• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Pemprov Sumsel

  •  

    Palembang, Klikanggaran.com (09-03-2018) - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran 2016 disinyalir kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

    Misalnya saja perihal penetapan target pendapatan PKB dan BBN-KB pada tahun 2016, disinyalir sangat jauh dari trend yang berlangsung dan terkesan dipaksakan dengan menaikkan target PKB 30,99% dari realisasi tahun sebelumnya dan target BBN-KB sebesar 24,37%.

    Sementara, trend untuk BBN-KB cenderung menurun dalam lima tahun terakhir dinilai sangat tidak realistis dan tidak didukung dengan data pengganggaran pendapatan yang memadai.

    Sumber klikanggaran.com menyebutkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sumsel tahun 2013 – 2018 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 memproyeksikan kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar 25,62%. Sementara data pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 hanya sebesar 4,18%. Proyeksi kenaikan ini sangat optimistis.

    Implikasi dari pengganggaran pendapatan yang over estimate atau terlalu tinggi tersebut, berdampak kepada sulitnya mencapai target pendapatan yang sudah dianggarkan. Di sisi lain, penganggaran belanja daerah mengikuti proyeksi pendapatan yang dianggarkan pada APBD, manakala target pendapatan tidak tercapai.

    Sementara belanja daerah sudah terlanjur dianggarkan tinggi, mengakibatkan Pemprov Sumsel mengalami kesulitan membayar belanja daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD.

    Menghadapi situasi seperti ini, Pemprov Sumsel melakukan beberapa cara, antara lain :

    1. Melakukan penundaan pembayaran atas pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi programnya. Antara lain penundaan pembayaran atas pelaksanaan program berobat gratis Jamsoskes Semesta kepada kabupaten/kota sebesar Rp59.335.721.095,28 dan kepada rumah sakit di Sumatera Selatan sebesar Rp83.461.962.703,21. Hal ini meningkatkan jumlah kewajiban Pemprov Sumsel yang disajikan di Neraca, dan terganggunya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh berbagai fasilitas kesehatan.

    2. Melakukan penundaan pembayaran atas penerimaan dari pendapatan PKB, BBN-KB, dan Pajak Rokok, yang dengan perhitungan persentase tertentu merupakan hak pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang tidak dibagikan dan terakumulasi hingga tahun 2016. Dan, menjadi kewajiban untuk PKB/BBNKB sebesar Rp1.326.021.785.983,93 dan Pajak Rokok sebesar Rp49.016.938.510,41.

    3. Penundaan pembayaran belanja daerah atas pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang sudah diikat dengan kontrak dan telah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Namun, Pemprov Sumsel tidak dapat melakukan pembayaran pada tahun 2016 dan pada saat APBDP juga tidak melakukan rasionalisasi atau pengurangan atas belanja daerah tersebut. Hal ini meningkatkan jumlah kewajiban Pemprov Sumsel kepada pihak ketiga sebesar Rp738.986.911.200,45.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) – Diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (sumsel) tahun anggaran (TA) 2016 adalah sebesar Rp2.546.177.544.348,66. PAD Pemprov Sumsel ini mengalami kenaikan yang tajam, hingga Rp11.651.131.033,46 dengan rasio 82,30 persen dari tahun sebelumnya.

    Sumber PAD Pemprov Sumsel ini di antarannya adalah Pendapatan Pajak Daerah Rp2.378.960.064.732,96, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp18.403.609.038,90, Pendapatan Hasil Pengola Kekayaan Daerah yang dipisah Rp62.837.135.004,93, dan Lain-Lain PAD yang Sah Rp85.976.735.571,87.

    Menurut Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, PAD Pemprov Sumsel tidak sebanding dengan pembangunan daerah Sumsel yang bertujuan meningkatkan daya saing wilayah serta memajukan kehidupan masyarakat. Kenyataannya, pembanguan di Provinsi Sumsel lamban, indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan, dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

    “Hal ini terlihat dari data BPS Pemprov Sumsel, PDRB per kapital ADHB hanya 30,627.55 persen, pengurangan pengangguran 5.03 persen, pengurangan kemiskinan 13,9 persen, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan nasional. Seharusnya, PAD Pemprov Sumsel mampu mengakomodir pembangunan wilayah dan masyarakat Sumsel,” tutur Wahyudin pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (11/12/2017).

    Selain itu, menurut Wahyudin, PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah,” tegasnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/8/2017) - Pemerintah Provinsi Sumsel (Sumatera Selatan) yang dipimpin oleh Gubernur Alex Noerdin memiliki 15 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Berdasarkan jenisnya, terdapat BUMD yang berorientasi bisnis dan BUMD yang sifatnya memberikan layanan publik (public services).

