• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Dana Hibah

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (23-03-2018) - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pringsewu Provinsi Lampung dikabarkan menyebabkan terbukanya peluang penyalahgunaan. Sebelumnya, belanja barang tersebut terjadi pada tahun 2016, dimana mekanismenya berupa hibah barang.

     

    Kemudian dari dokumen yang ada, diketahui bahwa Pemkab Pringsewu menganggarkan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp12.840.821.659 dengan realisasi sebesar Rp12.466.959.200 atau 97,09 persen.

     

    Namun, ada fakta mengejutkan, bahwa pemberian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak didasarkan atas keputusan kepala daerah. Yaitu tentang penetapan daftar penerima hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

     

    Sehingga wajar jika dikatakan terbuka peluang penyalahgunaan. Lantaran ini melanggar Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

     

    Selain itu, untuk tambahan informasi, ditemukan beberapa rincian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat melalui SKPD atau satuan perangkat kerja daerah yang didasarkan keputusan kepala. Di antaranya :

     

    1. Dinas PUPR dengan realisasi belanja sebesar Rp4.256.644.450, namun diketahui SK Kepala Daerahnya tidak ada bahkan NPHD-nya juga tidak ada.

     

    2. Dinas Pertanian dengan realisasi belanja sebesar Rp3.716.229.500 namun diketahui tidak NPHD.

     

    3. Dinas ketahanan pangan (dahulu BKP) dengan realisasi belanja sebesar Rp543.180.500, namun diketahui tidak NPHD.

     

    Hal ini memperlihatkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dianggap melanggar aturan Permendagri di atas, yang seharusnya setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

     

    Maka, timbul kecurigan publik, jangan-jangan anggaran hibah tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat melainkan kepada kantong pribadi pejabat terkait. Oleh karena itu, agar tidak ada kecurigaan, diminta kepada aparat hukum untuk menyelidikinya agar terhindar dari penyalahgunaan.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (20/12/2017) – Pada dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal kepada Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI) di tahun 2016 terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan. Yaitu untuk pembayaran honor staf KONI yang direalisasikan untuk 6 bulan sebesar Rp36.000.000.

    Hasil penulusuran Klikanggaran.com, pada proposal pencairan diketahui bahwa alokasi honor staf kesekretariatan KONI telah dianggarkan untuk empat orang staf selama 12 bulan, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp1.500.000.

    Namun, dari rincian honor yang diterima pegawai KONI, tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp33.840.000. Hal tersebut sebagaimana dari tabel di bawah ini :

    atas jumlah honor yang dibayarkan tersebut diduga telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp33.840.000. Hal ini akibat dari lalainya melakukan verifikasi dengan baik dan memadai terhadap proposal atau pertanggungjawabn organisasi kemasyarakatan yang diampunya.

    Padahal, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk masing-masing KONI pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak pertama (pemerintah daerah) berhak untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

    Sayangnya, hal itu hanya slogan saja bagi Pemkab Tegal, diperparah lagi dengan KONI sebagai penerima hibah bukannya bersyukur, malah tidak mempergunakan dana bantuan sesuai ketentuan.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (02-01-2018) – Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta di tahun anggaran 2017 menganggarkan Dana Hibah dan Bansos sebesar Rp3.957.385.532.329. Namun, hingga semeter 1 dana yang sudah terealisasi baru senilai Rp1.994.149.615.500.

    Lebih rinci lagi, sesuai dokumen yang diterima Klikanggaran.com, untuk dana hibah yang dianggarkan sebesar Rp1.458.036.810.329, sampai akhir bulan September Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan senilai Rp400.151.775.500. Berarti rata-rata per bulannya Pemprov DKI hanya sanggup menyalurkan dana hibah senilai Rp 44 miliar.

    Sedangkan untuk Dana Bansos, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp2.499.348.722.000 di semester 1 hanya sanggup direalisasikan senilai Rp1.593.997.840.000. Rata-rata per bulannya Pemprov DKI hanya sanggup menyalurkan dana Bansos ke masyarakat senilai Rp 177 miliar.

