• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Pertamina

  • Balikpapan, Klikanggaran.com (1-1-2018) – Singgah ke Balikpapan, jangan lupa kunjungi desa wisata Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Km 15 Balikpapan. Disana selain menikmati keindahan alam, dan keaneragaman hayati, pengunjung juga dapat membeli souvenir unik khas Sungai Wain untuk oleh-oleh bagi orang tercinta di rumah.



    Souvenir berupa ukiran kayu, ukiran batok kelapa dan anyaman rotan menarik yang dibuat dari kayu limbah ini merupakan inisiasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina yang menggandeng warga Desa Wisata Sungai Wain.



    Pertamina bukan tanpa alasan memilih Desa Sungai Wain. Warga Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara ini masuk dalam kawasan ring I wilayah aset milik Pertamina Refinery Unit V di kawasan Sungai Wain, yakni, keberadaan Reservoir Sei Wain. Program ini menjadi wujud tanggung jawab sosial Pertamina bagi warga yang tinggal di sekitar aset pendukung operasinya.

    Agusdin, Penggerak Kelompok Perajin Desa Sungai Wain yang juga aktivis lingkungan, mengatakan awalnya warga di sana memiliki beragam mata pencaharian, namun pekerjaannya masih tidak tetap dan seringkali mengisi waktu senggang mereka untuk membuat kerajinan tangan.

    “Total warga di sini sebanyak 476 orang dan 138 kepala keluarga. Beberapa masih memiliki pekerjaannya tidak tetap dan sering mengisi waktu senggang mereka untuk membuat kerajinan, seperti atap dari daun nipah-nipah, maupun rajutan dan anyaman rotan,” ujarnya.

    Kelompok pengrajin kampung Sungai Wain diinisasi sejak tahun 2015 melalui program CSR yang mengarah pada kegiatan pelatihan souvenir asli Balikpapan dan memfokuskan kerajinan dengan bahan dasar batok kelapa, ukiran kayu dan anyaman rotan. Tahapan program yang dilakukan dimulai sejak Maret 2015 (tahap I) hingga Mei 2017 (tahap II), warga Desa Sungai Wain mengikuti pendampingan dan pelatihan pembuatan souvenir asli Balikpapan.

    Rebu salah satu pengrajin yang sedang membuat kerajinan foto dari kayu limbah mengatakan mendapatkan ketrampilan pembuatan souvenir melalui pelatihan pembuatan souvenir tahap 1 yang dilakukan di Jogjakarta pada 19 sampai 25 Maret 2015.

    “Saat itu kami diberikan pengetahuan teknik dasar pembuatan souvenir berbahan dasar batok kelapa, adalah membuat motif souvenir yang berhubungan dengan kultur Kaltim atau Balikpapan,” kata Rebu.

    Beberapa sampel motif yang berhasil dibuat oleh Kelompok pengrajin kampung Sungai Wain seperti Mandau, Tameng Dayak, Burung Enggang, Beruang Madu, Obor Kilang Pertamina. Peruntukan souvenir itu ada yang untuk gantungan kunci, hiasan meja hingga tempelan dinding. Bahkan keunikan souvenir khas sungai Wain ini telah berhasil memikat turis manca negara untuk membeli produk ini.

    Mino Capezzera salah satu turis mancanegara asal Italy yang mengunjungi desa wisata sungai Wain tertarik membeli beberapa souvenir karena keunikan dan nilai kepedulian lingkungan melalui penggunaan bahan kayu limbah dan batok kelapa untuk dijadikan kerajinan tangan.

    “Saya datang ke desa wisata Sungai Wain selama lima hari untuk menikmati keindahan alam dan pulang dengan membawa buah tangan yang dibuat dari bahan olaha limbah ini, thats paradise,” ungkapnya.

    Dengan adanya program ini, dampak positifnya tidak hanya diterima oleh warga binaan, tapi juga dari sisi pemerintah, swasta atau stakeholder serta PT. Pertamina sendiri sebagai inisiator.

    Selain kelestarian alam, kini Desa Wisata Sungai Wain mempunyai souvenir yang unik dan mempunyai nilai jual yang baik. Dengan adanya Kelompok pengrajin souvenir Sungai Wain bisa ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

    “Kami berterima kasih dan bersyukur dengan adanya kegiatan Pertamina ini. Setidaknya dua manfaat kami peroleh, warga semakin kompak dan produktif, serta ada tambahan ekonomi yang bisa dihasilkan melalui kerjasama,” tutup Agusdin.

    Pertamina Latih 5.000 Calon Tenaga Kerja Proyek RDMP Balikpapan

    Target 54 Lokasi Tercapai, Presiden RI Resmikan 16 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga 2017

    Gempol Sari, Kampoeng Bright Gas Pertama di Jawa Barat

  • Jakarta, Klikanggaran.com (7/12/2017) – Perlu diketahui, PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan perusahaan migas Rusia, Rosneft Oil Company, melalui afiliasinya Petrol Complex PTE LTD menandatangani akta pendirian perusahaan patungan, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

    Perusahaan patungan ini akan membangun dan mengoperasikan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan Kompleks Petrokimia (New Grass Root Refinery and Petrochemial / NGRR), di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

    Penandatangan akta berlangsung di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), di ruang Layanan Izin Investasi 3 jam (II3J), Gedung Ismail Saleh, dengan memanfaatkan layanan prioritas yang dilakukan oleh Tim Layanan II3J - PTSP Pusat di BKPM, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

    Direktur KPI, Achmad Fathoni Mahmud, mengatakan, dalam rangka pembangunan NGRR Tuban yang direncanakan berkapasitas 300 ribu barel per hari, dengan total nilai investasi kurang lebih USD 15 miliar, Pertamina-Rosneft sudah menyepakati komposisi saham perusahaan patungan PRPP. Yaitu sebesar 55 persen saham untuk Pertamina dan sisanya 45 persen untuk Rosneft. Menurutnya, proyek NGRR Tuban ini akan memberikan manfaat besar baik ekonomi maupun sosial bagi bangsa dan negara ke depan.

    "Proyek ini akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi dengan meningkatkan produksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V. Kilang juga akan menghasilkan produk baru petrokimia," paparnya.

    Achmad Fathoni menambahkan, pembangunan megaproyek NGRR Tuban akan menciptakan lapangan kerja, dengan perkiraan saat proyek antara 20.000-40.000 tenaga kerja dan sekitar 2.000 orang setelah beroperasi. Menurutnya, proyek juga akan memberikan dampak positif berantai berupa pajak untuk pemerintah dan ekonomi masyarakat nasional maupun regional.

    Adapun perkiraan produk BBM yang nanti akan dihasilkan NGRR Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, Solar 99 ribu barel per hari, dan Avtur 26 ribu barel per hari. Sedangkan untuk produk baru petrokimia adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun, dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah, menjelaskan bahwa BKPM sangat mendukung pendirian badan hukum Indonesia atas nama PT. PRPP antara Pertamina dan Rosneft.

    “Pendirian PT PRPP di bidang usaha kilang minyak dengan rencana penyerapan tenaga kerja hingga 40 ribu ini merupakan implementasi Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat menyeimbangkan demand-supply pasokan migas. Sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Lestari.

    Peran pemerintah melalui BKPM khususnya PTSP Pusat untuk memastikan bahwa pendirian PT PRPP melalui mekanisme layanan investasi 3 jam dilaksanakan sebaik mungkin. Sehingga dapat segera beroperasi secara resmi sebagai Badan Hukum Indonesia.

    "Selanjutnya, PTSP Pusat di BKPM juga siap untuk memproses permohonan fasilitas maupun insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pada saat merealisasikan investasinya," lanjutnya.

    Berikut susunan direksi pada PT. Pertamina Rosneft Pengolahan Petrokimia

    - Presiden Direktur : Amir H. Siagian

    - Direktur : Alexander Dmitriev

    - Direktur : Bambang Sembodo

    (Baca juga : Waduh, Untuk Apa Aplikasi Oke Gas ASN Pertamina?)

    (Baca juga : Widih! Ada Hadiah dan Promo Trade In Tabung Kosong LPG 3 kg untuk Cilegon)

    (Baca juga : Sukses! Jaga Kurs Rupiah, Pertamina Gandeng 3 Bank Ini Sepakati PIDI)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Menindaklanjuti melonjaknya konsumsi LPG 3 kg di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III Jawa Bagian Barat mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) maupun Dinas Perindustrian dan Energi di masing-masing wilayah.

    Unit Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat, Dian Hapsari Firasati, menjelaskan, bersama Pemda terkait, saat ini Pertamina MOR III terus berusaha memenuhi kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dengan penambahan pasokan ke agen/pangkalan resmi yang jumlahnya bervariasi hingga 60% dari penyaluran normal. Sejumlah langkah telah dijalankan agar masalah segera dapat teratasi.

