• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Anggaran

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (28-03-2018) – Sejak era reformasi, good governance mulai diterapkan pada sistem Pemerintahan Indonesia untuk menuju proses demokrasi yang bersih. Sehingga, Pemerintahan dituntut untuk mengungkapkan kinerja dan anggarannya secara akurat dan transparan.

    Masih harus diakui, penerapan good governance di Indonesia belum bisa dibilang berhasil. Karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas yang menjadi produk utama good governance.

    Saat ini pun, sistem otonomi daerah membuat kualitas dan capaian di setiap daerah berbeda. Yang cukup mengecewakan publik, di Kota Binjai telah terjadi indikasi upaya penggelapan anggaran negara. 

    Dari data yang didapat klikanggaran.com, di tahun 2016 indikasi upaya penggelapan tersebut terjadi melalui skema rekening bendahara pengeluaran. Dari data itu, diketahui 72 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terdaftar di Pemkot Binjai melalui penerbitan SK Walikota Nomor 188.45-1/K/Tahun 2016. Sedangkan dari 72 RKUD terdapat 28 RKUD yang tidak terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) Walikota.

    Dari 28 RKUD itu, 25 RKUD dinyatakan milik Pemko Binjai dengan nilai saldo Rp917.567.663. Sedangkan 3 RKUD sisanya diketahui milik RSUD Dr. R.M Djoelham tiga rekening pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nilai saldo seluruhnya Rp679.715.126.

    Artinya, potensi kerugian yang terjadi di lingkungan Pemkot Binjai mencapai Rp1.597.282.799. Hal ini jelas merupakan bukti nyata Pemkot Binjai masih amat jauh dari good governance. Untuk itu, publik mengharapkan agar KPK dan Kejati untuk mengusut terkait aktivitas 28 rekening yang hilang tersebut.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (15-02-2018) - Dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 adalah senilai Rp8.923.106.000. Angka ini mengalami perubahan yang cukup signifikan di tahun yang sama, dari semula nilai Dana Desa (DD) dalam APBD Pemkab Mesuji  TA 2015 tersebut menjadi Rp29.397.590.000.

    Koordinator Investigasi KAKI PUBLIK, Wahyudin, mengungkapkan, ada peningkatan DD sekitar Rp20.474.484.000. Nilai anggaran DD tersebut diakomodir pada PAPBD tahun 2015 yang disahkan pada bulan Oktober 2015. Sehingga penyaluran DD tersebut ke rekening desa dimulai bulan Oktober 2015.

    "Dana Desa miliaran rupiah ini dialirkan ke 105 desa dari 7 kecamatan di Pemkab Mesuji. Dari total Dana Desa Rp29.397.590.000, 105 desa mendapat aliran dana desa sekitar Rp279.000.000. Dana desa yang setiap tahunnya turun kini menjadi sorotan, pertanyaan pun muncul. Ada dampak apa dari dana desa yang digelontorkan Pemkab Mesuji terhadap realitas desa?" kata Wahyudin.

    "Dengan manisnya anggaran yang selalu ada di setiap periode akuntansi Pemkab Mesuji, di tahun 2015 hingga 2017 masih banyak warga di desa Pemkab Mesuji mengeluhkan infrastruktur jalanan yang rusak. Ini membuat risau dan was-was masyarakat saat berlalu lalang di jalan yang rusak. Akses jalan adalah salah satu indikator berkembang dan majunya sebuah daerah. Publik pun tahu, jika akses mudah dijangkau, tentu hal ini akan memudahkan pemerataan di masyarakat," terang Wahyudin.

    "Bisa diambil sebagai contoh, kebutuhan pangan bisa meningkat (mahal) di wilayah tertentu disebabkan oleh akses (jalan) untuk mendapatkannya susah. Sudah tentu para pedagang mengambil sikap dengan menaikkan harga. Hal ini menjadi pertanyaan public, bagaimana kinerja Pemkab Mesuji dalam pembangunan dan pemberdayaan daerah? Sudah seharusnya Pemkab Mesuji jeli dan memprioritaskan kesejahteraan dan pemerataan untuk masyarakat Pemkab Mesuji," tutup Wahyudin.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (29/11/2017) - Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat. Hal ini adalah untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

    Total anggaran Kemenpora terkait beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut terhitung dari tahun 2015 mencapai Rp1.212.337.973.307. Namun, ada anggaran sebesar Rp19.620.695.337 yang hilang, tidak wajar dalam penilaian BPK.

    Menurut penilaian BPK, terdapat barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dikarenakan pencatatan stock pada ORDIK untuk persediaan Alat Peraga Pendidikan dari tahun 2015 hingga 31 Desember 2016, masih tersimpan di gudang rekanan dan belum dibagikan kepada 378 sekolah.

    Penimbunan barang hak masyarakat oleh Kemenpora ini dinilai oleh Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, sebagai ajang Kemenpora untuk memperjualbelikan barang tersebut kepada pihak sekolah.

    “Pemerintah kini banyak memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk melakukan perdagangan barang dan jasa kepada pihak sekolah. Hal ini yang perlu kita antisipasi dari penimbunan barang hak milik masyarakat tersebut,” tutur Jajang.

    Jajang mengungkapkan bahwa, sekolah seringkali dijadikan korban bantuan pemerintah. Alih-alih medapatkan bantuan, justru sekolah seringkali dimintai bayaran untuk mendapatkan bantuan tersebut.

    “Banyak sekolah yang terintimidasi oleh bantuan pemerintah, dan jangan sampai bantuan yang tertimbun oleh Kemenpora tersebut juga menjadi ajang jual-beli bantuan pemerintah oleh Kemenpora,” imbuh Jajang.