    Tetapi, visi dan misi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Alex Noerdin dalam pembentukan BUMD tidak begitu jelas. Seringkali tujuan pendirian BUMD yang ditetapkan, untuk melayani publik dan sekaligus juga untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD).

    Dalam kenyataannya, sangat sulit bagi BUMD Sumsel untuk maju dan menjalankan dua fungsi sekaligus secara bersamaan. Satu melayani rakyat secara gratis dan yang satu lagi disuruh untuk mencari keuntungan agar bisa meningkatkan PAD. Belum lagi persoalan-persoalan yang muncul, seperti jika ada BUMD yang sudah merugi terus atau tidak beroperasi, masih tetap dipertahankan dan Pemda tidak berani mengambil keputusan dan memproses pembubaran.

    Kemudian, yang membuat perusahaan BUMD Sumsel sama sekali tidak bisa maju adalah rekrutmen dewan komisaris, badan pengawas, direksi, dan karyawan BUMD. Mereka semua tidak melalui proses terbuka dan transparan. Ini bisa saja diartikan, pada pengangkatan atau rekrutmen dewan komisaris, badan pengawas, dan direksi diduga banyak titipan. Atau, dipengaruhi oleh intervensi politik negatif dari pejabat Pemda, baik eksekutif maupun legislatif.

    Sehingga, BUMD tampak menjadi tempat penampungan PNS, Pensiunan PNS, ataupun orang-orang yang terkait dengan pejabat tertentu. Dari sini muncul pendapat publik, kalaupun ada orang Sumsel yang mempunyai kapasitas untuk jadi direktur, tapi tidak punya koneksi dengan pejabat terkait, maka jangan berharap bisa masuk jadi pejabat BUMD Sumsel.

    Sebab pengangakatan pejabat BUMD tidak berdasarkan kapasitas seseorang, melainkan lebih kepada kedekatan atau KKN dengan seorang pejabat. Maka, hal itu akan berdampak kepada BUMD itu sendiri. Dimana BUMD tidak dikelola secara profesional dan bersaing secara kompeten dan sehat.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (07/12/2017) – Diketahui, ada dana hibah yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp 531 miliar untuk lembaga kemasyarakatan.

    Dana tersebut diberikan kepada beberapa lembaga, di antaranya yang memperoleh anggaran terbesar adalah program sekolah gratis yang nilainya mencapai Rp 312 miliar.

    Namun, sayangnya anggaran miliaran rupiah ini dinilai oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, sangat menguras sebagian besar dari total realisasi anggaran dana bantuan hibah di tahun 2016.

    Menurutnya, besaran anggaran yang diberikan untuk program sekolah gratis tersebut, tidaklah berbanding lurus dengan kualitas pendidikan masyarakat Sumsel.

    Wahyudin menjelaskan, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Sumsel dalam pendidikan (sekolah).

    "Dari data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2016 Pemprov Sumsel menunjukkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat  8,4 persen siswa yang tidak sekolah. Lalu, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama mencapai 24 persen, dan yang menggetirkan lagi jumlah siswa tidak sekolah untuk Sekolah Menengah Atas mencapai 40 persen," tutur Wahyudin kepada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (06/12/2017).

    Maka, lanjut Wahyudin, dengan porsi anggaran yang besar seharusnya mampu mendorong tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Sumsel. Namun kenyataannya, sangat berbanding terbalik.

    "Guna memenuhi amanah UUD 1945 dalam mencerdaskan anak bangsa, masalah tersebut menjadi PR bagi Pemprov Sumsel, khususnya kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan,” tutupnya.

     

  • Palembang, Klikanggaran.com (18-04-2018) - Pada Tahun Anggaran 2016 Pemprov Sumsel menganggarkan belanja hibah sebesar Rp2.064.793.627.879 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp226.252.000. Adapun realisasi masing-masing adalah sebesar Rp2.042.547.377.879 dan Rp226.252.000 atau 98,92% dan 100% dari anggaran.

    Dokumen yang dimiliki klikanggaran.com menunjukkan jika proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial bermasalah. Dimana rincian SK Gubernur tentang penerima bantuan hibah tidak berdasarkan mekanisme by name by address, serta tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengajuan usulan bantuan hibah.