    Untuk sisa 3 bulan di tahun 2017, dana hibah dan bansos yang harus segera direalisasikan mencapai Rp 1,9 triliun lebih. Berarti per bulannya Pemprov DKI harus bekerja keras untuk merealisasikan dana hibah sedikitnya Rp 352 miliar lebih per bulan. Serta dana Bansos minimal per bulannya harus disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 301 miliar lebih.
    Hal ini rasanya sulit, melihat kemampuan Pemprov DKI dalam mengalokasikan dana hibah dan bansos sampai bulan September terlihat lamban. Fakta di atas juga semakin membenarkan pandangan minor selama ini. Bagaimana anggaran daerah termasuk DKI Jakarta selalu dihabiskan di akhir tahun.

    Publik tentunya berharap, dana hibah dan bansos yang digelontorkan Pemprov DKI bisa benar-benar tepat sasaran, jangan sampai justru dihambur-hamburkan menjelang akhir tahun 2017 ini.

    Sebagai tambahan, dana hibah Pemprov DKI di tahun anggaran 2018 ini mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu menjadi Rp 1,7 triliun.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (21/9/2017) - Mengacu pada dasar hukum pelaksanaan belanja hibah maupun belanja bantuan sosial, setidaknya dana yang dikucurkan kepada perwakilan masyarakat memiliki bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak seperti yang terjadi di Pemerintahan Kota Yogyarkata yang diketahui bermasalah.

    Berdasarkan laporan yang diterima Klikanggaran.com diketahui, permasalahan ini terjadi di Pemkot Yogyakarta pada tahun anggaran 2015, dimana terdapat anggaran dana hibah yang tidak memilki bukti pertanggungjawaban dan belum diterima sama sekali oleh Pemkot. Jadi anggaran sudah masuk kantong beberapa LPMK, tapi semua penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan yang diterima.

    Selain itu, anggaran yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban tersebut diketahui ada sebesar Rp1.952.725.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp45.601.349.032 atau setara dengan 84,05 persen.

    Pengelolaan dana belanja hibah seperti ini tentu saja dinilai buruk oleh publik. Karena mengakibatkan ketidakwajaran dalam penggunaaannya. Sehingga patut dipertanyakan penggunaannya, dan benar tidak peruntukannya buat masyarakat.

    Gambaran pengelolaan dana hibah Pemkot Yogyakarta ini juga terlihat tidak mempedomani peraturan yang berlaku, sebagaimana terjadi keterlambatan penerima bantuan sosial dan hibah dalam menyampaikan laporan penggunaan bantuan.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (07/12/2017) – Diketahui, ada dana hibah yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp 531 miliar untuk lembaga kemasyarakatan.

    Dana tersebut diberikan kepada beberapa lembaga, di antaranya yang memperoleh anggaran terbesar adalah program sekolah gratis yang nilainya mencapai Rp 312 miliar.

    Namun, sayangnya anggaran miliaran rupiah ini dinilai oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, sangat menguras sebagian besar dari total realisasi anggaran dana bantuan hibah di tahun 2016.

    Menurutnya, besaran anggaran yang diberikan untuk program sekolah gratis tersebut, tidaklah berbanding lurus dengan kualitas pendidikan masyarakat Sumsel.

    Wahyudin menjelaskan, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Sumsel dalam pendidikan (sekolah).

    "Dari data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2016 Pemprov Sumsel menunjukkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat  8,4 persen siswa yang tidak sekolah. Lalu, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama mencapai 24 persen, dan yang menggetirkan lagi jumlah siswa tidak sekolah untuk Sekolah Menengah Atas mencapai 40 persen," tutur Wahyudin kepada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (06/12/2017).

    Maka, lanjut Wahyudin, dengan porsi anggaran yang besar seharusnya mampu mendorong tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Sumsel. Namun kenyataannya, sangat berbanding terbalik.

