• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-03-2018) - Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Semua itu demi tercapainya cita-cita yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk pembangunan ini, baik pusat dan daerah telah menganggarkan paling tidak 20 persen untuk pendidikan. Tapi, adanya aliran uang yang besar seringkali menjadi ajang bagi para pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, guna memperkaya diri sendiri dan kelompoknya saja.

Seperti yang terjadi di Kota Bandung, pada Tahun Anggaran 2016, Tim Klikanggaran menemukan penyimpangan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dalam pengerjaan proyek pembangunan RKB.

Dari data yang ada, diketahui pengerjaan RKB SDN Panyileukan 3 menghabiskan anggaran Rp1.805.215.000, dan telah terjadi pengurangan volume pembangunan. Pengurangan volume itu terdapat pada item struktur beton lantai 1 dan item pekerjaan atap. Sehingga total pengurangan volume yang ada senilai Rp89.002.640.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yakni pada pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa pembayaran hasil pekerjaan didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Hal ini sangat disayangkan oleh publik, bangunan yang dibuat seyogyanya adalah untuk kenyamanan para siswa yang akan menimba ilmu dan menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Jika bangunan tersebut kualitasnya dikurangi, hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Seperti bangunan mudah rusak, atau bahkan bangunan akan roboh.

Oleh karenanya, publik meminta kepada Pemkot Bandung untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada Kepala Disdik dan Jajarannya. Agar hal serupa tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...