• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

KorupsiAnggaran

  • Jakarta, Klikanggaran.com (08/12/2017) - Perusahaan telekomunikasi Perancis yakni Orange, pernah mengajukan tuntutan hukum kepada PT Telkom Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional terkait indikasi wanprestasi dalam hal pembayaran lisensi. Namun, perusahaan yang merupakan Holding Company dari Sofrecom ini memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan masalah yang sudah 6 tahun tak kunjung selesai.

    Bahkan dikabarkan, sampai saat ini kasus belum dibayarnya lisensi dengan nilai 80 juta USD masih menggelantung dan belum ada kesepakatan secara proper antara Sofrecom Perancis dengan PT Telkom Indonesia, karena mungkin begitu pelik menagih kepada PT Telkom Indonesia.

    Menurut Pradipa Yoedhanegara (07/12/2017), salah seorang pemerhati politik sosial, persoalan di atas, atau yang disebut dengan Billing System, ke mana nanti arah pemufakatan jahat ini bisa dijerat tindak pidana.

    Karena secara faktual, "berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap kinerja keuangan PT Telkom Indonesia", ternyata sudah ada pos pengeluaran sebesar Rp 800 miliar rupiah untuk segera melakukan  pembayaran lisensi Billing System tersebut kepada perusahaan yang selama ini mengelola Billing System di PT. Telkom Indonesia.

    "Anehnya, perusahaan lokal sebagai partner Sofrecom justru belum pernah menerima pembayaran tersebut. Yang jadi pertanyaan, ke mana sebenarnya muara dana tersebut berhenti, dan siapakah yang memanfaatkannya? Atau, jangan-jangan dana untuk pembayaran Billing System tersebut malah diendapkan di bank agar bunganya bisa digunakan oleh oknum tertentu yang merupakan Share Holder dari PT. Telkom," kata Pradipa Yoedanegara pada Kamis (07/12/2017).

    Dari informasi sahih yang pernah terima oleh Pradipa, akumulasi dana sebesar Rp 800 miliar untuk pembayaran Billing System tersebut sudah disalahgunakan dan diselewengkan peruntukannya secara sengaja oleh mantan petinggi Telkom yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet kerja Presiden Jokowi.

    "Salah satu peruntukannya adalah sebagai dana pengamanan agar dirinya beserta salah satu Menko titipan mama tidak diresufle dalam kabinet kerja Tuan Presiden jokowi".

    "Sungguh amat disayangkan dan begitu amat menjijikan apabila informasi sahih tersebut terbukti kebenarannya. Karena dana yang seharusnya digunakan sebagai jatah bayar untuk lisensi Billing System justru digunakan untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu demi mempertahankan kekuasaan departemental," tutupnya.

     

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (14-03-2018) – Permasalahan dalam pembangunan daerah tidak hanya disebabkan oleh APBD yang minim. Akan tetapi, bisa juga disebabkan karena ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan dari sebuah proyek pembangunannya.

    Seperti pada data Klikanggaran.com yang menjelaskan perihal pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Pondok Cabe tahap 2 pada Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bangunan dan pemukiman yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak sebesar Rp184.211.938.

    Tahun 2016 Pemerintah Kota Tangerang Selatan menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan kegiatan Pembangunan Terminal Pondok Cabe sebesar Rp489.039.348.727. Dan, telah direalisasikan sebesar Rp379.587.266.558,00 atau 77,62%.

    Akan tetapi, pada fakta di lapangan menunjukkan terdapat item pekerjaan pemasangan kansten, saluran U-ditch, dan hamparan beton pelataran yang pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di dalam kontrak.

    Akibat kecurangan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menelan kerugian ratusan juta rupiah, sebagai akibat dari kelalaian pejabat pembuat komitmen dan pengusaha. Maka sepertinya tidak salah jika akhirnya publik menilai, ada indikasi suap dalam pengerjaan proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (8/10/2017) - Andai Aditya Anugrah Moha, atau yang biasa dipanggil oleh pendukungnya dengan nama Didi, punya kewenangan untuk mengelola anggaran tahun 2017 untuk tenaga keamanan DPR sebesar Rp42.311.711.000, kemungkinan Didi bisa lepas dari "sergapan" atau OTT (Operasional Tangkap Tangan) KPK.

    Bayangkan saja, pada dokumen yang diterima Klikanggaran.com tercatat, anggaran untuk tenaga keamanan DPR itu setiap tahun selalu naik, yang kenaikannya oleh publik dinilai benar-benar di luar akal kewarasan manusia. Anggaran keamanan DPR pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 42,3 miliar, sementara pada tahun 2016 sebesar Rp34.816.071.600. Maka berarti kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sampai sebesar Rp7.494.376.400.

    Jadi, setelah melihat KPK menangkap dengan gampang anggota dewan yang bernama Aditya Anugrah Moha, berarti anggaran yang amat besar dan mahal untuk tenaga keamanan DPR tidak berpengaruh, atau tidak ada hubungannya dengan keamanan anggota dewan, ketika memang harus diciduk oleh KPK.