    Diketahui juga, terdapat tiga penerima hibah yang tidak disebutkan secara rinci nama penerimanya, yakni :

    1) Hibah untuk beasiswa/bantuan kepada guru

    2) Hibah kuliah gratis

    3) Hibah ponpes se-Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

    Hibah beasiswa/bantuan kepada guru menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara usulan dengan pencairan. Salah satu pihak penerima hibah mengajukan usulan bantuan hibah sebesar Rp314.759.000. Sedangkan usulan pencairan bantuan/beasiswa guru pada SP2D Nomor 198/SP2D/1.20.05.02/206 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp453.000.000.

    Sehingga nilai pencairan beasiswa/bantuan kepada guru lebih besar Rp138.241.000 dari usulan. Sementara itu pemberian bantuan hibah kuliah gratis didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 pasal 4 yang menyatakan bahwa biaya program kuliah gratis diberikan bagi calon mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

    Namun, berdasarkan review atas SK Gubernur penerima bantuan hibah diketahui bahwa penerima dana hibah kuliah gratis tidak menyebutkan secara rinci penerima hibah melalui mekanisme by name by address. Serta terdapat individu penerima bantuan hibah kuliah gratis yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hibah pemerintah daerah tidak dapat diberikan untuk individu perorangan.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Gelaran Liga Champoins serta Liga Primer Inggris memang semakin seru saja, dan patut untuk dinanti-nantikan oleh sejumlah fans bola.

    Apalagi permulaan awal November ini dikabarkan sejumlah club sepakbola pada arena Eropa akan mengisi waktu luang kita untuk menyaksikan sejumlah pertandingan.

    Dikabarkan dari goal.com, telah terlampir jadwal pertandingan #gantengmaksimal pekan ini dari tanggal 1 November hingga tanggal 7 November 2017 untuk Liga Champions dan Liga Primer Inggris.

    Selain gelaran ini menggiurkan sekali, dan pantang untuk dilewatkan, tapi sialnya, di tengah-tengah penantian ini malah mendengar informasi yang menjengkelkan. Yakni adanya pemborosan anggaran daerah di Pemerintah Provinsi Sumetera Utara.

    Dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui bahwa pada tahun 2016 ditemukan realisasi insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) tidak sesuai peruntukannya. Sehingga mengakibatkan adanya pemborosan sebesar Rp16.055.499.000.

    Angka yang fantastis sekali, dan patut ditunggu tindakan dari aparat hukum, karena diketahui ada terdapat pemungutan yang janggal.

    Selain pemborosan, hak pemerintah menjadi berkurang sebesar Rp16.055.490.000 atas pembagian hasil PBB KB.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Pada tahun 2016 di salah satu kegiatan pembangunan jalan lingkungan di Sumatera Selatan diduga tidak tepat sasaran dan janggal. Pasalnya, ditemukan penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut ternyata bukan wewenangnya.

    Artinya, ada ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas ketentuan yang berlaku terkait kewenangan pembangunan jalan tersebut. Bahkan, anggaran kegiatan pembangunan jalan lingkungan tidak tepat sasaran tersebut diperkirakan sebesar Rp151.459.543.100.

    Dari penelusuran Klikanggaran.com, masalah tersebut pernah mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Bahwa kegiatan pembangunan jalan lingkungan di kabupaten/kota berada dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan yang dianggarkan pada Dinas PU Cipta Karya. Dan, merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas PU Cipta Karya sendiri, yang arealnya meliputi seluruh kabupaten/kota.

    Selain itu, pembangunan jalan lingkungan di wilayah pedesaan tersebut dimungkinkan karena pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi sesuai Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

    Namun, pernyataan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tersebut, dibantah oleh Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK). BPK tidak sependapat dengan tanggapan tersebut karena pemerintah kabupaten/kota terkait belum menyerahkan kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

    Hal ini sangat kontras, dimana Dinas PU Cipta Karya tidak memilki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp151.459.543.100 tersebut. Dan, kalaupun Dinas PU Cipta Karya berwenang melaksanakan kegiatan tersebut, semestinya ada penyerahan kewenangan penyelenggaraan yang diberikan.

    Maka, publik pun mencurigai atas kejanggalan kegiatan tersebut, dan meminta kepada aparat hukum dan Kejati untuk memeriksa Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, karena telah memberikan titah yang di luar ketentuan kepada Dinas PU Cipta Karya untuk pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangannnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (19/12/2017) – Diketahui, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan untuk tahun anggaran 2016, Pemprov Sumsel telah menghabiskan anggaran hingga Rp9.531.765.923,00. Dan, anggaran miliaran rupiah tersebut habis hanya untuk kebutuhan pengadaan alat rumah tangga di Pemprov Sumsel.