    “Pada sejumlah wilayah konsumsi LPG 3 kg meningkat tajam, sehingga stok yang biasanya disalurkan secara normal belum mencukupi. Kami terus berkoordinasi dengan Disperidag untuk memantau sejumlah titik dan mengupayakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan,” ujar Dian Hapsari saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran utama LPG 3 kg terpenuhi, Dian Hapsari mengatakan bahwa Pertamina MOR III juga telah melaksanakan operasi pasar pada beberapa tempat sejak Senin, 4 Desember 2017.

    Di Kota dan Kabupaten Bogor, operasi pasar telah dilaksanakan sejak Senin (4/12) dan akan berlanjut pada Kamis (7/12), sehingga total tambahan penyaluran mencapai 57% dari kondisi normal. Demikian juga untuk wilayah Depok, yang sejak Senin (412) sudah menerima operasi pasar, akan dilanjutkan pada Kamis (7/12) hingga total penambahan penyaluran mencapai 47% dari normal.

    Sementara di wilayah Priangan Timur yang meliputi Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, akan digelontorkan penambahan pasokan hingga 60% dengan operasi pasar di 98 titik. Adapun pada Sabtu (9/12), operasi pasar akan menjangkau wilayah Sukabumi dengan 35 titik sebanyak 26% dari kondisi normal. 

    Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga tak luput, dimana penambahan pasokan mencapai 46% dari biasanya. Sementara Bandung, Cimahi, Sumedang, dan sekitarnya juga mendapat penambahan pasokan hingga 50%. Dan, wilayah Tangerang mendapat tambahan penyaluran sebesar 25%. 

    “Dalam dua hari ini, operasi pasar LPG 3 kg sudah dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok, dan berjalan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah terutama Dinas Perindustrian dan ESDM di masing-masing lokasi yang membantu upaya ini dengan baik. Kami berharap dengan operasi pasar ini harga stabil sesuai dengan harga eceran resmi di masing-masing daerah,” ujar Dian Hapsari.

    Dian Hapsari juga menyampaikan, Pertamina juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus melakukan pengawasan dan berinisiatif melarang PNS di daerahnya untuk tidak menggunakan gas tabung 3 kg. Upaya ini sangat berarti untuk mendorong penggunaan LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan memberikan kesempatan kepada warga tidak mampu memperoleh hak-haknya.

    Agar LPG 3 kg subsidi ini lebih tepat sasaran, Pertamina dan Pemerintah Daerah terus menggalakkan sosialisasi agar warga masyarakat yang tergolong mampu beralih menggunakan Brightgas 5,5 kg.

    “LPG 3 kg Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dan usaha mikro sebagaimana pesan yang tertera di tabung, yakni “Hanya Untuk Masyarakat Miskin”. Sementara bagi mereka yang mampu dapat menggunakan LPG Non Subsidi, seperti Brightgas 5,5 kg dan 12 kg,”pungkas Dian Hapsari.

     

    (Baca juga : Warga Kesulitan Dapatkan LPG 3 Kg, Ini Respon Pertamina)

    (Baca juga : Pertamina Amankan Pasokan LPG 3 Kg Bersubsidi)

    (Baca juga : Pertamina Gelontorkan Tambahan LPG 3 Kg)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (2/10/2017) – Beberapa tahun lalu, Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), hatinya merasa terusik atas kasus Blok Mahakam. Saat itu dia menyatakan, hakekatnya Blok Mahakam merupakan urat nadi nasionalisme dan harga diri bangsa. Sejatinya, semua anak bangsa wajib mendukung PT Pertamina untuk mengelola lapangan migas di timur Borneo itu.

    Kali ini, Pengamat kebijakan energi, alumnus Geologi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini kembali dibuat prihatin, yaitu atas upaya Wakil Menteri ESDM, Achandra Tahar, yang dinilainya tergesa-gesa. Seperti dikatakan pada Jumat (23/9/2017), bahwa Achandra Tahar akan segera melelangkan blok migas East Kalimantan yang sudah berproduksi hampir 50 tahun dikelola oleh Chevron Indonesia Company yang akan berakhir kontrak PSC pada 24 Oktober 2018. Yusri Usman merasa, ada hal yang sepertinya harus dipertanyakan, sesungguhnya hal ini untuk kepentingan siapa?

    Selanjutnya, berikut disampaikan oleh Yusri Usman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (2/10/2017) :

    Kalau alasan kebijakan ini untuk kepentingan menjaga ketahanan energi nasional, tentu kenyataannya bertolak belakang, karena telah mengesampingkan peran dan hak Pertamina.

    Sejalan dengan itu, perlu juga diketahui adanya penegasan Achadra di depan RDP DPR pada 10 Juli 2017, yang telah mengatakan, Pertamina sudah menyampaikan hasil kajian bahwa blok tersebut tidak ekonomis dengan menggunakan skema "gross split". Achandra, pada awal September 2017 merubah Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang "revisi gross split", agar bisa lebih menarik investor berinvestasi di sektor hulu. Maka secara akal sehat, dengan adanya ketentuan baru itu, seharusnya Achandra memberikan kesempatan lagi kepada Pertamina untuk mengkaji ulang keekonomiannya. Tetapi, faktanya hal ini tidak dilakukan, walaupun Pertamina sudah minta tambahan waktu tiga bulan lagi.

    Pertanyaannya adalah, revisi "gross split" itu untuk kepentingan apa dan untuk siapa?

    Adapun fakta ketidakberpihakan Kementerian ESDM kepada Pertamina, sejak awal Juli 2017 sudah terlihat dengan sikap Achandra yang terkesan sudah mengancam Pertamina untuk segera mengembalikan blok tersebut dari delapan blok migas yang akan dikelola oleh Pertamina.

    Asal tahu saja, Pertamina melalui Direktur Hulu Syamsu Alam sudah minta tambahan waktu untuk melakukan kajian keekonomian lapangan secara hati-hati, untuk menganalisa dampak resiko kerugian terkait adanya biaya pemulihan lapangan (Abendonment Site Restoration/ASR) paska produksi yang seharusnya merupakan kewajiban operator lama, sekarang disyaratkan menjadi kewajiban Pertamina. Dan, kalau menurut Pertamina, apabila semua biaya itu dibebankan, akan menjadi kurang ekonomis. Maka atas dasar itulah, untuk menghindari resiko rugi, perlu waktu mengkaji lagi. Bahkan bisa jadi dengan revisi konsep "gross split" yang baru menjadi ekonomis.

    Padahal biaya pemulihan lapangan (ASR) itu sudah termasuk dalam WP & B dari Plan of Develoment (PoD) setiap lapangan dikomersilkan dan merupakan kewajiban negara yang sudah menikmati hasil produksi dari lapangan tersebut, untuk membiayainya dengan skema "cost recovery". Sehingga kalau mewajibkan Pertamina, adalah sebuah dagelan mengada-ngada.

    Seandainya benar Wamen ESDM Achandra peduli terhadap program ketahanan energi nasional sesuai kebijakan Presiden, harusnya menugaskan Pertamina mengelola blok tersebut dengan melakukan beberapa  simulasi keekonomian yang harus bisa ekonomis. Termasuk, bila perlu mengurangi bagian negara. Toh, Pertamina juga perusahaan milik negara.

    Namun, kebijakan itu tidak dilakukan, sementara sikap Pemerintah sangat berbeda dibandingkan terhadap tujuh jenis industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku dan energi, dengan sangat peduli mencari jalan harga gas di hulu bisa di bawah USD 6 per MMBTU dengan mengadakan rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian pada 16 November 2016. Tetapi, problem yang hampir sama kepada Pertamina, PGN dan PLN, terkesan diabaikan.

    Bahkan Achandra terkesan lebih berpihak kepada KKKS asing daripada PGN, dengan merevisi harga jual gas dari Conoco Philips Grissik dari blok Coridor kepada PGN pada tanggal 31 Juli 2017 sesuai surat Menteri ESDM Nomor 5882/12/MEN.M/2017 dari harga jual USD 2,6/MMBTU menjadi USD 3, 5/MMBTU dengan alasan menjaga "fairness" bisnis migas hulu, midstream, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi, akibatnya PGN babak belur, tidak boleh menaikkan harga jual gas kepada PT PLN, IPP, dan konsumen lainnya di Batam.

    Kalau kebijakan Kementerian ESDM seperti ini, maka menjadi tak salah kalau PLN akhirnya mencari jalan sendiri untuk berhubungan langsung dengan sekelas trader di Singapore, mencari LNG untuk kebutuhan PLTGU wilayah Kepulauan Riau. Dan, akan menjadi tak salah juga kalau publik menilai aneh. Selama ini Pemerintah telah menugaskan Pertamina dan PGN  di luar negeri mencari lapangan migas untuk menjaga ketahanan energi nasional, adalah suatu pencitraan yang konyol. Sementara ada potensi lapangan produksi di dalam negeri yang tingkat resiko gagalnya rendah, malah diserahkan kepada pihak lain.

