, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Meski ngobyek, tapi setiap etika bisnis selalu Pak Ibnu pertahankan, yang semuanya dalam pengakuan Pak Ibnu tidak punya hubungan sama sekali dengan Pertamina yang dipimpinnya,” ujar Binsar Effendi.

    Selepas "bermain" di dunia minyak dan sebelum meninggal dunia, Ibnu Sutowo mulai melangkah dengan kesendirian.

    “Pak Ibnu kembali menekuni PT Indobuildco yang didirikannya tatkala beliau masih aktif di Pertamina. Tak hanya itu. Ibnu Sutowo pun mulai membangun Garden Tower, sekaligus memperluas Hotel Hilton sejak 1983. Sebab itu meski kegaduhan di luar atas tuduhan Pak Ibnu melakukan korupsi begitu derasnya, oleh Pak Ibnu disikapi dengan tenang,” lanjut Binsar.

    Ibnu Sutowo buat headline dengan membuktikan kerja kerasnya dan menganggap tuduhan itu salah paham, karena tidak tahu silsilah Pertamina yang didirikan pada 10 Desember 1957 yang asal muasalnya dari Permina dan berbentuk perseroan (PT).

    “Pak Ibnu tidak berjalan seorang diri. Sebab berkat kerja sama dengan Mayor Harijono, Mayor Geudong, dan JM Pattiasina, beliau berhasil melakukan pengembangan perusahaan bahkan sempat melebarkan sayap hingga ke usaha non-migas. Sebut saja antara lain usaha bisnis properti, angkutan udara, hingga pabrik baja,” imbuh Binsar Effendi.

    Diawali tahun 1960, PT Pertamina dijadikan PN Pertamina, sehingga terjadi perubahan kekayaannya. Semula terbatas dalam saham, kemudian menjadi tidak lagi terbatas. UU Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (PN) juga Ibnu Sutowo kritisi, mengingat yang bertanggung jawab terhadap kekayaan perusahaan Pertamina adalah direktur utamanya. Kalau Ibnu Sutowo tak becus, paling Pertamina ditutup, sebab Ibnu Sutowo selaku direktur utamanya tidak menyalahi hukum. UU PN tersebut juga tidak melarang pendirian anak perusahaan di Pertamina, hanya perlu minta izin kepada pemerintah. Sedangkan Pertamina, oleh Ibnu Sutowo selaku direktur utamanya, selalu saja melaporkan segala sesuatuya kepada Presiden Soeharto.

    Akan tetapi, pada akhirnya berbuntut dimana pada tanggal 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo menyerahkan jabatannya kepada Piet Haryono. Di tengah kelegowoannya, nampak masih terkandung rasa penasaran. Ibnu Sutowo ingin tahu, hal ihwal dirinya diganti? Dengan bantuan Drs. Frans Seda, Ibnu Sutowo mendapat konfirmasi, bahwa Presiden Bank Dunia, MacNamara, yang sebenarnya ingin Ibnu Sutowo dicopot. Padahal Ibnu Sutowo saat memimpin Pertamina sejak mulai berproduksi 350.000 barrel per hari (bph) dengan harga di bawah US$ 2 perbarrel, sampai produksinya bisa mencapai 1,7 juta bph dengan harga US$ 34 perbarrel berikut income negara dari migas sekitar US$ 2 miliar, sudah merupakan bukti jika Ibnu Sutowo telah berhasil dan berprestasi.

    “Namun, dimaklumi jika stigma tentang koruptor terhadap diri Pak Ibnu masih melekat dan dianggap kontroversial. Padahal yang sebenarnya hanya baru pada tingkat tuduhan, dan belum terbukti sama sekali. Sebaliknya bagi karyawan Pertamina yang sekarang sudah pada pensiun, seperti kami yang berhimpun di eSPeKaPe ini, melihat jasa Pak Ibnu sangatlah besar bagi Pertamina. Perjuangan Pak Ibnu mencari aset-aset migas tidak hanya dengan membeli aset wilayah migas tersebut, tetapi juga dengan merebut melalui peperangan yang tidaklah mudah,” kata Binsar Effendi.

    Hanya saja, tidak sebagian besar para pekerja Pertamina pada dimensi kekinian yang mengenal sosok Ibnu Sutowo secara utuh, sebab sebagian besar dari para pekerja Pertamina saat ini mengaku hanya mengetahui Ibnu Sutowo adalah Direktur Utama Pertamina yang pertama kali, yang merupakan cikal bakal Pertamina sampai sebesar sekarang ini. Sementara Ibnu Sutowo bagi eSPeKaPe dianggap sebagai sosok yang berani, bahkan Ibnu Sutowo sosok yang tak takut sama Presiden Soeharto. Hal ini dibuktikan ketika Ibnu Sutowo menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Soeharto dimana dihadiri banyak menteri. Ketika Presiden Soeharto datang dan semua yang hadir di ruangan berdiri, hal itu tidak dilakukan oleh seorang Ibnu Sutowo.

    Ibnu Sutowo yang peraih gelar doctor honoris causa pada tahun 1984 dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) ini terkenal royal. Buktinya, beliu telah melengkapi Yayasan Pendidikan Alquran yang didirikannya pada 1969 dengan gedung laboratorium bahasa Alquran senilai Rp 115 juta di tahun 1983. Untuk PTIQ pun, Ibnu Sutowo yang juga memperoleh gelar doctor honoris causa untuk ilmu ekonomi pada tahun 1972 dari Universitas Airlangga ini, rela merogoh kocek sebesar Rp 6 juta setiap bulannya.

