• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Menteri BUMN

  • Jakarta, Klikanggaran.com (25/10/2017) - Nasib buruk terkait kinerja anak usaha Holding Perkebunan PTPN IV, sepertinya tak lama lagi akan segera menyusul nasib buruk yang sudah dialami PTPN II, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Hal ini disampaikan oleh Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), bukan tanpa alasan. Menurut Yusri, semua itu terjadi akibat salah kelola.

    “Jangankan mencetak laba, bayar gaji untuk pegawai pun sulit. Padahal sekitar 8 tahun yang lalu posisi kinerja keuangan PTPN IV paling sehat, dan menyumbang laba besar ke negara. Dan, kinerja keuangannya sering salip-salipan dengan PTPN III, namun sekarang kinerjanya sudah di bawah PTPN V dan PTPN VI,” ungkap Yusri sebelum memaparkan kondisi-kondisi buruk yang dia maksudkan, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

    Tetapi apa yang hendak dikata, lanjut Yusri, kini nasib buruk telah menimpa, dan hal tersebut menurutnya tak lain adalah akibat Kementerian BUMN salah menempatkan orang di pucuk pimpinan, yang tidak sesuai bidang kompentensinya.

    Yusri memberikan contoh, penempatan Siwi Peni sebagai Dirut PTPN IV misalnya, diduga bermasalah dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri BUMN soal tata cara pemilihan direksi dan komisaris. Selain karena dia berlatarbelakang dari pegawai BNI, sebelumnya sempat diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN III. Dan, ternyata pelanggaran lain yang dilakukan adalah, Siwi Peni diangkat menjadi Direktur Utama PTPN IV, tidak melalui usulan yang lazim dan tak melalui mekanisme "fit and proper test". Menurut Yusri, biasanya siapapun yang diusulkan harus diawali oleh Dewan Komisaris PTPN IV ke Holding Perkebunan, dan diteruskan kepada Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Agro dan Farmasi, agar mendapatkan persetujuan.

    “Ternyata proses itu tidak dilalui, entah dari mana tiba-tiba diduga ada tekanan kepada Kementerian BUMN agar Siwi Peni yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PTPN IV. Proses seperti inilah akan semakin memperburuk kinerja PTPN IV,” sesal Yusri.

    Kondisi tersebut diperparah dengan Direktur Operasional yang dijabat oleh Rediman Silalahi yang mantan Kabag Tehnik PTPN III dan dalam penilaian Yusri, tak memahami tehnik budaya tanaman. Maka menurut Yusri, semakin sempurna tanda-tanda kehancuran kinerja keuangan PTPN IV. Sehingga sulit dibantah, pelanggaran yang nyata diduga dilakukan oleh Deputi BUMN Wahyu Kuncoro yang merangkap Wakil Komisaris BNI, telah memaksa menempatkan beberapa orang BNI puncak sebagai Dirut. Seperti Siwi Peni di PTPN IV, Dasuki Amsir yang berasal dari BNI dan tidak punya prestasi apapun selama menduduki Direktur Utama PTPN IV, tetapi bisa dikondisikan duduk sebagai Direktur Utama Holding Perkebunan. Dan, Yusri menekankan, hal ini terjadi juga di beberapa PTPN lainya.

    “Jadi tak heran kita, saat ini hampir di semua kebun Holding Perkebunan produksi semua tanaman turun drastic. Hal ini disebabkan pemotongan anggaran yang melanggar RKAP yang sedang gencar dikerjakan oleh Dasuki Amsir sebagai Dirut Holding. Semua anak usaha ditergetkan mencatat laba dengan cara kurang benar, yaitu memotong anggaran yang tak wajar. Seharusnya target mencetak laba itu dengan menggenjot produksi dan memberi pupuk sesuai standar yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), bukan pandai-pandaian yang tak ada alasan bisa dipertanggungjawabkan secara tehnis bidang tanaman,” urai Yusri.