    Atas hal tersebut, ada pernyataan perwakilan publik, bahwa anggaran tenaga keamanan DPR bukan untuk "mengamankan" anggota dewan dari operasi tangkap tangan KPK. Tetapi, kemungkinan untuk mengamankan Gedung DPR agar tidak miring. Atau, menjaga dari kasus-kasus kriminal dan menyeleksi rakyat, siapa yang boleh masuk atau dilarang masuk ke depan gerbang.

    Hari itu, tanpa pengawalan dari tenaga keamanan DPR, seorang politisi muda yang bernama Aditya Anugrah Moha dari Fraksi Golkar sepertinya lagi apes bin sial, karena terciduk oleh operasi tangkap tangan KPK. Aditya ditangkap di Jakarta bersama dengan seorang Hakim yang bertugas di Sulawesi Utara.

    Padahal, Aditya Anugrah Moha saat ini duduk di Komisi XI DPR, dan terpilih lagi menjadi Anggota DPR periode 2014 -2019 dari Partai Golkar mewakili Dapil Sulawesi Utara, dengan memperoleh sebanyak 77,264 suara. Sekarang, Aditya Anugrah Moha kemungkinan untuk sementara harus tinggal dulu di rutan baru KPK.

    (Baca juga: Aditya Anugrah Moha Kena OTT KPK, Demi Bakti pada Sang Ibu?)

    (Baca juga: Lomba Korupsi Partai Politik, Partai Golkar Takkan Terkejar?)

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (2/10/2017) - Cepi Iskandar merupakan hakim tunggal praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Sebelumnya, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, pada Klikanggaran.com mengatakan bahwa Hakim Cepi Iskandar lebih cocok disebut pengacara Setya Novanto daripada dikatakan sebagai seorang hakim.

    Menurut Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, Hakim Cepi Iskandar sudah 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga melakukan pelanggaran kode etik kehakiman. Tetapi, hasil dari semua laporan dinyatakan, Hakim Cepi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Kemudian untuk praperadilan yang diajukan Setya Novanto, laporan terhadap Hakim Cepi juga sudah masuk ke KY. Masih kata Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti dengan pengumpulan fakta dan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan.

    Dengan akan ditanganinya kasus Hakim Cepi oleh KY, akan bisa lolos lagikah Hakim tersebut dari proses penyelidikkan KY? Karena dalam 4 laporan saja, Hakim Cepi bisa lolos dari "jeratan" sanksi KY, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Dari pengalaman Hakim Cepi Iskandar yang sudah 4 kali dilaporkan ke KY dan selalu menang, apakah kemungkinan hari ini peluang untuk menang bagi Hakim Cepi bisa juga terbukti? Hal ini mungkin bisa dilihat dari anggaran penyidikan KY yang sangat minim.

    Artinya, kalau KY mengumpulkan data dan bukti Hakim Cepi berdasarkan anggaran KY yang mereka miliki, maka peluangnya besar bagi Hakim Cepi untuk lolos dari penyelidikkan KY. Tetapi, Kalau KY dalam mengumpulkan bukti dan data dibantu banyak aktivis korupsi atau publik, maka peluang Hakim Cepi akan kecil untuk lolos dari dugaan melakukan pelanggaran kode etik.

    Anggaran KY untuk menyelidiki Hakim Cepi memang sangat kecil dan minim. Sehingga peluang Hakim Cepi untuk lolos dari jeratan dugaan melakukan pelanggaran kode etik sangat besar. Minimnya anggaran KY ini bisa dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Keuangaan tahun 2017. Komisi Yudisial harus mengeluarkan anggaran untuk laporan investigasi pendalaman untuk satu kasus sebesar Rp2.341.000 per tahun, dan laporan pengamatan dan penggambaran prilaku hakim berkelanjutan untuk satu kasus sebesar Rp112.000.000 per tahun.

    Jadi, total anggaran untuk menyelidiki seorang hakim, anggarannya sangat minim dan kecil, yaitu hanya sekitar Rp154.361.000. Lebih besar dan mahal anggaran KY untuk membiayai sewa kendaraan bagi anggota Komisi Yudisial, yaitu sebesar Rp1.059.600.000 untuk 5 orang. Berarti jatah sewa mobil untuk satu orang Komisi Yudisial adalah sebesar Rp211.920.000 per tahun.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13-04-2018) -Pada akhirnya Majelis Hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan masing-masing vonis 1,5 tahun kepada  Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi.

    Tapi sayang seribu kali sayang, kasus suap menyuap antara Kemendes dengan BPK belum semuanya terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, KPK sudah pernah memanggil 5 orang pejabat Kemendes yang salah satunya adalah Taufik Madjid, yang waktu itu sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

    Ketika Taufik Madjid diperiksa oleh KPK lantaran ingin mengetahui perihal uang suap kepada pejabat di BPK, seorang penyidik itu tidak salah, karena mempunyai naluri yang baik. Lalu, KPK memanggil seorang pelaksana tugas, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang bernama Taufik Madjid.

    Namun saat ini, yang namanya Taufik Madjid sudah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT.

    Mungkin untuk Taufik Madjid, diasumsikan publik, setelah rekan sekantornya sudah divonis 1,5 tahun, merasa tidak panik lagi. Dan, sudah merasa nyaman karena kasus suap menyuap antara Kemendes dengan BPK dianggap sudah selesai.

