• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

 

Jakarta, Klikanggaran.com (13-03-2018) – Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebuah pedoman penyelenggaraan atau bisa disebut hulu-hilir proyek pemerintah.

Akan tetapi, meskipun telah ada pedoman khusus sebagai rujukan dari aktivitas pengadaan barang dan jasa, tetap saja, masalah selalu ditemukan dalam tata pelaksanaannya.

Kemnaker misalnya, data Klikanggaran.com menunjukkan, terdapat kualifikasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pada Direktur PPK, Direktur Bina lemlat, Kepala BBPLK Semarang, dan Direktur Bina K3, yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan kaidah persaingan sehat.

Permasalahan di atas disebabkan proses lelang tidak memenuhi prinsip kaidah persaingan sehat serta ketidakcermatan tahapan lelang oleh Pokja ULP pada saat kualifikasi dan evaluasi, yang berakibat pada kerugian negara dan Belanja Barang tidak wajar atas pengadaan barang dan jasa yang tidak memenuhi kaidah persaingan sehat minimal sebesar Rp395.568.180.

Publik sangat menyayangkan permasalahan yang diperagakan pejabat Kemnaker, sehingga Kemnaker harus rela kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil pekerjaan dengan kualitas dan harga yang optimal dan kompetitif atas tujuh paket pengadaan.

Untuk itu, publik mendorong kepada pihak Kapolri agar menindak dengan tegas pejabat yang terlibat, karena telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...