• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

KPK

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18-01-2018) - Dalam kasus dugaan yang merintangi penyidikan KPK terhadap Setya Novanto, Fredrich Yunadi ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Bimanesh, dokter yang menangani Setnov saat di rumah sakit.

    Agung Laksono pun diajukan oleh Fredrick Yunadi sebagai saksi untuk meringankan tuduhan yang dilayangkan KPK terhadap dirinya. Politisi Partai Golkar itu mendatangi KPK pagi dini hari tadi. Dirinya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kunjungannya ke rumah sakit untuk membesuk Setya Novanto saat mengalami kecelakaan pada November 2017 lalu.

    Dirinya mengakui telah menjenguk Setnov saat itu, dan melihat Setnov sedang tidur.

    "Ya, dia (Setnov) ada di kamar, cuma sedang tidur. Saya tidak mau membangunkannya karena beliau perlu istirahat, terlihat dahinya memar dan diperban," terang Agung saat diwawancarai awak media selepas pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/01/2018).

    Namun, dalam pemeriksaan dirinya menolak untuk menjadi saksi yang meringankan Fredrick.

    "Saya akui datang ke sana. Tapi, saya tidak bersedia jadi saksi yang meringankan. Karena saya tidak mengenal Fredrich," ungkap Agung.

    "Saya juga tidak terlibat dalam perkara yang menimpa saudara Fredrich, dan tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Saya penuhi panggilan karena menghormati KPK," tutupnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (3/2/2017) - "Ya, pada prinsipnya kita menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan KPK," kata Arteria Dahlan pada Klikanggaran.com, mengawali pandangannya terkait ditetapkannya YW dan MZ sebagai tersangka oleh KPK, Jumat (3/2/2017).

    Sebelumnya telah diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan YW dan MZ sebagai tersangka pada Jumat, 3 Januari 2017. Kedua anggota DPR aktif, juga politisi PKB dan PKS ini diduga telah menerima uang suap senilai hampir Rp 8 miliar, sebagai fee dari proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

    (Baca juga: KPK Tersangkakan Politisi PKS dan PKB)

    Arteria Dahlan, yang pada masa kerja 2014-2019 duduk di Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan ini mengatakan, selain menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK, termasuk juga menghormati jika ada upaya hukum paksa berupa penangkapan dan penahanan atas YW dan MZ, yang nota bene merupakan keluarga anggota DPR aktif dari politisi PKB dan PKS.

    "Kita berikan ruang seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan penyidikan, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan fokus pada penegakan hukumnya, dengan tidak melakukan pemberitaan lain yang semakin menambah duka keluarga," kata pengacara muda sekaligus pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers ini.

    Arteria juga memohon agar KPK dapat menyegerakan penyelesaian kasus ini sesegera mungkin, secepatnya. Dengan alasan, kasihan DPR tersandera nama baik serta kepentingan strategisnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam hal pengawasan, budgeting, dan regulasi.

    "Saya yakinkan di DPR masih banyak sekali orang-orang baik yang begitu serius dan konsisten menghabiskan waktunya untuk memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Jadi, tugas KPK juga untuk menjaga citra DPR di mata publik. Kalau ada yang salah segera dimintakan pertanggungjawaban hukummya, jangan diperlama, kasihan institusi ini kalau setiap hari selalu dihembuskan isu korupsi," tandas Arteria.

     

     

     

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (03-04-2018) - Berita yang sebelumnya pernah diangkat oleh beberapa kalangan dan juga pengamat anggaran seperti Direktur CBA atau Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, terkait proyek pembangunan Masjid Raya Bungursari di Kabupaten Purwakarta, kini telah beranjak serius dan akan diperiksa KPK.

    Pasalnya, proyek pembangunan Masjid Raya Bungursari ini dari awal diduga sudah ada kejanggalan dan sejuta misteri yang mesti diungkap ke publik. Kenapa pembangunan yang nilainya sebesar Rp 38,3 miliar ini masih molor dan secara fisik belum utuh selesai dikerjakan? Sehingga prasasti peresmian masjid yang sudah disiapkan pada tanggal 9 Februari 2016 pun tertunda atau dibatalkan.

    PT Putra Cipariuk Mandiri selaku pelaksana pekerjaan dan salah satu pemenang dari 22 peserta lelang pun disoroti oleh pengamat. Sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan proyek Masjid Bungursari Kabupaten Purwakarta, perusahaan ini dianggap tidak sesuai kualifikasi.

    Menurut Ketua Gapensi Purwakarta, H. Arief  Rakhman, harusnya proyek bernilai 20 miliar ini dikerjakan dan berkualifikasi M2. Harus ada juga standarisasi yang dikeluarkan oleh LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. Seperti halnya melengkapi persyaratan penting, tenaga ahli, ada manajemen resiko, dan ada SOP soal jaminan keselamatan kerja.

