• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Pilkada

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/02/2017) - Dengan pertimbangan adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan hari libur nasional guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

    Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 10 Februari 2017 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

    Menurut Keppres ini, berdasarkan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari yang diliburkan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Keppres ini, melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pada hari Rabu, 15 Februari 2017.

    “Menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” bunyi Diktum PERTAMA Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

    Di akhir Keppres, disampaikan bahwa Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada 10 Februari 2017 di Jakarta.

    Salinan Keppres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional dapat diunduh di Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

    Sebagai informasi, Pilkada serentak ada di 7 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk tingkat kabupaten diselenggarakan di 76 kabupaten dan 18 kota di seluruh Indonesia.

     

  • Muara Enim, Klikanggaran.com (05/10/2017) - Arah peta dukungan politik dari berbagai parpol yang ada dalam menyongsong pilkada Muara Enim 2018 yang akan datang nampaknya secara perlahan-lahan sudah mulai mengerucut. Dan, bisa dibaca oleh sebagian kalangan masyarakat Muara Enim, meskipun parpol besar yang menguasai kursi perwakilan di DPRD Muara Enim seperti halnya partai Golkar, Demokrat, dan PDIP, belum menentukan sikap secara resmi.

    Partai Golkar sendiri memiliki magnet tersendiri bagi banyak pasangan mata, dan tentunya ditunggu publik Muara Enim perihal ke mana arah dukungan politiknya. Lantaran DPD Golkar Muara Enim saat ini dipimpin oleh Ir. H. Muzzakir Sai Sohar (Bupati Muara Enim sekarang_red). Dimana istrinya, Hj. Shinta Paramita Muzzakir, S.H.M.hum merupakan Balon Bupati Muara Enim 2018-2023, yang juga telah melakukan pendaftaran dan pengembalian formulir di partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Namun, pada kenyataannya kader Golkar dan nama Hj. Shinta Paramita ternyata bukanlah nama yang diajukan DPD I partai Golkar Sumsel ke DPP pusat, melainkan memilih figur yang berasal dari eksternal partai, yaitu Syamsul Bahri. Spekulasi akhirnya pun bermunculan, mulai dari meme menggandengankan Hj. Shinta-Thamrin hingga meme yang menggandengkan Hj. Shinta-Syuryadi yang merupakan Ketua DPD PKS Muara Enim. Pria yang akrab dipanggil Ustad oleh para kader PKS tersebut menanggapinya dengan santai dan dingin perihal meme tersebut.

    "Bisa saja, dalam percaturan politik segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sangat dinamis,” ujar Syuryadi pada klikanggaran.com Kamis (05/10/17).

    Saat ditanya perihal bocoran pasangannya di pilkada Muara Enim 2018, Syuryadi mengaku saat ini dirinya masih tetap fokus untuk turun ke bawah menyapa masyarakat.

    "Aku melok uji kawan-kawan. Sementaro ini masih fokus turun menyapa masyarakat. Komunikasi dengan elite politik tetap dijalankan,” ungkap Balon Bupati dari PKS tersebut.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (23/1/2017) - Pascadebat kandidat Cagub/Cawagub DKI Jakarta yang dilaksanakan di JCC beberapa hari lalu, ada beberapa kelompok di daerah Jakarta Selatan yang berhimpun, menamakan dirinya sebagai Relasi 09.

    Dengan jargon "Jangan Mau Menyesal 5 Tahun ke Depan", kelompok ini bersatu untuk mendukung pasangan calon nomer satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Dinamakan Relasi 09 karena berada di lingkungan RW 09 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

    "Iya, ini ada banner Bang Agus dan Mpok Sylviana di lingkungan sini. Hampir di setiap sudut terpasang banner foto Bang Agus dan Mpok Sylviana," ujar Asma, salah satu warga sekitar.

    Ketika diperhatikan, memasuki minggu ke tiga bulan Januari, banner dan foto pasangan calon (Paslon) nomor satu itu makin banyak dan hampir pasti ada di setiap gang dan belokan. Karena memang disini terdapat tokoh masyarakat juga yang secara terang-terangan memilih paslon nomor satu tersebut dan mengajak warga yang lain untuk memilih nomor satu.

    Banner dan stiker paslon nomor satu ini hampir ada di setiap Kantor Pos RT, walaupun warga sekitar tidak mengetahui, siapa yang memasang banner dan stiker tersebut.

    "Saya juga tidak tahu siapa yang memasang banner Bang Agus dan Mpok Slyvi ini, pagi-pagi udah ada, Mas," ujar Abdul, salah satu warga.