    Setelah ada vonis hukuman atas pejabat yang korupsi atas kasus suap menyuap di Kemendes dan BPK, sebaiknya KPK membuka kembali kasus tersebut, dan segera melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang dulu pernah diperiksa seperti Taufik Madjid ini.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (02/11/2017) - Klikanggaran.com menemukan adanya pengelolaan anggaran di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diduga korup. Tercatat pada tahun 2016 ada realisasi pengadaan sewa mobil yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 1,98 miliar. Di antaranya sebesar Rp 234,30 juta berpotensi disalahgunakan dan sebesar Rp 172, 36 juta berindikasi merugikan negara.

    Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran (TA) 2016, Komnas HAM memperolah alokasi belanja sewa berupa pengadaan sewa kendaraan roda empat untuk Komisioner TA 2016 sebesar Rp1.980.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.659.090.910 atau setara dengan 83,79 persen.

    Setelah dilakukan penelaahan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan roda empat Komnas HAM ini, Klikanggaran.com menemukan berbagai macam masalah. Seperti ditemukannya proses pengadaan sewa kendaraan roda empat, dilaksanakan tidak sesuai ketentuan alias menyimpang.

    Contohnya, terdapat 10 orang pengemudi yang namanya diunggah dalam dokumen pertanggungjawabn tidak lengkap. Sehingga seharusnya, CV tersebut tidak lulus evaluasi teknis pelelangan dan dinyatakan gagal, karena hanya ada satu penyedia yang lulus evaluasi administrasi.

    Selain itu, ditemukan realisasi pembayaran termin pada sewa kendaraan roda empat pada Komnas HAM berbeda dan tidak sesuai ketentuan. Ada juga temuan terkait pembayaran uang BBM lebih bayar dan tidak sesuai kontrak.

    Sehingga, atas permasalahan tersebut, menunjukkan adanya dugaan korup pada pengelolaan anggaran atas belanja sewa yang mestisnya sudah tercium oleh aparat hukum untuk diselediki.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (24/10/2017) - Salah seorang musisi legendaris Indonesia, Benny Panjaitan, dikabarkan telah mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Ciledug, Tangerang, pada Selasa, 24 Oktober 2017. Benny berpulang ke pangkuan Sang Khalik pada usia 70 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit stroke yang sudah menahun dideritanya.

    Benny Panjaitan dikenal sebagai salah seorang personel dari Panbers, yang merupakan kependekan dari Panjaitan Bersaudara. Band tersebut beranggotakan empat kakak beradik, Hans, Benny, Doan, dan Asido Panjaitan.

    Kelompok musik ini didirikan pada 1969 di Surabaya, terdiri dari empat orang kakak beradik kandung putra-putra dari Drs. JMM Pandjaitan SH (alm) dengan Bosani SO Sitompul. Mereka adalah Hans Panjaitan pada lead guitar, Benny Panjaitan sebagai vokalis dan rhythm guitar, Doan Panjaitan pada bas dan keyboard, Asido Panjaitan pada drum.

    Salah satu lagu hit dari grup Panbers adalah “Terlambat Sudah”. Lagu ini mengisahkan seseorang yang didatangi kembali oleh kekasihnya setelah sang kekasih meninggalkannya pergi, padahal saat itu dia sangat mencintai kekasihnya. Tapi, kedatangannya dianggap terlambat sebab sekarang ia telah menemukan orang lain yang menggantikan kekasihnya itu.

    Terlepas dari syairnya, judul lagu ini, yaitu “Terlambat Sudah”, seolah-olah mengingatkan para penegak hukum agar segera bertindak melakukan penyidikan terhadap indikasi terjadinya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Membiarkan indikasi korupsi di lembaga pemerintahan berarti membiarkan anggaran negara menjadi bancakan para koruptor yang selalu rakus dengan uang.

    Dalam catatan klikanggaran.com, rasanya sulit untuk tidak mengatakan bahwa hampir selalu ada indikasi mark up di setiap anggaran. Kita berupaya terus untuk mengawal agar kebocoran lewat mark up bisa dikurangi, atau hilang sama sekali.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (25/10/2017) - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Taufiqurrahman bersama 7 orang lainnya pada hari ini, Rabu (25/10/17).

    Taufiqurrahman adalah kader PDIP yang pernah menjabat sebagai Bupati Nganjuk dua periode, yakni pada 2008-2013 dan 2013-2018. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sudah pernah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, karena terjerat kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

    Setelah Taufiqurrahman dipecat oleh PDI Perjuangan, malahan bisa menang dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Taufiqurrahman.

    Tetapi, kali ini ternyata dewi keberuntungan sedang enggan berpihak kepada Taufiqurrahman. Hari ini, sang Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, harus diperiksa oleh KPK di ruangan Polres Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nomor 116, Ringinanom, Nganjuk, Jawa Timur.

    OTT kepada Bupati Nganjuk ini belum diketahui penyebabnya, karena belum ada penjelasan dari KPK.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/11/2017) - Mantan Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU, Djoko Edhi Abdurrahman, mengatakan bahwa dirinya tak yakin Golkar solid. Karena isinya burung nasar. Menurutnya, begitu Setnov nanti terkapar oleh serangan balik KPK, ia bakal dihabisi kayak burung nasar breakfast.