    Kualifikasi seperti M1 atau M2 adalah hal mendasar yang menunjukkan kelayakan perusahaan dalam pengerjaan proyek. Maka atas dasar itu, kualifikasi M1 atau M2 perlu dimasukkan sebagai pengerjaan pembangunan proyek masjid yang nilainya lebih dari 20 miliar.

    Selain itu, CBA (Center for budget analysis) juga melihat ada kejanggalan. Hal ini dilihat dari 4 perusahaan yang ikut menawarkan harga, yang dipilih oleh pokja atau panitia lelang adalah harga pada urutan keempat, bukan yang pertama. Penunjukan ini dinilai CBA merupakan kejanggalan yang kentara di depan mata publik.

    Kejanggalan kedua adalah penawaran harga dari perusahaan pemenang lelang yang terlalu tinggi dan mahal, yang berakibat pada potensi kerugian negara sebesar Rp2.592.792.000.

    Satu hal lagi adalah, dikabarkan proyek masjid tersebut karena belum rampung, maka akan dilakukan bertahap. Dimana, tahap pertama di APBD 2017 sekitar 38 miliar, kemudian di APBD 2018 akan menganggarkan 5 miliar.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/11/2017) - Untuk diketahui, pada tahun 2017 Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olah Raga sudah selesai melakukan pengadaan lelang seragam pegawai seperti PDH dan batik untuk PNS, dan seragam khusus PNS. Realisasi anggaran untuk seragam tersebut adalah sebesar Rp1.046.562.000.

    Proyek seragam pegawai Kemenpora yang dipimpin oleh Menteri Imam Nahrawi ini dikerjakan oleh CV. Putri Mandiri yang beralamat di Jalan Sadang No.39 RT.002/016 Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung.

    Tetapi, dari pantauan Corong Rakyat (Corak), pengadaan seragam pegawai Kemenpora ini hanya menghambur-hambur anggaran negara saja.

    "Ini para pegawai atau PNS sudah dapat gaji dan tunjangan dari APBN, masih saja tidak malu, menguras APBN hanya untuk membeli seragam pegawai." Demikian kata Wahyuono, Koordinator Corak, mengawali perbincangan dengan Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (13/11/2017).

    Pria yang kesehariannya dipanggil Ono ini juga mengatakan, selain ditemukan adanya pemborosan anggaran, Corak juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran sebesar Rp414.292.000 dalam pengadaan seragam pakaian dinas harian (PDH) dan batik ini. Karena menurutnya, panitia lelang memilih perusahaan yang menawarkan harga paling tinggi dan mahal.

    "CV. Putri Mandiri ini sepertinya tidak pantes menang lelang, karena dalam penawaran harga posisi rangkingnya bukan nomor satu. Tetapi, menduduki posisi paling buncit atau bawah. Yaitu di nomor 13 dari 16 perusahaan yang ikut lelang," tuturnya.

    Maka bukan hal aneh jika akhirnya untuk permasalahan tersebut Corak meminta kepada aparat hukum seperti KPK untuk segera membongkar adanya dugaan penyimpangan lelang seragam pakaian dinas.

    Karena seperti ditegaskan oleh Ono, proyek ini berpotensi merugikan keuangaan negara sebesar Rp 414,2 juta. Memang terlihat kecil nilainya, tapi akan sangat bermanfaat untuk kepentingan rakyat jika dipergunakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (04-01-2018) - Ditemukan bahwa pertumbuhan pendapatan PT Telkom pada bulan Maret 2015 sampai Maret 2016 adalah sebesar Rp 3,9 triliun. Namun, pertumbuhannya di bulan Maret 2016 sampai Maret 2017 hanya sampai Rp 3,4 triliun. Artinya, ada indikasi kebocoran di sana.

    Yoedha Pradipa pun angkat bicara terkait hal tersebut. Menurutnya, PT. Telkom itu memang banyak bocornya, karena dijadikan sapi perahan oleh para politisi dan elite Kementrian BUMN.

    Selain itu, Yoedha juga memaparkan bahwa Price WaterHouce Coopers selaku akuntan publik independen PT. Telkom tidak melakukan audit yang konfrehensif terhadap PT.Telkom. Sehingga audit yang dihasilkan oleh PWC sepertinya hanya sebagai Brain Wash saja agar publik menilai PT. Telkom itu Kredibel.

    “Kalaupun ada perbedaan dengan audit PWC dan audit BPK RI, itu wajib dipertanyakan, kenapa hal tersebut bisa terjadi??” tandas Yoedha.

    Yoedha menambahkan, selain itu KPK dan Kejagung sudah seharusnya masuk, melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan kartel tower yang dilakukan oleh pengusaha berinisial TR. Ini sudah jadi rahasia umum menurutnya. Dan, publik sudah paham betul permainan patgulipat yang dilakukan oleh PT. Telkom dengan pengusaha berinisial TR.