    Terlebih lagi, menurut Jajang, anggaran yang terselip di pagu anggaran Kemenpora mencapai 1 triliun itu merupakan bagian dari pembangunan sistem olahraga di sekolah.

    “Bagaimana olahraga kita mau maju, jika bantuan olahraga untuk sekolah saja ditahan-tahan,” tandas Jajang.

    Di sisi lain, Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, menyatakan bahwa seringkali bantuan pemerintah untuk sekolah dipersulit oleh birokrasi.

    “Kita perlu mengetahui bahwa banyak kita temukan, bantuan-bantuan untuk sekolah dari pemerintah seringkali dipersulit. Selain kesulitan birokrasi, seringkali bantuan pemerintah kemudian diperjualbelikan oleh pihak pemerintah. Indikasi penimbunan barang yang terjadi di Kemenpora bisa jadi bukti yang memperkuat hal tersebut,” ujar Adri.

    Adri menambahkan, bahwa kebijakan anggaran untuk masyarakat perlu untuk ditelaah lebih mendalam, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran yang sifatnya menjadi koruptif.

    “Seringkali nama masyarakat menjadi pijakan, hanya karena kebijakan anggaran pro-rakyat menjadi daya tarik bagi kepentingan politik. Akan tetapi, kebijakan anggaran pro-rakyat ini perlu diawasi secara mendalam, agar anggaran yang begitu besar tidak lari ke kantong-kantong pribadi para elite pemerintah,” jelas Adri.

    Adri menutup dengan tegas, bahwa anggaran pro-rakyat jangan hanya nama, akan tetapi perlu diawasi bersama.

    “Informasi yang transparan sudah mudah kita dapat, dan zaman sudah terbuka, indikasi koruptif bisa saja terjadi jika kita hanya menelaah laporan-laporan yang hanya bersifat narasi-deskriptif tanpa dilandasi kajian dan penelitian langsung,” tutup Adri.

     

  •  

    Palembang, Klikanggaran.com (15-03-2018) - Dari dokumen yang dimiliki Klikanggaran.com, semasa Bupati H Herman Deru menjabat di tahun 2013, telah terjadi dugaan kesalahan penganggaran sebesar Rp9.399.498.450,00 di Pemkab Oku Timur.

     Dimana diketahui, pada tahun 2013 Oku Timur menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp1.122.558.467.464,00 dengan realisasi sebesar Rp1.084.185.752.101,16 atau 96,58%.

     Data yang dimiliki klikanggaran.com mengindikasikan, pada belanja barang dan jasa serta belanja modal di 11 SKPD terdapat kesalahan penganggaran sebesar Rp9.399.498.450,00. Kesalahan tersebut terdiri dari berbagai satuan SKPD, di antaranya :

    1. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp35.200.000,00.

     

    2. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa seharusnya Belanja Modal pada Dua SKPD sebesar Rp346.200.000,00 yakni pada Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

     

    Dan yang tak kalah mencengangkan, dugaan kesalahan penganggaran Belanja Modal, seharusnya Belanja Barang dan Jasa pada sembilan SKPD lainnya sebesar Rp9.018.098.450,00.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (5/9/2017) - Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengalokasikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota legislatif tahun 2018. Dan, alokasi anggarannya naik sebesar 70 persen, yaitu sebesar Rp 343,6 miliar.

    Alokasi anggaran untuk kunker sebesar Rp 343,6 miliar tersebut naik sebesar Rp 141,8 miliar dibandingkan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 201,7 miliar. Dan, hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada pers pekan lalu. Ia menyebut angka tersebut ada, tapi masih dalam tahap usulan.

    "Bentuknya masih draft," ucapnya saat itu.

    Menanggapi hal tersebut, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan bahwa sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah meminta kenaikan anggaran di tahun 2018 menjadi Rp 7,2 triliun. Angka tersebut menurut Jajang sangat tidak masuk di nalar, jika melihat kinerja anggota dewan selama ini.

    “Dalam semester I/2017, DPR kita hanya memproduksi empat RUU. Yakni RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Itu pun secara kualitas masih perlu penilaian khusus. Sampai akhir tahun masih ada 46 RUU yang harus diselesaikan dalam dua masa sidang,” tutur Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

    Bahkan, lanjutnya, program kunjungan kerja yang dijalankan anggota dewan selama ini, tidak berdampak terhadap kinerja legislasi yang dijalankan.

    “Jadi, memang sangat pas kelakuan anggota dewan ini jika disamakan dengan anak TK yang senengnya studi tour alias jalan-jalan,” tutup Jajang Nurjaman.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18/11/2017) - Berita wartakota tertanggal 15 November 2017 mengenai "Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta mengevaluasi anggaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang naik dari sebelumnya Rp 1,7 miliar menjadi Rp 2,2 miliar pada RAPBD 2018", mendapat kritikan dari Wakil Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Budi Siswanto.

    FKDM menuntut wartakota.tribunnews.com untuk meluruskan informasi yang dinilai cenderung multi tafsir. FKDM juga minta klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai tendensius ke personal Ketua FKDM Prov DKI Jakarta, Rico Sinaga.

    Dimana dalam pemberitaan ditulis, untuk diketahui bahwa Rico Sinaga juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Relawan Anies-Sandi dalam Pilgub lalu.

    Menurut dokumen pembahasan anggaran yang diperoleh klikanggaran.com mengenai alokasi anggaran untuk FKDM, sebetulnya bukan sebesar Rp 2,2 miliar untuk seluruh wilayah Jakarta. Tetapi, jumlah total secara keseluruhan sebesar Rp.5.521.420.000 untuk seluruh wilayah Jakarta.

