• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

DPR RI

  • Jakarta, Klikanggaran.com (5/9/2017) - Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengalokasikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota legislatif tahun 2018. Dan, alokasi anggarannya naik sebesar 70 persen, yaitu sebesar Rp 343,6 miliar.

    Alokasi anggaran untuk kunker sebesar Rp 343,6 miliar tersebut naik sebesar Rp 141,8 miliar dibandingkan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 201,7 miliar. Dan, hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada pers pekan lalu. Ia menyebut angka tersebut ada, tapi masih dalam tahap usulan.

    "Bentuknya masih draft," ucapnya saat itu.

    Menanggapi hal tersebut, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan bahwa sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah meminta kenaikan anggaran di tahun 2018 menjadi Rp 7,2 triliun. Angka tersebut menurut Jajang sangat tidak masuk di nalar, jika melihat kinerja anggota dewan selama ini.

    “Dalam semester I/2017, DPR kita hanya memproduksi empat RUU. Yakni RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Itu pun secara kualitas masih perlu penilaian khusus. Sampai akhir tahun masih ada 46 RUU yang harus diselesaikan dalam dua masa sidang,” tutur Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

    Bahkan, lanjutnya, program kunjungan kerja yang dijalankan anggota dewan selama ini, tidak berdampak terhadap kinerja legislasi yang dijalankan.

    “Jadi, memang sangat pas kelakuan anggota dewan ini jika disamakan dengan anak TK yang senengnya studi tour alias jalan-jalan,” tutup Jajang Nurjaman.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (3/2/2017) - "Ya, pada prinsipnya kita menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan KPK," kata Arteria Dahlan pada Klikanggaran.com, mengawali pandangannya terkait ditetapkannya YW dan MZ sebagai tersangka oleh KPK, Jumat (3/2/2017).

    Sebelumnya telah diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan YW dan MZ sebagai tersangka pada Jumat, 3 Januari 2017. Kedua anggota DPR aktif, juga politisi PKB dan PKS ini diduga telah menerima uang suap senilai hampir Rp 8 miliar, sebagai fee dari proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

    (Baca juga: KPK Tersangkakan Politisi PKS dan PKB)

    Arteria Dahlan, yang pada masa kerja 2014-2019 duduk di Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan ini mengatakan, selain menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK, termasuk juga menghormati jika ada upaya hukum paksa berupa penangkapan dan penahanan atas YW dan MZ, yang nota bene merupakan keluarga anggota DPR aktif dari politisi PKB dan PKS.

    "Kita berikan ruang seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan penyidikan, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan fokus pada penegakan hukumnya, dengan tidak melakukan pemberitaan lain yang semakin menambah duka keluarga," kata pengacara muda sekaligus pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers ini.

    Arteria juga memohon agar KPK dapat menyegerakan penyelesaian kasus ini sesegera mungkin, secepatnya. Dengan alasan, kasihan DPR tersandera nama baik serta kepentingan strategisnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam hal pengawasan, budgeting, dan regulasi.

    "Saya yakinkan di DPR masih banyak sekali orang-orang baik yang begitu serius dan konsisten menghabiskan waktunya untuk memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Jadi, tugas KPK juga untuk menjaga citra DPR di mata publik. Kalau ada yang salah segera dimintakan pertanggungjawaban hukummya, jangan diperlama, kasihan institusi ini kalau setiap hari selalu dihembuskan isu korupsi," tandas Arteria.

     

     

     

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17-04-2018) - Teka-teki patahnya pipa Pertamina lambat laun mulai terkuak. Seperti yang dijelaskan  Direktur Jendral Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus H Purnomo, saat menemui DPR RI. Diduga kuat penyebab patahnya pipa milik Pertamina disebabkan oleh kapal berbendera Panama. Dimana, persis saat pipa Pertamina mengalami patah dan berdampak kebocoran minyak,  kapal berbendera asing ini berada di lokasi kejadian.