    "Guna memenuhi amanah UUD 1945 dalam mencerdaskan anak bangsa, masalah tersebut menjadi PR bagi Pemprov Sumsel, khususnya kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan,” tutupnya.

     

  • Palembang, Klikanggaran.com (18-04-2018) - Pada Tahun Anggaran 2016 Pemprov Sumsel menganggarkan belanja hibah sebesar Rp2.064.793.627.879 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp226.252.000. Adapun realisasi masing-masing adalah sebesar Rp2.042.547.377.879 dan Rp226.252.000 atau 98,92% dan 100% dari anggaran.

    Dokumen yang dimiliki klikanggaran.com menunjukkan jika proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial bermasalah. Dimana rincian SK Gubernur tentang penerima bantuan hibah tidak berdasarkan mekanisme by name by address, serta tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengajuan usulan bantuan hibah.

    Diketahui juga, terdapat tiga penerima hibah yang tidak disebutkan secara rinci nama penerimanya, yakni :

    1) Hibah untuk beasiswa/bantuan kepada guru

    2) Hibah kuliah gratis

    3) Hibah ponpes se-Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

    Hibah beasiswa/bantuan kepada guru menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara usulan dengan pencairan. Salah satu pihak penerima hibah mengajukan usulan bantuan hibah sebesar Rp314.759.000. Sedangkan usulan pencairan bantuan/beasiswa guru pada SP2D Nomor 198/SP2D/1.20.05.02/206 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp453.000.000.

    Sehingga nilai pencairan beasiswa/bantuan kepada guru lebih besar Rp138.241.000 dari usulan. Sementara itu pemberian bantuan hibah kuliah gratis didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 pasal 4 yang menyatakan bahwa biaya program kuliah gratis diberikan bagi calon mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

    Namun, berdasarkan review atas SK Gubernur penerima bantuan hibah diketahui bahwa penerima dana hibah kuliah gratis tidak menyebutkan secara rinci penerima hibah melalui mekanisme by name by address. Serta terdapat individu penerima bantuan hibah kuliah gratis yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hibah pemerintah daerah tidak dapat diberikan untuk individu perorangan.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (19-01-2018) - Setiap tahun Kementerian Pertahanan (Kemhan) menganggarkan uang triliunan rupiah khusus untuk dana hibah. Dana hibah ini selanjutnya digelontorkan kepada unit organisasi yang berada di tubuh Kemhan.

    Berikut klikanggaran.com akan merinci penggunaan dana hibah Kemhan selama tahun anggaran 2016 :

    1. Disalurkan kepada unit organisasi Kemhan berupa hibah barang senilai Rp714.507.567.000.

    2. Disalurkan kepada unit organisasi Mabes TNI berupa hibah barang senilai Rp3.673.893.711.

    3. Disalurkan kepada unit organisasi TNI AD berupa hibah uang Rp432.928.207.160 berupa hibah barang senilai Rp57.691.420.980, total Rp490.619.628.140.

    4. Disalurkan kepada unit organisasi TNI AL berupa hibah uang Rp57.253.839.500, dan berupa hibah barang senilai Rp26.682.433.739, total Rp83.936.273.239.

    5. Disalurkan kepada unit organisasi TNI AU berupa hibah uang Rp33.869.885.000, berupa hibah barang Rp39.189.670.031, total Rp 73.059.555.031.

    Secara keseluruhan dana hibah Kemhan sebesar Rp1.365.796.917.121.

    Sebagai catatan, terkait penggunaan anggaran di Kemhan, masih kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian lembaga audit negara Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak tahun 2015, kementerian yang dinahkodai Ryamizard Ryacudu ini belum sekalipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (08-01-2018) - Dalam kurun waktu dua tahun Provinsi Jawa Barat menganggarkan dana hibah dan bansos dengan angka yang fantastis. Total uang sebesar Rp 20 triliun lebih itu digelontorkan oleh Ahmad Heriawan selama 2016 dan 2017.

    Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), saat diwawancarai Klikanggaran.com terkait hal tersebut mengungkapkan, di tahun 2017 Provinsi Jawa Barat merupakan daerah paling besar yang menggelontorkan dana hibah dan bansos. Dengan rincian Rp10.382.158.831.892 untuk Hibah, dan Rp38.479.445.000 untuk bansos.

    Total anggaran dana hibah dan bansos tahun anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat mencapai Rp10.420.638.276.892. Angka tersebut menurut Jajang mengalami peningkatan yang fantastis jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jajang juga menjelaskan, di tahun anggaran 2016 Pemprov Jawa Barat menganggarkan dana hibah sebesar Rp9.658.666.532.413 dan dana bansos sebesar Rp19.456.000.000. Total dana hibah dan bansos Pemprov Jawa Barat di tahun 2016 sebesar Rp9.678.122.532.413. Berarti, di tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp742.515.744.479.

    Khusus anggaran hibah dan bansos Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2017, dana hibah yang berhasil direalisasikan selama semester 1 hanya senilai Rp5.036.110.844.300 atau setara 52 persen saja. Sedangkan dana bansos sampai bulan September (semester 1) sama sekali belum terealisasi.

    “Sebagai catatan, dana hibah dan bansos merupakan pos anggaran yang rawan disalahgunakan, apalagi jika melihat realisasi dana tersebut hingga bulan September baru 52 persen dari targetan. Berarti dalam tiga bulan Ahmad Heryawan dibantu Deddy Mizwar harus menggenjot 48 persen sisa hibah dan bansos, ini sangat rawan,” tutur Jajang, Senin (08/01/2018). 

    Jajang menekankan, meskipun kepala daerah memiliki wewenang penuh terkait penetapan besaran anggaran hibah dan bansos (tidak menyalahi aturan), namun sulit menyangsikan kalau besaran dana hibah yang digelontorkan Ahmad heryawan dan Deddy Mizwar dalam rentang waktu 2016 dan 2017 sebesar Rp20.098.760.809.305 sama sekali tidak bermuatan politik.

    “Apalagi menjelang pilkada Jabar 2018,” tutup Jajang.

     

  • Pali, Klikanggaran.com (01/11/17) – Untuk diketahui, realisasi belanja hibah kepada panitia pengawas pemilihan (panwaslih) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PALI 2015 adalah sebesar Rp 5000.000.000. Dengan naskah perjanjian hibah (NPHD) nomor 027/KPTS/DPPKAD/2015 dan nomor 00002/Panwaslu KAB.PALI/VI/2015 Tanggal 26 juni 2015.

    Terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dari sumber yang dimiliki klikanggaran.com diketahui bahwa DPPKAD telah melayangkan surat kepada panwaslih Kabupaten PALi dengan nomor surat 900/110/DPPKAD/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal teguran keterlambatan penyampaian SPJ.

    Atas surat tersebut, panwaslih Kabupaten PALI telah membalas surat tersebut dengan nomor surat 05/set/panwas-kab/pali/II/2016 tertanggal 25 Februari 2016, yang menyatakan alasannya belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Yaitu karena masa tugas panwaslih akan berakhir pada bulan Maret 2016.

    Dalam surat tanggapannya, panwaslih juga melampirkan bukti penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.118.770.000 pada tanggal 31 Maret 2016. Yang terdiri dari sisa dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp1.098.773.920, dan pendapatan jasa giro dari rekening panwaslih Kabupaten PALi sebesar Rp19.996.080.

    Dengan demikian, penggunaan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh panwaslih Kabupaten Pali adalah sebesar Rp3.901.226.080.

     

  •  

    Palembang, Klikanggaran.com (27-03-2018) - Penggunaan Dana Hibah dari Pemrov Sumsel 2013 untuk kegiatan Islamic Solidarity Games (ISG) yang diselenggarakan di Kota Palembang beberapa tahun yang lalu dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejati Sumsel, Senin (26/03/18).