    Menurut Kordinator Kajian dan Anilisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), Wahyudin, dalam kurun waktu satu tahun, Pemprov Sumsel menghamburkan uang negara hingga miliaran rupiah untuk belanja pengadaan alat rumah tangga, adalah tidak logis.

    Wahyudin menyayangkan, dengan meletakkan latar belakang belanja alat rumah tangga seperti kemoceng, camper, sapu, kain pel, alas kaki, pewangi ruangan, deterjen untuk pembersih lantai, uang negara harus terkuras hingga miliaran rupiah.

    “Sudah seharusnya Pemprov Sumsel mengkaji ulang anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan alat rumah tangga itu. Mestinya anggaran tersebut dapat digunakan untuk pos lain, seperti pos anggaran pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumsel,” tegas Wahyudin.

    “Jangan sampai anggaran miliaran rupiah habis hanya dalam lingkaran Pemprov dan jajarannya, namun harus benar-benar terealisasi kepada masyarakat dan mampu dirasakan,” tutup Wahyudin.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (06/12/2017) - Pada tahun 2016 di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretariat DPRD terdapat pemborosan anggaran sebesar Rp498.132.600. Pemborosan tersebut atas pembayaran perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai.

    Pemprov Sumsel harus merogoh kantong APBD sebesar Rp498.132.600 hanya untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD. Yaitu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus tipikor dana hibah tahun anggaran 2013.

    Selain itu, tidak diketahui pasti berapa jumlah anggota DPRD yang dipanggil sebagai saksi hingga ke mana saja perjalanan dinasnnya. Namun, dari informasi yang didapat Klikanggaran.com, ada satu tempat pemeriksaan yang diketahui dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Gubernur H. Bastari Seberang Ulu I, Palembang.

    Keanehan lainnya muncul terkait anggota DPRD yang melakukan perjalanas dinas dalam rangka panggilan sebagai saksi merupakan anggota DPRD yang menjabat kembali sebagai anggota DPRD periode 2014 – 2019. Sehingga sejatinya mereka dipanggil bukan atas tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD saat ini.

    Sebenarnya, dari gambaran yang ada, perjalanan tersebut sangat boros, hanya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi saja harus menguras APBD sebesar Rp 498 juta. Terlebih, hal itu sangat membebani keuangan Pemprov Sumsel.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/11/2017) - Film Night Bus disebut-sebut sebagai tilm terbaik 2017 di ajang Festival Film Indonesia (FFI), dan berhak menerima tropi paling bergengsi, yaitu Piala Citra Film terbaik.

    Sebagian publik menilai, film Night Bus dinobatkan sebagai film terbaik itu sangat aneh, karena film ini jumlah penontonnya paling sedikit. Dan, waktu penayangannya paling singkat dibandingkan dengan film lainnya.

    Dimana Film Night Bus hanya ditonton oleh 20 ribu orang, dan bertahan selama satu pekan di 105 layar bioskop besar dan mikro. Jumlah penonton ini kalah terpaut jauh dengan film Cek Toko Sebelah yang berhasil menarik 2,6 juta penonton.

    Bahkan, film Pengabdi Setan yang tayang lebih dari satu bulan, bisa mencapai lebih dari 4 juta orang. Sedangkan film Kartini ditonton lebih dari 500 ribu orang, dan film Posesif yang saat ini masih tayang sudah menyentuh 200 ribu orang.

    Maka ketika film Night Bus meraih piala citra, bagi publik terasa aneh dan janggal, sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel. Dimana pada tahun 2017 ini Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman Sumsel merealisasikan proyek perbaikan lampu City Soul Eksisting dan Lampu City Soul baru sebesar Rp3.512.000.000.

    Berdasarkan dokumen yang diterima Klikanggaran.com diketahui, proyek senilai Rp 3,5 miliar ini dikerjakan oleh PT. Kusuma Arta Abadi yang beralamat di Jalan Denang Lebar Daun No.039, Kota Palembang.

    Tingginya penawaran harga yang disajikan oleh perusahaan pemenang lelang itu menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp223.000.000.

    Dengan adanya potensi kerugian negara dalam proyek perbaikan lampu City Soul Eksisting dan Lampu City Soul baru ini, diminta kepada Kejati Sumsel untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

    Dan, publik meminta agar Kejati segera memanggil Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, untuk diminta keterangannya atas kasus ini.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (22/12/2017) – Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengucurkan dana berupa transfer bantuan kepada partai politik tahun 2016 sebesar Rp1.924.096.608,00. Dana tersebut dikucurkan kepada 10 parpol yang terdapat di Pemprov Sumsel.