    Atas hal tersebut publik berasumsi, bukan tanpa sebab pihak Kementerian Perhubungan menuding kapal berbendera Panama sebagai biang keladi dari patahnya pipa Pertamina.

    Sebagaimana dijelaskan Agus H Purnomo di DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018), "(Kapal) berbendera Panama tiba di pelabuhan Balikpapan pukul 02.00 Wita dan bersandar di dermaga pukul 05.55 Wita. Mereka memuat batubara sampai 12.20 WITA. Sejumlah 14 ribu metrik ton, lalu agen kapal mengajukan persetujuan berlayar, selanjutnya, surat izin berlayar terbit pada pukul 12.47 Wita. Pada Jumat, mereka naik ke atas kapal pada pukul 20.30 Wita."

    Selanjutnya Agus menambahkan, sekitar pukul 21.00 WIB, kapal mulai berlayar. Agus memperkirakan, saat berlayar tersebut, jangkar kapal melorot dan jatuh ke laut karena kondisi cuaca yang buruk.

    "Saran dari kami sambil menunggu pasang tertinggi, berlabuh jangkar di kapal sekitarnya dalam pelayaran ini, kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos. Ada miskomunikasi nakhoda sama penjaga jangkar. Jadi jangkar melorot," jelas Agus.

    Temuan Direktur Jendral Perhubungan Laut, semakin membuka teka-teki patahnya Pipa milik Pertamina. Sebelumnya tim investigasi  yang terdiri dari pihak Polri dan TNI menemukan ketidakwajaran patahnya Pipa milik Pertamina. Patahnya pipa Pertamina terlihat janggal karena posisi pipa bengkok tidak wajar dan berakibat patah.

    Tim investigasi menemukan beberapa dugaan penyebab bengkoknya pipa Pertamina yang berakibat patah dan terjadi kebocoran. Salah satu temuan tim investigasi di lapangan, Pipa milik Pertamina bengkok tidak wajar.

    Bengkoknya pipa Pertamina diduga beberapa sebab, seperti adanya sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta akibat lalu lalang kapal besar.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20-04-2018) - Lelang Jasa EO pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia penuh kejanggalan dalam proses lelang tersebut.

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (03/01/2017) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan YW dan MZ sebagai tersangka pada Jumat, 3 Januari 2017. Keduanya merupakan anggota DPR aktif dan politisi PKB dan PKS yang diduga menerima uang suap senilai hampir Rp 8 miliar, sebagai fee dari proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

    Waktu itu, penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK pada Januari 2016. KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang juga merupakan anggota Komisi V DPR. Selain itu, KPK menangkap dua rekan Damayanti, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. Mereka saat itu disangka menerima suap dari Abdul Khoir yang juga ditangkap.

    Kasus pun berkembang dan KPK menetapkan beberapa tersangka lainnya kemudian. Para tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan kasus adalah Budi Supriyanto, Amran H Mustary, Andi Taufan Tiro, dan So Kok Seng (Aseng).

    "Mereka sudah (ditetapkan sebagai tersangka), keduanya merupakan anggota DPR yang masih aktif pada periode ini. Penetapan tersangka keduanya merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat anggota dewan juga,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, pada media.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (10/3/2017) – Seperti telah diketahui, ada 38 nama Pejabat Senayan disebut-sebut tersangkut dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 T. Publik kembali memanas dengan adanya berita tersebut.

    Beberapa nama menyatakan bantahannya atas tuduhan tersebut, termasuk mantan Ketua DPR RI, H. Marzuki Alie. Demikian disampaikan oleh Marzuki Alie pada Klikanggaran.com pada hari ini, Jumat (10/3/2017).

    Mohon doanya, hari ini saya melaporkan ke Bareskrim atas pencatutan nama saya utk keuntungan pribadi.

    Pasal yang sangkakan terhadap terlapor pasal 310, 311, 317 dan UU ITE pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1. Terlapor Andi Agustinus alias Andi Narogong, Sugiharto, dan Irman.