    Ibarat kata, “kambing kurus di negeri orang dikejar-kejar, sapi gemuk di halaman sendiri disajikan untuk disantap oleh tamunya".

    Mungkin saja Achandra belum tahu atau tidak mendapatkan informasi dari bawahannya terkait adanya Blok B dan Blok NSO Aceh milik Exxon Mobil bisa diserahkan kepada Pertamina secara "gratis" pada bulan November 2015. Padahal kontrak blok PSC tersebut baru akan berakhir pada Oktober 2018, tanpa dibebankan biaya pemulihan lapangan (ASR) kepada Pertamina karena Exxon Mobil terlanjur sudah dibayar oleh Pemerintah sebesar USA 250 juta dari temuan audit BPK.

    Ketidaktahuan Achandra ini bisa dipahami, karena keberadaannya di Indonesia baru di pertengahan tahun 2016 ketika saat itu dilantik jadi Menteri ESDM setelah puluhan tahun berdomisili di Amerika.

    Maka di akhir tulisan ini, saya masih berharap Kementerian ESDM terkhusus Bapak Achandra Tahar yang sangat saya hormati, untuk berkenan bisa meninjau ulang kebijakannya, untuk tidak melelangkan blok East Kalimantan tersebut. Karena dunia akan menertawakan kita, bagaimana mungkin Pertamina tidak bisa efisien mengelola blok tersebut? Karena Pertamina juga bisa mengintegrasikan pengelolaan blok tersebut dengan blok Ataka, Blok Sanga Sanga, dan Blok Mahakam, dalam satu hamparan bisa menjadi lebih efisien.

    Oleh karena saya menangkap adanya suasana kebatinan di kalangan Direksi Pertamina yang tidak bisa menolak adanya pihak-pihak yang mampu mempengaruhi pucuk kekuasaan yang ingin mengambil keuntungan dari blok East Kalimantan. Yaitu dengan mengkondisikan Pertamina tidak ekonomis mengelolanya. Bahkan dari rumor yang sudah beredar luas di kalangan masyarakat migas, munculnya duet maut dengan inisial AB sebagai salah satu cowboy senayan dari elite partai berkuasa dan inisial DP yang namanya sempat disebut-sebut dalam drama Papa Minta Saham, rajin mengawal proses ini.

    Mudah-mudahan saja rumor ini tidak benar adanya, namun tak salah jika penegak hukum peduli dan memantau gerakan labi-labi bawah tanah ini.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (23/12/2017) – Sebagai bagian dari HUT ke-60, PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pelanggan melalui sistem layanan modern berbasis digital, guna memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Peningkatan kualitas layanan ini dilakukan melalui kesepakatan kerja sama Pertamina dengan GO-JEK untuk pengembangan solusi layanan berbasis digital.

    Penguatan kerja sama dengan GO-JEK ini disampaikan pada acara Pertamina Commitment Exhibition: Fuelling Indonesia’s Digital Future yang diadakan pada Rabu, 20 Desember 2017 di SPBU Pertamina 31.126.01, Jalan Raya Lenteng Agung Timur No. 8, Jakarta.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sarjito, menyatakan, kolaborasi dengan GO-JEK ini akan memberikan berbagai pilihan layanan, mulai dari pengantaran BBM, pelumas, hingga tabung gas. Kolaborasi ini diharapkan akan mempermudah komunikasi Pertamina dengan konsumen melalui aplikasi layanan GO-JEK, yang diyakini telah memiliki kehandalan baik dalam fitur aplikasi maupun pelayanan jasa antar.

    Tak hanya itu, sinergi Pertamina dengan GO-JEK juga dilakukan dengan anak usaha, PT. Tugu Pratama Indonesia yang akan menyediakan pilihan asuransi bagi mitra GO-JEK.

    “Kami berharap kerja sama strategis ini bisa memberikan dampak positif bagi pelanggan kami dan mitra GO-JEK," ungkap Adiatma.

    Selain kesepakatan kerja sama dengan GO-JEK, pada kesempatan tersebut Pertamina juga meluncurkan produk dan layanan terbaru yakni Pertamax Turbo, dengan spesifikasi yang lebih baik, My Pertamina Loyalty Program, dan Bright Package.

    Seluruh inovasi yang diperkenalkan ini juga sejalan dengan visi Pertamina, yaitu menjadi “Perusahaan Energy Kelas Dunia” yang lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup, serta kesehatan masyarakat. Sekaligus, memaksimalkan teknologi digital dalam memenangkan persaingan di masa kini dan mendatang.

    (Baca juga : Jelang Natal dan Tahun Baru, Pertamax Turbo Siap Layani Masyarakat Parapat)

    (Baca juga : Transaksi Aman dan Mudah? Ada My Pertamina Loyalty Program dan Bright Package)

    (Baca juga : Road to Euro 4, Pertamina Tingkatkan Kualitas Produk dan Pelayanan Pelanggan)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (27-03-2018) - Pertamina baru-baru ini menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Per 24 Maret 2018, harga Pertalite dan solar non-subsidi naik masing-masing Rp 200 per liter. Kenaikan harga Pertalite ini menyesuaikan naiknya harga minyak mentah yang menyentuh angka US$ 65 per barel serta melemahnya kurs rupiah.

    BBM sendiri, terdiri dari dua jenis, yakni BBM tertentu atau non subsidi seperti Pertamax, Pertaline, Pertamax Turbo, dan Premium. Dan, BBM Penugasan atau BBM bersubsidi yaitu Solar dengan subsidi tetap dan minyak tanah subsisi fluktuatif.

    Terminologi jenis BBM ini perlu diketahui masyarakat, bahwa ada BBM umum nonsubsidi dan BBM subsidi. Jika BBM subsidi harganya diatur oleh pemerintah, lain lagi dengan BBM non subsidi, yang harganya menyesuaikan kondisi global. Seperti harga minyak mentah dan kurs rupiah.

    Harga Premium sendiri hingga saat ini terpantau di harga Rp6.550 per liter. Adapun harga Pertalite di seluruh Indonesia terbilang merata. Yaitu di kisaran Rp7.800 sampai Rp8.150.

    Berikut daftarnya :

    1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp7.800

    2. Provinsi Sumatera Utara Rp7.800

    3. Provinsi Sumatera Barat Rp7.800

    4. Provinsi Riau Rp8.150

    5. Provinsi Kepulauan Riau Rp8.150

    6. Kodya Batam (FTZ) Rp8.150

    7. Provinsi Jambi Rp8.000

    8. Provinsi Bengkulu Rp7.800

    9. Provinsi Sumatera Selatan Rp8.000

    10. Provinsi Bangka Belitung Rp8.000

    11. Provinsi Lampung Rp8.000

    12. Provinsi DKI Jakarta Rp7.800

    13. Provinsi Banten Rp7.800

    14. Provinsi Jawa Barat Rp7.800

    15. Provinsi Jawa Tengah Rp7.800

    16. Provinsi DI Yogyakarta Rp7.800

    17. Provinsi Jawa Timur Rp7.800

    18. Provinsi Bali Rp 7.800

    19. Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp7.800

    20. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp7.800

    21. Provinsi Kalimantan Barat Rp8.000

    22. Provinsi Kalimantan Tengah Rp8.000

    23. Provinsi Kalimantan Selatan Rp8.000

    24. Provinsi Kalimantan Timur Rp8.000

    25. Provinsi Kalimantan Utara Rp8.000

    26. Provinsi Sulawesi Utara Rp 8.000

    27. Provinsi Gorontalo Rp8.000

    28. Provinsi Sulawesi Tengah Rp8.000

    29. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp8.000

    30. Provinsi Sulawesi Selatan Rp8.000

    31. Provinsi Sulawesi Barat Rp8.000

    32. Provinsi Maluku Rp8.000

    33. Provinsi Maluku Utara Rp8.000

    34. Provinsi Papua Rp8.000

    35. Provinsi Papua Barat Rp8.000.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (24/12/2017) – Pertamina siap mendukung pelaksanaan operasi lilin dengan meningkatkan pasokan BBM dan LPG masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Peningkatan pasokan ini difokuskan pada beberapa titik, yakni titik konsentrasi perayaan Natal, jalur wisata dan jalur lintas mudik.

    “Fokusnya akan merata di seluruh Indonesia, karena perayaan Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan liburan dan cuti bersama yang waktunya sangat panjang,” jelas Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2017 di Monas, Kamis (21/12/2017).

    Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus yakni titik perayaan Natal, di antaranya wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sementara titik jalur wisata dan lintas mudik meliputi seluruh wilayah Indonesia, baik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Guna mendukung kelancaran perayaan Natal dan libur Tahun Baru, Pertamina akan menambah pasokan BBM dan LPG nasional, dimana diproyeksikan Premium mengalami peningkatan konsumsi sebesar 2 persen dari pasokan normal 31.971 KL menjadi 32.610 KL. Sementara Pertalite diproyeksikan naik 12 persen dari 42..401 KL menjadi 47.430 KL, Pertamax naik 7 persen dari 16.000  menjadi 17.156 KL, Pertamax Turbo naik 15 persen dari 748 KL menjadi 864 KL. Untuk BBM jenis Gasoil, yakni Dexlite, diperkirakan naik 10 persen dari 1.154 menjadi 1.270, Pertamina Dex 12 persen dari 502 KL menjadi 562 KL. Proyeksi peningkatan Avtur yakni 11,5 persen dan LPG 4 persen, sementara Solar turun 6 persen.

    Pertamina juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan pasokan dengan meningkatkan stok BBM, LPG, dan Avtur di TBBM, DPPU, dan depot LPG. Pertamina juga meningkatkan stok BBM di SPBU dan stok LPG di SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Agen, hingga Pangkalan LPG.  Ketiga, penambahan mobil tangki, agen/pangkalan siaga LPG, serta menyiagakan kantong SPBU, dan SPPBE di jalur wisata dan daerah rawan kemacetan.

    Tak hanya itu, Pertamina juga menyiapkan layanan khusus KiosK Pertamax, mobile dispenser unit, BBM kemasan di SPBU, dan motor/mobil pengantar kemasan BBM di beberapa titik yang rawan kemacetan dan jauh dari SPBU.

    "Upaya-upaya yang kami lakukan ini demi kenyamanan dan ketenangan masyarakat menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru," kata Adiatma.

    Adiatma juga menyampaikan, tambahan pasokan tidak hanya di jalur distribusi di kota-kota besar, tetapi juga di SPBU dan lembaga penyalur yang menjadi penugasan dalam pendistribusian BBM Satu Harga.

    “Kami berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga sama di setiap lembaga penyalur, dan apabila masyarakat menemukan adanya penyelewengan harga di lembaga penyalur, bisa menyampaikan kepada Pertamina melalui Contact Pertamina 1 500 000,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Satgas Natal dan Tahun Baru Pertamina ini dimulai sejak tanggal 18 Desember lalu hingga 8 Januari 2018 mendatang, lebih panjang dari Operasi Lilin yang berakhir pada 2 Januari 2018. Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, Satgas Natal dan Tahun Baru Pertamina disinergikan dengan berbagai pihak. Yaitu dari Kementerian Perhubungan, POLRI, ESDM dan BPH Migas, Jasa Marga, Pemda, dan pihak terkait lainnya.

    (Baca juga : Hadapi Natal & Tahun Baru, Pertamina Siapkan Layanan Extra di Jalur Ini)

    (Baca juga : Jelang Natal dan Tahun Baru, Pertamax Turbo Siap Layani Masyarakat Parapat)

    (Baca juga : Baru! Optimalkan Layanan Digital, Pertamina Gandeng GO-JEK)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (21/9/2017) - Akhirnya Dirjen Migas, Ego Syahrial, menghentikan sementara operasi SPBU Vivo pada hari Rabu (20/9/2017), yang dikatakan banyak orang namanya mirip nama sebuah produk handphone. Adapun penjelasan Dirjen Migas adalah, Vivo adalah penyalur dari PT. Nusantara Energy Plant Energy (NEPI), yang telah mempunyai Izin Usaha Umum BBM. Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2011, semua penyalur harus mendapatkan Surat Keterangan Penyalur (SKP) dari Ditjen Migas. Saat ini VIVO sudah mengajukan permohonan penerbitan SKP, namun dikembalikan oleh Ditjen Migas karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Hari ini, Ditjen Migas telah meminta kepada Vivo agar menghentikan kegiatan uji cobanya (termasuk menutup logonya). Ditjen Migas telah meminta PT. NEPI untuk segera mengurus penyelesaian administrasi untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyalur (SKP).

    Terkait hal tersebut, saat dimintakan pendapatnya di tempat terpisah, Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI menyatakan bahwa penghentian sementara itu bukan jawaban yang tepat bagi pemerintah yang mempunyai komitmen tinggi menjaga ketahanan energi dan kemandirian energi.

    Menurut Yusri seharusnya Pemerintah memberikan syarat tambahan bahwa SPBU ini boleh beroperasi sementara dengan catatan bahwa PT NEPI sebagai pemegang izin usaha niaga umum diwajibkan membangun kilang minyak di dalam negeri. Dan, SPBU ini merupakan bagian sarana menyalurkan produk kilang yang harus dibangunnya.

    “Nah, kalau itu dilakukan oleh Pemerintah, maka kita akan "tabik 10 jari" untuk Pemerintah. Kalau PT NEPI ada hambatan soal bangun kilang, itu yang harus didorong Pemerintah dengan memberikan kemudahan termasuk menyarankan Pertamina sebagai offtakernya. Sebab proyek RDMP dan bangun kilang baru Pertamina jalan di tempat sudah hampir 3 tahun Pemerintahan Jokowi – JK,” jelas Yusri Usman.

    Yusri juga mengatakan bahwa Dirjen jangan langsung bertameng Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2011, bahwa izin sudah benar telah diberikan dan urusan selesai. Dia harus tahu dan sebagai penanggung jawab tehnis sektor migas yang strategis ini, bagaimana memberikan jawaban dalam bentuk realisasinya agar kita semakin mandiri di sektor migas, bukan tergantung kepada asing.

    “Jadi Pak Dirjen harus paham bahwa jadi pejabat itu bukan sekedar tanda tangan izin saja, tetapi harus diperhitungkan dampak negatifnya atas kebijakan yang dia putuskan. Bagaimana implikasinya dengan BUMN PT Pertamina (Persero) yang selama ini ditugasi Pemerintah menjaga ketahanan energi nasional,” tutur Yusri.

    Yusri terkesan agak emosional saat menyatakan, apakah Pertamina ini mau dibesarkan atau mau dikerdilkan.

    “Jangan pejabat ini omongannya beda dengan perbuatannya,” katanya.

    Sebelumnya, Yusri sempat membuat tulisan perihal sebuah kebijakan yang menurutnya membingungkan. Di tengah gencarnya Pemerintah menginginkan ada Investasi Pembangunan Kilang BBM, namun secara kontradiksi membolehkan Trader bisa bisnis BBM di Indonesia. Hal ini menurutnya berbeda dengan kebijakan Pemerintah di Malaysia waktu Pertamina ingin bisnis retail BBM disyaratkan harus punya kilang.

    “Bagaimana Investor tertarik inves Kilang BBM di Indonesia, kalau Trader dengan mudah bisa jualan BBM di Indonesia? Suatu Kebijakan yang membingungkan. Mungkin pemangku kebijakan gagal paham," sesal Yusri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

    “Padahal, Ego Syahrial sebagai Dirjen Migas, sudah baca pertanyaan saya tanggal 18 September 2017, tapi gak jawab. Maka komentar saya pada wartawan, wajar saja dia tidak menjawab, mungkin dia orang baru di posisi dirjen, butuh waktu membaca peraturan yang ada. Makanya, kesalahannya di Pemerintah adalah, memilih orang di posisi strategis, tetapi orangnya tidak pernah bersentuhan dengan dunia migas. Sehingga dia perlu waktu untuk mengenali lingkungannya yang baru," tutup Yusri.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/9/2017) - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyesalkan pengangkatan Komisaris Pertamina yakni Alexander Lay, yang diduga masih Staf Khusus (Stafsus) Mensesneg.

    Ia mengaku sangat kecewa dengan penambahan anggota komisaris Pertamina, di saat tekanan laba perusahaan akibat pemerintah tidak membolehkan Pertamina menaikkan harga BBM tertentu disubsidi tetap dan BBM penugasan di saat harga minyak mentah naik terus.

    "Kalaupun anggota komisaris ditambah, seharusnya person yang bisa membuktikan, memperbaiki, dan berkontribusi bagi kinerja Pertamina, bukan person yang menjadi tambahan beban Pertamina alias bakortiba (baca koran tapi dapat gaji buta)," kata Yusri Usman dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

    Menurutnya, publik akan membaca, Pertamina ini menjadi wadah kepentingan politik penguasa daripada ditugaskan melayani kepentingan masyarakat dan berkontribusi bagi negara. Bahkan sepertinya, BUMN semakin tak berdaya atas intervensi dari pusat kekuasaan, terkesan Pertamina akan dikerdilkan terus.

    Yang diherankan publik adalah, ternyata pemerintah bukannya memberikan solusi kepada Pertamina, tetapi lebih terkesan memberikan beban saja.

    "Tak salah jika pada akhirnya publik memberikan stigma negatif kepada Pemerintahan Jokowi, bahwa ke depan PT Pertamina (persero) tetap akan menjadi sasaran bancakan banyak pihak," tutupnya.