     

    Pelaporan itu tertuang pada surat MAKI bernomor 006/Maki/III/2018 seperti yang diterima klikanggaran.com pada Senin (26/03/18). Adapun isi surat adalah tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Hibah Sumsel Tahun 2013 dalam kegiatan Islamic Solidarity Games senilai Rp 23,319 milyar.

     

    Kasus ini disinyalir juga menyeret salah satu nama penting di lingkup Pemrov Sumsel. Yakni Ahmad Najib, yang saat ini menjabat sebagai Pjs Walikota Palembang.

     

    Amrizal Aroni, selaku Deputi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumatera Selatan mengatakan, pelaporan tersebut terkait adanya temuan dari auditor negara tahun 2013. Dimana Panitia Deputi IV Bidang Opening dan Closing Ceremony Islamic Solidarity Games (ISG) tahun 2013 tidak mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam nilai kontrak B/41/Deputi IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Deputi IV, Sdr Ahmad Najib, sebesar Rp23.319.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

     

    "Atas dasar adanya temuan itulah, MAKI melaporkan penggunaan Dana Hibah dari Pemrov Sumsel 2013 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh panitia Deputi IV Bidang opening dan closing ceremony ISG," ujar Amrizal pada Klikanggaran.com, Senin (26/03/18).

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/11/2017) - Pada tahun 2016 di Pemerintahan Daerah Tanggerang ditemukan penerima hibah/bansos tidak dirinci sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penerima hibah sendiri ada sebanyak 31 penerima yang tidak dirinci senilai Rp22.099.972.000.

    Dari penerima yang tidak dirinci dan tidak sesuai ketentuan tersebut di antaranya, BPMPPD dengan 8 penerima senilai Rp6.495.000.000, Dinkes dengan 4 penerima senilai Rp3.057.930.000, Dispora dengan 1 penerima senilai Rp900.000.000, Kesbangpol dengan 9 penerima senilai Rp1.280.000.000, Satpol PP dengan 2 penerima senilai Rp4.131.842.000, Dinkesos dengan 5 penerima senilai Rp6.195.000.000, dan terakhir Disdik dengan 2 penerima senilai Rp40.200.000.

    Sedangkan untuk bantuan sosial ada 26 penerima bantuan sosial yang tidak dirinci dengan realisasi sebesar Rp24.032.292.400, di antaranya Bapedda dengan 2 penerima senilai Rp16.494.000.000, BPMPPD dengan 19 penerima senilai Rp1.400.000.000, Dinkes dengan 1 penerima senilai Rp995.092.400 , Dinkesos dengan 4 penerima senilai Rp5.143.200.000.

    Hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Sehingga yang terjadi adalah pemberian hibah/bansos berisiko tidak tepat sasaran dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dan, di sini publik melihat adanya kelalaian para pejabat Pemkab Tanggerang yang diduga asal memberikan dana hibah/bansos kepada penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Bahkan, anggaran yang diberikan kepada si penerima ini, apakah sudah sesuai dengan harkat kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggerang? Karena jika melihat pada tahun 2016, anggaran hibah/bansos yang diberikan kepada Dinkes lumayan besar, tapi di sisi lain ada kasus mengenai jumlah pasien kusta di Kabupaten Tanggerang meningkat.

    Sehingga efek dari kesalahan tersebut, mengakibatkan tidak tepatnya sasaran anggaran yang diberikan Pemkab Tanggerang kepada si penerima.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (06/12/2017) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya akan menggelontorkan daha hibah kepada sejumlah badan, organisasi swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga. Bagi-bagi dana hibah tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018.

    Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2018, total dana hibah yang digelontorkan senilai Rp 1,7 triliun. Bahkan, anggaran dana hibah tersebut setiap tahunnya rutin dibagikan kepada badan, organisasi swasta, organisasi masyarakat.