    Djoko Edhi mengingtakan bahwa hal tersebut nyaris saja terjadi sebelumnya. Untungnya, kesaktian Setnov sungguh mandraguna. Begitu Majelis Praperadilan membebaskan Setnov dari sangkaan KPK, Nurdin Halid buru-buru menyebut nama-nama kelompok meeting. Sebelumnya juga begitu, ketika Majelis Tipikor menyatakan hanya tiga orang yang menerima uang e-KTP yang berasal dari anggota DPR, Markus Nari, Miriam, dan Akom.

    "Nama Setnov tak ada! Termakan Doli Kurnia dan Yoris Raweyai yang bersuara radikal. Dipecat! Kali ini pun, burung nasar kudu hati-hati. Kesaktian Setnov itu bukan isapan jempol. Jika kepepet, Setnov masih punya jurus Jitibeh "Papa Minta Saham Freeport". Joeslin Nasution dan Bayu Suseno juga tampak bergerak. Saya adalah lawyernya bersama Bay Lubis, Erman Umar, Yan Juanda, Farhat Abbas, untuk melakukan herziening (PK)," kata Djoko Edhi Abdurrahman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (13/11/2017).

    Joeslin adalah Plt Ketua Umum DPP Golkar yang dibentuk para pendiri Golkar ketika terjadi kekosongan kepemimpinan tahun lalu akibat hasil Kongres Ancol dan Kongres Bali expirate. Sekarang hidup lagi. Karenanya Djoko Edhi melihat bahwa pernyataan Idrus Markham dan Ical adalah basa-basi burung nasar.

    "Kalah karena Tito menolak," kata Djoko Edhi.

    Selain itu, lanjut Djoko Edhi, pada 10 November 2017 KPK menetapkan Setnov jadi tersangka, lagi. Padahal putusan praperadilan PN Jaksel sebelumnya memutus penetapan tersangkanya Setnov yang terdahulu tidak sah. Yaitu, KPK menggunakan bukti kejahatan terpidana lain menjadi bukti kejahatan Setnov dalam berkas terpisah. Bukan bukti permulaan hasil SPDP (penyelidikan) atas kejahatan Setnov.

    “Melanggar samen lof, azas hukum, ya batal. Tapi, setelah itu KPK menerbitkan sprindik baru menandai dimulainya SPDP, dan kemarin mengumumkan Setnov jadi tersangka,” tutur Djoko Edhi.

    Bahkan, lanjutnya, ada di amar putusan Hakim Cepi memerintahkan KPK membatalkan penyidikan. Berdasar itu, kuasa hukum Setnov melaporkan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua, Saud Situmorang, ke Bareskrim Polri.

    Kemudian dengan sigap Bareskrim menerbitkan SPDP untuk Agus dan Saud, penandatanganan sprindik Setnov. Tapi, upaya menghidupkan Cicak Buaya Jilid 3 gagal. Kapolri Prof Tito Karnavian menolak. “Itu SPDP Agus dan Saud selaku terlapor, bukan tersangka,” komentar Tito. Jadinya kurang seru. Coba Tito mengiyakan, pasti KPK bubar jalan. Jika komisioner KPK jadi tersangka, mereka harus off dari KPK menurut UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Jurus ini, menurut Djoko Edhi telah digunakan untuk meng-off-kan Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto. Sebelumnya juga digunakan kepada Antasari Azhar secara korup karena bukti permulaan berupa sms ancaman kepada Nasrudin hingga kini tak ketemu. Orang tak salah dihukum. Belakangan Ketua Penyidiknya, Iwan Bule dipolisikan oleh Antasari, berhenti di SP3.

    Jika Agus dan Saut off, lanjut Djoko Edhi, berhenti sistem kerja kolegial KPK. Bubar kerja KPK. Dan, Setnov lolos. Kesalahan Bareskrim menurut pendapat Djoko Edhi, objek SPDPnya adalah perkara korupsi yang tengah berjalan. Satu objek hukum. Langsung membentur fatsoen UU KPK: jika terjadi dua peristiwa hukum satu objek hukum korupsi, korupsinya harus didahulukan (acontrarius).

    Gugatan Joeslin dkk

    Djoko Edhi juga membahas kejadian tahun lalu, gugatan Joeslin yang sudah menang. Sekonyong-konyong pada sidang terakhir di PTUN Jakarta, Ketua Majelis membacakan putusannya: NO. Alasannya, surat Menkumham yang digugat Joeslin sudah dicabut oleh Kemenkumham. Jadi, gugatan kehilangan objek perkara.

    “Tapi, saya tak lihat bukti penarikan surat itu dimasukkan ke bukti (T) oleh Majelis hingga akhir,” cetusnya.

    Surat Menkumham itu adalah surat yang menjadi dasar Munaslub Golkar. Jika alasnya batal karena dibatalkan oleh Menkumham, maka menurut Djoko Edhi posisi hukum kembali ke semula, yaitu kepemimpinan Joeslin.

    “Saya kira ada deal antara Joeslin dengan Setnov karena Joeslin malah menyatakan tidak banding dan akan meminta fatwa Ketua MA yang menurut saya tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ternyata tidak. Ia kini minta gugatan baru dan PK. Ketemu lagi deh kite! Bal-balan dengan kesaktian Setnov. Jitibeh, mati siji mati kabeh," tutupnya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18-01-2018) - Mantan Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014, Chairuman Harahap, menepis duguaan keterlibatan dirinya atas kasus korupsi mega proyek e-KTP yang menyangkut Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur PT Quadra Solution.