    Berikut Surat Undangan yang diduga ada penambahan anggota komisaris Pertamina.

     

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (5/12/2017) -- PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Pertamina ke-60. Mengusung tema Striving Towards Sustainable Energy, PEF akan berlangsung selama dua hari pada 12 -13 Desember 2017.

    Memasuki tahun keempat, PEF 2017 sengaja mengusung tema energi berkelanjutan seiring dengan mulainya pergeseran peta industri energi dunia ke arah pemanfaatan energi berkelanjutan. Di tanah air, tuntutan pengembangan potensi sumber energi terbarukan juga kian meningkat, seiring dengan makin menurunnya cadangan energi fosil.

    Pertamina yang mendapatkan tugas dalam mendorong kemandirian energi Indonesia, senantiasa berupaya melakukan inisiatif dengan menggali permasalahan yang menghambat pencapaian tersebut, dan mengadirkan solusi bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    Corporate Secretary Pertamina, Syahrial Mukhtar, menyatakan, arti strategis PEF 2017 dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi dan pemegang saham, untuk memberikan perhatian pada perkembangan energi berkelanjutan. Apalagi, cadangan energi fosil makin menipis dan volatilitas di bisnis migas belum usai.

    PEF 2017 merupakan salah satu sarana Pertamina menyampaikan aspirasi korporasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Forum ini sekaligus menjadi ajang diskusi untuk bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis energi agar jeli melihat peluang pengembangan energi terbarukan.

    ''Ini penting agar ke depannya tidak hanya menjadi konsumen akhir, tetapi juga menjadi pemain dari mata rantai bisnis energi berkelanjutan tersebut,'' jelas Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/11).

    Syahrial menambahkan, selama dua hari PEF 2017 akan membahas beragam informasi aktual mengenai perkembangan energi berkelanjutan. Forum ini akan membedah berbagai potensi dan inisiatif pengembangan energi berkelanjutan yang dapat dikembangkan secara masif di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan juga menjadi masukan bagi Pertamina dan pelaku bisnis energi dalam merencanakan pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

    Pada hari pertama, akan berlangsung tiga sesi diskusi dengan mengangkat tema The Shift In Global Energy Business, Is It Really Happening? Is Goverment Going Along The Renewable Energy Trend? dan di sesi terakhir dibahas topik New Energy On The Road: Capturing The Opportunities.

    Pada hari kedua, diskusi juga dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama mengangkat topik Best Practices In Large-Scale Sustainable Power Development, sesi kedua dengan bahasan Community Involvement To Capture Sustainable Ideas. Sesi terakhir akan diisi dengan topik Formulating The Business Model In Renewable Industry.

    Acara ini diperkaya dengan pembicara yang merupakan ahli energi dari dalam dan luar negeri dari berbagai lembaga, di antaranya Kementerian ESDM, International Energy Agency, Center for Strategic & International Studies US, Shell, Panasonic, Marubeni Corporation, Boston Consulting Group, Patriot Energi, Mitsubishi, Toyota, dan lain sebagainya.

    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, sebagai pembicara kunci.

    Dengan mengikuti PEF 2017, diharapkan para peserta mendapatkan nilai dan informasi terbaru perkembangan energi berkelanjutan termasuk sumber energi terbarukan dari para pelaku bisnis, investor, akademisi, regulator, NGO, dan narasumber lainnya.

    PEF 2017 akan digelar di The Raffles Hotel Jakarta, diperkirakan diikuti lebih dari 400 peserta diskusi sekaligus melihat pameran perkembangan bisnis Pertamina. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring dengan mengakses www.pertamina.com/pef2017.

    (Baca juga : Catat! Beli Pertamax Series di Akhir Pekan, Dapat Cashback Rp 100 Ribu)

    (Baca juga : Tanri Abeng : Tugas Besar Menanti, HRD Harus Fokus!)

    (Baca juga : Nih! BBM 1 Harga untuk Warga Biduk Biduk Kalimantan Timur)

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20/12/2017) – Mengantisipasi meningkatnya permintaan BBM pada musim libur Natal 2017 dan tahun baru 2018, Pertamina memastikan kebutuhan BBM, terutama di jalur tol, dapat tercukupi.

    Unit Manager Communication & CSR MOR III, Dian Hapsari Firasati, menjelaskan, jalur tol merupakan salah satu jalur yang diprediksi mengalami lonjakan permintaan cukup tajam selama masa liburan. Karena itu, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.

    “Ada beberapa layanan yang kami siapkan di SPBU jalur tol. Mulai dari penambahan stok di SPBU, menyediakan layanan BBM dengan motor, penyediaan BBK Kemasan, hingga menyiapkan Mobile Dispenser,” ujarnya dalam peninjauan yang dilakukan ke SPBU Rest Area Tol Cipali KM 57, Selasa (19/12/2017).

    Secara total, Pertamina MOR III yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, akan menyiapkan beberapa layanan ekstra khusus pada liburan Natal dan tahun baru kali ini. Layanan tambahan itu berupa 31 titik SPBU Kantong, 9 titik Kios BBM Kemasan (KIOSK), 23 unit layanan BBM Motor, dan 4 titik Mobile Dispenser. Semuanya tersebar bukan saja di jalur tol, namun juga titik strategis lainnya.

    “Dengan adanya layanan ekstra ini, masyarakat diharapkan tidak panik dan dapat menjalani liburannya dengan nyaman,” tambah Dian.

    Selain jalur tol, Pertamina juga memperhatikan titik rawan lainnya, yaitu lokasi wisata yang kerap menjadi tujuan liburan. Untuk menghadapi kenaikan permintaan di lokasi ini, Pertamina melakukan sejumlah cara seperti menggeser waktu pengiriman menjadi dini hari dan menyiapkan mobil tanki untuk siaga di titik tertentu.

    Di sisi operasional, Terminal BBM juga akan menambah waktu pelayanan menjadi 24 jam sebagai upaya untuk dapat menyalurkan lebih cepat dibanding kondisi yang biasa. Hal ini dilakukan untuk antisipasi kenaikan konsumsi BBM dan LPG selama masa libur Natal dan tahun baru.

    BBM

    Konsumsi BBM jenis gasoline (Premium, Pertalite, dan Pertamax Series) di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten memang diprediksi naik sekitar 8% seiring dengan mobilisasi masyarakat yang meningkat selama periode tersebut.

    LPG

    Sedangkan untuk bahan bakar memasak juga diprediksi mengalami kenaikan. Untuk Bright Gas 5,5 kg diprediksi meningkat 23,9%, LPG 12 kg diprediksi meningkat 4,8%, dan LPG 3 Kg direncanakan penambahan penyaluran 10,9% dibandingkan kondisi normal.

    Avtur

    Kenaikan penyaluran juga disiapkan untuk bahan bakar pesawat terbang di tiga bandara udara yaitu Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Estimasi kenaikan penyaluran diprediksi sekitar 5% dari kondisi normal.

    “Secara umum, Pertamina juga membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Natal 2017 dan tahun baru 2018 yang akan mulai bertugas sejak 18 Desember 2017 – 9 Januari 2018. Apabila masyarakat masih menemui kesulitan, bisa menghubungi Contact Pertamina 1 500 000,” pungkasnya.

     

    (Baca juga : Penting! Pertamina Siapkan Ini untuk Pasokan BBM dan LPG Selama Natal dan Tahun Baru)

    (Baca juga : Lampaui Target, Pertamina Eco Run 2017 Diikuti 6.700 Peserta)

    (Baca juga : Tabik! Rp 24 M Nih, dari Pertamina untuk Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (26-03-2018) - Dalam rangka mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat, PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite. Penyesuaian dilakukan dengan kenaikan sebesar Rp 200 per liter di SPBU seluruh Indonesia.

     

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengemukakan bahwa penyesuaian harga BBM jenis Pertalite ini merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Dan, pada saat bersamaan nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar Amerika. 

     

    “Kedua faktor penentu kenaikan harga BBM mengharuskan perubahan harga. Saat ini harga minyak mentah sudah hampir menyentuh angka 65 dolar per barel, ditambah nilai rupiah juga menunjukkan kecenderungan melemah,” kata Adiatma. 

     

    Menurut Adiatma, Pertamina sudah berupaya untuk bertahan dengan harga saat ini, agar masyarakat tidak terlalu berat. Namun, harga bahan baku yang meningkat tajam, mengharuskan kenaikan harga BBM pada konsumen akhir. 

     

    “Ini pilihan berat, tapi kami tetap mempertimbangkan konsumen, dengan memberikan BBM berkualitas terbaik dengan harga terbaik di kelasnya. Keputusan untuk menyesuaikan harga merupakan tindakan yang juga dilakukan oleh badan usaha sejenis, namun kami tetap berupaya memberikan harga terbaik bagi konsumen setia produk BBM Pertamina,” jelasnya.