    Wahyudin, Koordinator Investivigasi Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik membeberkan kepada Klikanggaran.com, parpol yang medapat kucuran dana dari Pemprov Sumsel tersebut di antaranya adalah :

    (1) Partai Golkar sebesar Rp276.339.168,00

    (2) Partai Hanura sebesar Rp145.223.064,00

    (3) PAN (Partai Amanat Nasional) sebesar Rp200.302.704,00

    (4) PBB (Partai Bulan Bintang) sebesar Rp80.364.312,00

    (5) Partai Demokrat sebesar Rp217.797.552,00

    (6) Partai Gerindra sebesar Rp198.976.680,00

    (7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp144.365.760,00

    (8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp158.229.288,00

    (9) Partai Nasdem sebesar Rp142.858.800,00

    (10) PDIP sebesar Rp359.639.280,00.

    "Dana yang dikucurkan sedemikian besar oleh Pemprov Sumsel kepada parpol harusnya mampu meningkatkan kinerja organisasi parpol dalam menjalankan roda demokrasi di negeri ini, khususnya untuk Pemprov Sumsel." tegas Wahyudin.

    Di tengah-tengah waktu yang semakin dekat dengan pilkada serentak, menurut Wahyudin sudah menjadi rahasia public, banyak terjadi money politik di negeri ini.

    Wahyudin juga mengatakan, Pemprov Sumsel sudah seharusnya mewujudkan demorasi yang bersih, jujur, dan adil. Hal ini dapat diwujudkan dari senergisitas parpol, lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, dan masyarakat.

    "Agar ke depan uang masyarakat yang disumbangkan untuk partai bukan hanya sekedar ajang bagi-bagi kue hibah saja, tapi harus digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan," tutup Wahyudin.

     

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (08-01-2018) - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 melakukan dua lelang pengadaan alat praktik bidang keahlian teknologi dan rekayasa untuk SMK Negeri dan Swasta.

    Realisasi anggaran pengadaan alat praktik bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk SMK Negeri ini sebesar Rp13.977.610.000. Dan, realisasi anggaran untuk pengadaan alat praktik bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk SMK Swasta sebesar Rp6.845.410.000.

    Sesuai dengan data yang diperoleh klikanggaran.com, pemenang lelang untuk dua pengadaan ini adalah PT. Cahaya Mulia Bersinar yang beralamat di Rukan Tomang Tol Raya Jalan Agave Raya Blok A1 No.7 Lantai 3 R.3A RT.009/04, Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

    Tetapi, PT. Cahaya Mulia Bersinar memperoleh dua item "kerjaan" dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini dinilai sebagai sebuah kejanggalan. Satu perusahaan, bisa memenangkan dua item proyek, menurut publik, menandakan ada yang tidak beres dalam proses lelang yang dilakukan oleh kelompok kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

    Maka untuk itu, sebaiknya pihak Kejati Sumsel segera melakukan penyelidikan atas dua proyek lelang pengadaan alat praktik bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk SMK Negeri dan Swasta tersebut. Dipersilahkan kepada Kejati Sumsel untuk memanggil Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel.

     

  • Klikanggaran.com (07/12/2017) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2016 memiliki program bantuan dana hibah. Diketahui, untuk anggaran hibah tersebut, dihabiskan sebesar Rp 2,04 triliun.

    Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada dana hibah yang dihabiskan terdapat kenaikan sebesar Rp 403 miliar.

    Anggaran sebesar triliunan Pemprov Sumsel tersebut dihabiskan untuk bantuan dana hibah kepada lembaga kemasyarakatan serta untuk Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

    Total anggaran yang dikucurkan untuk dana BOS TA 2016 tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Angka tersebut naik drastis dari tahun anggaran sebelumnya yakni Rp 415 miliar.

    Pada kenyataan di lapangan, anggaran dana BOS yang digelontorkan oleh Pemprov Sumsel melalui dana hibah miliaran (triliunan) tersebut kontras dengan keadaan APM (angka partisipasi murni) di Pemprov.

    Seperti temuan APM tahun 2016, untuk tingkat sekolah SMP mencapai 76,0 persen, serta SMA mencapai 60,0 persen.

    Melihat anggaran triliunan tersebut, seharusnya dalam hal pendidikan di Pemprov Sumsel, dapat meningkatkan sarana dan prasarana. Hal ini guna mewujudkan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dan berkualitas. Tidak ada komersialisasian pendidikan, serta tidak ada pendidikan yang dipolitisasi.

    Bahkan, dana pendidikan mestinya lebih jelas dan transparan penggunaannya, baik itu dalam mengelola dana dari APBN, APBD, serta dana lainnya.

    Demikian disampaikan oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (07/12/2017).