    Maka, tak heran bagi Yusri, jika prinsip PAO (Panen Angkut dan Olah) telah terabaikan hampir di semua unit kebun dan menyebabkan restan TBS (Tanda Buah Segar) meningkat dan rendemen CPO dari PKS rendah. Seperti contoh kecil, apa yang terjadi di PKS Langkat, ratusan ton TBS berubah menjadi Tangkos akibat tidak terolah di PKS. Dan, Tangkosnya pun dari hasil pengamatan Yusri tak terangkut, karena persoalan ongkos angkut terlalu murah alias tak wajar.

    Lihat bukti video di bawah ini

    Video PKS di Langkat dengan TBS berubah jadi Tankos yang tak termanfaatkan

    Sekali lagi Yusri menekankan, ini terjadi hampir di semua kebun anak usaha Holding. Padahal Tangkos /TTKS (Tanda Kosong Kelapa Sawit) ini bermanfaat sebagai pupuk mulsa, sebagai alternatif pupuk organik bagi tanaman sawit untuk meningkatkan produksinya, tetapi tidak digunakan dan menjadi sia-sia.

    (Kondisi TPH dan jalan di kebun Ajamu yang terendam banjir)

    “Lihatlah bukti gambar TBS di kebun Ajamu yang membusuk dan banjir di lokasi yang bisa menghambat proses angkut TBS ke PKS. Dan, beberapa PKS PTPN III (Torgamba dan Aek Nabara) yang rusak, sehingga sekitar 1000 ton per hari diolah di PKS milik PTPN V di Rokan Hilir dari permintaan 5000 ton per hari, karena PTPN V harus mengolah TBS dari kebunnya sendiri. Betapa besar kerugian yang dialami PTPN III,” tandas Yusri.

    Mengingat pola kebijakan Direksi Holding Perkebunan sudah sangat membahayakan, menurut pengamatan Yusri, masa depan BUMN ini terancam, dan akan masuk jurang kebangkrutan. Menurutnya, seharusnya Menteri BUMN sebagai pembantu Presiden segera bertindak mengevaluasi kinerja Direksi Holding dan anak usahannya, agar bisa ditata ulang sebelum terlambat.

    ”Janganlah percaya pada laporan AIDS (asal ibu dengar senang) dari Deputi BUMN Bidang Agro dan Farmasi yang diduga berkongkalikong dengan direksi Holding Perkebunan, bahkan kalau di perusahaan kebun swasta model direksinya seperti ini, sudah lama dipecat! Karena sangat merugikan perusahaan,” cetus Yusri dengan kesal.

    “Asal tahu saja, akibat kebijakan direksi selama ini, ibu Menteri akan menyaksikan sendiri bahwa produksi semua tanaman akan hancur di tahun 2018 dan 2019. Bahkan yang lebih tragis, banyak karyawan di kantor direksi dan di kebun-kebun sudah bikin guyonan "lambang BNI Kapal Berlayar”, dengan ejekan “nampaknya kebun kita mau dibawa berlayar ke laut ini, ..amang ooi.. bah”, apa maksudnya itu?" tutup Yusri, dengan keprihatinan yang sangat tinggi.

     

  • Klikanggaran.com (05-03-2018) - Rini Soemarno adalah sosok yang bersahaja dalam memimpin perusahaan Astra ke dalam tracknya pada tahun 1999. Beliau juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era pemerintahan Megawati.

    Sebagai Menteri BUMN yang berada di dalam kabinet 2014-2019, posisinya tidak dapat digoyahkan dengan ambisi kader partai politik mainstream yang cenderung memiliki nafsu untuk menguasai kementerian yang beliau pimpin. Hari ini, di tahun keempat semester pertama tahun 2018, wanita priyai Jawa ini sudah memberikan target kepada 13 hingga 14 perusahaan yang merugi di akhir tahun 2017 dalam Rakor BUMN di Toba pada Desember 2017. Jumlah itu menurun dibandingkan semester I 2017, dimana sebanyak 24 BUMN yang mengalami defisit.

    Ada fakta menarik lainnya, yakni laba BUMN yang memberi kontribusi sebesar 107,1 persen terhadap APBNP 2017. Tercatat pendapatan real sementara BUMN sebesar Rp43,9 triliun. Angka ini merupakan laba tertinggi sejak tahun 2012.