     

    Adiatma menambahkan, penyesuaian harga BBM Research Octane Number (RON) 90 tersebut, secara periodik dilakukan Pertamina sebagai badan usaha, dan Pertamina mengapresiasi konsumen yang tetap memilih Pertalite sebagai bahan bakar bagi kendaraannya. 

     

    “Penyesuaian harga ini juga dalam rangka Pertamina tetap bisa bertahan untuk menyediakan BBM dengan pasokan yang cukup sesuai kebutuhan secara terus menerus. Sehingga tidak mengganggu konsumen dalam beraktifitas sehari-hari dimanapun,” tambahnya.

     

    Terkait dengan Pemerintah yang terus mendorong penggunaan BBM Standar EURO 4, aturan penerapan BBM yang ramah lingkungan terus digencarkan pemerintah. Termasuk mendorong penggunaan BBM yang memenuhi standar Euro 4, agar kualitas udara lebih sehat.

     

    Menurut pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kota besar di Indonesia memiliki kualitas udara yang sudah melampaui ambang batas baku mutu udara yang sehat

     

    Jakarta misalnya, per Januari 2017 – Januari 2018, kualitas udaranya mencapai 35 ug/m3, sudah melampaui standar WHO 25 ug/m3. Penyebab utamanya adalah gas buang kendaraan bermotor dengan mesin yang menggunakan BBM berkualitas rendah. 

     

    Karena itu, menjelang pelaksanaan beberapa event Internasional seperti Asian Games pada Agustus 2018 dan Pertemuan IMF pada Oktober 2018, pemerintah mensyaratkan penggunaan BBM setara Euro4 mulai bulan Mei 2018 di Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Banyuwangi, Bali, dan Labuan Bajo. 

     

    Adiatma menambahkan, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang penggunaan BBM standar lingkungan. Yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 20 tahun 2017.

     

    "Permen ini sudah berlaku sejak 10 Maret 2017 untuk kendaraan type baru dan 10 Juli 2018 untuk kendaraan yang sedang diproduksi. Dengan Permen ini, maka BBM yang tidak memenuhi standar akan segera dihapus," tutup Adiatma.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/12/2017) – Pemerintah c.q Kementerian ESDM menyerahkan Persetujuan Desain Proyek Pengembangan Gas Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB) PT Pertamina EP Cepu (PEPC) di Gedung Migas, Kamis (14/12/2017).

    Penyerahan persetujuan dilakukan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Patuan Alfon Simanjuntak, kepada Direktur Utama PEPC, Jamsaton Nababan.

    Dengan diperolehnya persetujuan desain ini, PEPC bersama konsorsium pelaksana dapat melaksanakan pembangunan proyek JTB sesuai dengan kaidah-kaidah keteknikan dan instalasi, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Migas.

    PEPC merupakan KKKS pertama yang mendapatkan persetujuan desain dari Ditjen Migas, setelah dikeluarkannya Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2017.

    Penelaahan desain untuk mendapatkan Persetujuan Desain dilakukan oleh Tim Proyek JTB PEPC secara In House bersama Ditjen Migas dan Institusi terkait. Penelaahan desain sendiri meliputi pemenuhan regulasi migas, manajemen resiko, sistem keselamatan proses, serta dokumen lingkungan, penggunaan standar dan penerapan kaidah keteknikan yang baik, komitmen pemanfaatan industri dalam negeri dan rencana TKDN barang atau jasa atau gabungan.

    Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Patuan Alfon Simanjuntak, mengatakan, dalam proses penelaahan desain, Pemerintah sempat meminta agar dilakukan penambahan tingkat komponen dalam negeri yang kemudian dimasukkan dalam persetujuan desain.

    Dalam pelaksanaan pembangunan proyek JTB, PEPC diharapkan melakukannya dengan baik dan menghindari terjadinya kecelakaan migas.

    “Harapan kita semua, selama proyek pembangunan, tolong diawasi secara baik. Kalau bicara keselamatan migas, hindarilah kecelakaan pekerja. Hindarilah terjadinya kecelakaan-kecelakaan atau bahkan menimbulkan yang tidak baik terhadap publik karena memang itu yang harus dijaga selama pembangunan proyek,” kata Alfon.

    Dirut PEPC, Jamsaton Nababan, dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan Ditjen Migas dalam pelaksanaan pembangunan proyek JTB. Diharapkan proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, tepat anggaran, tepat spesifikasi, dan tepat hasil.

    “Suatu keberuntungan bagi PEPC bahwa (KKKS) ini yang pertama (memperoleh persetujuan desain) sesuai Permen dan Undang-Undang. Tidak sebatas persetujuan ini saja, mudah-mudahan keberuntungannya mengikuti proyek JTB dan ending-nya dari tahap proyek ini yang kita harapkan on time, on budget, on specs, dan on return (OTOBOSOR). Sehingga yang diharapkan oleh Pemerintah terhadap proyek ini akan bisa terpenuhi. Bukan hanya (harapan) Pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Jamsaton.

    (Baca juga : Satu Prestasi Lagi, Pertamina Raih Penghargaan Indonesia Corporate Reputation Award 2017)

    (Baca juga : Optimalisasi Sumber Energi Terbarukan, Ini Dukungan Pertamina untuk Pemerintah)

    (Baca juga : Pertamina Gandeng Masyarakat, Capai Gagasan Energi Berkelanjutan)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20/12/2017) - Pertamina (Persero) terus mendukung program BBM Satu Harga yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Yaitu dengan merealisasikan 42 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga sampai dengan Minggu kedua Desember tahun 2017, dari target 54 Lembaga Penyalur.

    Dengan adanya tambahan lembaga penyalur, maka masyarakat di sekitar lokasi yang membeli BBM di lembaga penyalur tersebut dapat memperoleh BBM Satu Harga, sesuai Perpres yang ditetapkan pemerintah.

    Salah satu pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi adalah keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina. Harga dari pengecer tidak bisa dikontrol dan cenderung mencari keuntungan berlipat.

    Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi, dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, sehingga stok lembaga penyalur menjadi tipis. Hal ini akan membuka peluang para pengecer tersebut menjual  BBM dengan harga tinggi.

    Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan, menyampaikan bahwa untuk meminimalisir hal tersebut, stok BBM di SPBU Pertamina, khususnya yang masuk menjadi lokasi program BBM Satu Harga, selalu menjadi perhatian agar terpenuhi.

    Seperti di Yahukimo, yang sampai saat ini tidak pernah terputus distribusinya dan cukup untuk melayani masyarakat.

    “Khusus untuk di Yahukimo, pengiriman menggunakan kapal dengan supply point dari jobber timika, beberapa bulan terakhir SPBU kompak menambah sarana penyimpanan BBM. Sehingga bisa memuat lebih banyak BBM, maka tidak pernah lagi terjadi kekosongan BBM di SPBU Kompak,” pungkas Eko.

    Menurutnya, posisi stock terakhir menjelang Natal & tahun baru bahkan mencapai level yang sangat aman, dimana stock Premium dan Solar tahan sekitar 20 hari ke depan jika dibanding rata-rata penjualan normal.

    Eko menjelaskan, distribusi BBM dari Timika ke Yahukimo menggunakan kapal berjenis tongkang dan tug boat. Apabila kondisi perairan berlangsung normal, maka dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 hari. Namun, apabila debit air sungai sedang surut, maka pengiriman bisa tertahan sampai dengan 14 hari.

    Meskipun medan yang dilalui begitu sulit, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga ketahanan Energi di seluruh penjuru Indonesia.

    Oleh karena itu, untuk mensukseskan program BBM 1 harga ini, Eko menekankan kembali,  bahwa diperlukan dukungan aparat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan implementasinya. Agar masyarakat Papua tetap selalu mendapatkan harga BBM yang terjangkau dan memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    (Baca juga : Pertamina Capai 38 Titik BBM Satu Harga - Menteri ESDM Resmikan Lembaga Penyalur di 4 Provinsi)

    (Baca juga : Penting! Pertamina Siapkan Ini untuk Pasokan BBM dan LPG Selama Natal dan Tahun Baru)

    (Baca juga : Hadapi Natal & Tahun Baru, Pertamina Siapkan Layanan Extra di Jalur Ini)

  • Kutai Kertanegara, Klikanggaran.com (1-1-2018) - Satu hari menjelang serah terima pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Amien Sunaryadi, didampingi President & GM Total E&P Indonesie (TEPI), Arividya Noviyanto, melakukan Management Walkthrough (MWT) ke salah satu area kerja Blok Mahakam di North Processing Unit (NPU) Kutai Kertanagara, Minggu 31 Desember 2017.
    Dalam MWT (kunjungan kerja) untuk melihat langsung proses kerja dan operasi di lapangan sekaligus bersilaturahmi dengan pekerja di lapangan turut serta Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia, Bambang Manumayoso, dan Direktur Pertamina Hulu Mahakam, Ida Yusmiati.