    Atas rencana tersebut, Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, menganggap penyebutan nama dalam dakwaan, biasa-biasa saja. Menurut saya, sangat luar biasa, karena saya tidak pernah dipanggil KPK, dan saya pastikan itu tidak benar. Telah menjadi viral, menghancurkan kredibilitas saya, yang saya jaga sepanjang saya menjadi pejabat publik.

    Semoga saya mendapat perlindungan Allah SWT.

    (Baca juga: Umam: Saya Akan Cari Tahu Siapa yang Catut Nama Saya)

  • Jakarta, Klikanggaran.com (19/12/2017) - Cuaca hari ini di Jakarta kurang begitu bersahabat. Hampir setiap warna dalam ruang menjadi gelap karena mendung. Ditambah dengan hujan yang setiap hari mengguyur dan menimbulkan banjir dimana-mana.

    Akan tetapi, hal itu semua patut untuk disyukuri, dengan adanya kondisi seperti ini kita bisa memperbanyak mengingat, bahwa bumi ini fana dan tak ada yang abadi. Semua bergulir, semua berganti, seperti halnya cuaca.

    Setelah mensyukuri keadaan Jakarta seperti ini, taka da salahnya kita melihat sebentar persoalan perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Rasanya, seperti melihat petir disertai  badai yang kencang.

    Dimana telah terjadi kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang nilainya kecil, hanya sebesar Rp 76.955.900.

    Mengapa bagai melihat petir pada kerugian kecil itu? Karena, sesuai dengan dokumen yang diterima Klikanggarancom, pada perjalanan dinas di DPR tersebut ditemukan berbagai masalah.

    Seperti bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu, adanya melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up), dan pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama.

    Artinya, pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.

    Hal ini tentu saja dinilai publik sebagai persoalan yangmemalukan.

    “Nilai anggaran yang dirugikan tidak seberapa, tapi masalahnya bejibun, kayak tidak punya malu saat melakukannnya,” kata seorang publik.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (21/1/2017) – Persoalan dipilihnya lagi Zumrotin menjadi pansel Komnas HAM, menduduki posisi anggota Pansel Komnas HAM, masih adem hingga sekarang. Publik masih bertanya-tanya, apa hasil akhir dari keputusan yang banyak menuai tanda tanya itu.

    (Baca juga: Kepercayaan Publik Diciderai Dengan Masuknya Kembali Zumrotin Sebagai Anggota Pansel)

    Menanggapi hal tersebut, Lukman Edy, Ketua DPP PKB mengatakan, pihaknya meminta agar Komisi 3 menyikapi hal tersebut sama seperti Komisi 2 melakukan ketika seleksi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

    Ketika ditanyakan perihal dugaan yang muncul bahwa publik akhirnya berpikir serta menduga, ada kepentingan lain dalam persoalan ini, Lukman menyatakan dirinya tidak berpikir sejauh itu.

    “Saya tidak berpikir sejauh itu, tapi saya melihat pemerintah kecolongan lagi,” kata Lukman pada klikanggaran, Sabtu (21/1/2017).

    Soal timbulnya pertanyaan di publik, mengapa pemerintah melakukan inkonsistensi seperti itu, Lukman mengatakan, staf-staf di Sekneg tidak bisa menjadi filter yang efektif ketika Presiden membuat kebijakan penting.

    “Padahal sikap Komisi 2 DPR RI sangat tegas, dan disampaikan langsung ke Sekneg ketika perkara Pansel ORI itu,” ujar Lukman.

    “Sepertinya, Mensesneg kita punya daya ingat yang terbatas dalam soal ini,” lanjut Lukman.

    Sedangkan soal dugaan dan pertanyaan adanya agenda terselubung di dalam persoalan ini, Lukman menyatakan bahwa dirinya tidak percaya ada agenda terselubung dalam hal tersebut. Lukman berpandangan, Pemerintah sedang lalai dalam perkara ini.