    Apalagi yang harus kita sangsikan, jika BUMN yang selama ini berdiri pihak-pihak oportunis dan selalu merugikan negara, lambat laun mulai berbenah dengan mempersempit ruang bagi jalur koordinasi kebijakan yang tumpang tindih. Dengan adanya ketegasan seorang priyayi, beliau mengesankan nilai generalisasi gender bagi seorang pemimpin wanita yang selalu memimpin  laksana Alexandrina Victoria, ratu Britania Raya yang memerintah dengan kecerdasan dan kecermatan  hingga berlangsung selama 63 tahun 216 hari, lebih lama dari raja atau ratu Britania Raya manapun.

    Sebut saja, bagaimana perhatian beliau saat pertama kali memimpin, hasil dari kebaikan beliau atas perusahaan BUMN. Beliau berhasil melobi agar diberlakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga di tahun 2015. Meskipun faktanya, ada beberapa perusahaan yang justru merugi setelah mendapatkan suntikan modal tersebut. 

    Dari sejumlah BUMN yang mendapatkan suntikan modal, terdapat 26 BUMN yang sudah melakukan PMN mengalami kenaikan pada laba bersihnya, dan ada 4 BUMN yang mendapatkan PMN. Sehingga tingkat kerugian mereka mengecil, tapi 6 BUMN yang sesudah mendapatkan PMN yang kerugiannya justru bertambah, seperti Garuda atau Krakatau Steel yang mengalami kerugian cukup besar. 

    Untuk Garuda dan Krakatau Steel, besar kemungkinan karena bermasalah dalam pengelolaan struktur biaya. Garuda Indonesia mengalami kerugian karena meningkatnya harga bahan bakar serta masih ruginya beberapa rute domestik dan internasional, adapun pada kasus Krakatau Steel (KS), kinerja pada triwulan pertama tahun 2017 mengalami kerugian sebesar US $22,24 juta atau relatif membaik dibandingkan kerugian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US $62,84 juta. Beban kerugian ini timbul karena masih meruginya banyak anak perusahaan di bawah KS, dan tingginya beban biaya akibat financial charges.

    Menteri BUMN juga sangat kukuh mempertahankan kewibawaan bangsa ini, dengan mempertegas kepada perusahaan asing untuk kewajiban divestasi 30% saham. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014), inilah kesempatan baik BUMN untuk ikut memonitor Freeport dan perusahaan lebih mandiri dalam kebijakan yang lebih Indonesiawi dari pada menteri menteri BUMN sebelumnya.

    Bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan-perusahaan BUMN mengalami kerugian, selain disebabkan faktor eksternal yang bersifat uncontrollable, juga sebagian disebabkan lemahnya daya saing. Kelemahan tersebut bersumber dari lambatnya antisipasi bisnis karena dinamika lingkungan yang berubah, kualitas SDM dan leader yang kurang memadai, serta kemungkinan terlalu panjangnya birokrasi dalam pengambilan keputusan. 

    Betapa kuatnya Rini Soemarno yang selalu berperangai tenang dengan tampilan low profil  dapat membuat keputusan yang strategis atas pengelolaan BUMN, ini tidak ditafsirkan hanya pada tangguhnya beliau pada tataran eksternal eksekutif, yakni menghadapi panggilan DPR RI berkali-kali. Namun kepiawaian beliau kepada internalnya dengan kekuatan seorang pemimpin yang selalu matang mengukur presisi kebijakan strategis, apalagi yang fenomenal dari kebijakan beliau adalah antisipasi beliau melakukan pengelolaan BUMN. Yang lebih responsif dan fokus untuk sebagian sudah terjawab, dengan mulai digulirkannya pembentukan Holding Company (HC) dan atau Holding BUMN baru di akhir 2017 lalu. 

    Dengan penuh perhitungan, para deputinya berusaha membentuk 15 induk usaha pada tujuh sektor sebagai bagian dari Roadmap BUMN Tahun 2015-2019. Ketujuh sektor itu, antara lain holding logistik dan perdagangan, perkebunan, farmasi, perkapalan, konstruksi dan infrastruktur, tambang dan pertanahan strategis. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana akan memangkas 34 anak usaha, yang semula berjumlah 119 menjadi 85 entitas. Pembentukan HC ini sebagai upaya menghasilkan kerja sama yang bersifat win-win solution dan memutus mata rantai aktivitas yang tidak efisien. Intinya, HC menghasilkan value creation.