    Usai diperiksa KPK sebagai saksi tersangka kasus e-KTP Anang Sugiana Sudihardjo pada Rabu (17/01/2018), Chairuman mengaku tidak mengenal Anang.

    “Tidak kenal saya,” katanya kepada media.

    Sebagai mantan Ketua Komisi II saat itu, dirinya diduga ikut berperan dan sebagai penanggung jawab anggota DPR lainnya dalam kasus tersebut. Dimana dirinya disebut-sebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto menerima aliran dana sebesar USD 584 ribu atau Rp 26 miliar. Namun, dirinya membantah di persidangan.

    Selain itu, dirinya berkelit atas terlibatnya anggota Komisi II DPR lain yang bukan tanggung jawabnya.

    “Mana mungkin saya yang bertanggung jawab, Ketua Komisi itu kan sifatnya kolektif dan kolegial, bukan instruksi,” ujar Chairuman.

    Jadi menurutnya, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi II, dirinya tidak memberikan instruksi terkait usulan anggaran proyek e-KTP tersebut.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (09-01-2018) - Sepanjang 3 tahun Pemerintahan Jokowi, penerimaan pajak negara tidak mencapai target alias shortfall. Kegagalan ini dinilai, salah satunya adalah akibat dari maraknya praktik tindak pidana korupsi dengan modus pengemplangan pajak. Di antaranya berupa simbiosis saling menguntungkan antara wajib pajak dan aparatus pajak yang bermental korup.

    "Data kami, 63% skandal pengemplangan pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan manipulasi laporan pajak dan atau meminta elite politik yang memiliki kekuasaan untuk melakukan lobi kepada aparat pajak. Sementara 37% skandal pengemplangan pajak dilakukan aparat pajak yang proaktif kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, melalui pesan elektronik kepada Klikanggaran.com, Selasa (9/1/2018).

    Gigih memaparkan, data PT Asiana Lintas Cipta Kemang (ALC), perusahaan properti dengan Direktur Utama Loemoengga Haoemasan Salomons, memiliki tunggakan pajak 2008-2012 mencapai Rp116.094.597.396. Berdasarkan audit investigasi Indonesian Club, PT ALC sampai tahun 2018 belum melunasi tunggakan pajaknya, bahkan cenderung mangkir dari kewajiban.

    Menurut Indonesian Club, ditengarai PT ALC berani mengemplang pajak dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019. Yaitu untuk mempengaruhi kebijakan kantor pelayanan pajak.

    Untuk diketahui, Loemoengga Haoemasan Salomons memiliki hubungan dengan istri Agus Gumiwang Kartasasmita.

    "Modusnya adalah, Agus Gumiwang Kartasasmita di Juni 2016 proaktif melobi Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT ALC 2008-2012 sebesar Rp116.094.597.396. Patut diduga, hal itu bertujuan menghapuskan tunggakan pajak. Ini merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang membuat PT ALC belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang," kecam Gigih.

    Gigih menerangkan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Praktik semacam ini justru telah menjadi benalu dan tentunya menjadi penghambat pembangunan.

    Indonesian Club menegaskan, akan terus memantau dan mendesak penuntasan skandal tersebut. Terlebih, pada 4 Januari 2018 kemarin telah melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT ALC yang terindikasi melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Pimpinan KPK harus tegas dan cepat memulai langkah radikal penyelidikan dan penyidikan terhadap skandal yang diduga melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut. KPK harus berani mengambil langkah extraordinary agar skandal pengemplangan pajak yang melibatkan elite politik yang sangat merugikan negara tidak terjadi lagi di masa datang," tutup Gigih Guntoro.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/12/2017) - Pelaksanaan desentralisasi merupakan kebijakan negara sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta good govermance. Namun, faktanya berimplikasi berlainan dan menyimpang, bahkan dapat menyuburkan korupsi di daerah.

    Sebagai contoh, ditemukannya harga tinggi atas belanja kendaraan dinas untuk Wakil Gubernur Jambi senilai Rp 1,5 miliar. Sedangkan harga kendaraan dinas untuk Gubernur Jambi sebesar Rp 1 miliar. Hal ini berarti, ada selisih harga atau dugaan mark up sebesar Rp571.500.000 atas pembelian mobil untuk Wakil Gubernur Jambi tersebut.

    Menurut Wahyudin, Koordinator Advokasi Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik, apa yang terjadi di Jambi ini adalah salah satu contoh bagaimana porsi anggaran sebagian besar hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Serta habis dinikmati di lingkungan pejabat saja, sehingga tidak sampai ke masyarakat.

    “Artinya program dan agenda prioritas (Nawacita) Joko Widodo belum tercapai, dimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang antara lain dimaksudkan untuk lebih mewujudkan good governance, sekaligus detterent factor terjadinya korupsi di daerah, ternyata masih bisa dibobol oleh pihak-pihak yang mempunyai peluang, niat, dan kesempatan untuk korupsi,” tutur Wahyudin saat diwawancarai oleh Tim Klikanggaran.com pada Selasa (12/12/2017).