    Artinya, alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar ini bukan hanya ada dalam level provinsi, namun menyebar juga dalam level walikota dan kabupaten. Rinciannya bisa dijelaskan sebagai berikut :

    - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Prov DKI Jakarta, alokasi anggaran sebesar Rp2.220.300.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Selatan sebesar Rp586.460.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Pusat sebesar Rp521.300.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Timur sebesar Rp582.500.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Utara sebesar Rp586.460.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Barat sebesar Rp586.100.000.

    - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu & Kepulauan Seribu sebesar Rp438.300.000

    Jadi, alokasi anggaran kepentingan FKDM sebesar Rp 5,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi Honor Anggota FKDM dan kegiatan luar kota seperti untuk sewa tempat, sewa bus, dan transport peserta.

    Maka atas hal tersebut, jika FKDM hanya mempunyai program seperti itu, sepertinya bukan hal yang berlebihan jika FKDM dinilai publik belum memiliki prestasi atau kinerja yang layak dibanggakan. Dan, menjadi sorotan publik.

    Kalau sudah begitu, publik menyarankan, terkait permasalahan anggaran untuk FKDM sebesar Rp 5,5 miliar atau juga realisasi tahun 2017, seharusnya anggota FKDM bukan "memarahi" media online wartakota,tribunnews.com. Tetapi, lebih baik meminta kepada semua pihak Kesbangpol DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesbangpol, harus transparan dan memposting realisasi anggaran FKDM tersebut.

    Ini zaman bukan zaman tutup menutupi, namun zaman keterbukaan. Artinya, publik harus mendorong rencana anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5.5 miliar, dan meminta pada Gubernur Anies Bawesdan untuk memotong setengahnya. Juga meminta kepada BPK untuk mengaudit realisasi anggaran tahun 2017 untuk FKDM ini.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (9/9/2017) - Sejak 3 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran rata-rata Rp 28 M/tahun. Dinas Kebersihan dan Pertamanan rata-rata per tahun mendapatkan alokasi sebesar Rp 68 M. Alokasi Gaji Pegawai Dinas Kebersihan per tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata Rp 14 M/tahun. Bantuan Sosial bagi rumah warga berpendapatan rendah di kabupaten rata-rata per tahun alokasinya mencapai angka Rp 70 M. Belum lagi pembangunan jalan di daerah Kabupaten Bekasi yang anggarannya gencar tertulis dalam laporan keuangan, walaupun di lapangan jauh dari kelayakan.

    Anggaran yang mencapai triliunan ini justru menjadikan Pemkab Bekasi meraih predikat sebagai daerah yang berhasil membangun 1/3 daerahnya menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu tersebar di 21 desa, yang tersebar di 7 kecamatan, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

    Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi menjelaskan, tujuh kecamatan yang kumuh itu adalah Cikarang Utara, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Babelan, Tambun Utara, dan Tambun Selatan.

    Disebut kumuh karena sistem drainase, sampah, dan jalan lingkungannya tidak tertata dengan baik, sehingga jauh dari standar kelayakan. Rumah warga setempat di 21 desa itu juga terbuat dari bilik, bukan dari bahan coran semen seperti pada umumnya.

    Terkait hal tersebut, Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), mengungkapkan bahwa daerah kumuh bukanlah hanya menyoal bagaimana tata kelola ruang di daerah. Melainkan bagaimana pemerintah memfasilitasi kebutuhan daerah.

    “Pada kenyataanya, sejak tahun 2014 anggaran sudah mengalir sebesar Rp 500 M hanya untuk menyediakan barang dan jasa untuk program kebersihan, taman, dan pekerjaan umum, serta tata permukiman di Kabupaten Bekasi. Lalu, ke mana hasil dari anggaran tersebut?” ungkap Jajang.

    Menurut Jajang, daerah tersebut memiliki potensi yang besar, karena setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2015, desa-desa yang kemudian disebut sebagai desa kumuh sudah mendapatkan alokasi anggaran desa hingga rata-rata Rp 12 M. anggaran tersebut didapat dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa, transfer bantuan keuangan untuk desa, dan bagi hasil pendapatan lainnya untuk desa. Dengan anggaran sebesar ini, Pemkab melakukan pembiaran tanpa pengawasan yang ketat terhadap pemerintah desa.

    Jika kumuhnya desa didasarkan pada kecilnya gaji pejabat desa, mari kita lihat data pada tahun 2015 saja, lanjut Jajang. Anggaran untuk Gaji Pegawai di lingkungan kecamatan sudah mencapai rata-rata Rp 2 M, yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi. Seperi Kecamatan Babelan, mendapatkan alokasi belanja pegawai desa sebesar Rp 4,1 M, Kecamatan Tambun Selatan sebesar Rp 4,7 M, dan Kecamatan Tambun Utara sebesar Rp 2,8 M, berikut Kecamatan Cikarang yang masing-masing rata-rata mendapatkan alokasi anggaran desa sebesar Rp 3 M.

    Sehingga, ditegaskan oleh Jajang, kumuhnya desa bukan dikarenakan kurangnya anggaran, melainkan Pemkab yang malas bekerja untuk masyarakat.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) – Paskapenetapan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, oleh KPK, menyusul pembicaraan mengenai jumlah harta kekayaan yang dimilikinya.

    Data terakhir yang disampaikan Rita pada 29 Juni 2015 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublish di situs acch. kpk.go.id, Rita melaporkan harta miliknya senilai lebih dari Rp 236 miliar.

    Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12 miliar, terdiri dari 54 tanah dan bangunan yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian harta tidak bergerak berupa 10 alat transportasi dan kendaraan senilai total Rp 2,8 miliar. Kendaraan yang dilaporkan di antaranya yakni, BMW tahun 2009 senilai Rp 600 juta, dan VW Caravelle tahun 2012 senilai Rp 800 juta.

    Rita juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektar senilai Rp 9,5 miliar, dan tambang batubara seluas 2.649 hektar senilai Rp 200 miliar. Sedangkan harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia, dan benda-benda lainnya senilai Rp 5,6 miliar.

    Tak hanya itu, Rita juga memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 6,7 miliar dan 138.412 dollar Amerika Serikat. Maka total harta yang dilaporkan Rita adalah senilai Rp 236.750. 447. 979 dan 138. 412 dollar AS.

    Terkait harta kekayaan miliknya yang menjadi perbincangan publik ini, Rita menuliskan beberapa hal melalui akun Facebook-nya, seperti yang diterima Klikanggaran.com pada Kamis (28/9/2017).

    Berikut status Rita di akun Facebook bernama Rita Widyasari:

    Saya juga banyak ditanya, kok bisa kekayaan saya di LHKPN meningkat tinggi 2010 sebesar 28M, 2015 sebesar 236M, beritahukan karena saat saya menjadi Bupati pertama, saya tidak tau cara menghitung harta.

    Harta 2010 adalah harta sebelum saya jadi Bupati, saya ada melaporkan hasil drI tambang milik saya dan sawit yang milik saya, pada 2014 saya diminta klarifikasi LHKPN KPK di kantor gubernur, tak ada yang bertambah dalam harta saya, hanya tanah atas sawit dan tambang yang saya punya itu harus dihitung bukan hanya hasilnya produksinya dilaporkan.

    Saya bingung juga jawab, lalu kata petugas LHKPN, anggap aja kalau ada yang beli lahan sawit dan lahan batubara kira-kira berapa. Ya saya jawab, rasanya pernah ada yang mau beli tambang saya 150M-200M dan kalau sawit gak ada yang pernah tawar. Anggap aja 25-50M kali harganya. Nah, cek saja karena itulah harta saya meningkat tajam berlipat-lipat, padahal ini perkiraan saja. Bisa dicek LHKPN, saya yang kedua dan juga sebenarnya tanah tambang kan bukan hak kami. Akan jadi milik Pemda jika sudah tidak produksi.

    Tapi, kata LHKPN ini aset, jadi dikirakan harganya, dan kemudian dengan staf LHKPN yang saya ingat namanya Hasan, memasukkannya ke dalam laporan kekayaan perkiraan harga tersebut.

    Saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh, bahwa harta saya naik tajam karena jadi Bupati. Tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi Bupati pertama hingga kini.

    Apa pun itu, saya minta maaf dengan seluruh rakyat Kukar, makasih dukungannya, dan saya hormat dengan lembaga KPK. Saya akan koorperatif mengikuti tahapan proses KPK, khusus perempuan jangan takut masuk politik, wassalam.

  •  

    Pali, Klikanggaran.com (19-03-2018) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah beberapa tahun mempunyai APBD yang cukup fantastis. Kita lihat APBD mulai tahun 2016 yang disahkan sebesar Rp 805 miliar, kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar Rp 833 miliar.

    Dan, kini terakhir di tahun 2018, kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan data Raperda yang didapat Klikanggaran.com, terungkap dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, total APBD yang diproyeksikan mencapai Rp 1,3 triliun.

    Hal ini  disampaikan langsung oleh Bupati PALI, Ir. Heri Amalindo, dalam penyampaian pengantar nota keuangan pada Rapat Paripurna ke IX DPRD Kabupaten PALI agenda membahas Raperda tentang APBD Kabupaten PALI tahun anggaran 2018, Rabu (15/11/2017).

    Dari penjabaran tersebut, Bupati menjelaskan, didapatnya angka Rp 1,3 triliun dari Rp 843,05.

    "Sementara untuk keperluan belanja, Rp1,2 triliun yang terdiri dari belanja langsung dari Rp1.196.043.776.675 dan belanja tidak langsung Rp363.412.439.572," jelas Bupati.

    "Tentunya di tahun 2018 mendatang, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi prioritas kita, karena jalan dan jembatan merupakan urat nadi dari ekonomi masyarakat kita. Setelah jalan di PALI semuanya mulus, barulah kita membangun perkantoran," lanjut Bupati.

    DPRD Kabupaten PALI bersama Pemkab PALI, mengesahkan RAPBD Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2018 setelah melewati beberapa kali rapat paripurna.

    Ketua DPRD Kabupaten PALI Drs. H. Soemarjono, mengatakan bahwa, APBD Kabupaten PALI pada tahun 2018 mendatang sebagian besar diperoleh dari dana perimbangan pemerintah pusat yang dikucurkan ke Kabupaten PALI.

    “Alhamdulillah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 833 miliar, di tahun 2018 menjadi Rp1,5 triliun. Dan yang Paling dominan didapat dari dana perimbangan,” tutur Soemarjono.

    Dirinya bersama Legislator Kabupaten PALI yang lain dan pihak eksekutif juga sepakat, bahwa dari APBD kabupaten PALI 2018 ini, sebesar 70 persen diperuntukkan pembangunan fisik.

    “Pada periode tahap pertama, lebih menekankan infrastruktur. Dan kita sepakati hal itu. Kami juga sangat mengapresiasi kinerja Pak Bupati PALI yang tiada hentinya membangun Kabupaten PALI dan berusaha sekuat tenaga agar kabupaten PALI bisa sejajar dengan kabupaten yang lain,” pujinya. 