    Menteri Rini sudah mendedikasikan sebuah kepemimpinan yang tegas terhadap para direktur BUMN  nakal, dengan memberikan pengaruh dan ancaman matang atas segala  kebijakannya. Beliau sangat mampu merangkul para direktur BUMN berkat kewibawaan beliau dan kekuasaan besarnya di dunia kepemimpinan perusahaan, meskipun dalam situasi politik kepartaian Indonesia yang mengharu-biru ini. 

    Demikian disampaikan oleh Ali Asgar Tuhulele, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (05/03/2018).

    *Opini kolumnis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18/10/2017) - Apresiasi yang tinggi perlu dilayangkan kepada Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN yang begitu cepat meninjau kekeliruan yang dilakukan oleh  Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi BUMN, Wahyu Kuncoro. Apresiasi ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait kelalaiannya terhadap status rangkap jabatan dari anggota Komisaris Holding Perkebunan PTPN, yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bagi kinerja holding.

    “Semoga sikap tegas Rini Soemarno memberikan harapan besar di publik, bahwa Holding Perkebunan bisa sehat kembali. Tetapi, perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi ulang kompetensi seluruh anggota direksi, mulai dari Holding PTPN III dan anak-anak usahanya, PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Agar kinerja seluruh anak perusahaan bisa bangkit kembali, meningkat produktifitas tanaman sawit, karet, gula, the, dan kopi, dengan proses bisnis yang benar dan transparan, dan mencetak laba bagi perusahaan,” pesan khusus Yusri Usman, seperti yang disampaikan pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

    Menurut Yusri, hal ini perlu dilakukan, sejalan dengan adanya langkah Dirut Holding Dasuki Amsir, yang diduga tak sehat dengan akan memaksa semua anak usaha harus menciptakan laba dengan target tertentu. Misalnya, PTPN V ditargetkan harus menciptakan laba minimal Rp 200 miliar dengan cara apa pun.

    “Begitulah informasi yang beredar luas di antara para anggota direksi dari PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV,” jawab Yusri saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut.

    “Langkah yang akan dilakukan Dirut Holding dan jajarannya itu tentu sangat benar, dan perlu didukung dengan catatan melakukan efisien dengan benar dan tepat juga wajar. Tetapi anehnya, yang dilakukan Dirut Dasuki Amsir ini adalah manajemen jungkir balik. Proses bisnis di dunia perkebunan kinerjanya bisa dikatakan moncer apabila tiap tanaman itu menghasilkan produksinya dengan maksimal,” lanjutnya.

    Agar mencapai target seperti yang diharuskan itu, menurut Yusri tentu harus konsisten sejak di hulu, dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan benar, pemberian pupuk mengikuti standar baku bagian tanaman, yaitu minimal dua kali setahun, dan infrastruktur kebun berupa jalan-jalan harus baik. Selain itu, truk sebagai transport TBS buah tandan segar harus dipastikan, sejak dipetik tiba di PKS (pabrik kelapa sawit) tepat waktu. Agar menjaga ALB (Asam Lemak Bebas) di angka 2- 3%, agar tingkat restan buah rendah dan rendemen CPO dari PKS menjadi tinggi.

    Yusri juga menjelaskan, bahwa untuk mencetak laba dengan meningkatkan produksi tanaman, menurutnya itu adalah langkah yang sangat benar. Akan tetapi, biar kelihatan memperoleh laba akhirnya jadi memotong beberapa anggaran yang sangat penting dan prinsip.

    “Itu adalah ala menajemen "malin kundang alias abu nawas". Artinya, dengan mengkhianati RKAP yang telah disetujui Kementerian BUMN dan disahkan oleh RUPS, yaitu tanaman bisa ditingkatkan produksinya, tetapi anggarannya sengaja dipotong. Agar terlihat Direksi sekarang telah berhasil menyehatkan Holding Perkebunan yang sempat mencetak rugi bersih dari laporan keuangannya yang sudah diaudit sekitar Rp 1.387 triliun pada tahun 2016,” sindir Yusri.

