• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-03-2018) – Realisasi belanja barang dalam pengelolaan keuangan negara haruslah didukung dengan bukti transaksi sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Peraturan Keuangan Republik Indonesia.

Hal yang demikian dilakukan agar dalam setiap transaski keuangan Negara tidak terdapat unsur kecurigaan pada saat realisasi atau dalam pengelolaan keungan itu sendiri.

Akan tetapi, sumber data Klikanggaran.com menyebutkan, terdapat masalah pada tubuh Kementerian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) justru terdapat realisasi belanja barang yang tidak tercatat dalam aplikasi persediaan dengan jumlah mencapai Rp1.056.219.361.

Atas permasalahan di atas dijelaskan bahwa, terdapat 87 transaksi dokumen Pengadaan dan Dokumen SP2D pada Ditjen Penguatan Inovasi (PI) yang termasuk dalam kategori persediaan tidak terekam dan tercatat dalam aplikasi persediaan.

Dalam masalah yang lain, kebobrokan yang terjadi di Kemenristekdikti juga terlihat pada pemanfaatan atas 87 transaksi yang tidak didukung oleh dokumen pertanggungjawaban seperti bukti pendistribusian barang, mutasi keluar dan masuk barang, serta bukti penggunaan barang.

Dengan demikian, publik menduga terdapat permainan tidak sehat atau main mata dalam realisasi belanja barang yang menggambarkan keculasan pejabat Kemenristekdikti, yang sudah sepatutnya ditanggapi oleh pihak KPK atau Polri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...