    “Kalau penyidik mau serius menangani kasus di PT. Telkom, pintu masuknya adalah dari diakuisisinya anak usaha PT. Telkom yang bergerak mengelola tower BTS,” terang Yoedha saat diwawancarai tim Klikanggaran.com pada Selasa (02/01/2018) lalu.

    Dan, masih menurut Yoedha, yang terbaru adalah persoalan Indihome yang sebenarnya tidak cocok dan tidak kompatibel, antara hardware yang dipakai dengan software yang digunakan.

    “Selain itu, yang menjadi vendor di PT. Telkom saat ini, kebanyakan adalah orang sekeliling penguasa yang punya hubungan dengan pihak istana. Tampaknya KPK dan Kejagung tutup mata dengan persoalan ini,” tutupnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (31/10/2017) - Proyek Infrastuktur kebanggan rezim pemerintahan Jokowi saat ini menjadi sorotan. Hal ini disebabkan ambruknya balok jembatan di Tol Pasuruan Probolinggo di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, pada Minggu, 29 Oktober 2017.

    Proyek jalan Tol Pasuruan Probolinggo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus menerus diawasi oleh pemerintah. Maka ambruknya jembatan tol ini menjadi sangat aneh di mata publik, dan mencurigakan.

    Proyek tol ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun, dan memiliki panjang ruas 31,3 km. masa bisa ambruk begitu saja?

    Ternyata, kejadian seperti ini bukan hanya dialami oleh proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, tetapi juga pernah terjadi pada ruas Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi. Dan, kedua proyek ini dikerjakan oleh PT. Waskita Karya Tbk, sebagai kontraktornya.

    Dengan adanya kejadian ambruknya jalan tol ini, kenapa KPK diam? Seperti tidak bergeming atas dua perestiwa ini? Seolah-olah, kejadian ini buat KPK adalah sebuah kecelakaan belaka, yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi atas uang negara.

    KPK jangan terkecoh ya, dan menganggap ambruknya Jalan tol Pasuruan - Probolinggo ini sudah selesai, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerjunkan tim ke lokasi kejadian, untuk mengevaluasi desain, menguji, dan melihat metode kerja PT. Waskita Karya Tbk tersebut.

    Seharusnya KPK lebih gesit dan kreatif, setelah terjadi kecelakaan ambruknya Jalan tol Pasuruan - Probolinggo, langsung melakukan penyelidikkan, dan melakukan pemanggilan kepada pejabat atau pimpinan PT. Waskita Karya Tbk.

    Jadi bener nih, tidak ada penyidikan oleh KPK atas ambruknya Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo maupun ruas Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi? Juga longsor di depan Menara Saidah atas Proyek LRT yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya?

    Publik bertanya, apakah hal ini menandakan KPK sedang menutupi adanya dugaan korupsi dalam proyek infrakstruktur pemerintahan Jokowi?

    Publik menduga, sepertinya hal lain yang dilakukan KPK agar publik tidak "mengganggu" proyek infrastruktur rezim Jokowi adalah, mengalihkan perhatian publik dengan cara melakukan OTT atau operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Sebagai hadiah hiburankah?

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (24/10/2017) - Salah seorang musisi legendaris Indonesia, Benny Panjaitan, dikabarkan telah mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Ciledug, Tangerang, pada Selasa, 24 Oktober 2017. Benny berpulang ke pangkuan Sang Khalik pada usia 70 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit stroke yang sudah menahun dideritanya.

    Benny Panjaitan dikenal sebagai salah seorang personel dari Panbers, yang merupakan kependekan dari Panjaitan Bersaudara. Band tersebut beranggotakan empat kakak beradik, Hans, Benny, Doan, dan Asido Panjaitan.

    Kelompok musik ini didirikan pada 1969 di Surabaya, terdiri dari empat orang kakak beradik kandung putra-putra dari Drs. JMM Pandjaitan SH (alm) dengan Bosani SO Sitompul. Mereka adalah Hans Panjaitan pada lead guitar, Benny Panjaitan sebagai vokalis dan rhythm guitar, Doan Panjaitan pada bas dan keyboard, Asido Panjaitan pada drum.

    Salah satu lagu hit dari grup Panbers adalah “Terlambat Sudah”. Lagu ini mengisahkan seseorang yang didatangi kembali oleh kekasihnya setelah sang kekasih meninggalkannya pergi, padahal saat itu dia sangat mencintai kekasihnya. Tapi, kedatangannya dianggap terlambat sebab sekarang ia telah menemukan orang lain yang menggantikan kekasihnya itu.