    Lalu mengatakan, “Tindakan itu dalam jangka pendek terlihat berhasil dan dipuji sebagai prestasi luar biasa. Tetapi, jangan lupa, dalam jangka 2 dan 3 tahun mendatang niscaya akan ada masalah besar terjadi. Holding Perkebunan akan turun drastis kemampuan produksi rata-rata tanaman di setiap kebun.”

    Dan, jika pola itu tetap akan diterapkan oleh Direksi Holding Perkebunan, Yusri menekankan, bisa jadi benar adanya, karena mayoritas Dewan Direksi di Holding Perkebunan berlatarbelakang bidang keuangan, bukan berlatarbelakang bidang tanaman sebagaimana mestinya.

    “Orang keuangan biasanya berorentasi semata pada laba saja, tidak melihat gimana budaya tanaman dapat dioptimalkan agar mencetak laba besar bagi perusahaan. Saya mempunyai data yang akurat bahwa kehilangan potensi perusahaan meraih pendapatan tambahan dari semua jenis tanaman pada tahun 2016 (Potensial loss from prduction) dibandingkan tingkat produksi rata-rata di tahun 2015. Yaitu sekitar Rp 6 triliun,” tutup Yusri Usman.

    (Baca juga: Menteri Rini Soemarno Ganti Komisaris PTPN III)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (26/10/2017) – Fakta dihampar secara gamblang oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait banyaknya tanaman di kebun yang tidak terawat baik. Pemupukan tanaman hanya dilakukan sekali, dari yang seharusnya 2 kali dan 3 kali dalam setahun, berdasarkan rekomendasi dari PPKS (Pusat Penelituan Kelapa Sawit) kepada bagian tanaman masing-masing kebun, juga berdasarkan analisa jenis tanah dan daun serta sudah disetujui oleh Kementerian BUMN dalam RKAP PTPN 1 sd PTPN XIV.

    “Asal tahu saja, anggaran pupuk itu bisa mencapai 60% - 65% dari total RKAP. Di sisi lain terungkap bahwa jalan-jalan di kebun banyak rusak dan tidak terawat dengan baik. Sudah pasti hal ini mengganggu kerja angkut buah dari kebun ke PKS (pabrik kelapa sawit), dan terdapat banyak PKS yang rusak dari PTPN 1 sd PTPN XIV. Karena anggaran pemeliharaan pabrik dipotong, berakibat rekanan pemasok menggunakan peralatan pabrik yang kulitnya asli, tetapi isinya KW2 dan KW3. Dan, faktanya kebijakan potong anggaran oleh Direktur Keuangan dan telah disetujui oleh direksi lainnya, ternyata berakibat fatal sejak panen buah, angkut buah sampai olah buah (PAO) di hampir semua kebun kebun. Telah meningkat terjadi restan TBS luar biasa di setiap kebun, yang sudah pasti menurunkan rendemen CPO dari hasil olah di setiap PKS, telah menyumbang banyak kerugian besar bagi Holding Perkebunan,” papar Yusri Usman di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

    Dengan penuh rasa prihatin Yusri Usman menyampaikan, tentu saja kenyataan pahit ini menjadi bertolak belakang dengan pesan Undang-Undang, bahwa keberadaan BUMN ini tujuan utamanya bisa meningkatkan kesejahteran rakyat dan berdampak positif bagi pihak terkait dengan aktifitas perkebunan. Maka secara akal sehat, menurutnya adalah tidak mungkin Holding Perkebunan ini bisa mensejahterakan rakyat.

    “Toh, ternyata mitra kerja saja sebagai pemasok kebutuhan perkebunan, banyak yang sudah bangkrut dan terancam bangkrut, akibat penundaan pembayaran yang sudah tidak wajar, mencapai rata-rata di atas 3 bulan,” lanjutnya.

    Kenyataan pahit ini dilengkapi dengan ketika Yusri Usman melihat fakta-fakta terbaru, banyak tankos (tandan kosong) dari hasil olah TBS tidak terangkut dari sekitar PKS untuk bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk organik yang bisa meningkatkan produksi tanaman.