    Wahyudin berharap, adanya dugaan ke arah korupsi ini menjadi sorotan berbagai pihak sampai ke lapisan masyarakat. Agar Kejaksaan, polisi, dan KPK segera membuka penyelidikan terhadap Gubernur dan Wagub terkait dugaan mark up kendaraan dinas di atas.

    “Jika memang benar adanya, supaya ke depan anggaran yang sedemikian besar bisa direalisasikan untuk kegiatan dan kepentingan masyarakat di Jambi,” tutupnya.

     

    (Baca juga : Nah, Harga Mobil Wagub Jambi Lebih Mahal Ketimbang Gubernurnya, Ada Mark Up?)

    (Baca juga : Sudah Ada 4 Kendaraan Dinas, Wagub Jambi Nambah Lagi?)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20/9/2017) - Kisruh e-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak hanya membuat gaduh parlemen dan pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Keterlambatan birokrasi dan ketiadaan bahan produksi kartu, menjadi kendala dalam pengadaan kartu penduduk berbasis komputerisasi tersebut. Keterlambatan ini disesalkan masyarakat, mengingat banyaknya lowongan CPNS yang dibuka pemerintah, dan banyaknya masyarakat yang berusaha mencari pekerjaan, terancam gagal.

    Setelah diberlakukannya e-KTP, seluruh administrasi perkantoran bahkan pemerintahan harus menggunakan e-KTP. Akan tetapi, pada perjalanannya program ini tidak begitu mulus. Selain program e-KTP yang terkorupsi, program ini pun terkendala oleh kesiapan lembaga pemerintahan dalam mengadakan kartu identitas penduduk tersebut.

    Kesiapan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan e-KTP ini dikarenakan ketiadaan blangko di tingkat kelurahan. Sehingga pendataan terpaksa diundur. Belum lagi masyarakat yang sudah terdaftar, mereka harus menunggu hingga 6 bulan lebih, sehingga masyarakat harus rela menunggu hingga kehilangan kesempatan untuk bekerja.

    Rusli Wardoyo (28), warga Gg. Barkah, Babelan, Kec. Babelan, mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pendaftaran pada bulan Januari. Akan tetapi, sampai bulan Agustus kartu e-KTP itu belum juga bisa diambil.

    “Padahal katanya cuma satu bulan, tapi sampai sekarang katanya ntar-ntar terus,” ujar Rusli.

    Rusli menambahkan, dirinya harus menggunakan kartu tersebut untuk melamar pekerjaan, dimana adminitrasi lamaran kerja harus menggunakan kartu tanda penduduk tersebut.

    Di lain tempat, Gilang Ardi (23), warga Bintara Jaya, Kota Bekasi, mengeluhkan lemahnya birokrasi dalam penanganan e-KTP. Ardi yang juga diketahui mengurus Kartu Keluarga (KK), mengeluhkan waktu administrasi kartu tersebut.

    “Untuk mengurus perubahan data KK saja, sudah 2 bulan lebih, gimana dengan urusan e-KTP? Padahal saya mau ikut CPNS, jika begini kondisinya, rencana ikut CPNS takutnya gagal,” ungkapnya.

    Kendati Demikian, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri pada hari Senin (18/9/2017) mengungkapkan, bahwa pihaknya terus berusaha mempercepat pengadaan dan proses pencetakan e-KTP. Dari sebanyak 184 juta yang wajib memiliki e-KTP, 175 juta di antaranya telah memiliki e-KTP.

    “Masih ada sekitar 9,39 juta lagi yang belum memiliki e-KTP,” terang Tjahjo setelah keluar dari kantornya.

    Tjahjo menambahkan, percepatan pendataan dan pencetakan kartu e-KTP tersebut sempat terkendala karena beberapa pejabat di Kemendagri enggan menangani proyek e-KTP. Mereka trauma karena selama 1,5 tahun ini mereka menjadi objek pemeriksaan KPK, yang diketahui proyek e-KTP ini menjadi skandal terbesar dalam kasus korupsi. Mengingat bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, Tjahjo menargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-ktp.

    “Kami sadar, setelah bergulirnya e-KTP ini, e-KTP merupakan data tunggal bagi perusahaan, bahkan bagi pemerintah sekalipun dalam menangani pendataan pilkada dan pemilu,” tandas Tjahjo.

     

    Penulis : Adri Zulpianto

    Editor : Kit Rose

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (1/10/2017) - Putusan Hakim praperadilan Cepi Iskandar yang mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto ibarat akhir drama yang sudah bisa ditebak ujung ceritanya. Meskipun putusan hakim sangat janggal, namun inilah kenyataan pahit, buruknya penuntasan kasus korupsi di Indonesia jika sudah melibatkan politisi. Demikian disampaikan oleh Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (1/10/2017).

    "Saya bahkan berpikir, hakim Cepi Iskandar lebih cocok dikatakan sebagai pengacara Setya Novanto daripada dikatakan sebagai seorang Hakim. Sebab saya melihat ada tendensi untuk menghambat atau mencari-cari celah kesalahan dari KPK dalam proses penyidikan dan penetapan Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Putusan Hakim Cepi Iskandar telah menodai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, oleh karena itu Komisi Yudisial harus segera bertindak," tuturnya.