    Terlepas dari syairnya, judul lagu ini, yaitu “Terlambat Sudah”, seolah-olah mengingatkan para penegak hukum agar segera bertindak melakukan penyidikan terhadap indikasi terjadinya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Membiarkan indikasi korupsi di lembaga pemerintahan berarti membiarkan anggaran negara menjadi bancakan para koruptor yang selalu rakus dengan uang.

    Dalam catatan klikanggaran.com, rasanya sulit untuk tidak mengatakan bahwa hampir selalu ada indikasi mark up di setiap anggaran. Kita berupaya terus untuk mengawal agar kebocoran lewat mark up bisa dikurangi, atau hilang sama sekali.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (26/9/2017) – Setelah beredar informasi bahwa Bupati Kukar, Rita Widyasari, ditangkap oleh KPK, kini menyusul kabar yang mengatakan bahwa Rita Widyasari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Sebelumnya dikabarkan, ada surat permohonan pengamanan dari KPK ke Polda Kaltim untuk melakukan penyidikan. Di mana dalam surat bernomer B-513/23/09/2017 itu KPK meminta sebanyak 8 anggota Sabhara bersenjata lengkap untuk mengamankan kegiatan penyidikan pada Selasa (26/9/2017) sampai dengan Sabtu (30/9/2017).

    Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, membenarkan bahwa Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari berstatus tersangka, pada Selasa (26/9/2017). Ia memastikan bahwa status tersangka yang disandang politikus partai Golkar tersebut bukan disebabkan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

    Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar, Dafip Haryanto, saat dihubungi media membenarkan sedang ada petugas KPK di Kantor Pemkab Kukar. Namun, dia keberatan jika kegiatan KPK itu disebut sebagai penggeledahan. Dafip belum bisa memberi penjelasan secara rinci karena memang tidak terlibat dalam kegiatan penyiapan dokumen yang diminta penyidik KPK. Sedangkan kabar soal sudah ditangkapnya Bupati Rita, Dafip pun belum dapat menjawabnya.

    ”Kami belum dapat kabar (soal penangkapan). Yang saya tahu, Ibu (Bupati) di Jakarta sejak kemarin karena ada kegiatan,” jelas Dafip.

    Dilansir dari Indopos dari sumber di KPK, penangkapan Bupati Rita dilakukan Senin (25/9/2017) malam. Namun belum ada kejelasan, di mana Rita diciduk dan atas kasus apa. Dari Tenggarong dilaporkan, saat ini sedang berlangsung penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja Bupati. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 WITA dan belum selesai hingga berita ini diturunkan.

    Dikabarkan, wartawan dan pegawai Pemkab Kukar dilarang mendekat dan memotret kegiatan penggeledahan. Bahkan, seorang wartawan Indopos mengatakan bahwa ketika ada pegawai Pemkab yang memotret, HP-nya diambil petugas.

    Selain rumah dinas dan ruang kerja Bupati, rumah Khairuddin, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim, yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Bupati Rita, juga digeledah.

    Kabar terakhir yang diterima Klikanggaran.com, saat ini Rita ditahan di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Sementara dari Tenggarong, Ibukota Kutai Kartanegara dilaporkan, rumah jabatan Bupati dan ruang kerja Bupati sedang digeledah oleh puluhan penyidik KPK dan dijaga ketat oleh polisi dari Polres Kukar. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

    "Ibu Rita Widyasari itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Laode.

    Laode mengatakan, penetapan tersangka Rita Widyasari tersebut dilakukan melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

     

     

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (14/9/2017) - Bupati Lampung Timur nan cantik, Chusnunia Chalim ini, sering dipanggil oleh KPK. Pemanggilan Chusnunia Chalim terkait kasus dugaan korupsi Direktorat P2KTrans atau Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Meskipun Chusnunia Chalim hidupnya "ngeri-ngeri sedap" dikarenakan keseringan dipanggil KPK, tetapi ternyata ada bagian hidupnya yang lain konon menyenangkan. Apalagi sejak menjadi Bupati Lampung Timur, mendapatkan berbagai fasilitas, salah satunya mendapat jatah pakaian dinas.

    Berdasarkan laporan yang diterima Klikanggaran.com diketahui, pada tahun 2017 Setda atau Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Lampung Timur menyediakan anggaran untuk belanja pakaian dinas Kepala Daerah, Chusnunia Chalim, dan wakilnya sebesar Rp120.000.000. Peruntukan pakaian dinas ini dikemas dalam program peningkatan disiplin aparatur untuk kegiatan belanja pakaian dinas beserta perlengkapan.

    Anggaran sebesar Rp 120 juta, kalau boleh dibagi rata, maka jatah untuk Bupati Chusnunia Chalima adalah sebesar Rp 60 juta. Kemudian, untuk wakil bupati dapat jatah juga pakaian dinas seharga Rp 60 juta. Laporan ini disertai pesan publik, seperti mereka tidak punya pakaian saja, sehingga pemerintah daerah terpaksa membeli pakaian dinas buat bupati dan wakil bupati tersebut.