    “Saya lebih percaya ini suatu kelalaian. Pemerintah lalai,” tutup Lukman.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (25/8/2017) - Beberapa waktu lalu negeri ini diramaikan oleh fenomena penipuan uang jemaah haji hingga ratusan milir oleh bos travel, yang tak lama sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, tim DPR RI menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 Hijriah / 2017 Masehi tahap satu selama 7 hari ke Arab Saudi.

    Dalam kunjungannya kali ini, tim DPR RI mendapatkan temuan-temuan selama melakukan pengawasan persiapan PIH Tahun 2017. Di antaranya adalah:

    1. Pelayanan Pemondokan, ditemukan ketidaksesuaian dengan rencana penyelenggaraan yang sudah ditetapkan, seperti halnya terdapat pemondokan yang tidak layak untuk jemaah haji, kurang terawat, lift yang kecil dan rusak.

    2. Pelayanan Katering, terdapat temuan makanan atau komsumsi basi sebelum diedarkan sebanyak 3.334 kotak makan di Madinah dan 5 buah di Mekkah.

    3. Manajemen Petugas Haji, dinyatakan sangat kurang dan terlihat para petugas sangat kewalahan karena banyak jemaah haji yang kesasar. Bahkan, dari kurangnya petugas tersebut terjadi masalah lainnya, seperti adanya kerugian jemaah hingga 15 juta dan SAR 14,300.

    4. Penanganan Kesehatan, terdapat petugas yang kurang. Sehingga menurut tim DPR, ini cukup kewalahan untuk membantu jemaah yang ingin meminta pertolongan.

    5. Pelayanan Transportasi Bus Jemaah Haji di Madinah dan Makkah, ditemukan adanya keluhan bus, sering terjadi bus shalawat dimasuki jemaah haji dari negara lain, karena kurang petugas juga.

    6. Ada praktek rentenir penukaran uang Saudi Arabian Riyal (SAR) pecahan 500 yang didapatkan jemaah haji sebagai living cost dengan sistem penukaran SAR 500 menjadi SAR 420 diembarkasi haji. Tentu, menurut tim DPR hal ini merugikan bagi jemah haji terkait praktek tersebut.

    7. Tas samping dan koper jemaah haji dirasakan tidak tahan lama dan cepat rusak.

    8. Terjadi cuacu buruk seperti badai angin dan hujan pada tanggal 21 Agustus 2017, sehingga menimbukan kerusakan pada tenda.

    Temuan-temuan tersebut sudah disampaikan dan dikonfirmasi oleh tim DPR kepada Menteri Agama pada saat pertemuan di Kantor Daerah Kerja (Daker) penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Makkah. Semoga dari temuan di atas, dapat ditingkatkan lagi kualitasnya oleh pemerintah, ketimbang harus menjadikan dana haji untuk infrastruktur yang belum tahu timbal baliknya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (10/3/2017) – “Apa sampean percaya? Saya aja kaget… Itu bener-bener mengagetkan buat saya. Dan, saya haqqul yakin tidak pernah terima uang dari proyek e-KTP. Saya lagi cari tahu, siapa yang menggunakan nama saya dan disangkutpautkan dengan soal suap e-KTP,” kata Khatibul Umam Wiranu mengawali komentarnya saat berbincang dengan Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

    Pasca-Jaksa KPK Irene Putri membacakan dakwaan atas perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 T, publik dibuat panik. Banyak kabar beredar yang mengatakan sekian nama terlibat di dalam kasus tersebut. Ada 38 pejabat senayan yang diduga turut menikmati uang kasus korupsi e-KTP itu. Salah satunya adalah nama politisi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu.

    Terkait hal tersebut, berikut penuturan selanjutnya Khatibul Umam Wiranu:

    Saya Khatibul Umam Wiranu membantah menerima uang USD 400 ribu dari proyek pengadaan e-KTP. Saya  orang yang paling awal tidak setuju dengan proyek e-KTP dengan total nilai sebesar Rp 5,9 triliun itu.