    Tetapi, apa saja yang masih terlihat saat ini, jalan malah berlobang. Dalam hal ini, masih disaksikan para pengendara yang lewat dari jalan Desa Lunas Jaya menujuh Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.

    Menurut pengendara bermotor yang sempat melewati jalan itu, yang tidak kami muatkan namanya, berharap agar Bupati Pali memperbaiki jalan ini, jalan ini berlobang dalam dan becek.

    "Jangan janji saja, malah lebih baik jangan janji, sementarakan APBD cukup besar, apalagi cuman 5 Kecamatan. Dari pada Kabupaten Muara Enim, kota lain yang cukup banyak kecamatan," keluhnya.

    “Saya berharap, infrastruktur jalan haruslah diperbaiki agar kenyamanan berkendara menjadi aman, apalagi APBD Pali 2018 cukup besar,” harapnya.

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com (15-04-2018) – Dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 tercatat bahwa, penggunaan dan/atau kuasa pengguna barang dalam hal ini pemerintah, wajib mengelola dan menata barang milik negara dan daerah yang berada dalam kuasanya dengan sebaik-baiknya.

     

    Aset sebagai barang yang kegunaanya berjangka panjang, penting sekali dikelola dengan transparan dan sebaik-baiknya. Hal tersebut mengingat nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tidak sedikit. Terlebih bila aset tersebut dipergunakan di bidang pendidikan yang implikasinya luas dan berkelanjutan.

     

    Namun amat disayangkan, dari catatan yang didapat Klikanggaran.com, Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan pengelolaan aset amburadul. Hal ini terjadi pada pengelolaan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupa Aset Tetap.

     

    Bantuan tersebut diserahkan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta berupa pembangunan ruang kelas baru, rehab ruang kelas lama, beasiswa bagi murid berprestasi, pembiayaan untuk bursa kerja, dan pembelian peralatan belajar mengajar. 

     

    Adapun karena kelalaian ini, potensi kerugian anggaran negara yang ditimbulkan mencapai Rp19.992.460.031. Dengan masing-masing jenjang sekolah yang menerima bantuan tersebut, yakni : Sekolah Dasar (2015) sebesar Rp130.442.000; Sekolah Dasar (tahun 2016) sebesar Rp4.095.942.106; Sekolah Menengah Pertama dengan nilai bantuan Rp2.070.945.925; dan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp7.164.680.000; kemudian yang terakhir Sekolah Menengah Atas sebesar Rp6.530.450.000.

     

    Diketahui bahwa, Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal ini belum memperoleh Berita Acara Serah Terima (BASD ) atas Aset Tetap yang digelontorkan oleh Kemendikbud tersebut. Sehingga kepastian atas Aset Tetap yang telah diterima oleh sekolah-sekolah bersangkutan belum bisa dipastikan realisasinya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (22/10 /2017) - Sungguh luar biasa dan benar-benar berani, seorang politikus dari Partai Gerindra, Asmadi Lubis. Dia menyebutkan bahwa 27 orang anggota DPRD Tobasa diduga menerima suap sejumlah Rp 1,2 miliar dari Pemkab Tobasa. Hal ini dia sampaikan di salah satu tempat di Jakarta yang disebut Bubur Pacenongan.

    Asmadi Lubis yang juga Wakil Ketua DPRD Toba Samosir (Tobasa) menjelaskan, latar belakang suap sebesar Rp 1,2 miliar ini adalah ketika ada paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2016. Menurutnya, saat itu laporan tidak ditandatangani beberapa dewan, namun disahkan.

    Kalau benar tuduhan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tobasa ini, bahwa ada suap sebesar Rp 1,2 miliar agar lolos LPJ tahun 2016, berarti harga sebuah LPJ agar bisa lolos dari Legislatif adalah mahal. Ini benar-benar cost anggaran untuk dugaan suap yang teramat besar.

    Padahal, sesuai dengan dokumen yang diterima oleh klikanggaran.com, harga untuk membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati hanya sebesar Rp150.000.000. Jadi, lebih besar anggaran untuk suapnya daripada anggaran hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban?

    Agar tidak terjadi saling tuduh antara Anggota Dewan Kabupaten Tobasa, akan lebih baik jika kasus dugaan suap Rp 1,2 miliar ini segera ditanganin oleh KPK. Dan, KPK harus "melindungi" Asmadi Lubis, Wakil Ketua DPRD, agar tidak dituduh dengan pencamaran baik.

    Agar ke depan, orang-orang seperti Asmadi Lubis berani muncul di daerah-daerah lain untuk melawan para koruptor.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/12/2017) – Untuk diketahui, menurut payung hukum yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah mestinya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

    Bahkan, harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Hingga setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

    Namun, berdasarkan informasi yang diterima Klikanggaran.com, faktanya di lapangan masih ada pemerintah daerah yang ngeyel alias tidak patuh terhadap payung hukum di atas.

    Misalnya saja pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, tak tanggung-tanggung, belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan habis pakai sebesar Rp 5,42 miliar tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

    Dengan alasan bahwa aturan khusus tentang dokumen pendukung bukti pertanggungjawaban belanja ATK belum ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

    Hal ini hanya menimbulkan masalah, seperti pada data yang ada di Klikanggaran.com, ditemukan penyimpangan seperti pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor menggunakan faktur toko tempat pembelian ATK tersebut.

    Sedangkan harga pembelian alat tulis kantor tertera pada faktur tersebut hampir sama dengan harga yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sementara, harga pada dokumen pelaksanaan anggaran bukanlah merupakan harga yang diperoleh dari survei pasar pada saat dilakukan pembelian alat tulis kantor.