    Pesan lain, sebaiknya jatah pakaian dinas untuk Bupati Chusnunia Chalim ditolak saja. Masa sekaliber mantan anggota DPR dari PKB harus mendapat "subsidi" pakaian dinas dari kas daerah? Sebagai kader PKB, jangan memalukan partai PKB yang sedang naik daun di mata publik. Bukan begitu, Ibu Chusnunia Chalim?

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Pada tahun 2017, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) melakukan pengadaan lelang "Jasa Pekerjaan Kontruksi Renovasi Stadion/GOR Kabupaten Tegal", dengan HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp2.237.931.000,00.

    Berdasarkan dokumen yang diterima Klikanggaran.com diketahui bahwa pekerjaan kontruksi pembangunan GOR Tegal ini dimenangkan oleh perusahaan bernama CV. Alpa Putra, yang beralamat di Jalan Sedana Gg. Banjar No.6, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    Perusahaan pemenang lelang mengajukan harga penawaran sebesar Rp2.192.000.306,00.

    Yang menjadi permasalahan di sini adalah, harga penawaran dari pemenang lelang sebesar Rp 2,1 miliar dari CV. Alpa Putra dinilai terlalu tinggi dan mahal, sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangaan negara sekitar Rp 192 juta.

    Terkait hal tersebut, Wahyuono, Koordinator CORAK dan Pendiri PMII Jakarta Utara, mengatakan, seharusnya pihak panitia lelang memilih perusahaan yang mengajukan harga rendah dan murah, agar tidak berpotensi merugian keuangaan negara.

    “Untuk itu, kami dari Corong Rakyat (CORAK), meminta kepada aparat hukum seperti KPK untuk segera melakukan penyelidikan atas pembangunan kontruksi GOR Tegal ini. Lantaran ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 192 juta. Ini bisa sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan,” tegas Wahyuono kepada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

    CORAK juga meminta pada KPK, agar segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Imam Nahrawi untuk diminta keterangannya terkait kasus ini.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (8/7/2017) - Untuk diketahui, ada dugaan pelanggaran di Kementerian Kesehatan atas pengelolaan penerimaan pemanfaatan Gedung Pelatihan Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik (PTTKEK) Bogor, yang diduga menyimpang.

    Sebelumnya diketahui bahwa tahun 2015, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik (PTTKEK) Bogor telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa gedung pelatihan sebesar Rp2.701.253.647.

    Namun, dari laporan yang diperoleh klikanggaran.com terkait pemanfaatan gedung pelatihan dan bukti setor PNBP, diketahui bahwa Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik telah melakukan kerja sama pengelolaan Gedung Pelatihan Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Bogor dengan Koperasi Pegawai Gizi dan Makanan Bogor Periode 2013 – 2015. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian nomor HK. 02.04/III/2467/2013 tanpa tanggal.

    Tujuan dilakukan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, tujuan ini tidak sesuai dengan kondisi riil, karena PNBP yang disetor hanya 3,71 persen dari total penerimaan selama satu tahun.

    Bahkan rumornya, surat perjanjian kerja sama yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini telah mencederai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 27, 29, 32, dan 33.

    Sehingga, penggunaan atas penerimaan dari pemanfaatan Aset BMN yang dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rawan terjadi penyimpangan.

    Satu hal, penerimaan negara dari pendapatan jasa penempatan dana di Bank Persepsi dan penerimaan dari pemanfaatan BMN berpotensi tidak diterima dan tidak disetorkan ke kas negara. Dan, penempatan penerimaan atas pemanfaatan Aset BMN pada rekening pribadi berpotensi terjadi penyimpangan.

    Maka, kondisi ini dinilai telah jauh dari aturan yang ditetapkan dan segera aparat hukum seperti Kejaksaan dan KPK menyelidikinya. Bila perlu, Menteri Kesehatan RI, Prof. Nila Moeloek, didatangkan untuk dimintai pertanggungjawabannya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (9/8/2017) - Dalam kasus e-KTP saat ini KPK masih berhenti pada keterlibatan Paulus Tannos, pemilik perusahaan bernama PT Sandipala Arthaputra, selaku supplier e-KTP yang tergabung dalam konsorsium PNRI. Paulus Tannos pernah terlibat persengketaan dengan Oxel System Pte Ltd, perusahaan di bidang IT yang dimiliki oleh Putra Tomy Winata, yaitu Andi Winata. Meskipun Tomy Winata pernah membantah dan menyatakan bahwa Andi Winata hanya bekerja di Oxel System, pengadilan Singapore berekesimpulan lain, dan menyatakan bahwa Oxel System, Danatel, merupakan perusahaan di bawah kontrol keluarga Winata. Demikian disampaikan Presiden Geprindo, Bastian P Simanjuntak, pada Selasa (9/8/2017).