    Saya tidak mau tanda tangan, setelah itu saya pindah ke Komisi III. Terus masuk sebagai Wakil Ketua Komisi II akhir 2013.

    Saya menduga, ada pihak tertentu yang menggunakan namanya. Saya juga lagi mencari tahu nih.

    Saya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya ditanya soal alasan tidak mau tanda tangan dalam dokumen persetujuan.

    Saya jelaskan, ada yang janggal pada harga-harga, di beberapa titik. Sehingga saya meragukan, dan ini bisa diaudit secara benar atau tidak.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (19-01-2018) - Gerbong kepemimpinan DPR RI bergerak pasca penahanan Setya Novanto oleh KPK. Kursi Ketua Komisi III yang ditinggalkan oleh Bambang Soesatyo, kini diduduki oleh Kahar Muzakir.

    Ironisnya, politisi yang telah memasuki fase kehidupan 'lansia' tersebut diduga terlibat dalam berbagai skandal korupsi, yang hingga kini belum jelas arah penuntasannya.

    Bahkan, Kahar Muzakir beberapa kali diperiksa KPK karena diduga terlibat sejumlah kasus korupsi, seperti kasus PON Riau dan kasus Wisma Atlet Hambalang.

    "Penunjukan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan sebuah langkah mundur yang dapat merusak citra DPR. Sangat aneh, sebuah komisi yang membidangi hukum justru dipimpin oleh orang yang bermasalah secara hukum," ujar Koordinator Pergerakan Pemuda (PP) Merah Putih, Wenry Anshory Putra, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (19/1/2018).

    Wenry menuturkan, setelah Munaslub Jakarta yang secara aklamasi memilih Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, secara perlahan publik mulai menaruh harapan lahirnya era pencerahan di DPR dan Partai Golkar. Sebelumnya, di era Setya Novanto, situasi Partai Golkar dan DPR dinilai persis seperti di zaman kegelapan.

    "Wolak-walik ing zaman atau zaman yang terbolak-balik, adalah peringatan dari Joyoboyo. Saat ini jadi kenyataan di kehidupan bangsa kita. Salah satu realitas kekinian, orang yang bermasalah secara hukum malah ditunjuk untuk memimpin pengawasan penegakan hukum," kecam Wenry.

    Dalam catatan PP Merah Putih, fenomena 'wolak-walik zamane' di parlemen tersebut juga pernah terjadi saat Setya Novanto memimpin. Partai Golkar yang ketika itu menjadi inisiator pembentukan Pansus Hak Angket KPK, menempatkan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus. Padahal dia seorang anggota DPR yang disebut terlibat dalam skandal megakorupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun bersama Setya Novanto.

    PP Merah Putih menilai, publik mulai ragu kembali terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang menjadi semangat dan visi penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar akhir 2017 lalu.

    Menurut PP, opini negatif dapat tercipta menghadang tema Golkar Bersih di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Penunjukan orang bermasalah untuk memimpin komisi hukum DPR, dapat dianggap sebagai pengkhianatan janji sang Ketua Umum Partai Golkar.

    "Jika orang bermasalah dan jadi kaki tangan Setya Novanto dipaksakan untuk memimpin Komisi III DPR, maka pemberantasan korupsi berpotensi mangkrak, tersandera, dan kembali dijadikan alat barter untuk menghilangkan sejumlah jejak korupsi. Baik dugaan korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP dan korupsi lainnya," tegas Wenry lagi.

    Karena itu, lanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, harus memenuhi janji menegakkan Golkar Bersih dan memperbaiki citra DPR yang rusak, yang selama ini diidentikkan publik sebagai rumah para koruptor.

    "Kami mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menarik kembali Kahar Muzakir dari Ketua Komisi III DPR, demi tegaknya lembaga parlemen yang bersih dan berwibawa. Publik akan menunggu langkah konkrit dari janji Golkar Bersih," pungkas Wenry Anshory Putra.