    Hal ini menimbulkan kurangnya kepercayaan publik terhadap belanja tersebut. Pesan terlampir dalam dokumen, sudah tidak didukung dengan bukti yang lengkap, ada indikasi berbuat menyimpang pula.

    Maka, setelah banyak pejabat daerah atau oknum yang kena OTT oleh KPK karena melakukan tindak yang merugikan negara atau betindak menyimpang, publik meminta dengan sangat pada KPK, agar segera melakukan penyelidikan di Pemprov Sumatera Barat. Karena boro-boro mau memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk belanja ATK saja sudah tidak benar.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (12/10/2017) - Alexandra Asmasoebrata baru saja dilamar keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bernama Subhan Aksa. Dimana lamaran sudah digelar pada akhir pekan lalu, tepatnya pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017.

    Dengan Subhan Aksa sudah melamar Alexandra Asmasoebrata, publik ingin tahu nih, apa alasan lamaran ini? Apakah karena Alexandra Asmasoebrata adalah seorang pembalap yang cantik? Atau, jangan-jangan murni karena memang Alexandra Asmasoebrata adalah seorang yang benar-benar cantik dan manis?

    Kemudian bergulirlah candaan publik atas lamaran ini, bahwa tentu adalah hal yang mengasyikkan bagi Alexandra Asmasoebrata, lantaran punya calon suami keponakan Wakil Presiden, yaitu Jusuf kalla. Karena yang namanya punya "om" seorang Wakil Presiden, tentu punya banyak fasilitas negara yang berlebihan, dibandingkan dengan tokoh atau masyarakat lainnya.

    Misalnya, fasilitas perawatan lampu saja, di sekretariat dan kantor Wakil Presiden serta kediaman resmi Wakil Presiden dan rumah Kepala Sekrerariat Wakil Presiden, bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp1.049.268.000.

    Berarti untuk perawatan lampu saja, negara setiap bulan harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp87.439.000. tentu saja, anggaran sebesar ini di mata publik benar-benar tidak masuk akal, dan dinilai hanya pemborosan uang pajak rakyat.

    Jadi, kalau ada publik yang tanya, menurut Alexandra Asmasoebrata dan Subhan Aksa, anggaran ini masuk akal, nggak?

    Kira-kira apa ya, jawabannya?

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (18-03-2018) - Pekerjaan pembangunan konstruksi gedung pada Dinas Pekerjaan Umum  dan Kawasan Permukiman Pemerintahan Kabupaten Sleman, diduga ada indikasi kerugian keuangan daerah akibat adanya dugaan mark up.

    Hal tersebut terjadi pada Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya, Pemkab Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp171.702.764.675 dan direalisasikan s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp163.329.551.673 atau 95,12 persen.

    Kemudian, anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tersebut sebagian dianggarkan untuk pembangunan gedung, dan yang telah direalisasikan antara lain pekerjaan pembangunan pasar Prambanan dan pasar Sleman.

    Namun sayang seribu sayang, atas pekerjaan tersebut ditemukan adanya dugaan mark up yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah senilai Rp2.451.835.929.

    Sehingga publik meminta kepada aparat hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Kejati untuk mengusut tuntas atas dugaan mark up sebesar Rp 2.451.835.929 tersebut. Lantaran, bisa saja indikasi kerugian daerah tersebut tidak kembalikan lagi ke kas daerah. 

    Yang mestinya anggaran sebesar Rp 2.4 miliar tersebut disetor ke kas daerah, tapi malah masuk kantong pribadi. Jadi menurut publik sayang, sudah di mark up, habis itu tidak disetor juga ke kas daerah, karena tidak tindaklanjuti.

  • Pali, Klikanggaran.com (24/10/17) - Seperti bayang-bayang sekilas, bisa dilihat, tapi tak berwujud. Begitulah kira-kira gambaran mengenai polemik dugaan Dana Aspirasi para wakil rakyat yang terhormat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir (PALI).

    Hasil penelusuran klianggaran.com di salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pali, terkadang membuat media kesal bukan kepalang. Lantaran saat menjelajahi dengan maksud untuk mencari tahu apa itu Dana Aspirasi? Dinas terkait terkadang terkesan plin plan dan tertutup, seperti sulit untuk memberikan penjelasan, dan justru melontarkan pertanyaan balik.

    "Dana aspirasi dewan itu sebenarnya apa? Kalo dana itu dari dewan terus dibangunkan sendiri oleh dewan, bisa saja disebut aspirasi dewan,” ujar pejabat tersebut.

    "Ini duitnya APBD kok, duit rakyat yang dibangunkan,” cetusnya, seperti bercanda.

    Dugaan-dugaan terkait Dana Aspirasi anggota DPRD Pali, sampai saat ini masih menjadi misteri, baik ada atau tidak adanya dana aspirasi yang diperuntukkan bagi para wakil rakyat yang katanya terhormat tersebut.

    Mulai dari besarnya kisaran dana, keuntungan buat rakyat, hingga seberapa besar potensi kecurangan dan kebocoran uang rakyat pada dana yang beralibi sebagai dana pembangunan daerah pemilihan tersebut.

    "Mengenai polemik dana aspirasi ini sangat menarik untuk dibahas, dan sangat layak jika dilakukan semacam debat public,” ujar FJ (24) salah satu masyarakat Pali menuturkan pada klikanggaran.com, Senin (23/10/17).

    Menurutnya, di kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Lahat misalnya, dana yang sering disebut-sebut sebagai dana aspirasi dewan tersebut pernah bergejolak. Bahkan di sebuah pemberitaan, perihal dana tersebut sudah dilaporkan ke penegak hukum.

    “Kenapa di Kabupaten Pali adem ayam saja?” tanya (FJ).

    Dari informasi yang dihimpun klikanggaran.com di lapangan, sejumlah nama oknum anggota DPRD Pali pernah disebut-sebut, terkadang masyarakat setempat begitu hapal mengenai proyek aspirasi dewan. Misalnya saja pada proyek peningkatan Jalan Lingkar Betung dengan beton dari Dinas PUPR Kabupaten Pali tahun 2017.

    Proyek yang dikerjakan oleh PT Kris Jaya Perkasa ini menyedot uang rakyat hingga mencapai Rp3.951.663.000. Padahal jalan tersebut dari pantauan media di lapangan tidaklah begitu lebar dan panjang-panjang amat. Hanya berkisar 1.300 M X 4,90 m. Dimana salah satu nama oknum anggota DPRD Pali santer terdengar pada pengerjaan proyek yang bersumber APBD Pali tahun 2017 itu.

    Namun, lagi-lagi proyek dana aspirasi dewan seperti bayang-bayang, terkadang sekilas terlihat, tapi tak berwujud alias sangat licik dan begitu sulit untuk dibuktikan.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13-04-2018) -Pada akhirnya Majelis Hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan masing-masing vonis 1,5 tahun kepada  Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi.

    Tapi sayang seribu kali sayang, kasus suap menyuap antara Kemendes dengan BPK belum semuanya terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, KPK sudah pernah memanggil 5 orang pejabat Kemendes yang salah satunya adalah Taufik Madjid, yang waktu itu sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

    Ketika Taufik Madjid diperiksa oleh KPK lantaran ingin mengetahui perihal uang suap kepada pejabat di BPK, seorang penyidik itu tidak salah, karena mempunyai naluri yang baik. Lalu, KPK memanggil seorang pelaksana tugas, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang bernama Taufik Madjid.

    Namun saat ini, yang namanya Taufik Madjid sudah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT.

    Mungkin untuk Taufik Madjid, diasumsikan publik, setelah rekan sekantornya sudah divonis 1,5 tahun, merasa tidak panik lagi. Dan, sudah merasa nyaman karena kasus suap menyuap antara Kemendes dengan BPK dianggap sudah selesai.

    Setelah ada vonis hukuman atas pejabat yang korupsi atas kasus suap menyuap di Kemendes dan BPK, sebaiknya KPK membuka kembali kasus tersebut, dan segera melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang dulu pernah diperiksa seperti Taufik Madjid ini.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/40/2017) - Sampai saat ini, jika melihat pertandingan pada Selasa dini hari (10/10/2017), baru 17 negara yang lolos untuk mengikuti piala dunia 2018, termasuk tuan rumah, Rusia.

    Berarti, dari 32 negara yang akan mengikuti piala dunia di Rusia saat ini, masih ada 15 negara tersisa yang sedang berlaga memperebutkan tiket ke Rusia, baik di babak kualifikasi maupun playoff. Dan, dari jumlah 17 negara yang sudah lolos ke piala dunia, sudah termasuk empat wakil dari Asia seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

    Sedang Indonesia, selalu gagal untuk bisa lolos ke piala dunia. Padahal penduduk Indonesia sudah sampai di atas 250 juta jiwa, tapi tidak bisa membuat satu pun tim sepak bola yang tangguh, yang dapat dibuktikan dengan tiket ke Rusia ini.

    Hal tersebut menurut publik mungkin juga disebabkan oleh internal Kemenporanya, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Imam Nahrawi. Jangankan untuk mengatur tim sepakbola, untuk memperbaiki kelembagaan negara saja, menurut publik, sepertinya Kemenpora masih ambradul. Akibatnya, sampai saat ini prestasi olah raga kita jeblok dan banyak dugaan korupsi.

    Dari catatan Klikanggaran.com yang diambil dari data Center for Budget Analysis (CBA), CBA sudah menemukan potensi kerugian negara. Yaitu sebesar Rp 2,1 miliar dari anggaran Rp 19 miliar dalam Proyek Kirab Pemuda Nusantara 2017, Kemenpora.

    Belum lagi dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliar dari total anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pengadaan alat peraga di Kemenpora. Saat itu kasus ini sudah mulai ditanganin pihak Kejaksaan Agung, tapi sepertinya juga sudah diakhiri oleh Kejaksaan Agung, karena kasus itu tiba-tiba hilang, tidak dilanjutkan.

    Pesan dari publik, “Hallooo, Pak Jaksa Agung, kapan nih, dilanjutin dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliarnya?

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/10 /2017) – Akhirnya, saat bahagia datang juga untuk Sophie Turner dengan Joe Jonas, yang kini telah bertunangan. Meskipun baru berpacaran sejak tahun 2016, tapi mereka punya keberanian untuk masuk ke jenjang bertunangan.

    Pertunangan antara Sophie Turner dengan Joe Jonas ini sudah bisa ditebak publik sebelumnya, karena bisa dilihat dari penampilan mereka yang kerap bersama-sama di depan publik. Sampai-sampai, mereka mengadopsi seekor anak anjing Siberian Husky sebagai tanda cinta mereka berdua.

    Sophie Turner adalah salah satu aktris Game of Thrones yang usianya masih terbilang muda (21), sedangkan Joe Jonas adalah seorang penyanyi yang sudah berusia 28 tahun. Meskipun usia keduanya terpaut lumayan jauh, tetapi mereka tetap berani dan "ngotot" untuk bertunangan. Tentu saja, hal tersebut dilakukan karena cinta.