    Menurut Presiden Geprindo, sebelumnya dalam kerja sama antara PT Sandipala Arthaputra dengan Oxel System terjadi perselisihan terkait dengan chip e-KTP yang tidak bisa digunakan. Akibat perselisihan ini, negara juga dirugikan karena Chip e-KTP yang disuplai oleh Oxel System tidak sesuai dengan pesanan pemerintah. Entah siapa yang bermain, apakah Paulus Tannos, atau Andi Winata? Kenyataanya, Chip tersebut tidak bisa digunakan untuk Aplikasi e-KTP.

    Bastian P Simanjuntak menegaskan, atas dasar permasalahan tersebut, patut diduga ada upaya dari pihak PT Sandipala Arthaputra untuk mengambil keuntungan yang besar dengan cara menggunakan chip yang harganya lebih murah daripada yang seharusnya dipesan oleh pemerintah. Dengan kejadian ini, negara dirugikan dua kali, pertama dirugikan karena mark up nilai proyek, kedua karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan.

    "Proyek pengadaan e-KTP bisa dikatakan gagal total karena puluhan juta e-KTP yang diterima oleh masyarakat tidak bisa dideteksi oleh mesin e-KTP. Jadi tidak ada bedanya e-KTP yang ada di dompet kita dengan e-KTP plastik. KPK juga harus berani menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Berantas tuntas mafia-mafia dan jaringannya, kalau KPK tidak berani silahkan mundur saja. Indonesia tidak butuh pemimpin-pemimpin pengecut yang tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan mafia yang selama ini gemar melanggar hukum dan bergentayangan di belakang layar," tutupnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (7/11/2017) – Untuk diketahui, Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di tahun 2016 memiliki anggaran untuk belanja barang sebesar Rp352.231.128.000. Adapun yang berhasil direalisasikan adalah senilai Rp220.820.320.422 atau setara 62,69 persen.

    Dalam realisasi anggaran belanja barang tersebut, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian negara.

    Contohnya, program belanja untuk pengadaan obat klinik yang dianggarkan sebesar Rp 180 juta. Kemenko PMK dalam laporannya, uang ratusan juta tersebut diperuntukkan bagi pembelian obat ke 5 apotik dengan rincian sebagai berikut:

    1. Apotik MF dengan biaya sebesar Rp54.742.400 dengan bukti 6 kuitansi pembelian

    2. Apotik SW dengan biaya sebesar Rp19.685.200 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

    3. Apotik DP II dengan biaya sebesar Rp19.888.650 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

    4. Apotik JB dengan biaya sebesar Rp9.993.750 dengan bukti 1 kuitansi pembelian

    5. Apotik WM dengan biaya sebesar Rp75.689.400 dengan bukti 8 kuitansi pembelian

    Namun, berdasarkan keterangan yang diterima Klikanggaran.com dari Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), setelah dilakukan penelusuran, rincian di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya (palsu).

    Ada 2 catatan dari Center for Budget Analysis terkait program pengadaan obat yang dilaksanakan Menko PMK tersebut:

    Pertama, proses pengadaan obat klinik dilaksanakan bukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diketahui, program tersebut dijalankan oleh Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi Bagian Kepegawaian dan Kearsipan (Kasubbag Pengembangan dan Seleksi) Kemenko PMK.

    “Yang membuat miris, program ini dilaksanakan hanya bermodal instruksi lisan kepada bawahannya dan terlaksanalah program ratusan juta tersebut,” tutur Jajang Nurjaman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

    Kedua, hal tersebut menurut Jajang jelas menimbulkan masalah selanjutnya, yakni dokumen pertanggungjawaban belanja pengadaan obat tidak valid alias asal-asalan. Bukti-bukti laporan pembelian seperti kuitansi, bon faktur, sampai tanda tangan yang mengatasnamakan 5 apotik jelas-jelas palsu. 

    “Data di atas sebagai contoh kecil bagaimana bobroknya penggunaan uang negara di tubuh Menko PMK yang dipimpin Puan Maharani. Berdasarkan temuan di atas, Center for Budget Analysis mendorong pihak berwajib, khususnya KPK, untuk lebih memperhatikan lagi program-program yang dilaksanakan Menko PMK, karena sampai saat ini seringkali luput dari perhatian,” pungkas Jajang.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (30/9/2017) - Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter, menanggapi putusan praperadilan Setya Novanto, yang dianggapnya sarat kejanggalan.

    Menurut Lalola Easter, sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

    1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 

    2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;

    3. Hakim menolak eksepsi KPK;

    4. Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;

    5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan

    6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan

    Menurut Lalola Easter, keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

    "Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan," tutur Lalola Easter dalam bentuk press rilis, Jumat (29/9/2017).

    Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, Lalola mengatakan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

    "Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali," jelasnya.

    Lalola Easter juga menjelaskan, besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:

    1. Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto

    2. Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan

    3. KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (15/3/2017) - Pertemuan lintas kementerian dan lembaga bertajuk ‘Menggagas Strategi Nasional Anti Korupsi’ di Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (3/3/2017) adalah dalam rangka menyusun strategi nasional yang jitu untuk terus meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi. Ini adalah salah satu bukti adanya berbagai upaya dan strategi yang terus dioptimalkan dalam rangka pemberantasan korupsi di segala lini. Tentu saja hal ini adalah langkah yang patut diapresiasi mengingat belum optimalnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

    Dan, apresiasi serta dukungan dilayangkan oleh salah seorang anggota Komisi II DPR RI kita, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., dengan ulasan sebagai berikut:

    Saya apresiasi KSP yang menggandeng Bappenas dan KPK terkait dengan kerja sama di bidang pencegahan korupsi. Substansinya berupa kerja sama pemerintah dan KPK terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan tata niaga, serta penerimaan negara. Fokus, rencana kegiatan, target sasaran, dan output yang hendak dicapai serta metoda yang dipakai dalam hal ini "pencegahan untuk tindak korupsi".

    Saya apresiasi, terkesan Pemerintah saat ini paham keadaan dan tahu harus berbuat apa. Saya yakin, ini akan efektif, tidak hanya 3 lembaga strategis yang kumpul, yakni KSP, KPK, dan Bappenas. Tapi, mereka ini figur-figur mumpuni.

    Pak Agus, bukan hanya sekedar Pimpinan KPK, beliau tahu betul urusan pengadaan barang dan jasa, betapa biadabnya dunia persilatan di sana.

    Lalu, Pak Teten, pegiat anti korupsi, mendunia, belia, sangat paham mengenai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang diimplementasikan.

    Kemudian Pak Bambang, juga bukan hanya Kepala Bappenas. Beliau mantan Menkeu yang tahu betul mengenai carut marut penerimaan negara, bagaimana penyelundupan pajak, dan lain-lain. Jadi kebijakan ini dibuat oleh pemain lapangan yang paham betul keadaan. Mereka tidak hanya tahu masalah, tapi tahu harus berbuat apa untuk selesaikan masalah, juga terlahir untuk memberikan solusi. Saya kembali sampaikan apresiasi, saya yakin pembenahan atas ke-3 aspek walaupun sebenarnya sudah ada Perpresnya, akan berdampak signifikan bagi negara. Tapi, Perpresnya harus disempurnakan melihat rencana giat ini.

    Ini rencana cerdas. Selama ini kendalanya perbedaan perspektive, tidak hanya itu, ternyata beda visi sehingga agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas KKN ditafsirkan serta diimplementasikan secara berbeda dengan agenda yang berbeda pula.

    Semoga Perpres baru nantinya bisa menjadi bagian dari solusi kebangsaan untuk mengurangi index korupsi kita.

    Arteria Dahlan bersama Redaksi Klikanggaran.com

  • Jakarta, Klikanggaran.com (8/12/2017) - Hampir setiap minggu kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan para elite pemerintah. Dalam kurun waktu 2015-2016 saja, potensi kerugian negara yang harus ditanggung akibat korupsi mencapai Rp 34,162 triliun lebih, korupsi ini sudah seperti endemik. Demikian disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

    Pada Klikanggaran.com Jajang secara khusus mengulas persoalan anggaran beserta pernak perniknya, termasuk penyelewengan dan korupsi di Indonesia, yang bukan berkurang, tapi seperti kian membabi buta, tak pandang bulu dan tempat.

    Bujang berperawakan ceking itu mengatakan, sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih berkutat dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari total kasus korupsi yang ditangani KPK dalam kurun waktu 2004-2017 mencapai 918 perkara.

    Di antaranya yang masuk proses penyidikan sebanyak 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan yang dieksekusi sebanyak 463 perkara. Khusus untuk tahun 2017 tercatat sampai per 30 September 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana dengan rincian: penyelidikan sebanyak 70 perkara, penyidikan sebanyak 78 perkara, penuntutan sebanyak 58 perkara, inkracht sebanyak 48 perkara, dan yang berhasil dieksekusi 49 perkara.

    “Ini khusus untuk KPK, belum dari Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar pria muda bernampilan cuek ini.

    Jajang sepakat, bahwa kasus paling fenomenal yang ditangani KPK tentunya soal mega korupsi e-KTP. Dari segi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun serta adanya keterlibatan elite penting. Dari mulai eksekutif, legislative, serta swasta, menurut Jajang kompak melakukan korupsi berjamaah, menjadikan kasus ini sebagai kasus terbesar dan terberat yang pernah ditangani KPK.