    Dari hasil pantauan Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, dana hibah yang digelontorkan kepada lembaga atau badan kemasyarakatan dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016, 2017, dan 2018, mencapai angka Rp 5,7 triliun. Dengan rincian tahun 2016 mencapai angka Rp 2,5 triliun diberikan kepada 63 pihak, tahun 2017 mencapai angka Rp 1,4 triliun diberikan kepada 352 lembaga, dan tahun 2018 senilai Rp 1,7 triliun akan diberikan kepada 104 badan dan lembaga.

    Di sudut lain, Wahyudin menilai, besarnya dana hibah yang diberikan terhadap organisasi masyarakat dan lembaga lainya itu, seharusnya dikaji ulang dengan meletakkan latar belakang fasos dan fasum yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

    “Masih terlalu banyak yang harus diperbaiki dan disediakan, demi terwujutnya masyarakat DKI Jakarta, dan publik pun mengetahui, banyak organisasi kemasyarakatan yang ditunggangi elite politik demi mengukuhkan kekuasaanya,” terang Wahyudin.

     

  • Klikanggaran.com (07/12/2017) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2016 memiliki program bantuan dana hibah. Diketahui, untuk anggaran hibah tersebut, dihabiskan sebesar Rp 2,04 triliun.

    Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada dana hibah yang dihabiskan terdapat kenaikan sebesar Rp 403 miliar.

    Anggaran sebesar triliunan Pemprov Sumsel tersebut dihabiskan untuk bantuan dana hibah kepada lembaga kemasyarakatan serta untuk Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

    Total anggaran yang dikucurkan untuk dana BOS TA 2016 tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Angka tersebut naik drastis dari tahun anggaran sebelumnya yakni Rp 415 miliar.

    Pada kenyataan di lapangan, anggaran dana BOS yang digelontorkan oleh Pemprov Sumsel melalui dana hibah miliaran (triliunan) tersebut kontras dengan keadaan APM (angka partisipasi murni) di Pemprov.

    Seperti temuan APM tahun 2016, untuk tingkat sekolah SMP mencapai 76,0 persen, serta SMA mencapai 60,0 persen.

    Melihat anggaran triliunan tersebut, seharusnya dalam hal pendidikan di Pemprov Sumsel, dapat meningkatkan sarana dan prasarana. Hal ini guna mewujudkan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dan berkualitas. Tidak ada komersialisasian pendidikan, serta tidak ada pendidikan yang dipolitisasi.

    Bahkan, dana pendidikan mestinya lebih jelas dan transparan penggunaannya, baik itu dalam mengelola dana dari APBN, APBD, serta dana lainnya.

    Demikian disampaikan oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (07/12/2017).

     

  • Pali, Klikanggaran.com (08/11/2017) - Tahun 2015 Pemkab PALI menganggarkan belanja hibah sebesar Rp31.910.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.160.000.000,00 atau 97,65% dari anggaran.

    Dari data yang dimiliki klikanggaran.com diketahui, sejumlah badan/lembaga dan organisasi swasta juga menikmati peruntukan dana sebesar itu. Di tempat teratas, penikmat dana hibah terbesar diduduki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI, yaitu sebesar Rp16.000.000.000,00.

    Disusul oleh panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tidak kalah besarnya, dana hibah juga diterima oleh komite olahraga nasional Indonesia (KONI) Kabupaten PALI sebesar Rp5.000.000.000,00

    Dimana diketahui juga, sekedar informasi, Ketua KONI PALI juga dijabat oleh Ir. H. Heri Amalindo, MM (Bupati Pali_red).

    Besaran dana hibah untuk KONI ini bisa kita bandingkan dengan besarnya bantuan hibah yang diperuntukan bagi bantuan masjid yang ada di wilayah Kabupaten PALI, yang hanya sebesar Rp210.000.000.

    Realisasi pembayaran belanja hibah kepada badan/lembaga dan organisasi swasta tersebut tentunya telah memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi proposal/usulan dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).