    Dijelaskan Bastian, bahwa korupsi selama ini dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, oleh karena itu dibutuhkan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Di samping itu, pejabat negara yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi harus juga memiliki niat baik dan sungguh-sungguh dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Demi menyelamatkan uang negara dan mencegah agar korupsi tidak terjadi lagi ke depannya.

    Jadi, jika lembaga kehakiman hanya fokus pada teknis perkara, maka proses peradilan hanya menjadi ajang untuk mencari-cari kelemahan tuntutan. Komisioner KPK dan Hakim harus subjektif dalam menangani kasus. Hakim harus berpihak kepada negara dan berbuat untuk negara, jangan sampai koruptor kelas kakap malah sengaja dilepaskan dari kasus korupsi dengan alasan yang sifatnya teknis.

    "Hakim Cepi harus sadar, siapa itu Setya Novanto? Kasus-kasus apa saja yang pernah menjerat dirinya? Ada Kasus Bank Bali? Kasus Penyelundupan beras dari vietnam? Kasus limbah B3, Kasus PON? Kasus Freeport? Kasus e-KTP? Berapa total kerugian negara akibat kasus-kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto? Masa seorang hakim tidak mengambil pertimbangan atas kasus-kasus yang pernah menjerat tersangka? Menurut saya, keputusan Hakim Cepi atas Setya Novanto adalah omong kosong, pasti ada lobi-lobi di balik perkara tersebut," tutupnya.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (10/11/2017) - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, menyampaikan, pelaksanaan proyek e-ktp tidak profesional dan sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Di mana konsorsium pemenang proyek tersebut telah melakukan permufakatan jahat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya. Akibatnya, negara dirugikan baik dari sisi keuangan, keamanan negara, maupun dari sisi terhambatnya program digitalisasi administrasi kependudukan. Untuk hal tersebut Geprindo berpendapat agar para pelaku KKN proyek e-KTP dihukum mati, karena merupakan kejahatan korupsi luar biasa.

    "Hukuman mati kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 pasal 2," kata Presiden Geprindo Bastian P Simanjuntak pada Klikanggaran.com, Kamis (9/11/2017).

    Dijelaskan Bastian, kejahatan korupsi e-KTP merupakan kejahatan yang luar biasa, karena telah melakukan mark up biaya dalam jumlah besar senilai 2,3 triliun, prosentasinya hampir 100% dari biaya proyek yang sesungguhnya. Selain itu juga mengakibatkan bocornya data-data kependudukan Indonesia di luar negeri akibat bunuh dirinya Johannes Merliem di Amerika Serikat yang diduga menyimpan ratusan juta data penduduk Indonesia. Kasus tersebut pun kabarnya sedang diusut oleh FBI. Maka secara otomatis menurut Bastian, hardisk tempat menyimpan data-data kependudukan Indonesia dan berisi rekaman rapat-rapat pejabat negara, pengusaha, yang terlibat dalam proyek e-KTP dibuka oleh FBI. Kemudian menyangkut chip e-KTP yang disupply oleh Oxcel System yang tidak sesuai dengan pesanan pemerintah juga mengakibatkan gagalnya program pemerintah untuk mendigitalisasi KTP Indonesia.

    "Jika pemerintah JOKOWI tidak dianggap gagal mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang diusung oleh mahasiswa pada reformasi 98, maka Presiden harus tegas dan terus mendorong bahkan menguatkan KPK, Kejaksaan, Kehakiman, untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih saja terjadi pasca reformasi. Yaitu dengan memberikan hukuman berat atau hukuman mati," tuturnya.

    Jika melihat upaya pemberantasan korupsi sekarang ini, Geprindo sangat pesimis pemerintah Jokowi mempunyai tekad yang kuat untuk memberantas KKN di Indonesia. Padahal masyarakat sudah paham, yang menjadi penyebab hancurnya negara kita yang berakibat disintegrasi bangsa adalah akibat KKN sebelum reformasi. Pemerintah Jokowi menurut Geprindo seperti tidak menganggap penting cita-cita suci reformasi 98 untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

    "Kami menangkap sinyal-sinyal bahwa pemerintah Jokowi memaksa rakyat untuk menerima persepsi bahwa saat ini kita lebih baik mengedepankan pembangunan dan stabilitas daripada menuntaskan kasus-kasus yang bisa mengganggu pembangunan nasional. Berkali-kali kami menyaksikan salah satu Menko mengancam agar oposisi tidak mengkritik pemerintah, secara tersirat Menko tersebut mengatakan agar para oposisi diam saja karena mereka toh pernah merasakan uang KKN. Perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi 98 dan tidak boleh diucapkan oleh seorang menteri yang sedang berkuasa. Demikian juga halnya ketika kami melihat begitu harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan Setya Novanto, salah satu tersangka pelaku korupsi e-KTP. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak perduli dengan status seseorang yang sedang terlibat korupsi, diduga demi kepentingan politik menjelang pemilu 2019," Bastian.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (9/11/2017) - Pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali mengingat jasa para pahlawan yang gugur dalam medan pertempuran melawan penjajah. Berawal dari mengingat jasa para pahlawan tersebut, pemerintah telah menetapkan pada hari itu sebagai Hari Pahlawan.

    Dimana pada hari tersebut Indonesia diingatkan lagi akan peristiwa berdarah bangsa ini untuk merebut kekuasaan dari antek-antek asing (penjajah). Tidak hanya mengusir imperialisme dari bumi pertiwi ini, namun memperjuangkan hak freedom dalam negeri ini.