    “Apa yang dilakukan KPK terkait e-KTP harus terus didukung publik, termasuk mengungkap pihak mana saja yang diuntungkan dari mega korupsi e-KTP tersebut. Mungkin bangsa ini bisa belajar dari Inggris di abad ke 19, negara tersebut juga pernah dilanda endemik korupsi yang sangat parah,” tutur Jajang.

    “Kunci keberhasilan Inggris ada pada “ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal”. Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan. Kita harus takut Indonesia terancam jadi negara gagal karena masifnya korupsi, dan KPK harus semakin berani memberantas parasit koruptor yang menggerogotai negeri ini,” tutup Jajang.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (7/10 /2017) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penahanan Rita Widyasari dilakukan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Maka, hari Jumat kemaren adalah hari keramat, hari yang paling ditakuti oleh para koruptor.

    “Rita Widyasari akan ditahan selama 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. “dan akan ditahan di Rutan KPK yang masih satu area dengan kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan," tegasnya.

    Rutan atau Rumah Tahanan KPK yang akan ditempati oleh Rita Widyasari ini adalah Rutan yang baru diresmikan pagi tadi oleh pimpinan KPK. Meskipun Rutan KPK itu baru, namun seperti sebuah lagu dengan judul "Hidup di bui", tinggal di rutan itu sangat pahit, karena makanannya nasi jagung.

    Tetapi, tahanan di KPK bukan makan nasi jagung setiap hari. Karena KPK selama bulan September sampai Desember 2017 sudah menganggarkan budget sebesar Rp358.680.000 untuk konsumsi atau belanja bahan berupa makanan buat para tahanan koruptor. Jadi, jatah anggaran per bulan untuk makanan tahanan koruptor sebesar Rp89.670.000.

    Memang, kalau dilihat dari banyaknya tahanan KPK, jatah makanan untuk para tahanan KPK ini sangat kecil. Tidak seperti alokasi anggaran makanan dan minuman di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selalu berlebihan. Seperti, alokasi anggaran untuk belanja bahan makanan pokok rumah jabatan Rita Widyasari yang bisa sampai sebesar Rp432.000.000.

    Atau, belanja makanan dan minuman tamu kegiatan acara di kantor Bupati Kutai Kartanegara yang sebesar Rp830.000.000. Dan, ada juga belanja makanan dan minuman dalam kemasan sebesar Rp250.354.370, serta belanja makanan dan minuman tamu untuk kegiatan acara pendopo dan rumah jabatan Bupati, pondopo dan rumah jabatan Wakil Bupati, dan rumah Setda Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp2.239.674 000.

     

  • Muara Enim, Klikanggaran.com (07/12/2017) - Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Junaidi, S.E., M.si., menyebutkan bahwa Bawaslu lebih hebat dari KPK.

    Kehebatan tersebut menurutnya dikarenakan Bawaslu memiliki tugas sebagai pengawasan, pencegahan, penindakan, dan juga bisa memutuskan dalam sengketa administrasi pemilu.

    "Bayangkan, semua orang terkejut pasca lahirnya Undang-Undang No 07 Tahun 2017, dimana tugas dari Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas dan pencegahan. Tetapi, juga bisa sebagai hakim yang mengadili sengketa pemilu, dimana keputusannya bersifat final dan mengikat,” ujar Junaidi saat memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi partisipasi dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di Ballroom Hotel Grand Zury, Muara Enim, Kamis (07/12/17).

    "Bandingkan dengan KPK yang hanya berwenang melakukan pencegahan, penindakan, dan penangkapan, tapi tidak bisa mengadili. Sungguh ini merupakan suatu wewenang yang luar biasa. Saya rasa tidak ada yang mempunyai wewenang seperti ini,” lanjutnya.

    Junaidi memaparkan, sengketa yang ditangani Bawaslu misalnya, adanya ketidakpuasan satu partai politik terhadap keputusan KPU, maka dipersilakan lapor panwas. Semuanya menurutnya akan putus.

    “Jadi, jika masyarakat nantinya ada sebuah temuan kecurangan pemilu, silakan lapor ke panwas, dalam waktu 7 hari laporan tersebut akan kita proses, yang tentunya minimal melampirkan KTP pelapor, alamat pelapor dan terlapor. Kami jamin identitas pelapor nantinya akan kita jaga kerahasiaanya. Panwas itu hanya bertiga, mengawasi peserta pemilu, mengawasi penyelenggara pemilu. Timses juga akan kita awasi,” paparnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dolar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

    "Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah.' Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif," ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (20/10/2017).

    Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

    Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

    "Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp 35 trilyun, pasti mereka telah dihukum gantung, keluarganya juga mendapat sanksi sosial," kecam Soeleman.

    Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

    Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

    "Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru, prindik baru, untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Dan, Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!" seru Soeleman Harta.