    Rombongan MWT melakukan dialog dengan pekerja sebelum meninjau ke area control room dan area processing unit. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengapresiasi pekerja Blok Mahakam yang tetap mengabdi untuk negara demi ketahanan energi nasional.

    Hal senada juga disampaikan oleh President & GM Total E&P Indonesia, Arividya Noviyanto.

    "Kinerja teman-teman di Blok Mahakam telah melebihi target yang ditetapkan," ujarnya.

    Bahkan, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia, Bambang Manumayoso, berharap sinergi kedua belah pihak selama proses transisi dapat berjalan dengan baik.

    "Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian target produksi yang ditetapkan," tukasnya.

    Setelah itu, Rombongan MWT melakukan dialog dengan pekerja sebelum meninjau ke area control room dan area processing unit. Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia, Bambang Manumayoso, induk usaha Pertamina Hulu Mahakam yang nantinya akan melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam pada saat dialog dengan pekerja, menyampaikan motivasi dan rasa optimis dengan proses alih kelola ini.

    "Semoga dengan transisi Total ke Pertamina dapat berjalan dengan baik dan juga kepada pekerja Total di sini, agar bisa terus bersinergi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya otomatis pencapaian kinerja akan berpengaruh terhadap target pencapaian," ujar Bambang.

    Selain melakukan peninjauan, rombongan melakukan penanaman pohon buah sebagai simbolis kebersamaan pelestarian bumi di area operasi.

    (Baca juga : Soal Blok Mahakam, Ini Kabar Gembira dari Pertamina)

    (Baca juga : Pertamina Latih 5.000 Calon Tenaga Kerja Proyek RDMP Balikpapan)

    (Baca juga : Pujian Turis Mancanegara untuk Souvenir Sungai Wain)

  • Medan, Klikanggaran.com (21/12/2017) - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I terus menjaga saluran distribusi guna mengamankan kebutuhan masyarakat dan wisatawan Parapat jelang libur Natal dan tahun baru 2018.

    Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan di Parapat akan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan, Pertamina menghadirkan produk Pertamax Turbo di wilayah Parapat.

    Tercatat, terdapat empat SPBU yang menyalurkan produk Pertamax Turbo dan tersebar di seluruh wilayah Siantar dan Simalungun. Yaitu SPBU 14.211.205, SPBU 14.211.212, SPBU 14.211.214, dan SPBU 14.211.270.

    General Manager Pertamina MOR I, Erry Widiastono, menyatakan harapannya agar kebutuhan masyarakat Parapat akan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan pada jelang Natal dan tahun baru dapat terpenuhi.

    “Ini merupakan langkah Pertamina untuk mendukung masyarakat Parapat mendapatkan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan, khususnya jelang libur Natal dan tahun baru,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, sejak diluncurkan pada 16 Juni 2017 di Siantar-Simalungun, Pertamax Turbo memang mendapatkan tempat tersendiri di hati penggunanya. Terbukti Pertamax Turbo berhasil mengalami peningkatan konsumsi hingga 500 persen sejak peluncuran perdananya. Saat ini Pertamina melakukan penyaluran Pertamax Turbo hingga 48 kiloliter setiap bulan. (MOR I)

     

    (Baca juga : Penting! Pertamina Siapkan Ini untuk Pasokan BBM dan LPG Selama Natal dan Tahun Baru)

    (Baca juga : Hadapi Natal & Tahun Baru, Pertamina Siapkan Layanan Extra di Jalur Ini)

    (Baca juga : Ini Dia! Pertamina Pastikan Satu Harga di Lembaga Penyalur BBM)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18/12/2017) –  Sebanyak 6.700 peserta akan mengikuti Eco Run 2017 yang digelar PT Pertamina (Persero) di Pantai Festival Ancol, Jakarta Utara, Sabtu ((16/12).

    Ajang lari yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-60 Pertamina tersebut merupakan tahun yang keempat sejak pertama kalinya digelar pada 2014. Adiatma Sardjito, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan, Pertamina Eco Run 2017 diikuti oleh sebanyak 6.700 peserta.

    "Pada Eco Run 2017, jumlah peserta melampaui target dari proyeksi 6.000 peserta," ujar Adiatma di Jakarta, Kamis (14/12).

    Pertamina Eco Run 2017 yang mengusung tema Lari Lestarikan Bumi ini, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan melalui berlari, sekaligus turut melestarikan keanekaragaman hayati.

    Pertamina Eco Run 2017 dibagi dalam dua kategori, yakni 5K dan 10K. Untuk kategori 10K Race Run terbagi menjadi tiga kategori yakni Pelajar (13-17 th), Umum (18-40 th), Master (>40 th).

    Peserta Pertamina Eco Run 2017 melewati obstacle-obstacle menantang pada titik-titik tertentu yang terdapat di sepanjang lintasan lari yang dilewati. Tidak hanya itu, setelah sampai di garis finish, para pelari ini disambut berbagai hiburan menarik, mulai dari music performance, glowing dance party, dan firework.

    Pertamina Eco Run 2017 juga memberikan kesempatan bagi para runners untuk memenangkan doorprize dengan total puluhan juta rupiah. Pada akhir rangkaian acara, perwakilan pemenang ikut serta untuk menyerahkan donasi secara simbolis kepada organisasi yang bergerak dalam upaya pelestarian Owa Jawa dan Tuntong Laut di Indonesia.

    Melalui event tahunan Pertamina Eco Run 2017 ini, Pertamina dan runners akan memberikan bantuan konservasi kepada Yayasan Satu Cita Lestari dan Yayasan Owa Jawa, masing-masing senilai lebih dari Rp 451 juta. Angka ini merupakan persentase dari jumlah dana pendaftaran peserta yang berpartisipasi pada kegiatan ini.

    “Melalui donasi peserta ini, Pertamina mendorong partisipasi masyarakat, khususnya para runners, untuk peduli pada pelestarian hewan khas Indonesia yang sudah hampir punah. Bersama-sama, primata dapat dijaga dan dilestarikan keberadaanya,”ujar Aditama.

    Sebagaiman diketahui, sejak tahun 2015 Pertamina melalui Anak Perusahaan Pertamina EP telah menandatangani kerja sama dengan Yayasan Owa Jawa untuk melakukan konservasi primata endemik ini.

    Begitu pula dengan Tuntong Laut (batagur borneoensis), melalui Pertamina EP Asset I Field Rantau, BUMN ini mendukung para pengiat lingkungan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayahnya.

    (Baca juga : PT Pertamina EP Lepasliarkan Owa Jawa)

    (Baca juga : Lestarikan Satwa Endemik, Pertamina Lepasliarkan 50 Ekor Penyu Hijau)

    (Baca juga : Jelang HUT ke-60, Pertamina Gelar Khataman Al Quran)

  • Balikpapan, Klikanggaran.com (02-01-2018) – Pergantian tahun baru di bumi Borneo, Balikpapan, menjadi saksi sejarah, beralihnya Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia. Yaitu dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina (Persero).

    Proses peresmian serah terima pengelolaan WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu, Syamsu Alam.

    WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun, dan hari ini memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

    Dalam sambutannya Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, mengatakan bahwa pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13% persen produksi gas nasional, tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya.

    "Sebagai wakil Pemerintah Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja keras Total E&P Indonesie sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai mitra TEPI. Seluruh persiapan alih kelola yang sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir, untuk menjaga kontinuitas operasional WK Mahakam paska 31 Desember 2017, SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan TEPI telah bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancer. Sehingga terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari WK Mahakam," jelas Amien.

    Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menyampaikan, selama masa peralihan, Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pertamina tentu melihat amanat Pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.

    Pengelolaan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.

    “Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke -15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017; transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM telah mencapai 98,23 persen; melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai USD 1,27 miliar untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam," kata Syamsu Alam.

    Hal yang menggembirakan, upaya pengeboran yang dilakukan Pertamina berhasil dilakukan dengan menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23% terhadap anggaran, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120% serta memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%.

    Semua pencapaian itu merupakan bukti kerja keras dan kolaborasi yang baik antara pekerja yang terus bekerja dengan semangat. Komitmen penuh Pertamina untuk kesinambungan produksi di wilayah kerja juga dibuktikan dengan anggaran yang dikucurkan pada 2018 yang lebih dari US$1,7 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi.

    Berdasarkan data SKK Migas per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.
    Pengelolaan WK Mahakam oleh Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai penyumbang lebih dari 30% produksi minyak dan gas nasional pada tahun 2018.

    Persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018 oleh SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari dan 916 mmscf gas per hari. Angka tersebut direncanakan dicapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur, serta POFD 5 lapangan migas di WK Mahakam.