    Para pahlawan yang gugur dalam masa itu, seyogyanya memiliki pesan dan makna tersirat akan perjuangan yang belum tuntas ini.

    Sebagai contoh adalah perkataan dari Pahlawan Nasional dan juga Presiden Republik Indonesia Pertama, Ir Soekarno, yang mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

    Hal ini salah satu bukti, bahwa saat ini kita sedang melawan bangsa sendiri, yaitu dari korupsi dan ketidakadilan. Pada era korupsi yang kian merajalela di Indonesia ini, mestinya muncul para pahlawan baru untuk menuntaskan perjuangan yang belum usai.

    Meski perjuangannya akan sulit dan berat, setidaknya, tidak menjadi besar pun kita bisa melakukan hal besar.

    Ya, meski cuman mengawasi anggaran pemerintahan pusat maupun daerah, setidaknya ada tindakan untuk negeri agar lebih sejahtera lagi. Meski masih saja ditemukan adanya penyimpangan anggaran di Pemerintah Pusat maupun daerah.

    Sebagai contoh, Klikanggaran.com menemukan, pada tahun 2016 di Pemerintah Kota Depok ada bukti pertanggungjawaban tiket pesawat sebesar Rp38.721.600 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dan, terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp26.635.200 pada kegiatan kunjungan ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

    Hal ini adalah bentuk kejahatan atau potensi penyimpangan anggaran yang melangar ketentuan yang berlaku. Meski kecil nilainya, tetap pidananya tidak pernah hilang.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (05/12/2017) – Untuk diketahui, pada tahun 2016 di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin ditemukan adanya penyimpangan anggaran. Yaitu atas kelebihan pembayaran tambahan penghasilan kepada lima PNS yang tersangkut kasus tipikor senilai Rp164.668.050.

    Hal menariknya adalah, pada PNS yang terlibat dalam kasus tipikor ini sudah dilakukan pemberhentian, bahkan ada Surat Keputusan (SK)-nya.

    Nah anehnya, koq masih bisa, menerima tambahan penghasilan PNS (TPP)? Dan, dikabarkan, pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS yang terlibat kasus tipikor ini sudah dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Maret 2017, senilai Rp164.668.050.

    Parahnya, atas kelima PNS penerima TPP tersebut tidak ditemukan adanya bukti pengembalian atas setoran yang bersangkutan ke kas daerah, sejak pertama kali dikenakan sanksi pemberhentian sampai dengan Maret 2017.

    Hal ini memperlihatkan ketidakcermatan Pemkab Banyuasin, atau mungkin saja ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum terkait, untuk tetap memberikan tambahan penghasilan kepada PNS yang terlibat kasus tipikor itu.

    Maka dengan sangat, publik meminta kepada aparat hukum agar menyelidiki permasalahan yang sudah ditemukan di atas. Bila perlu datangkan Bupati Banyuasin, Dodi Reza Alex, untuk dimintai keterangan atas permasalahan tersebut.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (30/9/2017) - Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter, menanggapi putusan praperadilan Setya Novanto, yang dianggapnya sarat kejanggalan.

    Menurut Lalola Easter, sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

    1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 

    2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;

    3. Hakim menolak eksepsi KPK;

    4. Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;

    5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan

    6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan

    Menurut Lalola Easter, keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

    "Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan," tutur Lalola Easter dalam bentuk press rilis, Jumat (29/9/2017).

    Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, Lalola mengatakan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

    "Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali," jelasnya.

    Lalola Easter juga menjelaskan, besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:

    1. Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto

    2. Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan

    3. KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (03-01-2018) – Terdapatnya kesamaan dokumen penawaran, metode kerja, bahan, alat, harga satuan, dan spesifikasi barang yang ditawarkan, hingga tenaga personalia ketiga peserta lelang di Kemkominfo atas pengadaan sewa kendaraan komisioner dan sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) senilai Rp 1,96 miliar jelas bukan hal yang bukan tanpa sengaja.

    Menurut pengamat politik, Ferdinand Hutahaean, saat diwawancarai tim Klikanggaran.com (03/01/2018), bila melihat dari beberapa hal terkait dokumen penawaran, terdapat kesamaan dan kemiripan terkait yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut. Jelas bahwa ini sangat kuat indikasi adanya persekongkolan antara peserta tender.

    Ia menambahkan bahwa persekongkolan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    “Sanksinya jelas, ketiga perusahaan tersebut harus disanksi admianitrasi dengan diblack list atau sanksi lainnya. Dan, tentunya proses tender harus dihentikan oleh Pengguna Anggaran,” tegas Ferdinand.

    Ferdinand juga menekankan, dalam hal ini perlu juga ditelusuri keterlibatan pihak orang dalamnya, baik panitia atau struktur birokrat yang lebih tinggi. Karena biasanya perbuatan seperti ini berujung pada suap dan gratifikasi.

    “Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian oleh Irjen Kemkominfo dan BPK. Hampir tidak mungkin itu sebuah kelalaian yang dilakukan Kemkominfo, dan sangat besar kemungkinan adanya keterlibatan antara peserta tender dengan orang dalam di kementerian tersebut,” tutup Ferdinand.