    Tidak seperti cara "tunangan" antara Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Abdullah Azwar Anas, yang seperti bukan benar-benar berdasarkan cinta. Publik menduga, latar belakang mereka bertunangan atau berpasangan disebabkan keduanya ingin berkuasa. Sama-sama punya nafsu ingin merebut jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    Walaupun saat ini Abdullah Azwar Anas punya kedudukan bergengsi sebagai Bupati Banyuwangi, tapi sepertinya kedudukan itu harus ditinggalkan dulu. Dan, bersiap-siap mendampingi Gus Ipul untuk merebut kursi Gubernur Jawa Timur.

    Padahal, jadi Bupati Banyuwangi itu begitu nikmat dan nyaman sekali. Sebagai salah satu contoh kenyamanannya adalah, untuk membeli AC rumah Bupati saja, berdasarkan dokumen yang diterima Klikanggaran.com, Sekretaris Daerah (Setda) harus menyediakan anggaran sebesar Rp 50 juta pada tahun 2017.

    Dan, total anggaran untuk pengadaan AC ini sekitar Rp 100 juta. Kalau disimulasikan, berarti harus dibagi dua. Satu untuk rumah dinas Wakil Bupati sebesar Rp 50 juta, dan satu lagi untuk rumah Bupati sebesar Rp 50 juta.

    “Sudah enak, nyaman, dan manja jadi Bupati, ternyata masih belum memuaskan bagi seorang Abdullah Azwar Anas. Walaupun punya AC seharga Rp 50 juta, dia masih bernafsu ingin jadi Wakil Gubernur, daripada mengabdi sebagai pelayan masyarakat Banyuwangi,” tutur salah seorang publik yang menolak disebutkan namanya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (25/11/2017) - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai punya kebiasaan baru, yaitu suka kumpulin warga, atau bertemu warga DKI Jakarta di hotel-hotel mewah dan nyaman.

    Tiga Gubernur sebelumnya, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat, memang suka bertemu warga DKI juga, tetapi bukan di hotel-hotel mewah. Paling-paling di balaikota, atau di Kantor Walikota hingga di Gelanggang Olahraga yang ada di wilayah setempat.

    Warga DKI Jakarta yang diundang oleh Gubernur kita adalah para pengurus RT, RW, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan jajaran pemerintahan kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta.

    Pertemuan pertama digelar pada wilayah Jakarta Barat di hotel mewah berbintang lima di wilayah tersebut, yaitu Pullman Central Park, Selasa (21/11). Pertemuan kedua digelar di Gedung Balai Sarbini, Gedung Veteran RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (23/11).

    Alasan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno, menggelar pertemuan di tempat-tempat mewah adalah, balai kota DKI tidak muat tempatnya, dan supaya warga DKI Jakarta yang ikut pertemuan ini biar ngerasain datang ke hotel mewah, dan merasakan makanan yang enak-enak.

    Untuk pertemuan ini, alokasi anggarannya bukan dari APBD DKI Jakarta, tapi diperoleh dari pelaku usaha, ada juga dari pengelola Balai Sarbini. Pemkot Jakarta Selatan hanya bertugas mencarikan tempat dan menyurati pengelola, dan hanya membiayai konsumsi.

    Tapi, pertemuan antara warga DKI dengan Gubernur atau Wakil Gubernur ini tetap saja mendapat penilaian kurang baik dari publik, karena membebanin "orang lain", dan juga sebuah pemborosan anggaran. Menurut sebagian publik, pertemuan-pertemuan seperti ini sebaiknya tidak di hotel-hotel mewah, tetapi cari tempat yang sederhana, mengajak dan memberikan contoh pada warga DKI Jakarta untuk belajar berhemat.

     

  •  

    Jakarta, Klikanggaran.com ( 19-03-2018) -  Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI punya alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun. Kemudian, alokasi anggaran Polri ini sudah sangat besar bila dibandingkan dengan TNI. Karena alokasi anggaran untuk TNI dipecah pecah seperti untuk Markas TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

    Untuk Markas Besar TNI, lanjut Uchok, di tahun 2018 anggarannya hanya sebesar Rp 7.5 triliun. Sedangkan untuk TNI AD, alokasi anggarannya mencapai sebesar Rp 45.3 triliun. Selanjutnya, anggaran untuk TNI AL sebesar Rp 16.1 triliun dan alokasi anggaran untuk TNI AU sebesar Rp 12.5 triliun.

    Menurut Uchok, alokasi anggaran sebesar Rp 95 triliun tersebut yang digunakan Polri dalam rangka untuk bidang keamanan masyarakat atau mengamankan aset-aset negara terlalu mahal dan besar.

    "Tetapi saat ini, anggaran sebesar Rp 95 triliun ini seperti mubajir karena Polri jadi sorotan publik dalam tugas dan fungsi mereka," kata Uchok Sky Khadafi kepada Klikanggaran.com, Senin (19/03/2018).

    Dijelaskan Uchok, ternyata personil Polri Bukan hanya menjaga aset-aset negara saja. Namun, juga menjaga aset-aset swasta yang nyatanya bukan tugas Polri.

    Hal ini misalnya, terjadi pada pengerahan atau penempatan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare Pertambangan Nikel di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

    "Untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, untuk segera menarik aparat Brimob Pelopor B tersebut. Karena menganggu aktivitas masyarakat sekitar daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan Juga penempatan Brimob pada penempatan di daerah tersebut, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Brimob. Dimana tugas dan fungsi Brimob diturunkan ketika adanya penanganan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri," tutupnya.