    “Ini saja tidak bisa diurus oleh direksi perkebunan, padahal pengangkutan tandan kosong itu adalah pekerjaan sangat mudah dan tidak perlu keahlian khusus, bisa dilakukan oleh orang tak sekolah. Ternyata itu tak mampu dilakukan oleh manajemen kebun. Maka pertanyaan bodoh yang pantas dilayangkan kepada direksi holding, apa yang bisa diharapkan pada mereka untuk bisa meningkatkan kinerja perkebunan bisa lebih baik, adalah omong kosong belaka,” keluhnya.

    Dengan gusar Yusri Usman mempertanyakan, apakah tidak terpikirkan oleh mereka? Tumpukan tandan kosong itu kalau terbakar akan meludeskan PKS dan mengancam kebakaran kebun di sekitar PKS?

    Atas dasar kegundahan dan gejolak buruk yang dirasakannya bakal terjadi di lapangan, Yusri Usman secara khusus melayangkan surat terbuka kepada Menteri BUMN, agar permasalahan yang dilihatnya tersebut bisa segera diatasi. Berikut surat Yusri Usman, disertai foto-foto dokumentasi, seperti yang diterima Klikanggaran.com di Jakarta, hari ini, Kamis (26/10/2017) :

    Kepada Yth Menteri BUMN di Jakarta

    Banyak tulisan yang pernah saya buat sejak bulan Febuari 2017 sampai bulan Oktober 2017 soal kinerja Holding Perkebunan. Yang ternyata berhasil dan bisa meningkatkan kerugiannya dari Rp 1.087 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1.387 triliun pada tahun 2016 berdasarkan hasil audit oleh auditor E & Y, dan adanya kehilangan potensi pendapatan dari penurunan produksi (Potensial loss from Production) pada tahun 2016 sekitar Rp 6,1 triliun (perhitungan terlampir). Hal ini, menurut hemat saya adalah akibat salah kelola proses bisnis oleh direksi perusahaan yang dapat dikatakan tidak profesional alias gagal total.

    Banyak rilis di media oleh Direksi Holding Perkebunan, bahwa kinerja Keuangan Holding Perkebunan telah mencetak laba di kuartal 1, 2, dan 3, di tahun 2017 dapat diduga telah melakukan kebohongan publik. Agak sulit dibantah, ternyata laba yang diumbar oleh Direksi Holding itu adalah diduga palsu, yaitu dengan melakukan kebijakan asal potong anggaran. Dan, banyak menunda pembayaran kewajiban kepada kontraktor sebagai pihak ketiga yang selama ini mendukung kinerja perkebunan. Tanpa disangka ini telah menimbulkan kesulitan keuangan bagi hampir semua rekanan dari PTPN 1 sd PTPN XIV.

    Mungkin ini adalah tulisan terakhir saya kepada Ibu Menteri BUMN, untuk berkenan bisa melakukan evaluasi total soal kinerja Holding Perkbunan yang sudah sangat membahayakan masa depannya, akibat mengalami kerugian yang berkepanjangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta terkait modal Holding Perkebunan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan.

    Oleh karena itu, kalau tidak ada tindakan apa pun terhadap direksinya dan pihak terkait yang telah merugikan Holding Perkebunan, maka kami segera akan melaporkan ke penegak hukum dugaan korupsi dan pembelian lahan fiktif yang mangkrak proses penegakan hukumnya. Serta pelanggaran hukum terhadap proses pemilihan direksi yang tidak melalui tahapan "fit and proper test" seperti disyaratkan sendiri oleh Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, akan kami daftarkan gugatan ke Makamah Konstitusi. Terkhusus rangkap jabatan Deputi BUMN Bidang Agro dan Farmasi yang duduk sebagai Wakil Komisaris Utama BNI, akan kami gugat ke Pengadilan Negeri.

    Mohon maaf sekali lagi kepada Bu Menteri BUMN yang terhormat, saya adalah mantan Ketua Tim Legal Audit dalam mengevaluasi proses-proses tender di beberapa PTPN di era 2008 sampai dengan 2009, dan sampai saat ini terus memantau kinerjanya, sehingga saya banyak tahu modus dan siapa pemainnya.

    Jakarta 26 Oktober 2017

    Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman