• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

koruptor eKTP

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18-01-2018) - Mantan Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014, Chairuman Harahap, menepis duguaan keterlibatan dirinya atas kasus korupsi mega proyek e-KTP yang menyangkut Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur PT Quadra Solution.

    Usai diperiksa KPK sebagai saksi tersangka kasus e-KTP Anang Sugiana Sudihardjo pada Rabu (17/01/2018), Chairuman mengaku tidak mengenal Anang.

    “Tidak kenal saya,” katanya kepada media.

    Sebagai mantan Ketua Komisi II saat itu, dirinya diduga ikut berperan dan sebagai penanggung jawab anggota DPR lainnya dalam kasus tersebut. Dimana dirinya disebut-sebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto menerima aliran dana sebesar USD 584 ribu atau Rp 26 miliar. Namun, dirinya membantah di persidangan.

    Selain itu, dirinya berkelit atas terlibatnya anggota Komisi II DPR lain yang bukan tanggung jawabnya.

    “Mana mungkin saya yang bertanggung jawab, Ketua Komisi itu kan sifatnya kolektif dan kolegial, bukan instruksi,” ujar Chairuman.

    Jadi menurutnya, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi II, dirinya tidak memberikan instruksi terkait usulan anggaran proyek e-KTP tersebut.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (10/11/2017) - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, menyampaikan, pelaksanaan proyek e-ktp tidak profesional dan sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Di mana konsorsium pemenang proyek tersebut telah melakukan permufakatan jahat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya. Akibatnya, negara dirugikan baik dari sisi keuangan, keamanan negara, maupun dari sisi terhambatnya program digitalisasi administrasi kependudukan. Untuk hal tersebut Geprindo berpendapat agar para pelaku KKN proyek e-KTP dihukum mati, karena merupakan kejahatan korupsi luar biasa.

    "Hukuman mati kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 pasal 2," kata Presiden Geprindo Bastian P Simanjuntak pada Klikanggaran.com, Kamis (9/11/2017).

    Dijelaskan Bastian, kejahatan korupsi e-KTP merupakan kejahatan yang luar biasa, karena telah melakukan mark up biaya dalam jumlah besar senilai 2,3 triliun, prosentasinya hampir 100% dari biaya proyek yang sesungguhnya. Selain itu juga mengakibatkan bocornya data-data kependudukan Indonesia di luar negeri akibat bunuh dirinya Johannes Merliem di Amerika Serikat yang diduga menyimpan ratusan juta data penduduk Indonesia. Kasus tersebut pun kabarnya sedang diusut oleh FBI. Maka secara otomatis menurut Bastian, hardisk tempat menyimpan data-data kependudukan Indonesia dan berisi rekaman rapat-rapat pejabat negara, pengusaha, yang terlibat dalam proyek e-KTP dibuka oleh FBI. Kemudian menyangkut chip e-KTP yang disupply oleh Oxcel System yang tidak sesuai dengan pesanan pemerintah juga mengakibatkan gagalnya program pemerintah untuk mendigitalisasi KTP Indonesia.

    "Jika pemerintah JOKOWI tidak dianggap gagal mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang diusung oleh mahasiswa pada reformasi 98, maka Presiden harus tegas dan terus mendorong bahkan menguatkan KPK, Kejaksaan, Kehakiman, untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih saja terjadi pasca reformasi. Yaitu dengan memberikan hukuman berat atau hukuman mati," tuturnya.

    Jika melihat upaya pemberantasan korupsi sekarang ini, Geprindo sangat pesimis pemerintah Jokowi mempunyai tekad yang kuat untuk memberantas KKN di Indonesia. Padahal masyarakat sudah paham, yang menjadi penyebab hancurnya negara kita yang berakibat disintegrasi bangsa adalah akibat KKN sebelum reformasi. Pemerintah Jokowi menurut Geprindo seperti tidak menganggap penting cita-cita suci reformasi 98 untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

    "Kami menangkap sinyal-sinyal bahwa pemerintah Jokowi memaksa rakyat untuk menerima persepsi bahwa saat ini kita lebih baik mengedepankan pembangunan dan stabilitas daripada menuntaskan kasus-kasus yang bisa mengganggu pembangunan nasional. Berkali-kali kami menyaksikan salah satu Menko mengancam agar oposisi tidak mengkritik pemerintah, secara tersirat Menko tersebut mengatakan agar para oposisi diam saja karena mereka toh pernah merasakan uang KKN. Perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi 98 dan tidak boleh diucapkan oleh seorang menteri yang sedang berkuasa. Demikian juga halnya ketika kami melihat begitu harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan Setya Novanto, salah satu tersangka pelaku korupsi e-KTP. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak perduli dengan status seseorang yang sedang terlibat korupsi, diduga demi kepentingan politik menjelang pemilu 2019," Bastian.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/11/2017) – Diketahui, Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus dugaan mega korupsi proyek e-KTP, saat ini sudah dibawa keluar dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Sebelumnya Setnov mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, tepatnya pada Kamis malam, ketika sedang diburu oleh KPK. Kendaraan yang ditumpangi Setnov menabrak tiang listrik ketika kabarnya, sedang menuju gedung KPK, Kuningan.

    Hal tersebut dibenarkan dan ditegaskan oleh pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, bahwa Ketua DPR, Setya Novanto, mengalami kecelakaan saat sedang menuju ke gedung KPK pada Kamis (16/11/2017), dan bukan sedang menuju Studio Metro Tv.

    Seperti ketahui, dalam kecelakaan mobil tersebut, menurut laporan polisi, Setnov disopiri oleh jurnalis Metro Tv, Hilman Matauch. Hilman adalah mantan Ketua Forum Wartawan DPR/Press Room.

    Pengacara Setnov mengatakan bahwa Setnov harus dibawa lebih dulu ke Studio Metro Tv, baru akan ke gedung KPK.

    Tetapi, penyataan pengacara Setnov ini sepertinya dibantah, atau tidak sejalan dengan keterangan pihak Pemimpin Redaksi Metro TV, Don Bosco Salamun.

    Dengan adanya pernyataan dan saling silang pendapat ini, memperlihatkan pada publik, seperti ada sebuah skenario yang belum matang untuk direalisasikan. Pada akhirnya nanti, KPK juga yang bertindak, karena ada dugaan ada yang menghalang-halangi KPK dalam proses penyidikan.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (15/11/2017) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada Ketua DPR, Setya Novanto, dan istrinya, Deisti Astiani Tagor.

    Namun, pemanggilan kepada Setya Novanto agar datang ke kantor KPK itu ditolak oleh Setya Novanto, dengan  mengirim sebuah surat cinta kepada KPK.

    Dalam surat cinta tersebut disampaikan, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, sebelum mendapat izin dari Presiden.

    Pemanggilan kepada sstri Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor, juga ditolak dengan mengirimkan sebuah surat cinta pula kepada KPK. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa istri Setya Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena tiba-tiba sakit.

    Dengan tidak hadirnya Deisti Astiani Tagor atas pemanggilan pertama, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Setya Novanto tersebut.

    Belajar dari pengalaman tersebut, publik mengkhawatirkan, pada pemanggilan kedua oleh KPK kepada Istri Setya Novanto ini kemungkinan juga bakal tidak datang lagi ke KPK. Karena, kalau Setya Novanto menolak dipanggil oleh KPK, maka Deisti Astiani Tagor akan mengikuti kebijakan sang suami, yaitu sama-sama menolak panggilan KPK.

    Maka menurut publik, ada dua solusi bagi KPK agar suami istri itu bisa hadir ke KPK. Pertama, memenuhi keinginan Setya Novanto, yaitu bersedia datang menghadap penyidik, asal KPK sudah dapat surat izin dari Presiden. Kedua, KPK harus melakukan pemanggilan paksa kepada Setya Novanto.

    Tetapi, untuk langkah kedua sepertinya juga masih meragukan. Karena pengacara Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini, Fredrich Yunadi, telah memperingatkan KPK, bahwa pihaknya akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo jika KPK memanggil paksa kliennya.

    Sekarang kita tunggu KPK, jalan mana yang akan mereka lalui. Apakah minta surat izin pada Presiden, atau memanggil paksa Setya Novanto?

    Atau, jangan-jangan, KPK tidak melakukan apa pun, dan mengikuti manuver Setya Novanto agar KPK bisa dikalahkan lagi secara hukum dan politik?

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (30/11/2017) - Terkait kasus mega korupsi e-KTP yang kini mulai kembali bergeliat, Koordinor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, memberikan tanggapannya kepada tim Klikanggaran.com di kantornya, Kamis (30/11/2017).

    Jajang menuturkan, selama tiga tahun, yakni tahun anggaran 2011, 2012, ditambah 2013, mega proyek e-KTP menjadi bancakan perampok duit rakyat. Kini setelah terkuak, Jajang mebgatakan bahwa yang tersisa saat ini tinggal bangkai serta aroma busuknya yang menyengat.

    “Ini merupakan catatan kelam dan memalukan, para elite mulai dari eksekutif, legislatif, bersama swasta bergotong-royong dalam korupsi,” katanya.

    Sejak dibukanya penyelidikan oleh KPK mulai 26 Juli 2013, Jajang menyesalkan kenyataan bahwa sudah hampir lima tahun kasus korupsi e-KTP ini belum juga beres. Padahal, sedikitnya sudah ada 289 saksi yang diperiksa KPK.

    “Angka ini pun masih terus bertambah. Dan, tercatat 73 nama yang berulangkali disebut dalam sidang tipikor, sebagian adalah nama-nama beken dan masih terhormat,” cetusnya.

    Tapi, hanya 6 orang saja yang baru berhasil diciduk KPK, termasuk Setya Novanto. Bahkan, khusus untuk menangani Setnov, menurut Jajang KPK terlihat keteteran dan menghabiskan banyak energi. Setelah melalui banyak drama, akhirnya kini Setnov kembali duduk di kursi pesakitan.

    “Kita berharap, dengan ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, adalah sebagai jalan untuk membuka kotak Pandora. Para perampok duit rakyat yang selama hampir tujuh tahun masih duduk dan tidur nyaman, terbongkar aibnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hokum,” tutup Jajang.