    Kontrak kerja sama WK Mahakam ditandatangani TEPI dan Inpex pada 6 Oktober 1966 untuk jangka waktu 30 tahun. TEPI memperoleh partisipasi dari Inpex pada akhir 1970 dan ditentukan sebagai operator.

    Pada 1991, TEPI memperoleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun sampai 30 Maret 2017. Kontrak Mahakam mengalami tambahan waktu selama 9 bulan hingga 31 Desember 2017. Penambahan ini disebabkan karena kontrak penjualan LNG diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

    Sebelum WK Mahakam berakhir, Mitra Kontrak Kerjasama WK Mahakam telah menyelesaikan seluruh komitmen finansial mulai dari bonus tanda tangan sampai dengan pencadangan dana abandonment and site restoration (ASR).

    TEPI juga telah mengembalikan data geologi dan geofisika (G&G), serta data non G&G secara bertahap dari 2015 sampai 2017. Selain itu, TEPI telah berkomitmen untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada akhir kontrak.

    Keberhasilan alih kelola WK Mahakam akan menjadi pembuktian Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Tentunya hal tersebut tak lepas dari peran serta dukungan pemerintah, seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

    (Baca juga : Soal Blok Mahakam, Ini Kabar Gembira dari Pertamina)

    (Baca juga : Jelang Alih Kelola Blok Mahakam, Ini yang Dilakukan Kepala SKK Migas dan Direktur Hulu)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (27/12/2017) - Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) selama tujuh hari masa Satuan Tugas BBM Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 berjalan dengan baik. PT Pertamina (Persero) mencatat bahwa dalam kurun waktu 18-24 Desember 2017 tersebut,  minat masyarakat terhadap BBM berkualitas semakin meningkat, mencapai lebih dari 10%.

    "Kepedulian konsumen terhadap BBM berkualitas dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat mengonsumsi BBM non subsidi berkualitas seperti Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex yang semakin meningkat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan konsumen terhadap produk BBM Pertamina. Tentunya, Pertamina akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan konsumen terutama di masa periode libur Natal dan Tahun Baru ini," ujar Adiatma.

    Adiatma menjelaskan bahwa rata-rata penyaluran BBM non subsidi jenis Pertalite mengalami lonjakan signifikan, mencapai sekitar 49 ribu Kilo Liter (KL) per hari atau meningkat 43 persen dibandingkan periode Satgas 2016. Jika dibandingkan konsumsi rata-rata pada kondisi normal di tahun 2017 yang berada pada kisaran 45 ribu KL per hari, maka penyaluran Pertalite selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan 9 persen.

    Selain itu, imbuhnya, rata-rata penyaluran BBM nonsubsidi jenis Pertamax mencapai lebih dari 17 ribu KL per hari atau sekitar 20 persen di atas periode Satgas 2016. Apabila dibandingkan konsumsi rata-rata pada kondisi normal sekitar 16 ribu KL per hari, maka penyaluran Pertamax selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan lebih dari 9 persen.

    Adiatma menambahkan, bahwa Pertamina Dex juga diminati konsumen pengguna kendaraan bermesin disel. BBM non subsidi jenis Pertamina Dex ini rata-rata penyalurannya mencapai lebih dari 570 KL per hari atau meningkat sekitar 17 persen dibandingkan periode Satgas 2016. Jika dibandingkan kondisi normal yang berada pada kisaran 531 kiloliter per hari, maka penyaluran Pertamina Dex selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan 8,7 persen.

    “Lonjakan yang sangat signifikan terjadi untuk BBM non subsidi jenis Dexlite,” ujarnya.

    Rata-rata penyaluran BBM non subsidi jenis Dexlite menembus angka 1.900 KL per hari atau sekitar 156,1 persen dibandingkan periode Satgas 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi normal yang berada pada kisaran 1.600 KL per hari, maka penyaluran Dexlite selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan sekitar 17 persen.

    "Kami akan terus melayani kebutuhan BBM  masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru hingga masa Satgas ini berakhir pada tanggal 8 Januari 2018," kata Adiatma.

    (Baca juga : Road to Euro 4, Pertamina Tingkatkan Kualitas Produk dan Pelayanan Pelanggan)

    (Baca juga : Baru! Optimalkan Layanan Digital, Pertamina Gandeng GO-JEK)

    (Baca juga : Catat! Satgas Pertamina dan Operasi Lilin Siap Amankan Pasokan BBM dan LPG)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (16/12/2017) -- PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Pertamina ke-60. Mengusung tema Striving Towards Sustainable Energy, PEF berlangsung selama dua hari pada 12 -13 Desember 2017.

    Dalam keynote speech di hari kedua PEF 2017, Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, menjelaskan rencana pemerintah mengoptimalisasikan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari upaya merealisasikan komitmen Indonesia berpartisipasi dalam “Global Sustainable Action” yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 21st COP 2015 di Paris, guna mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan target 29%.

    “Sejumlah langkah diterapkan pemerintah untuk mengimplementasikan rencana ini serta mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Antara lain dengan menerbitkan beragam regulasi guna memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penggunaan energi terbarukan, berupa insentif fiskal dan non fiskal,” kata Arcandra Tahar.

    Namun, sejumlah tantangan juga menjadi kendala, dan saat ini sedang diupayakan solusinya. Yakni tingginya tingkat bunga pinjaman bank domestik yang melampaui 10 persen, ijin penggunaan lahan, rendahnya kapasitas pembangkit tenaga angin dan panel surya, belum adanya sistem grid pintar yang operasional, dan beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat.

    Selain itu, ada tantangan lainnya yang dihadapi, khususnya mengenai bagaimana mengelola advance teknologi dan mengkombinasikannya dengan manajemen industri energi pintar seperti Pembangkit Tenaga Angin, Pembangkit Panel Surya di darat, Pembangkit Panel Surya Terapung, dan Perusahaan Jasa Energi (ESCO).

    Dari aspek strategi fiskal, Pemerintah menerapkan sejumlah langkah seperti feed in tarrif, dan indeks harga tertinggi untuk biaya pembangkit regional, dengan pembagian bagi wilayah yang biaya dasar pasokan listriknya lebih tinggi dari rata-rata nasional, harga listriknya tidak melampaui 85% dari biaya dasar pasokan listrik setempat, dan untuk wilayah yang biaya dasar pasokan listriknya lebih rendah dari rata-rata nasional, harga listriknya sebesar 100% dari harga dasar pasokan listrik setempat.

    Sementara untuk pembangkit panas bumi dan biomassa dari sampah kota, menurut Arcandra pemerintah akan menyerahkannya pada mekanisme business to business dengan Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

    Selanjutnya, dalam kesempatan konferensi pers, Arcandra mengungkapkan tentang tantangan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan masih terus dicari solusinya.

    “Perbankan dalam negeri memberikan tingkat bunga yang tinggi melampaui 10 persen, sementara bank dari luar negeri menawarkan pinjaman rata-rata dibawah 5 persen, namun biasanya diikuti sejumlah persyaratan seperti masuk dalam kredit ekspor atau menggunakan teknologi dari negara pemberi pinjaman,” tuturnya.

    Lebih lanjut Arcandra memaparkan, dirinya sudah mengumpulkan para lender dari luar negeri, termasuk World Bank dan juga dari Eropa. Namun, memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, dan kadang persyaratannya terlalu ketat.

    “Tapi, terus kita usahakan, agar persyaratannya diperlonggar, agar pengusaha bisa mendapat akses ke pendanaan berbunga rendah,” lanjutnya.

    Sedangkan Herutama Trikoranto, SVP Research & Technology Center PT Pertamina (Persero), menambahkan bahwa Pertamina sudah sejak lama menekuni bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Selain mengelola Pembangkit panas bumi, bidang lain yang menjadi fokus perusahaan untuk jangka pendek dan menengah yakni panel surya dan tenaga angin,” ujar Herutama.

    Terkait dengan pengembangan energi terbarukan, Andi Yuliani Paris, anggota DPR Komisi VII, yang juga turut hadir dalam konferensi pers, menjelaskan, meski ada sejumlah kendala, namun minat investor masih tinggi. Salah satu yang harus dibahas menurutnya adalah insentif bagi para investor.

    “Pembangkit tenaga angin dengan kapasitas 70 MW di Sidrap sudah beroperasi. Kedepannya, Indonesia punya potensi besar untuk arus laut dan gelombang. Sejumlah pengusaha dari Inggris bahkan sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di pembangkit panel surya dan tenaga angin. Geothermal juga masih bisa dikembangkan,” kata Paris.

    (Baca juga : Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia)

    (Baca juga : Pada Usia 60 Tahun, Pertamina Konsisten Kembangkan Energi Baru Terbarukan)

    (Baca juga : Satu Prestasi Lagi, Pertamina Raih Penghargaan Indonesia Corporate Reputation Award 2017)