    Ibnu Sutowo saat menjabat Direktur Utama Pertamina juga nampak merasa jengah ketika perusahaan minyak asing Shell pada saat itu melarang dirinya masuk ke lokasi wilayah kerja Shell. Padahal Ibnu Sutowo itu adalah perwira TNI dan lokasi itu adalah tanah airnya.

    “Dari situlah Pak Ibnu bertekad ingin memperjuangkan bahwa sumber daya alam (SDA) migas Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. Sehingga arti Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 benar-benar Pak Ibnu terapkan, dimana Pak Ibnu kemudian bisa membeli aset Shell walaupun harus dengan cara mengutang. Perjuangan seperti inilah yang membuat beliau punya jati diri,” beber Ketua Umum eSPeKaPe.

    Bahkan, menurut Binsar Effendi, muncul pemikiran Ibnu Sutowo, bahwa SDA migas adalah hak rakyat. Jika ada pihak asing atau siapapun yang ingin mengelolanya, Ibnu Sutowo mempersilahkan, dan tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bagian negara tetap harus lebih besar. Dan, jika biaya investasi mereka keluarkan tidak menghasilkan apa pun bagi negara, maka tidak akan diganti uang mereka. Pemikiran Ibnu Sutowo inilah yang kemudian disebut sebagai sistem Kontrak Bagi Hasil (KBH), tapi yang lebih dikenal dengan sebutan Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Produk Sharing (KPS).

    “PSC sendiri adalah mekanisme kerja sama pengelolaan migas antara Pemerintah dan Kontraktor. Sistem ini diperkenalkan oleh Pak Ibnu pertama kalinya pada tahun 1960, namun baru benar-benar diterapkan pada tahun 1964. Model PSC ini telah ditiru oleh lebih dari 72 negara di dunia, yang tersebar di benua Afrika Utara, Asia, Timur Tangah, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Skema PSC sendiri di antaranya sudah pernah diadopsi oleh Petronas (Malaysia) dan Petrobas (Brazil), yang menjadikan kedua perusahaan migas negara tersebut berhasil maju sampai saat ini,” kata Binsar Effendi lagi.

    Di dalam PSC, imbuhnya, kontraktor hanya berhak atas manfaat ekonomi (economic right) dari pengusahaan migas. Sementara hak atau kuasa pertambangan (mining right) dan hak atas migas (mineral right) tetap menjadi milik negara. Pada 21 Januari 1968, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dukungannya pada sistem PSC. Setelah sebelumnya Continental Oil serta Union Oil menyatakan keinginannya bekerjasama dengan PN Permina dalam sistem PSC tersebut. Continental Oil pada Mei 1967 menandatangani PSC untuk daerah Barito Barat Laut Kalimantan Timur, lalu Union Oil pada Januari 1968. Semua ini adalah bukti hasil kerja Ibnu Sutowo.

    Dapat dipahami, mengapa pada masa itu Indonesia sangat tergantung pada kontraktor asing dan menggunakan PSC. Pertama, karena Indonesia yang baru saja merdeka, masih miskin. Akibatnya, Indonesia tidak punya modal untuk mengembangkan industri migas yang bersifat high cost ini. Kedua, minimnya penguasaan terhadap teknologi. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa itu juga masih sangat minim. 

    Hingga tahun 2009 ini, tutur Ketua Umum eSPeKaPe, sistem PSC telah mengalami sedikitnya 3 kali perubahan term and condition. PSC generasi pertama (1965-1975) yang mengatur biaya-biaya yang harus diganti oleh Pemerintah (cost recovery) dibatasi hanya 40% dari pendapatan total; investment credit, atau hak kontraktor untuk mendapatkan pinjaman modal investasi, sebesar 10%; kewajiban menyerahkan 25% bagian migasnya untuk dalam negeri (DMO/domestic market obligation), dengan harga 0,2 sen dollar AS per barrel waktu itu.

    PSC generasi ke dua (1976-1988) yang mengatur cost recovery tidak dibatasi; investment credit sebesar 25%; DMO tetap 25%, namun pada 5 tahun pertama dibayar sesuai harga yang berlaku, selanjutnya baru dihargai oleh Pemerintah sebesar 0,2 sen dollar AS per barrel pada masa itu. Dan, PSC generasi ke tiga (1988-sekarang) : Ada tambahan term, yakni FTP (First Tranche Petroleum), atau bagian pendapatan yang harus disisihkan lebih dulu, sebelum dikurangi biaya-biaya (cost recovery). FTP ditetapkan sebesar 15%-20%.

    Angka ini sekaligus juga menjadi batasan maksimum cost recovery yang bisa dibayar oleh Pemerintah, yakni 80%-85% dari pendapatan total. Sementara investment credit ditetapkan sebesar 17%-20%, serta DMO sebesar 25%, dengan ketentuan harga full price pada 5 tahun pertama. Selanjutnya, minyak yang wajib disetorkan ke negara itu dibayar 10% dari harga normal.

    Dengan demikian, Letnan Jenderal (Pur) TNI-AD Prof. Dr. Ibnu Soetowo DSc yang pendiri Pertamina berada pada posisi sebagai “Pahlawan Minyak dan Gas Bumi”, hingga PT Pertamina (Persero) menuju perusahaan energi mendunia sekarang ini.

    “Atas jasa-jasa Ibnu Sutowo inilah, kami, eSPeKaPe, memandang perlu nama beliau untuk dijadikan nama jalan, pengganti Jalan Perwira, Jakarta Pusat. Sebab di jalan Perwira itulah Ibnu Sutowo berkantor selama menjadi Direktur Utama Pertamina,” pungas Binsar Effendi seraya berdoa, semoga Presiden Jokowi mengabulkan surat permohonan organisasi pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam eSPeKaPe.